Cegah TPPO, Kantor Imigrasi Lhokseumawe Perketat Pembuatan Paspor
Kantor Imigrasi Lhokseumawe memperketat proses paspor untuk cegah perdagangan orang. Halaman all [215] url asal
#pencegahan-tppo #paspor-anak #imigrasi-lhokseumawe #wawancara-pemohon
(Kompas.com) 20/04/25 17:00
v/121131/
LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe, Provinsi Aceh, memperketat pembuatan paspor untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Pasalnya, pengurusan paspor kerap disalahgunakan oleh agen untuk keperluan tindak pidana perdagangan orang.
Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, Izhar Rizky, kepada wartawan di Lhokseumawe, Minggu (20/4/2025), menyebutkan bahwa tim Imigrasi memperketat proses wawancara masyarakat yang mengajukan paspor.
“Masyarakat umumnya menyebutkan keperluan paspor untuk digunakan liburan, ibadah, atau lainnya. Kita perketat diwawancara, jika jawabannya terbelit-belit ataupun tidak jelas, langsung kita tolak,” kata Izhar Rizky.
Apalagi, sambungnya, pemohon paspor anak di bawah umur dan perempuan.
Maka, tim Imigrasi akan sangat hati-hati dalam mewawancarai pemohon.
“Apalagi misalnya tujuannya negara yang kerap terjadi tindak pidana perdagangan orang dengan status korban scammer (penipuan),” terangnya.
Dia mengimbau agar masyarakat jangan tergiur janji manis berpenghasilan tinggi di luar negeri. Terpenting, pastikan pekerjaan di luar negeri sesuai hukum yang berlaku di negara tujuan.
“Jangan langsung menerimanya, pastikan kembali, ini untuk mencegah terjadinya TPPO,” katanya.
Saat ini, kuota pembuatan paspor adalah 60 orang per hari.
“Saat ini rata-rata masyarakat yang membuat paspor pergi ibadah umrah, haji, liburan, dan berobat, sedangkan negara yang banyak dikunjungi yakni Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi,” pungkasnya.
Komnas HAM Nilai Penanganan Kasus TPPO di NTT Tak Maksimal
Komnas HAM menyoroti minimnya penanganan kasus TPPO di NTT. Satgas TPPO dinilai tidak maksimal karena kurangnya SDM, anggaran, dan koordinasi. [406] url asal
Kupang - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan penanganan dan pencegahan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih sangat minim. Satuan Tugas (Satgas) TPPO dinilai tidak maksimal dalam mengusut tuntas setiap kasus.
"Termasuk juga melakukan sinergitas dengan berbagai pihak yang merupakan bagian dari para aktor yang tergabung dalam satgas, itu tidak terjadi karena upaya pencegahan TPPO sendiri tidak begitu jalan," ujar Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, di Kupang, NTT, Selasa (19/11/2024).
Menurut Anis, temuan Komnas HAM, yaitu Satgas TPPO belum bekerja secara maksimal karena minim sumber daya manusia (SDM), pengetahuan, dan anggaran. Kemudian, putusnya koordinasi antara satgas nasional dan daerah. NTT yang dikenal sebagai provinsi kepulauan itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi Satgas TPPO untuk bekerja.
Kemudian, anggaran untuk pencegahan dan penanganan TPPO di setiap kota/kabupaten di NTT setiap tahun cuma Rp 50 juta. Padahal, NTT merupakan salah satu provinsi yang menyumbang pekerja migran dan korban TPPO terbanyak. "Karena mereka berangkat ke luar negeri didominasi melalui jalur ilegal begitu," kata Anis.
Anis menegaskan penegakan hukum terhadap para pelaku TPPO juga masih banyak kendala. Vonis kasus TPPO pun cenderung rendah dan kebanyakan mereka yang divonis adalah pelaku di lapangan.
Kalaupun ada aktor negara yang terlibat, Anis berujar, maka vonis khusus untuk pejabat publik yang posisinya tidak sebagai penentu atau pengambil kebijakan, seperti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Imigrasi. Hal tersebut tidak dapat memberi efek jera terhadap para pelaku TPPO.
"Sementara kasus kematian PMI yang terus terjadi tidak ada upaya yang cukup serius untuk diusut tuntas," jelas Anis.
(hsa/hsa)