ROMA - Italia mulai mengoperasikan ruang seks pertama di penjara untuk narapidana (napi).

Fasilitas khusus di penjara wilayah Umbria tengah yang beroperasi sejak Jumat tersebut menjadi tempat napi diizinkan menerima kunjungan dari pasangan wanitanya.

Kunjungan pribadi bagi sejumlah napi mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui hak narapidana untuk melakukan "pertemuan intim" dengan pasangan yang berkunjung dari luar.

"Kami senang karena semuanya berjalan lancar, tetapi privasi harus dijaga maksimal untuk melindungi orang-orang yang terlibat," kata ombudsman Umbria untuk hak-hak narapidana, Giuseppe Caforio, kepada kantor berita ANSA.

"Kami dapat mengatakan bahwa semacam eksperimen berjalan dengan baik dan dalam beberapa hari ke depan akan ada pertemuan-pertemuan lain," katanya tentang pertemuan intim pertama di penjara Terni, sebagaimana dikutip dari Reuters, Minggu (20/4/2025).

Dalam putusan yang diterbitkan pada Januari 2024, pengadilan mengatakan narapidana seharusnya memiliki hak untuk melakukan pertemuan pribadi dengan pasangan atau pasangan jangka panjang, tanpa penjaga penjara yang mengawasi mereka.

Putusan tersebut mencatat bahwa apa yang disebut kunjungan suami istri sudah diizinkan di sebagian besar negara Eropa. Daftar tersebut mencakup Prancis, Jerman, Spanyol, Belanda, Swedia, dan lainnya.

Kementerian Kehakiman Italia pada pekan lalu mengeluarkan pedoman yang menyatakan bahwa narapidana yang diizinkan bertemu secara intim harus memiliki akses ke kamar dengan tempat tidur dan toilet hingga dua jam.

Pedoman tersebut menyatakan bahwa pintu kamar harus tetap tidak terkunci, sehingga sipir penjara dapat melakukan intervensi jika diperlukan.

Penjara-penjara di Italia memiliki salah satu tingkat kepadatan terburuk di Eropa, dan baru-baru ini mencatat lonjakan kasus bunuh diri.

Menurut data resmi, negara tersebut memiliki lebih dari 62.000 narapidana, lebih dari 21% di atas kapasitas maksimum resmi penjara.

Jambi (ANTARA) - Ketua Beranda Perempuan Zubaidah mengatakan momentum Hari Kartini harus menjadi pengingat untuk memperjuangkan hak perempuan dalam jaminan hukum ketika bersuara dan memproses kasus kekerasan.

"Perempuan harus berani menuntut akses keadilan hukum dalam mengungkap kasus," katanya di Jambi, Minggu.

Menurut Zubaidah, karena di Jambi masih berhadapan dengan budaya hukum yang permisif terhadap korban kekerasan seksual.

Untuk itu, korban ketika melapor dan memproses kasus mengalami victim blaming oleh aparat sehingga membuat korban enggan untuk melapor.

Ia mengatakan pada tahun 2025 ada sekitar enam kasus yang masuk ke pengaduan dan paling banyak kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam pacaran sebanyak lima korban.

Selain itu, Beranda Perempuan saat ini juga lebih fokus ke pemberdayaan perempuan desa mengenai partisipasi perempuan dalam pertanian dan iklim.

"Perempuan sebagai petani memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam pengelolaan tanaman pangan," katanya.

Namun peran perempuan belum diakui, kata Zubaidah, itu terlihat ketika dalam akses pengambilan keputusan perempuan tidak menjadi pertimbangan.

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe, Provinsi Aceh, memperketat pembuatan paspor untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pasalnya, pengurusan paspor kerap disalahgunakan oleh agen untuk keperluan tindak pidana perdagangan orang.

Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, Izhar Rizky, kepada wartawan di Lhokseumawe, Minggu (20/4/2025), menyebutkan bahwa tim Imigrasi memperketat proses wawancara masyarakat yang mengajukan paspor.

“Masyarakat umumnya menyebutkan keperluan paspor untuk digunakan liburan, ibadah, atau lainnya. Kita perketat diwawancara, jika jawabannya terbelit-belit ataupun tidak jelas, langsung kita tolak,” kata Izhar Rizky.

Apalagi, sambungnya, pemohon paspor anak di bawah umur dan perempuan.

Maka, tim Imigrasi akan sangat hati-hati dalam mewawancarai pemohon.

“Apalagi misalnya tujuannya negara yang kerap terjadi tindak pidana perdagangan orang dengan status korban scammer (penipuan),” terangnya.

Dia mengimbau agar masyarakat jangan tergiur janji manis berpenghasilan tinggi di luar negeri. Terpenting, pastikan pekerjaan di luar negeri sesuai hukum yang berlaku di negara tujuan.

“Jangan langsung menerimanya, pastikan kembali, ini untuk mencegah terjadinya TPPO,” katanya.

Saat ini, kuota pembuatan paspor adalah 60 orang per hari.

“Saat ini rata-rata masyarakat yang membuat paspor pergi ibadah umrah, haji, liburan, dan berobat, sedangkan negara yang banyak dikunjungi yakni Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Tim kuasa hukum Ridwan Kamil memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan dan somasi yang dilayangkan oleh Lisa Mariana. Dalam pernyataannya, kuasa hukum menegaskan bahwa seluruh klaim yang dilontarkan pihak Lisa Mariana adalah tidak benar, tidak berdasar, dan sangat merugikan kehormatan serta integritas pribadi klien mereka.

“Klien kami, Bapak Ridwan Kamil, menolak seluruh dalil dan klaim dalam somasi yang disampaikan oleh Lisa Mariana karena beliau tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan yang bersangkutan,” ujar Muslim Jaya Butarbutar, kuasa hukum Ridwan Kamil, dalam keterangan resminya akhir pekan ini.

Terkait dugaan adanya tekanan terhadap Lisa Mariana, Muslim mengatakan, Ridwan Kamil tidak pernah melakukan tekanan dalam bentuk apapun. Sedangkan saat ditanya soal tes DNA untuk memastikan ayah kandung anak LM , ia mengatakan Ridwan Kamil siap untuk menjalaninya. “Klien kami selalu siap untuk menjalani tes DNA sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun, soal pelaksanaan, kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik,” kata Muslim.

Muslim mengatakan, seluruh tuduhan sepihak yang dilemparkan ke publik tanpa bukti hukum yang sah merupakan bentuk pencemaran nama baik. Somasi yang dilayangkan pada Jumat (11/4) lalu berisi tuntutan agar Ridwan Kamil duduk bersama Lisa Mariana untuk menyelesaikan permasalahan, serta memberikan sejumlah dana bagi kehidupan Lisa dan seorang anak yang diklaim sebagai hasil hubungan mereka.

Menurutnya, kliennya menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada jalur hukum. “Klien kami telah mencadangkan hak hukumnya untuk menempuh jalur hukum terhadap siapa pun yang menyebarkan fitnah dan merusak reputasinya secara tidak bertanggung jawab,” kata Muslim.

Sebagai bukti keseriusannya, pada Maret 2025, Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya telah melaporkan hal ini ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut mengacu pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), di antaranya Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35, Pasal 48 ayat (1) dan (2) jo Pasal 32 ayat (1) dan (2), serta Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27A. “Laporan polisi ini merupakan bentuk perlindungan hukum atas nama baik dan integritas pribadi klien kami. Semua bukti dan saksi telah kami lampirkan untuk mendukung proses penyidikan oleh aparat penegak hukum,” katanya.

Muslim Jaya Butarbutar pun menanggapi berbagai isu yang berkembang, termasuk klaim bahwa Ridwan Kamil adalah ayah biologis dari anak Lisa Mariana. "Yang dapat kami sampaikan secara tegas adalah, tidak pernah ada hubungan personal, profesional, atau apapun antara Ridwan Kamil dengan pihak bersangkutan. Semua dalil dalam somasi telah kami tolak secara hukum dan telah kami jawab sesuai koridornya,” paparnya.

Saat ditanya mengapa baru sekarang laporan hukum dilayangkan, Muslim menjelaskan, eskalasi tuduhan yang meluas dan merugikan nama baik Ridwan Kamil membuat pihaknya harus mengambil langkah hukum yang tegas, dalam hal ini untuk mencari kebenaran materiil.

Soal kemungkinan mediasi, Muslim tidak menutup kemungkinan selama disertai iktikad baik. Namun, untuk saat ini pihaknya memilih fokus pada jalur hukum. “Kami percaya proses penegakan hukum akan menjawab semua spekulasi yang beredar,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, MINNESOTA – Seorang ayah warga negara Indonesia yang memiliki bayi berkebutuhan khusus, yang ditahan oleh agen federal di tempat kerjanya di rumah sakit di Minnesota setelah visa pelajarnya dicabut secara diam-diam. Ia diketahui sempat mengunggah donasi untuk Palestina.

Sejauh ini hakim Imigrasi Sarah Mazzie menolak mosi untuk membatalkan kasus Aditya Wahyu Harsono atas dasar kemanusiaan, menurut kuasa hukumnya. Harsono (33 tahun) ditangkap empat hari setelah visa pelajarnya dicabut tanpa pemberitahuan. Dia dijadwalkan untuk sidang berikutnya pada 1 Mei.

Penangkapan ini dilakukan seiring banyak penangkapan lainnya terkait pencabutan visa pelajar mahasiswa asing yang dilancarkan pemerintahan Donald Trump. Mahasiswa asing yang sempat mengikuti aksi bela-Palestina tahun lalu jadi sasaran utama penangkapan dan pencabutan visa itu untuk kemudian di deportasi.

Dalam beberapa kasus penting, termasuk penahanan mantan mahasiswa pascasarjana Universitas Columbia Mahmoud Khalil, pemerintahan Trump berpendapat bahwa mereka harus diizinkan untuk mendeportasi warga negara yang bukan warga negara karena keterlibatan mereka dalam aktivisme pro-Palestina yang dianggap antisemit. Namun dalam sebagian besar pencabutan visa, perguruan tinggi mengatakan tidak ada indikasi bahwa mahasiswa yang terkena dampak memiliki peran dalam protes.

Merujuk the Guardian, Harsono adalah seorang Muslim dan sering memposting di media sosial untuk mendukung bantuan kemanusiaan di Gaza. Dia juga menjalankan organisasi nirlaba kecil, yang menjual karya seni dan barang dagangan, dan hasilnya akan disumbangkan ke organisasi-organisasi yang membantu Gaza.

“Istrinya shock dan kelelahan,” kata Sarah Gad, pengacara Harsono dilansir the Guardian pada Sabtu. “Departemen Keamanan Dalam Negeri telah mempersenjatai sistem imigrasi untuk tujuan yang sama sekali berbeda, yaitu untuk menanamkan rasa takut.”

Harsono, seorang manajer rantai pasokan di sebuah rumah sakit di Marshall, Minnesota, yang menikah dengan seorang warga negara AS, dikejutkan oleh pihak berwenang di ruang bawah tanah tempat kerjanya pada 27 Maret lalu. Gad mengatakan, Harsono ditahan tanpa penjelasan jelas dan diinterogasi berjam-jam.

Istri Harsono, Peyton, menelepon Gad karena panik setelah mendapat telepon dari bagian sumber daya manusia di rumah sakit. Dua agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (Ice), mengenakan pakaian preman, muncul dan menginstruksikan staf untuk mengadakan pertemuan palsu di ruang bawah tanah sehingga mereka dapat menangkapnya, menurut Gad.

Staf rumah sakit putus asa tetapi merasa terpaksa untuk mematuhinya.“Mereka (para agen) tanpa diduga masuk ke dalam sambil tersenyum, dan kemudian mereka menarik borgol dan menahannya secara paksa, mendorongnya ke dinding, mulai menggeledahnya, dan melucuti semua barang miliknya,” kata Gad.

Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Guardian. Harsono dibawa ke Penjara Kabupaten Kandiyohi, di mana dia masih ditahan, menurut pencari lokasi tahanan Ice.

Dia mengatakan kepada agen Ice bahwa visa pelajar F-1 miliknya berlaku hingga Juni 2026, dan bahwa dia memiliki permohonan kartu hijau yang tertunda berdasarkan pernikahannya dengan seorang warga negara AS, namun dia telah diberikan pemberitahuan untuk hadir di pengadilan yang menyatakan bahwa dia telah memperpanjang masa berlaku visanya.

Pengacaranya mengatakan bahwa hingga 28 Maret, sehari setelah penangkapannya, visa F-1 miliknya masih aktif. Gad mengatakan pemerintah mencabutnya tanpa pemberitahuan apa pun kepadanya, dan kemudian menyatakan bahwa dia telah melebihi masa tinggalnya.

Pencabutan tersebut dilakukan pada tanggal 23 Maret dan diduga didasarkan pada hukuman pelanggaran ringan pada tahun 2022 karena membuat coretan pada trailer semitruk. Ini serupa dengan dalih penangkapan dan upaya deportasi mahasiswa asing lainnya di AS belakangan.

Gad mengatakan bahwa ini bukan pelanggaran yang dapat dideportasi berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan. Dia telah melakukan perjalanan internasional dan kembali beberapa kali ke Indonesia sejak hukuman tersebut tanpa insiden.

Sehari sebelum sidang penjaminan Harsono, DHS membeberkan bukti-bukti yang memberatkannya. Selain menyatakan bahwa visanya telah dicabut karena hukuman pelanggaran grafiti, yang mana ia membayar ganti rugi sebesar 100 dolar AS, mereka juga menyebutkan penangkapan pada tahun 2021 saat protes atas pembunuhan George Floyd. Tuduhan itu dibatalkan.

Istrinya dan putrinya yang berusia delapan bulan, yang berkebutuhan khusus, putus asa dengan penangkapannya, kata Gad. Setelah hakim memberikan jaminan sebesar 5.000 dolar AS kepada Harsono pada tanggal 10 April, Minnesota Freedom Fund sedang dalam perjalanan untuk membayarnya.

Namun DHS segera mengajukan banding atas keputusan obligasi tersebut, yang mengakibatkan penangguhan otomatis, yang berarti Harsono harus tetap ditahan. Gad mengatakan tindakan semacam ini jarang terjadi, biasanya hanya terlihat ketika hakim memberikan jaminan kepada seseorang yang didakwa melakukan kejahatan kekerasan atau kejahatan berat.

“Anda tidak pernah harus menunda surat perintah jaminan hakim imigrasi untuk hukuman ringan ketika seseorang sedang dalam perjalanan untuk menjadi pemegang kartu hijau,” katanya. Gad sedang bersiap untuk mengajukan petisi federal dan perintah penahanan sementara terhadap DHS.

Saat meminta bantuan melalui GoFundMe, istri Harsono menjelaskan bahwa suaminya telah dipecat dari pekerjaannya saat berada dalam tahanan dan sekarang keluarganya “dalam bahaya kehilangan apartemen kami” dan mereka “tidak lagi memiliki asuransi kesehatan”.

Asosiasi Perawat Minnesota mengutuk penangkapan pekerja rumah sakit tersebut dan menyatakan kembali pendiriannya bahwa “perawat tidak boleh dan tidak akan berperan apa pun dalam penegakan imigrasi” dan harapannya bahwa “semua pegawai rumah sakit juga akan menolak peran dalam membantu Ice”.

Kasus Harsono muncul di tengah gelombang laporan pencabutan visa pelajar berdasarkan kebijakan eksekutif baru pemerintahan Trump. Tindakan pemerintah federal untuk mencabut status hukum mahasiswa telah menyebabkan ratusan cendekiawan berisiko ditahan dan dideportasi.

Setidaknya 901 pelajar di 128 perguruan tinggi dan universitas telah dicabut visanya atau status hukumnya dihentikan sejak pertengahan Maret, menurut tinjauan Associated Press atas pernyataan universitas dan korespondensi dengan pejabat sekolah.

Mahkamah Agung (MA) menerima permohonan uji materiil atau judicial review terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 17 April 2025.

Permohonan judicial review itu diajukan seorang warga bernama Windu Wijaya melalui kuasa hukumnya Ardin Firanata. Dalam uji materiilnya terdapat beberapa pasal terkait PCO yang digugat ke MA.

"Berkas permohonan dan bukti sebanyak tiga rangkap, serta softcopy permohonan hak uji materiil dalam bentuk dua flashdisk," tulis salinan penerimaan berkas perkara hak uji materiil dikutip, Minggu (20/4).

Berikut isi 4 pasal yang digugat:Dalam salinan tersebut, Windu melakukan uji materiil terhadap empat pasal dalam Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

"Objek hak uji materiil, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52," tulis salinan tersebut.

Berikut keterangan pasal-pasal yang diajukan oleh pemohon untuk diuji materiil:

Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;

b. pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;

c. pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;

d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian / lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;

e. pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 2441, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2++1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi mengaku akan meminta arahan kepada Menteri Sekretaris Negara terkait gugatan tersebut. 

"Sebenarnya itu cukup bikin kaget. Tapi saya tidak bisa menanggapi itu terlalu jauh. Dalam hal ini PCO hanya pelaksana Perpres. Sementara Perpres itu sendiri merupakan kewenangan presiden," kata Hasan Nasbi saat dihubungi.

"Nanti kami minta arahan Mensesneg dulu terkait hal ini," imbuhnya.

KOMPAS.com - Seorang oknum polisi berpangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu) berinisial LC, yang menjabat sebagai Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) Polres Pacitan, Jawa Timur, tengah menjadi sorotan tajam.

Ia diduga melakukan pemerkosaan terhadap seorang tahanan perempuan di ruang tahanan Mapolres Pacitan.

Dugaan tindak pidana itu dilaporkan langsung oleh korban, PW (21), seorang narapidana kasus perdagangan manusia asal Jawa Tengah.

Laporan tersebut kemudian memicu penyelidikan internal yang cepat dan intensif dari Propam Polres Pacitan serta Bidang Propam Polda Jawa Timur.

"Memang benar, sudah kurang lebih sekitar satu minggu terakhir ini personel Propam Polda Jatim telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan di tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan berinisial LC," ujar Kabid Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast, saat memberikan keterangan pers pada Jumat (18/4/2025).

Diduga Pemerkosaan Dilakukan Selama Tiga Hari

Menurut informasi yang dihimpun, dugaan rudapaksa terjadi pada 4 hingga 6 April 2025. Aksi bejat itu dilakukan di dalam ruang tahanan tempat korban menjalani masa penahanan.

Kombes Jules Abraham menjelaskan, Aiptu LC diduga memanfaatkan posisinya sebagai pejabat yang membawahi perawatan tahanan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban.

"Yang bersangkutan diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," tegasnya.

PW diketahui merupakan tahanan kasus perdagangan manusia yang ditangkap atas dugaan menjadi mucikari dan memperdagangkan anak di bawah umur.

Ia disebut-sebut beroperasi di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Pacitan.

Langsung Dilaporkan Korban

Kasus ini mulai terungkap setelah korban secara langsung melaporkan tindakan Aiptu LC kepada petugas. Laporan tersebut segera ditindaklanjuti oleh Sie Propam Polres Pacitan dan Bidang Propam Polda Jatim.

Pihak kepolisian kemudian mengambil langkah cepat dengan melakukan penyelidikan serta menahan Aiptu LC di ruang khusus di Gedung Propam Polda Jatim.

"Proses penahanan terhadap Aiptu LC dilakukan selama penyelidikan dan penyidikan berlangsung," ujar Abraham.

Jika terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, Aiptu LC tidak hanya terancam hukuman pidana, tetapi juga bisa dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri.

"Serta yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sanksi hukum lainnya," pungkas Abraham.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini tengah terjadi otokratik legalisme, saat hukum dibuat untuk agenda politik penguasa.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam dialog publik yang mengangkat tema "Enam Bulan Pemerintahan Prabowo", digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025).

"Jadi otokratik legalism itu kalau penguasa ingin sesuatu, tapi hukumnya tidak ada, maka hukumnya dibuat, agar sesuatu itu menjadi ada. Tapi buatnya slintutan gitu, diam-diam," ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtubenya, Minggu (20/4/2025).

Mahfud menjelaskan, otokratik legalisme juga terlihat ketika sebuah produk hukum dibuat diam-diam.

Produk hukum juga akan diubah demi memuluskan agenda politik penguasa.

"Kalau tidak bisa diubah, mintakan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi, itu otokratik legalism," ujar Mahfud.

Mahfud juga menyorot solidaritas kalap yang terjadi beberapa waktu terakhir ini.

Contoh solidaritas kalap ini adalah ketika nama pengadilan terseret kasus, maka ada orang-orang yang tiba-tiba muncul untuk membela.

"Yang lain membela-bela semua, karena takut ketangkap juga. Yang di atas Mahkamah Agungnya bilang 'itu kan sudah ikut prosedur, sudah aturan, kalau mau ditangkap, ditangkap aja, nanti kami pecat' kan cuma gitu. Ndak ngambil langkah di tempat lain bahwa terjadi hal yang sama," ujar Mahfud.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu melihat, Presiden Prabowo Subianto harus segera mengambil keputusan darurat untuk mengatasi situasi hukum yang terjadi saat ini.

"Presiden harus mengambil keputusan-keputusan yang darurat, ndak bisa dikembalikan pada mekanisme-mekanisme itu, mekanisme itu sudah busuk semua, orangnya busuk, peraturannya busuk," ujar Mahfud.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini tengah terjadi otokratik legalisme, saat hukum dibuat untuk agenda politik penguasa.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam dialog publik yang mengangkat tema "Enam Bulan Pemerintahan Prabowo", digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025).

"Jadi otokratik legalism itu kalau penguasa ingin sesuatu, tapi hukumnya tidak ada, maka hukumnya dibuat, agar sesuatu itu menjadi ada. Tapi buatnya slintutan gitu, diam-diam," ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtubenya, Minggu (20/4/2025).

Mahfud menjelaskan, otokratik legalisme juga terlihat ketika sebuah produk hukum dibuat diam-diam.

Produk hukum juga akan diubah demi memuluskan agenda politik penguasa.

"Kalau tidak bisa diubah, mintakan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi, itu otokratik legalism," ujar Mahfud.

Mahfud juga menyorot solidaritas kalap yang terjadi beberapa waktu terakhir ini.

Contoh solidaritas kalap ini adalah ketika nama pengadilan terseret kasus, maka ada orang-orang yang tiba-tiba muncul untuk membela.

"Yang lain membela-bela semua, karena takut ketangkap juga. Yang di atas Mahkamah Agungnya bilang 'itu kan sudah ikut prosedur, sudah aturan, kalau mau ditangkap, ditangkap aja, nanti kami pecat' kan cuma gitu. Ndak ngambil langkah di tempat lain bahwa terjadi hal yang sama," ujar Mahfud.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu melihat, Presiden Prabowo Subianto harus segera mengambil keputusan darurat untuk mengatasi situasi hukum yang terjadi saat ini.

"Presiden harus mengambil keputusan-keputusan yang darurat, ndak bisa dikembalikan pada mekanisme-mekanisme itu, mekanisme itu sudah busuk semua, orangnya busuk, peraturannya busuk," ujar Mahfud.

Kita sangat mengharapkan kepada Menteri Hukum untuk menindaklanjuti putusan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) mendesak Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas untuk segera menindaklanjuti penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No 217 Tahun 2024 terkait pengesahan kembali pendirian Badan Hukum PSHT di bawah kepemimpinan Muhammad Taufiq.

"Kita sangat mengharapkan kepada Menteri Hukum untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan memulihkan kembali badan hukum PSHT yang pernah diterbitkan oleh Kemenkumham tetapi kemudian di-takedown (dihapus)," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammad Taufiq di sela-sela Halal Bihalal Pengurus Pusat PSHT di Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII, Jakarta Timur, Minggu.

Sehingga, lanjut dia, PSHT yang telah memiliki dualisme kepengurusan dapat kembali bersatu dengan dasar hukum yang pasti dan tetap.

Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No 68 Tahun 2022 dan penetapan PTUN Jakarta No 217 Tahun 2024 itu, maka yang berhak mendaftarkan diri badan hukum PSHT adalah Muhammad Taufiq.

Saat ini, lanjut dia, PTUN Jakarta telah mengirimkan surat No 614 tertanggal 11 Februari 2025 kepada Menteri Hukum RI yang ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang pokok isinya permohonan atas pemulihan objek sengketa (kepengurusan PSHT) untuk dikabulkan.

"Kami minta Menkum segera mematuhi dan melaksanakan perintah PTUN tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum," tuturnya.

Taufiq menuturkan pascaputusan PK MA Tahun 2022 itu pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kemenkumham, bahkan difasilitasi Menko Polhukam untuk bertemu. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut atas putusan PK MA tersebut.

"Kami sekuat tenaga menjaga saudara-saudara kita untuk tidak ramai-ramai datang ke sana (kantor Menkum) dulu. Karena kita ingin melalui jalur-jalur yang lebih soft (lunak), karena bagaimanapun juga PSHT juga turut andil dalam mendirikan Indonesia," ujarnya.

Dia pun meminta ada timbal balik dari penyelenggara negara untuk memperhatikan putusan PK MA dan PTUN Jakarta itu karena dengan adanya dualisme kepengurusan sangat mengganggu pengembangan karier atlet pencak silat, khususnya dari PSHT.

"Adanya dualisme kepengurusan menyebabkan kedua pengurus tidak boleh ikut dalam aktivitas Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), terutama yang terkait dengan organisasi," paparnya.

Bahkan, tambah Taufiq, di beberapa daerah atlet dari PSHT tidak diizinkan untuk ikut berkompetisi dalam kegiatan kejuaraan pencak silat.

"Nah, ini kan mengganggu kita untuk memberi kontribusi pada kemajuan pencak silat di Indonesia," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Harian PB IPSI Benny Sumarsono yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, dualisme kepengurusan PSHT yang terjadi memang membuat pencak silat Indonesia seperti kehilangan.

Benny berharap permasalahan yang terjadi di PSHT bisa segera diselesaikan. Terlebih, putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah dikeluarkan bisa segera mengakhiri dualisme yang terjadi.

"Kenapa harus segera diselesaikan? Karena kami ingin mengirim atlet pencak silat dalam kejuaraan di Sea Games di tahun ini," katanya.

Dia pun berharap dualisme kepengurusan PSHT dapat segera diselesaikan agar pencak silat bisa kembali juara di berbagai kompetisi.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta - Puasa Syawal dan puasa Senin Kamis menjadi amalan sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Bagaimana hukum menggabungkan dua puasa ini?
(dvs/dvs)

KOMPAS.com - Mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) mengungkapkan ada bunker di bagian bawah rumah di Taman Safari sebagai lokasi penyiksaan.

Hal itu diungkap dalam bagian empat tuntutan serius yang dilayangkan kepada pihak Taman Safari Indonesia terkait dugaan eksploitasi dan penyiksaan yang mereka alami semasa bekerja di sirkus tersebut.

Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Sholeh, para mantan pemain menyuarakan keinginan mereka untuk mendapatkan keadilan, terutama terkait kondisi kerja yang mereka alami sejak kecil.

Salah satu poin penting yang disoroti adalah dugaan keberadaan bunker penyiksaan di lokasi Taman Safari.

Apa Saja Tuntutan yang Diajukan?

Sholeh memaparkan bahwa terdapat empat tuntutan utama yang diajukan oleh kliennya. Tuntutan pertama adalah membuka identitas asli dari 60 mantan pemain sirkus yang merasa tidak tahu asal-usul mereka karena sejak kecil telah hidup dalam lingkungan tertutup sirkus.

"Satu, buka asal-usul 60 mantan pemain sirkus ini," kata Sholeh dalam pernyataan yang dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu (19/4/2025).

"Ini tidak bisa tidak," lanjutnya.

Tuntutan kedua adalah pembentukan tim investigasi independen yang bertugas meneliti secara langsung lokasi-lokasi Taman Safari di Indonesia, termasuk di Cisarua (Bogor), Prigen (Jawa Timur), dan Gianyar (Bali).

"Bentuk tim investigasi supaya bisa mendatangi lokasi Taman Safari. Menurut teman-teman di sana itu ada bunker. Rumahnya itu ada di bawah tanah, tempat mereka tinggal di situ lah tempat penyiksaan. Itu berdasarkan pengakuan (korban)," jelas Sholeh.

Tuntutan ketiga berkaitan dengan upaya hukum di tingkat lebih tinggi, yaitu pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengadili dugaan pelanggaran berat yang terjadi pada tahun 1997.

Menurut Sholeh, meski saat itu belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur HAM, pengadilan HAM tetap penting untuk dibentuk demi memberikan keadilan dan menjadi pembelajaran bagi generasi mendatang.

Tuntutan keempat adalah pemberian kompensasi atau ganti rugi. Para korban mengeklaim telah dieksploitasi sejak kecil hingga dewasa tanpa mendapatkan upah yang layak.

"Yang keempat baru bicara ganti rugi, tapi tiga itu tadi harus dilalui dulu. Kenapa harus ada ganti rugi? Karena sejak kecil dieksploitasi sampai dia dewasa, tidak pernah digaji," kata Sholeh.

Ia menambahkan bahwa ada korban yang mengalami kekerasan fisik serius.

"Juga terhadap kekerasan, ada yang membekas tangannya dipukul sama balok, korban Ida sampai badannya cacat. Menurut saya, wajar sekali kalau mereka menuntut ganti rugi," tegasnya.

Apa Kata Pihak Taman Safari dan OCI?

Tony Sumampau, pendiri OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, membantah keras tuduhan eksploitasi dan penyiksaan terhadap para pemain sirkus.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (17/4/2025), Tony menyatakan bahwa proses pelatihan memang menuntut kedisiplinan tinggi, tetapi tidak sampai melibatkan kekerasan seperti yang dituduhkan.

"Betul, pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui. Cuma kalau sampai dipukul pakai besi, itu nggak mungkin," ujar Tony.

Ia menilai tuduhan tersebut terlalu sensasional dan tidak masuk akal. Tony juga menduga adanya pihak luar yang memprovokasi mantan pemain untuk membesar-besarkan kasus ini.

"Kita sedang mengupayakan langkah hukum terhadap pihak yang memanfaatkan mereka," tambahnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kuasa Hukum Eks Pemain Sirkus Sebut Ada Bunker di Taman Safari, Diduga Tempat Penyiksaan.