Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengajak masyarakat menghadiri Indonesian Prison Product and Art Festival (IPPA Fest) 2025. Dia mengatakan festival ini adalah wujud nyata dari hasil pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia, yakni dengan memamerkan produk, karya seni, hingga pertunjukan dari para warga binaan.

IPPA Fest digelar pada 21 hingga 23 April 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat (Jakpus). Acara ini diselenggarakan secara terbuka.

Dalam keterangan tertulis pada Minggu (20/4/2025), Agus menjelaskan selama tiga hari, pengunjung dapat menyaksikan langsung kreativitas warga binaan dari Sabang sampai Merauke, baik dalam wujud kerajinan tangan, produk kuliner, fesyen, dan pertunjukan seni lainnya. Festival ini menjadi ruang ekspresi sekaligus bentuk apresiasi atas proses pembinaan dan perubahan positif yang dilakukan di balik tembok lapas dan rutan.

Agus menyampaikan salah satu momen istimewa yang akan hadir di IPPA Fest 2025 adalah peluncuran lagu terbaru Zivilia Band, berjudul 'Jangan Kamu, Biar Aku', yang berkolaborasi dengan penyanyi Gita Youbi. Lagu ini diciptakan dan diproduksi di dalam Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur sebagai bagian dari program pembinaan musik.

Proses produksi lagu ini bekerja sama dengan label rekaman Kartamakala. Hal ini menjadi simbol bahwa kreativitas tidak terbatas, meskipun seseorang tengah menjalani masa pidana.

Agus menuturkan IPPA Fest adalah bentuk nyata dari misi pemasyarakatan untuk membina, dan mengembalikan warga binaan sebagai pribadi yang produktif dan berdaya guna.

"IPPA Fest ini bukan hanya soal pertunjukan atau pameran produk, tapi tentang harapan, kesempatan kedua, dan kemanusiaan. Kami ingin masyarakat melihat langsung bagaimana pembinaan dijalankan dan bagaimana warga binaan diberdayakan untuk berkarya, berproses, dan menjadi lebih baik," ujar Agus.

Agus menerangkan pihaknya membuka ruang kolaborasi. Banyak dari warga binaan yang punya talenta luar biasa dan butuh dukungan serta kepercayaan dari publik.

"Mari datang ke IPPA Fest, lihat sendiri dan beri mereka semangat," tambahnya.

Melalui IPPA Fest 2025, lanjut Agus, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) berharap dapat menjembatani warga binaan dengan masyarakat luas, membuka ruang dialog, serta memperkuat dukungan terhadap sistem pemasyarakatan yang humanis, produktif, dan inklusif.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

PACITAN, KOMPAS.com - Ajun Inspektur Satu (Aiptu) LC, anggota Polres Pacitan, diduga memerkosa tahanan wanita di ruang tahanan Mapolres Pacitan. Kini, Aiptu LC telah ditahan di Polda Jatim untuk pemeriksaan.

Aiptu LC merupakan Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) di Mapolres Pacitan.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast mengatakan, kasus ini telah ditangani oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Pacitan dan Bidang Propam Polda Jatim sejak dilaporkan pada awal April 2025.

Diduga, pemerkosaan ini terjadi berturut-turut pada Jumat (4/4/2025) hingga Minggu (6/4/2025). Pemerkosaan diduga berlangsung di ruang tahanan korban.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personel Propam Polda Jatim telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan inisial LC yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," kata Abraham, Jumat (18/4/2025), seperti dikutip Surya.co.id.

Sementara itu, korban merupakan tahanan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berinisial PW (21). Korban merupakan warga asal Jawa Tengah.

PW ditangkap karena diduga sebagai muncikari. PW diduga memperdagangkan anak di bawah umur di salah satu hotel di Kabupaten Pacitan.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Oknum Polisi Aiptu LC di Pacitan Diduga Rudapaksa Tahanan Wanita, Kini Ditahan di Polda Jatim.

BEKASI, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan darurat kepada FF (27), warga Bekasi, Jawa Barat, mantan admin situs judi online (judol).

Perlindungan diberikan karena FF diduga mendapat ancaman setelah membeberkan kegiatannya selama menjadi admin judol di Kamboja.

"Jadi perlindungan saudara FF ini karena pernyataannya di salah satu stasiun televisi swasta kemudian mendapat ancaman verbal melalui Instagram pribadinya," kata Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, saat dikonfirmasi, Senin (21/4/2025).

Namun, Wawan tak membeberkan jenis ancaman yang diterima FF hingga akhirnya LPSK turun tangan memberikan perlindungan.

Wawan menyatakan pemberian perlindungan sesuai dengan kewenangan lembaganya terhadap seorang saksi maupun korban tindak pidana.

"Sesuai dengan kewenangan LPSK yang bisa memberikan pelindungan terhadap saksi maupun korban tindak pidana, maka kita bisa memberikan pelindungan darurat," imbuh dia.

Sebelumnya, FF menceritakan pengalaman pahitnya selama bekerja sebagai admin situs judol di Kamboja.

Selama menjadi admin judol dalam rentang waktu April hingga November 2024, rasa kemanusiaan dan mentalnya diuji ketika melihat rekannya tewas disiksa seorang algojo asal Indonesia.

Ia melihat dengan mata telanjang saat rekannya menghembuskan nyawa terakhirnya akibat disetrum hingga dipukul di ruangan khusus selama tiga hari berturut-turut.

Korban disiksa karena tak memenuhi target untuk mencatatkan 100 transaksi bagi warga Indonesia bermain judol di situsnya.

"Teman mati karena disetrum, enggak dikasih makan. Penyiksaan di ruangan tertutup gitu," kata FF kepada wartawan, Jumat (18/4/2025).

Kematian rekannya membuatnya depresi. Hal sama juga dialami sesama admin judol. Mereka tak menyangka betapa berisikonya bekerja di Kamboja.

"Melihat teman sampai mati itu bikin mental semua (teman) hancur," ungkap FF.

Setelah kematian itu, tebersit di benak FF untuk segera pulang ke Tanah Air.

Ia tak ingin mengalami nasib yang sama seperti sahabatnya mati disiksa di tangan algojo situs judol. Namun, ia tak bisa melenggang angkat kaki begitu saja dari Kamboja.

Ia harus membayar penalti sebesar Rp 23 juta kepada perusahaan jika hendak pulang ke Indonesia sebelum masa setahun kontraknya rampung.

"Tebusan gue pribadi itu sampai Rp 23 juta. Itu bayar ke perusahaan, cash. Karena dari Rp 23 juta itu dihitung dari biaya transport gua berangkat, pembuatan paspor, sama jalur VIP segala macem," jelasnya.

Seiring berjalannya waktu, mental FF kian digerus. Akhirnya, ia pun angkat tangan. Ia tak ingin berlama-lama di Kamboja.

Pada November 2024, ia memutuskan menyerahkan uang Rp 23 juta ke perusahaan demi bisa pulang ke Tanah Air.

Ia memilih membayar penalti ketimbang bertahan lama di sana. Begitu uang diterima, pihak perusahaan langsung mengizinkannya pulang.

Asa yang dinantikannya sejak lama pun datang untuk bisa kembali menginjakkan kaki di Bumi Pertiwi.

"Tapi gue balik dari Kamboja pun langsung ke psikiater karena gue ngerasa kayak mental gue benar-benar hancur banget gitu. Ketemu orang pun gue sekarang takut," imbuh dia.

Sebanyak 4 narapidana kasus narkoba dipindahkan ke Nusakambangan, Jawa Tengah. Mereka dipindahkan buntut viral dugem di Rutan Sialang Bungkuk, Kota Pekanbaru.

"Ada 4 narapidana yang sudah dipindahkan ke Nusakambangan," ujar Plh Kepala Rutan Sialang Bungkuk, Nimrot Sihotang kepada detikSumut, Senin (21/4/2025).

Keempat narapidana itu dipindahkan, Sabtu (19/4) pekan lalu. Pemindahan dilakukan setelah pemeriksaan secara intensif terhadap 14 narapidana dan tahanan di Rutan Sialang Bungkuk.

"Setelah pemeriksaan diputuskan untuk 4 narapidana dipindahkan. Jadi ini yang telah berstatus narapidana, bukan yang tahanan ya. Sebab dari 14 itu ada tahanan," katanya.

Untuk tahanan, tercatat ada 10 orang yang saat ini masih ditahan di Blok Pengendali Narkoba (BPN) di Lapas Gobah Pekanbaru. Pemisahan dilakukan untuk memutus mata rantai para bandar.

"Ini dalam upaya memutus mata rantai di Rutan. Pemeriksaan masih berlangsung," tegas Nimrot.

Sebelumnya video tahanan dan narapidana diduga dugem sambil pesta minuman keras serta narkoba viral di media sosial. Terungkap video pesta terlarang itu ternyata di Rutan Pekanbaru.

Dari video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet berwarna putih mirip alat hisap sabu atau bong.

Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget dengan musik remix dan minuman botol berserakan.

Kakanwil Ditjenpas Riau Maizar menyebut pihaknya telah menerima informasi tersebut. Kini pihaknya sudah mengambil langkah konkret menindaklanjuti terkait viral video pesta di Rutan Sialang Bungkuk itu.

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menemukan indikasi adanya unsur tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dalam kasus dugaan pembunuhan jurnalis perempuan, Juwita (23), di Banjarbaru, Kalimantan Selatan oleh oknum TNI Angkatan Laut, Kelasi Satu Jumran.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan indikasi tersebut diduga terjadi sebelum pembunuhan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, hal ini dapat memperberat hukuman bagi pelaku.

“Kami mendorong agar dugaan adanya kekerasan seksual juga diproses sesuai hukum yang berlaku. Jika ditemukan bukti baru, kami berharap penyidik dan aparat terkait bersedia membuka penyelidikan lanjutan,” kata Suparyati dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Indikasi unsur TPKS tersebut ditemukan LPSK setelah melakukan investigasi lapangan pada 17–18 April 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak-hak saksi dan keluarga korban terpenuhi serta mendalami perkembangan proses hukum.

Saat investigasi dimaksud, LPSK menemui keluarga korban, saksi, penyidik polisi militer, oditur militer, hingga mengunjungi lokasi kejadian dan pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan rental mobil yang kendaraannya digunakan oleh pelaku.

Suparyati menjelaskan, LPSK telah menyampaikan kepada keluarga korban bahwa mereka memiliki hak atas fasilitas restitusi sebagai bagian dari pemulihan atas kejahatan yang dialami.

“Kami juga menyampaikan kepada keluarga korban, haknya berkaitan dengan fasilitasi restitusi. Karena memang restitusi itu bagian dari hak yang sudah termaktub di dalam undang-undang,” katanya.

Selain itu, LPSK telah menyampaikan teknis pengajuan restitusi kepada oditur militer. LPSK juga mendorong agar permohonan tersebut menjadi bagian dari tuntutan hukum kepada pelaku.

“Kami minta supaya oditur juga membuka diri untuk bisa kami sampaikan restitusi tersebut masuk ke dalam bagian dari perkara persidangan, dan untuk diputuskan oleh Majelis Hakim,” imbuh Suparyati.

Menurut dia, restitusi merupakan bentuk ganti rugi yang dapat diberikan oleh pelaku, terpidana, atau pihak ketiga. Permohonan yang diajukan nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam sidang internal LPSK.

Di samping itu, LPSK akan melakukan pendampingan selama proses persidangan kepada korban atau ahli waris dalam seluruh proses hukum. “Ketika ada persidangan nanti, saksi kami jemput, lalu kemudian kami fasilitasi pendampingan selama persidangan bersama kuasa hukum,” ujar Suparyati.

Juwita (23), seorang jurnalis perempuan asal Kota Banjarbaru, ditemukan meninggal dunia di Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 Wita. Jasad Juwita ditemukan tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motornya.

Atas peristiwa itu, Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan Mayor Laut PM Ronald Ganap, Rabu (26/3), membenarkan seorang oknum prajurit terlibat dalam kasus tersebut.

Oknum tersebut ialah Kelasi Satu Jumran asal Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang bertugas di Lanal Balikpapan, Kalimantan Timur. Jumran baru bertugas sekitar satu bulan di Balikpapan dan sebelumnya bertugas di Lanal Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pada Selasa (8/4), Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut Banjarmasin telah menyerahkan tersangka Jumran kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima enam permohonan perlindungan dari keluarga korban dan saksi terkait kasus dugaan pembunuhan jurnalis perempuan, Juwita (23), di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, oleh anggota TNI AL.

"Permohonan mencakup pendampingan hukum, bantuan psikologis, hingga fasilitasi restitusi," ucap Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan LPSK berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum kasus pembunuhan jurnalis tersebut secara aktif sekaligus memastikan hak-hak korban dan keluarganya dipenuhi secara adil.

"LPSK juga membuka ruang bagi siapa pun yang memiliki informasi atau bukti tambahan untuk turut memperkuat proses penegakan hukum," katanya.

Suparyati menjelaskan restitusi adalah ganti kerugian dari pelaku, terpidana, atau oleh pihak ketiga kepada ahli waris korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Terhadap permohonan (restitusi) yang diajukan, akan dibahas lebih lanjut dalam sidang internal LPSK," tambahnya.

Selain itu, LPSK juga akan melakukan pendampingan selama proses persidangan kepada korban atau ahli waris dalam seluruh proses hukum.

"Ketika ada persidangan nanti, saksi kami jemput, lalu kemudian kami fasilitasi pendampingan selama persidangan bersama kuasa hukum," ujarnya.

Dia juga menuturkan bahwa LPSK telah menjelaskan bentuk perlindungan maupun pemulihan yang dapat diterima keluarga korban dan saksi dalam kasus ini.

Hal itu disampaikan saat LPSK melakukan investigasi lapangan pada 17–18 April 2025.

Saat investigasi itu, LPSK menemui keluarga korban, saksi, penyidik polisi militer, oditur militer, hingga mengunjungi lokasi kejadian dan pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan rental mobil yang kendaraannya digunakan pelaku.

Pada kesempatan itu, LPSK juga menyampaikan teknis pengajuan restitusi kepada oditur militer dan mendorong agar permohonan tersebut menjadi bagian dari tuntutan hukum.

"Kami minta supaya oditur juga membuka diri untuk bisa kami sampaikan restitusi tersebut masuk ke bagian dari perkara persidangan dan untuk diputuskan oleh majelis hakim," ucap Suparyati.

Juwita (23), seorang jurnalis perempuan asal Kota Banjarbaru, Kalsel, ditemukan meninggal dunia di Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 Wita. Jasad Juwita ditemukan tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motornya.

Atas peristiwa itu, Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan Mayor Laut PM Ronald Ganap, Rabu (26/3), membenarkan seorang prajurit TNI AL terlibat dalam kasus tersebut.

Prajurit tersebut adalah Kelasi Satu Jumran asal Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang bertugas di Lanal Balikpapan, Kalimantan Timur.

Jumran baru bertugas sekitar satu bulan di Balikpapan dan sebelumnya bertugas di Lanal Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pada Selasa (8/4), Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut Banjarmasin telah menyerahkan tersangka Jumran kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih. Itu tidak ada

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi memastikan peraturan presiden (perpres) yang mengatur pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tidak tumpang tindih dengan lembaga kepresidenan lainnya seperti Kantor Staf Presiden (KSP).

“Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih. Itu tidak ada,” kata Prasetyo Hadi saat ditemui di Wisma Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, advokat Windu Wijaya mengajukan permohonan uji materi Perpres Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan kepada Mahkamah Agung/MA (17/4), karena aturan pembentukan PCO dinilai tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang di atasnya, kemudian perpres itu juga dinilai tumpang tindih dengan KSP.

Prasetyo melanjutkan dirinya juga belum menerima salinan gugatan terhadap perpres PCO yang diterima oleh Mahkamah Agung Kamis minggu lalu. “Belum (saya terima, red.). Ini hari Senin ya. Saya belum terima copy-an gugatan tersebut. Tetapi, apapun, nanti kami pelajari,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.

Sementara itu, Windu Wijaya, yang diwakili kuasa hukumnya Ardin Firanata, mengajukan permohonan uji materi Perpres Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan, khususnya terkait Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52.

Dalam beleid itu, Pasal 3 berbunyi: Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Selain itu, Pasal 4 berbunyi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; b. Pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; c. Pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian/lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; e. Pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 48 ayat (1) berbunyi: Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244), dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Terakhir, Pasal 52 berbunyi: Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Seseorang bernama Windu Wijaya mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan ke Mahkamah Agung (MA). Terdapat empat pasal yang digugat.

Dalam dokumen yang diterima detikcom, Senin (21/4/2025), gugatan itu dilayangkan pada 17 April 2025. Gugatan itu diwakilkan kuasa hukum bernama Ardin Firanata.

"Benar, hari Kamis tanggal 17 April 2024, saya selaku pemohon diwakili oleh kuasa hukum Hasmin Andalusi Sutan Muda, S.H., M.H. Ardin Firanata, S.H., M.H. dan Hendro Wijaya, S.H. telah mengajukan permohonan uji materi terhadap perpres 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan," ujar Windu saat dikonfirmasi.

Windu mengungkap alasan dirinya mengajukan gugatan ini ke MA. Salah satunya ada potensi dualisme tugas komunikasi politik di lingkungan kepresidenan.

"Pengajuan permohonan ini didasarkan pada dua alasan mendasar, yakni ⁠dualisme tugas komunikasi politik di lingkungan Kepresidenan dan Birokratisasi fungsi Juru Bicara Presiden," katanya.

Berikut pasal-pasal yang digugat:

Pasal 3

Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;

b. pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;

c. pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;

d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian / lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;

e. pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 48

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 2441, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2++1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Respons Istana

Mensesneg Prasetyo Hadi telah merespons adanya gugatan tersebut. Dia menyebut pihaknya akan mempelajari gugatan itu.

"Belum, ini kan hari Senin ya, saya belum terima kopian gugatan tersebut, tapi apapun nanti coba kita pelajari, tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya," ujar Prasetyo kepada wartawan.

"Karena Perpres PCO, kantor komunikasi kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada," tambahnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

SURABAYA, KOMPAS.com - Polda Jatim mengambil tindakan tegas terhadap oknum personel Polres Pacitan berinisial LC yang terlibat dalam kasus pemerkosaan terhadap tahanan perempuan.

LC sudah ditahan dan terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

“Yang bersangkutan terancam sanksi berupa PTDH,” ungkap Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, pada Senin (21/4/2025).

Polda Jatim telah menonaktifkan LC dari tugas kepolisian sejak sepekan lalu dan saat ini pelaku ditahan di sel khusus.

“Seminggu ke belakang sudah dilakukan penahanan dan saat ini berada di tahanan khusus Bidpropam Polda Jatim,” ujarnya.

Tindakan ini diambil sebagai langkah tindak lanjut terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah seorang anggotanya.

“Tentu ini menjadi evaluasi kami, khususnya Polda Jatim, dan menjadi atensi Bapak Kapolda untuk segera memproses,” tambahnya.

Kasus ini mencuat setelah korban melaporkan langsung insiden yang dialaminya kepada pihak internal kepolisian.

Pelaku diduga telah memperkosa tahanan wanita (PW) di ruang tahanan Mapolres Pacitan.

Tindak kekerasan seksual yang dilakukan Aiptu LC diduga berlangsung selama tiga hari berturut-turut, yakni Jumat (4/4/2025) hingga Minggu (6/4/2025).

PW yang merupakan warga Jawa Tengah tersebut ditahan karena terlibat dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, PW diduga berperan sebagai mucikari yang memperdagangkan anak di bawah umur di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Pacitan.

Paus Fransiskus telah berpulang. Sejak terpilih menjadi paus pada Maret 2013, Jorge Mario Bergoglio sangat ingin menorehkan prestasi sebagai pemimpin Gereja Katolik sedunia.

Ia menjadi paus pertama yang menggunakan nama Fransiskus, diambil dari Santo Fransiskus Assisi dari abad ke-13 yang mengabdikan hidupnya untuk orang miskin.

"Betapa saya menginginkan gereja yang miskin untuk orang miskin," katanya tiga hari setelah terpilih sebagai paus ke-266, dilansir kantor berita AFP, Senin (21/4/2025).

Ia adalah seorang pemimpin yang rendah hati yang mengenakan jubah polos, menghindari istana kepausan yang mewah, dan melakukan panggilan telepon sendiri, beberapa di antaranya kepada para janda, korban pemerkosaan, atau tahanan.

Mantan uskup agung Buenos Aires yang mencintai sepak bola ini, juga lebih mudah didekati daripada para pendahulunya. Dia mengobrol dengan orang-orang muda tentang berbagai isu mulai dari media sosial hingga pornografi -- dan berbicara terbuka tentang kesehatannya.

Kesehatannya semakin memburuk, mulai dari operasi usus besar pada tahun 2021 dan hernia pada Juni 2023, hingga serangan bronkitis dan nyeri lutut yang memaksanya menggunakan kursi roda.

Rawat inapnya yang keempat, selama lebih dari sebulan karena bronkitis di kedua paru-parunya, merupakan yang terlama, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa ia mungkin akan mengundurkan diri.

Namun, ia menepis pembicaraan tentang pengunduran diri, dengan mengatakan pada Februari 2023 bahwa pengunduran diri kepausan seharusnya tidak menjadi "hal yang normal".

Dalam memoar tahun 2024, ia menulis bahwa pengunduran diri adalah "kemungkinan yang jauh" yang dibenarkan hanya jika terjadi "halangan fisik yang serius".

- Mencium kaki tahanan -

Sebelum Paskah pertamanya di Vatikan, ia membasuh dan mencium kaki para tahanan di penjara Roma. Tradisi ini dilakukannya untuk meneladani sikap kerendahan hati Yesus.

Itu adalah yang pertama dari serangkaian gerakan simbolis yang kuat, yang membantunya meraih kekaguman global yang luput dari pendahulunya.

Untuk perjalanan pertamanya ke luar negeri, Fransiskus memilih Pulau Lampedusa di Italia, titik masuk bagi puluhan ribu migran yang berharap mencapai Eropa, dan mengecam "globalisasi ketidakpedulian".

Ia juga mengecam rencana Presiden AS Donald Trump selama masa jabatan pertamanya untuk membangun tembok perbatasan dengan Meksiko sebagai tindakan yang tidak Kristen.

Setelah terpilihnya kembali Trump, Fransiskus mengecam rencana deportasi migrannya sebagai "krisis besar" yang "akan berakhir buruk".

Pada tahun 2016, ketika krisis migrasi Eropa mencapai puncaknya, Fransiskus terbang ke Pulau Lesbos di Yunani dan kembali ke Roma bersama tiga keluarga Muslim Suriah yang mencari suaka.

Ia juga berkomitmen pada rekonsiliasi antar-agama, mencium Patriark Ortodoks Kirill dari Moskow, Rusia dalam pertemuan bersejarah Februari 2016, dan menyerukan kebebasan berkeyakinan bersama ulama Sunni terkemuka Sheikh Ahmed al-Tayeb pada 2019.

Fransiskus berusaha meningkatkan hubungan dengan China melalui kesepakatan bersejarah -- tetapi dikritik -- pada 2018 tentang penunjukan uskup.

- Seruan iklim -

Para ahli memuji Fransiskus karena telah memberikan pengaruh pada perjanjian iklim Paris 2015 dengan ensiklik "Laudato Si" miliknya, sebuah seruan untuk tindakan terhadap perubahan iklim yang didasarkan pada sains.

Ia berpendapat bahwa negara-negara maju harus disalahkan atas bencana lingkungan yang akan datang, dan dalam seruan baru pada 2023 memperingatkan bahwa sebagian kerusakan "sudah tidak dapat dipulihkan".

Sebagai seorang pendorong perdamaian, Paus Fransiskus berulang kali mengecam produsen senjata, dan berpendapat bahwa dalam berbagai konflik yang terjadi di seluruh dunia, Perang Dunia Ketiga sedang berlangsung.

- 'Siapa saya untuk menghakimi?' -

Paus Fransiskus akan dikenang sebagai Paus yang, ketika ditanya tentang kaum gay Katolik, dia berkata: "Siapa saya untuk menghakimi?"

Ia mengizinkan umat yang bercerai dan menikah lagi untuk menerima komuni, dan menyetujui pembaptisan para transgender serta memperbolehkan para pastur untuk memberikan pemberkatan kepada pasangan sesama jenis, tetapi tidak dalam ritual atau liturgi reguler gereja.

Namun, ia membatalkan gagasan untuk mengizinkan pastur menikah setelah mendapat protes secara luas. Para kritikus menuduhnya merusak prinsip-prinsip ajaran Katolik secara berbahaya, dan ia menghadapi pertentangan keras terhadap banyak reformasinya tersebut.

Fransiskus juga mendorong reformasi di dalam Vatikan, mulai dari mengizinkan para kardinal diadili oleh pengadilan sipil, hingga merombak sistem perbankan Takhta Suci.

Ia juga berupaya mengatasi masalah pelecehan seksual oleh para pastur dengan menemui para korban, dan bersumpah untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat.

Ia membuka arsip Vatikan untuk pengadilan sipil dan mewajibkan pelaporan dugaan pelecehan atau upaya menutup-nutupinya kepada otoritas Gereja.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menerima permohonan dari keluarga korban dan saksi pada kasus pembunuhan jurnalis, Juwita (23), oleh Kelasi Satu Jumran, anggota TNI AL di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

"LPSK menerima enam permohonan perlindungan dari keluarga korban dan saksi dalam kasus dugaan pembunuhan jurnalis perempuan asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, oleh anggota TNI AL aktif. Permohonan mencakup pendampingan hukum, bantuan psikologis, hingga fasilitasi restitusi," ucap Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam keterangan resmi, Senin (21/4/2025).

Sri menekanakan, LPSK terus berkomitmen untuk mengawal kasus pembunuhan jurnalis serta memastikan keluarga dan korban mendapatkan haknya.

"LPSK juga membuka ruang bagi siapa pun yang memiliki informasi atau bukti tambahan untuk turut memperkuat proses penegakan hukum," kata Sri.

Sri menjelaskan, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Polisi Militer dan Oditur Militer selaku penuntut umum pada peradilan militer.

Di sisi lain, Sri menegaskan bahwa keluarga korban juga telah mengajukan ganti rugi atau restitusi kepada pelaku.

“Kami juga menyampaikan kepada keluarga korban, haknya berkaitan dengan fasilitasi restitusi. Karena memang restitusi itu bagian dari hak yang sudah termaktub di dalam undang-undang,” ungkap Sri.

Sri menjelaskan bahwa permohonan restitusi tersebut menjadi bagian dari tuntutan hukum yang ditetapkan majelis hakim.

“Kami minta supaya Oditur juga membuka diri untuk bisa kami sampaikan restitusi tersebut masuk ke dalam bagian dari perkara persidangan, dan untuk diputuskan oleh Majelis Hakim,” tegas Sri.

Diberitakan sebelumnya, Juwita (23), seorang wartawati dari salah satu media online di Banjarbaru, ditemukan tidak bernyawa di kawasan Gunung Kupang pada Sabtu (22/3/2025) sore.

Oleh karena penyebab kematiannya dinilai janggal, organisasi pers dan rekan sesama jurnalis di Banjarbaru mendesak Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan.

Sejumlah saksi diperiksa petugas Polres Banjarbaru untuk mengungkap penyebab kematiannya.

Lima hari setelah kematiannya, terduga pelaku pembunuhan mulai terungkap setelah Detasemen Polisi Militer Lanal Balikpapan menggelar konferensi pers.

Juwita diduga tewas dibunuh oknum anggota TNI AL, Jumran, yang merupakan kekasihnya. Pihak keluarga Juwita menuntut keadilan dan berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya.

Menurut keterangan Pazri, kuasa hukum keluarga Juwita, pelaku Jumran telah ditetapkan sebagai tersangka.

Setelah penetapan tersangka, terungkap fakta-fakta baru, termasuk dugaan pemerkosaan yang dilakukan Jumran terhadap Juwita sebelum ia dihabisi.

membangun komunikasi, silahturahim, dan soliditas dengan warga binaan

Kendari (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar pertandingan futsal bagi para narapidana atau warga binaan dalam rangka memeriahkan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan atau KPLP Lapas Kelas IIA Kendari Andi Fahriadi saat ditemui di Kendari, Senin, mengatakan bahwa pertandingan futsal tersebut dilaksanakan hingga 28 April 2025 mendatang dengan total sebanyak 11 tim gabungan narapidana.

"Pertandingan olahraga pada hari ini dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Pemasyarakatan yang ke 61, terdiri dari beberapa pertandingan yang sifatnya intern, yang mana ada juga antarpegawai se-Kota Kendari yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Kendari," kata Andi Fahriadi.

Dia menyebutkan adapun jenis pertandingan yang diadakan tersebut, antara lain bola voli, sepak takraw, futsal, tenis meja, dan bulutangkis.

Andi Fahriadi menjelaskan untuk pertandingan futsal antarnarapidana tersebut diikuti oleh sebanyak 11 klub, yang terdiri dari warga binaan atau narapidana campur dengan pegawai Lapas Kendari.

"Kalau peserta terdiri dari 11 klub, terdiri dari warga binaan bercampur dengan petugas. Kita campur, biar tidak ada gep, dalam satu tim itu kita sisipkan petugas Lapas sebanyak tiga orang maksimal dari 10 orang per tim," ujarnya.

Andi Fahriadi mengungkapkan kegiatan tersebut selain bertujuan untuk memperingati hari bhakti pemasyarakatan, juga membangun komunikasi dan silahturahmi antara para warga binaan dan petugas Lapas.

"Ini bagian dari mitigasi dari hal-hal yang berkenan dengan pelanggaran pidana, itu tidak terjadi," ungkap Andi Fahriadi.

Dia juga menyampaikan jika pertandingan yang diadakan itu merupakan salah satu bentuk pembinaan bagi para warga binaan.

Adapun untuk hadiah yang disiapkan bagi para pemenang, Lapas Kelas IIA Kendari telah menyiapkan kategori juara 1 hingga juara 3 dengan pemberian uang pembinaan bagi para pemenang.

"Tapi ini esensinya bukan di hadiahnya, tapi membangun komunikasi, silahturahim, dan soliditas dengan warga binaan," tambahnya.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025