PEKANBARU, KOMPAS.com – Aksi belasan narapidana yang berpesta musik DJ hingga diduga menggunakan narkoba di dalam Rutan Pekanbaru, Riau, menyorot persoalan integritas petugas dan lemahnya pengawasan lembaga pemasyarakatan.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, M Rawa El Amady, menilai kejadian ini bukan kasus tunggal, melainkan gambaran dari persoalan sistemik yang selama ini mengakar di rutan-rutan Indonesia.

“Karena ada masalah integritas pegawai rutan itu sendiri. Artinya ada korupsi di situ secara sistematis,” kata Rawa saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (21/4/2025).

Ia menilai pemerintah, dalam hal ini Presiden RI dan Kementerian Hukum dan HAM, harus mengambil langkah sistematis dan menyeluruh untuk membenahi lembaga pemasyarakatan.

Menurut dia, tindakan seperti pemindahan narapidana hanya bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan.

“Padahal pangkal masalahnya ada pada rutannya. Pemindahan ini tidak akan menyelesaikan masalah selagi pembenahan rutan belum dilakukan,” ujar Rawa.

Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan narapidana di Rutan Pekanbaru berjoget dengan iringan musik keras, mengisap rokok elektrik, bermain ponsel, dan menggunakan alat isap sabu. Video itu diduga direkam sendiri oleh salah satu napi dan diunggah ke status WhatsApp.

Pasca-viral, petugas Rutan bersama aparat kepolisian dan TNI menggeledah blok-blok tahanan. Hasilnya, ditemukan puluhan barang terlarang seperti 64 unit handphone, tujuh modem internet, pemantik api, hingga batu domino.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau pun mencopot Kepala Rutan Pekanbaru Bastian Manalu dan Kepala Pengamanan Rutan Arie Jelfri. Sementara 14 napi dipindahkan ke Lapas Pekanbaru untuk memudahkan pemeriksaan.

Namun, menurut Rawa, sanksi administratif tidak cukup tanpa reformasi menyeluruh terhadap sistem dan budaya kerja di balik tembok penjara.

PEKANBARU, KOMPAS.com – Aksi belasan narapidana yang berpesta musik DJ hingga diduga menggunakan narkoba di dalam Rutan Pekanbaru, Riau, menyorot persoalan integritas petugas dan lemahnya pengawasan rumah tahanan.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, M Rawa El Amady, menilai kejadian ini bukan kasus tunggal, melainkan gambaran dari persoalan sistemik yang selama ini mengakar di rutan-rutan Indonesia.

“Karena ada masalah integritas pegawai rutan itu sendiri. Artinya ada korupsi di situ secara sistematis,” kata Rawa saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (21/4/2025).

Ia menilai pemerintah, dalam hal ini Presiden RI dan Kementerian Hukum dan HAM, harus mengambil langkah sistematis dan menyeluruh untuk membenahi lembaga pemasyarakatan.

Menurut dia, tindakan seperti pemindahan narapidana hanya bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan.

“Padahal pangkal masalahnya ada pada rutannya. Pemindahan ini tidak akan menyelesaikan masalah selagi pembenahan rutan belum dilakukan,” ujar Rawa.

Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan narapidana di Rutan Pekanbaru berjoget dengan iringan musik keras, mengisap rokok elektrik, bermain ponsel, dan menggunakan alat isap sabu. Video itu diduga direkam sendiri oleh salah satu napi dan diunggah ke status WhatsApp.

Pasca-viral, petugas Rutan bersama aparat kepolisian dan TNI menggeledah blok-blok tahanan. Hasilnya, ditemukan puluhan barang terlarang seperti 64 unit handphone, tujuh modem internet, pemantik api, hingga batu domino.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau pun mencopot Kepala Rutan Pekanbaru Bastian Manalu dan Kepala Pengamanan Rutan Arie Jelfri. Sementara 14 napi dipindahkan ke Lapas Pekanbaru untuk memudahkan pemeriksaan.

Namun, menurut Rawa, sanksi administratif tidak cukup tanpa reformasi menyeluruh terhadap sistem dan budaya kerja di balik tembok penjara.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (21/4) menjadi sorotan, mulai dari eks pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) minta kasus diselesaikan dengan UU Pengadilan HAM hingga Bareskrim Polri terus dalami laporan soal gangguan sistem Bank DKI.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Eks pemain OCI minta kasus diselesaikan dengan UU Pengadilan HAM

Kuasa hukum eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Muhammad Sholeh meminta kasus dugaan eksploitasi dan kekerasan yang dialami kliennya diselesaikan menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

"Sekali lagi, kami berharap ada keadilan di sini, ada peluang Undang-Undang HAM digunakan, Undang-Undang Pengadilan HAM digunakan, supaya sejarah kelam ini bisa mendapatkan keadilan," kata Sholeh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR bersama pemain sirkus OCI, pihak Taman Safari Indonesia, dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Barat Kombes Polisi Surawan.

Baca selengkapnya di sini

2. KPK sebut motor RK belum dipindah ke Rupbasan karena kendala teknis

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan sepeda motor milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang disita penyidik di Bandung, Jawa Barat, belum dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), karena kendala teknis.

“Ya saya pikir masalah teknis aja itu. Kalau kendala teknisnya terselesaikan, nanti ya pasti akan dilakukan sama dengan barang bukti lain,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin.

Dia memastikan bahwa belum dipindahkannya motor RK ke Rupbasan bukan dikarenakan kendala anggaran.

Baca selengkapnya di sini

3. Eks Dirjen ESDM dituntut 8 tahun penjara terkait kasus korupsi timah

Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2015—2022 Bambang Gatot Ariyono dituntut pidana penjara selama 8 tahun terkait dengan kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015—2022.

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) Teuku Rahmatsyah menuntut Bambang agar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

"Hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," ujar JPU dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

4. Kejati tetapkan dua tersangka korupsi pembangunan Tol Terpeka

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan dua tersangka kasus korupsi pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayung Agung (Terpeka) tahun anggaran 2017-2019.

"Kami telah meningkatkan status dua orang pada korupsi Jalan Tol Terpeka yakni saudara WDD dan TWT menjadi tersangka," kata Asisten Pidana Khusus (Adpidsus) Kejati Lampung Armen Wijaya, di Bandarlampung, Senin.

Dia menyebutkan bahwa kedua tersangka merupakan pegawai di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di mana WDD selaku Kasir Divisi V salah satu BUMN dan TWT selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan Divisi V salah satu BUMN.

Baca selengkapnya di sini

5. Bareskrim Polri terus dalami laporan soal gangguan sistem Bank DKI

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa Bareskrim Polri terus mendalami laporan terkait gangguan sistem layanan di Bank DKI yang terjadi selama libur Hari Raya Idul Fitri 2025.

Dia mengatakan bahwa kasus ini sedang diselidiki secara intensif oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

“Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber masih melakukan pendalaman terhadap laporan terkait gangguan sistem Bank DKI. Kami pastikan bahwa proses ini dilakukan secara profesional dan transparan,” kata Brigjen Pol. Trunoyudo kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Taman Safari Indonesia melaporkan dugaan eksploitasi ke Kementerian HAM. Komnas HAM akan memantau penyelesaian persoalan dugaan eksploitasi tersebut.

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Semendawai, mengungkapkan pihaknya pernah menerima aduan tersebut pada 1997. Pelanggaran HAM dan sejumlah rekomendasi saat itu juga telah disampaikan kepada pihak terkait.

"Saat ini Komnas HAM belum melakukan investigasi kembali. Namun Komnas HAM pernah melakukan investasi saat pengaduan tahun 1997. Waktu itu Komnas HAM telah menemukan sejumlah pelanggaran HAM dan juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pihak-pihak terkait," kata Abdul Haris Semendawai saat dihubungi, Selasa (22/4/2025).

Semendawai menyampaikan Komnas HAM akan memantau proses penyelesaian persoalan dugaan eksploitasi itu. Terlebih dugaan eksploitasi sudah tiga kali diadukan pemain sirkus di Taman Safari Indonesia kepada Komnas HAM.

"Komnas HAM akan melakukan pemantauan atas penyelesaian kasus-kasus yang dilaporkan oleh mereka. Apalagi mereka juga sudah melaporkan ke berbagai pihak. Semoga akan ada penyelesaian sebagaimana yang diharapkan," ujarnya.

"Kasus ini sudah 3 kali disampaikan ke Komnas HAM yaitu tahun 1997, 2004, dan 2024," ucapnya.

Semendawai menyampaikan hasil investigasi Komnas HAM pada 1997 ditemukan adanya pelanggaran HAM. Mulai dari kekerasan, pemenuhan hak atas pendidikan, hingga ekonomi serta silsilah anak.

"Di tahun 1997, Komnas melakukan penyelidikan terhadap kasus yang diadukan tersebut. Hasilnya Komnas menilai terdapat pelanggaran HAM misalnya ada persoalan terkait asal-usul atau silsilah anak, terkait pemenuhan hak atas pendidikan, juga terkait masalah ekploitasi secara ekonomi, juga adanya kekerasan," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan rekomendasi juga telah disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Namun, dia mengatakan hanya beberapa rekomendasi yang ditindaklanjuti.

"Maka Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait seperti OCI dan rekomendasi juga ada yang sudah ditindaklanjuti spt terkait pendidikan. Waktu itu juga kepolisian sudah melakukan penyelidikan terkait penggelapan silsilah anak-anak tersebut, namun dihentikan oleh pihak kepolisian. Atas tindak lanjut tersebut, kelihatannya pihak korban merasa belum terpenuhi sehingga tahun 2004 melaporkan lagi ke Komnas HAM dan juga pada akhir tahun 2024," imbuhnya.

Dugaan Eksploitasi Pemain Sirkus

Sebelumnya, Wamen HAM Mugiyanto telah menerima audiensi dengan para mantan pemain sirkus OCI di kantornya, pada Selasa (15/4). Ia menerima aduan para pemain sirkus OCI ini mendapat kekerasan hingga dugaan perbudakan.

"Kemarin saya menerima audiensi dari para korban kekerasan, pelecehan dan dugaan perbudakan. Dari keterangan yang para korban yang semuanya perempuan ini, diduga telah terjadi Pelanggaran HAM. Kejadian ini sudah puluhan tahun yang lalu di tempat mereka bekerja yaitu sebuah bisnis pengelola hiburan sirkus," ujar Mugiyanto, dalam unggahannya di akun resmi Instagramnya, dilihat Rabu, (16/4).

KemenHAM akan memanggil pihak Taman Safari. Pemanggilan itu untuk mendengarkan penjelasan dari dua belah pihak.

"@kementerian_ham akan memanggil para pihak yang diduga terkait dalam tindak kekerasan ini untuk didengar keterangannya guna mengambil langkah tepat bagi pemenuhan hak korban dan mencegah terjadinya keberulangan kembali kasus yang sama," ucapnya.

Taman Safari Bantah Ada Penyiksaan

Taman Safari Indonesia buka suara atas dugaan eksploitasi tersebut. Taman Safari menegaskan kasus dugaan penyiksaan itu tidak ada kaitan dengan mereka dan membantah ada penyiksaan terhadap pemain sirkus OCI.

"Ini tidak ada kaitannya dengan Taman Safari, Taman Safari kok dibawa-bawa, itu satu. Kedua sirkus, nah sirkus itu dari orang sirkus juga harus membuat statement juga bahwa ini tidak ada," kata Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampouw.

Tony juga mempertanyakan bukti-bukti dugaan terjadi kekerasan. Dia heran korban kembali membuka kasus ini sekarang.

Tony mengatakan, pada 1997, pernah ada yang melapor tapi sudah selesai. Tony tidak secara rinci menjelaskan laporan pada tahun tersebut. Namun dia heran kasus itu kembali muncul sekarang.

"Pada saat itu kan sudah nggak ada timbul masalah, kan gitu," ucapnya.

Tony menegaskan lagi tidak benar adanya eksploitasi mantan pemain sirkus yang beberapa waktu lalu melakukan audiensi di Kementerian HAM. Pihaknya bakal segera melakukan klarifikasi.

Simak Video 'Pigai: KemenHAM Akan Cek TKP Dugaan Eksploitasi Eks Pemain Sirkus Taman Safari':

(dek/jbr)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ahmad Zahid Hamidi pada Senin, 21 April 2025.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Wakil Perdana Menteri Malaysia diterima oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, didampingi oleh Menko Polkam Budi Gunawan, Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting dan menghasilkan berbagai kesepakatan strategis antara kedua negara.

Di bidang Polkam, kedua negara menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang politik dan keamanan, khususnya terkait pengelolaan wilayah perbatasan serta penanganan kejahatan lintas negara.

?Pertemuan bilateral ini tidak hanya pertemuan simbolik, tapi akan segera kita terjemahkan ke dalam langkah teknis yang konkret. Hari ini, kita membahas peta jalan tindak lanjutnya bersama kementerian dan lembaga terkait,? ujarnya saat menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral tersebut, Selasa (22/4/2025).

Dalam forum internal tersebut, dibahas rencana pelaksanaan teknis di lapangan untuk mendukung implementasi perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah ditandatangani Indonesia?Malaysia pada 2023.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyusun langkah lanjutan atas kesepakatan demarkasi batas darat, terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar, yang telah disetujui kedua negara pada Februari 2025. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Selain soal batas wilayah, rapat juga membahas penguatan kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Budi Gunawan menginstruksikan agar langkah-langkah pengamanan perbatasan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berbasis intelijen kolaboratif.

?Masalah perbatasan kita bukan hanya soal garis batas, tapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama Indonesia?Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama, hingga edukasi masyarakat perbatasan,? tegasnya.

Budi Gunawan menegaskan penguatan hubungan dengan Malaysia merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dan ketahanan kawasan ASEAN. Budi Gunawan menyebut keberhasilan dalam menyelesaikan isu-isu bilateral, termasuk batas wilayah dan penegakan hukum lintas negara, akan menjadi contoh konkret kontribusi kedua negara dalam menciptakan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera.

?Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kita semua bahwa Indonesia dan negara sahabat di ASEAN memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga ketahanan regional. Kolaborasi ini bukan semata untuk kepentingan nasional, tapi juga untuk menjaga kawasan tetap stabil dan resilient menghadapi dinamika global,? ujarnya.

Buru Selatan -

Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bagi Anda yang merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan ke pihak-pihak yang dapat membantu, seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental.

Nasib tragis menimpa pria berinisial EH (50) yang ditemukan tewas tergantung dalam Rumah Tahanan (Rutan) Polsek Namrole di Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Tahanan tersebut diduga nekat mengakhiri hidupnya karena menanggung malu usai mencabuli 2 cucunya.

Tahanan tersebut ditemukan tewas di kamar mandi Rutan Polsek Namrole, Kecamatan Kota Namrole, Minggu (20/4) pagi. Tersangka EH sendiri sudah ditahan sejak 4 April 2024.

"Pria 50 tahun ini diduga mengakhiri hidupnya sendiri karena malu atas perbuatannya kepada kedua cucu sendiri," ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Areis Aminulla dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

Mayat EH pertama kali ditemukan rekan sesama tahanan inisial HK yang hendak ke kamar mandi. Mayatnya ditemukan dengan kaki terkekuk di atas kloset kamar mandi.

"Saksi HK melihat EH dalam kondisi tergantung di kamar mandi dengan posisi menghadap ke tembok," ungkapnya.

Tahanan HK pun melaporkan temuan mayat EH ke petugas tahanan Polsek Namrole. Petugas tahanan langsung melakukan pengecekan.

"Tak lama kemudahan tim identifikasi Polres Buru Selatan melakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP)," beber Areis.

Berdasarkan keterangan dari petugas tahanan, tahanan EH sempat terdengar batuk-batuk sebelum ditemukan tewas. Petugas jaga sempat berkoordinasi dengan tim medis untuk pemeriksaan kesehatan.

Namun tahanan EH meninggal sebelum dilakukan pengecekan terhadap kondisi kesehatannya. Areis menilai tahanan merasa tertekan selama ditahan karena perbuatannya sendiri.

"Diduga kuat korban merasa tertekan dan malu atas perbuatannya yang melakukan kekerasan seksual terhadap dua orang cucunya," imbuhnya.

Jenazah EH pun diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan pada Senin (21/4). Pihak keluarga menolak autopsi terhadap jasad EH.

"Pihak keluarga menerima secara ikhlas kematian korban dengan membuat surat penolakan autopsi," pungkas Areis.

(sar/hsr)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Oriental Circus Indonesia (OCI) membantah seluruh dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilayangkan oleh mantan pemain sirkus mereka beberapa waktu terakhir. Kelompok sirkus itu mengeklaim kasus tersebut sudah sepenuhnya selesai pada 1997.

Juru bicara Hamdan Zoelva, Imam Nasef, mengatakan dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan para mantan pemain sirkus OCI bukanlah kasus baru. Ia menilai, kasus itu telah dipantau oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM pada 1997. Ketika itu, Hamdan Zoelva ditunjuk oleh OCI sebagai kuasa hukum untuk menangani kasus tersebut.

"Nah dari sisi pemantauan itu, itu kemudian Komnas HAM menerbitkan rekomendasi," kata dia saat konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Ia menilai, dalam rekomendasi itu tidak ada satu pun kata atau kalimat yang menyatakan telah terbukti terjadi pelanggaran HAM. Bahkan, dalam keterangan Komnas HAM pada 17 April 2025, pelanggaran HAM yang dimaksud masih berupa dugaan.

"Jadi lagi-lagi sebenarnya Komnas HAM sendiri tidak pernah menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM," ujar Nasef.

Ia mengakui, terdapat empat dugaan pelanggaran yang dilakukan OCI. Dugaan pertama adalah pelanggaran terkait hak anak mengetahui asal-usul. Kedua, indikasi pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Ketiga, pelanggaran terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak. Terakhir, pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak.

Namun, ia berkilah bahwa empat hal itu masih berupa dugaan. Selain itu, dari empat dugaan itu tidak ada indikasi terjadinya penyiksaan.

"Artinya apa? Kalau Komnas HAM tidak mencantumkan itu, berarti hasil pemantauannya memang tidak menemukan bukti-bukti yang valid terkait dengan adanya dugaan penyiksaan," kata dia.

Mengacu pada keterangan Komnas HAM pada 1997, Nasef menyampaikan, terdapat, empat rekomendasi yang diberikan kepada OCI. Pertama, OCI bersama instansi terkait harus mencegah dan mengakhiri terjadinya perbuatan yang cenderung menimbulkan pelanggaran HAM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah riuhnya Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025), perhatian sejumlah pengunjung tertuju pada sebuah booth Kanwil Provinsi Jakarta.

Di sanalah Indriyani (29), warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, duduk tenang, menggenggam canting kecil berisi malam yang sudah dilelehkan.

Sesekali ia meniup ujung canting, memastikan suhu cairan tidak terlalu panas. Kemudian, malam di canting itu Indri torehkan perlahan ke atas kain putih polos yang terbentang di depannya.

Tak ada keraguan dari gerakan tangan Indri. Setiap goresan malam yang ia lukis seakan mengandung cerita tentang perjalanan hidupnya yang kini berbalut warna dan penuh pola.

Indri tak sendiri, ada warga binaan yang turut tampil dalam IPPAFest yang akan berlangsung hingga Rabu (23/4/2025) itu.

Di festival ini, mereka bukan narapidana, melainkan seniman, perajin, dan musisi. Ada yang melukis wajah-wajah penuh ekspresi, ada yang memainkan alat musik dengan semangat menyala, ada pula yang memamerkan hasil kerajinan tangan memesona.

Penjara, bagi banyak orang mungkin terdengar menyeramkan, dibatasi jeruji dingin, sunyi, dan penyesalan.

Namun, bagi Indri, justru di balik tembok dan pagar tinggi itulah ia menemukan ruang untuk bertumbuh.

Sejak menjalani masa hukuman pada 2020, penjara tak lagi menjadi tempat menebus kesalahan semata, melainkan sekolah kehidupan untuk Indri berkreasi.

“Awalnya, saya itu belum bisa apa-apa. Tapi, dilatih di sana (lapas),” ucap Indriyani saat berbincang dengan Kompas.com, Senin (21/4/2025).

Awalnya, Indri hanya senang menggambar. Di tengah waktu luang dan rutinitas di balik jeruji, ia mencoba-coba ikut pelatihan batik.

Tak disangka, ia justru menemukan ruang untuk berekspresi dan merangkai ulang kehidupannya.

“Kalau lagi ada inspirasi gitu jadi kita bisa meluapkan ada di situ. Kalau batik tulis itu kan apa yang ada di pikiran kita kan, jadi bisa dituangin langsung,” ucap Indriyani.

Setiap hari, Indri bisa menghabiskan waktu delapan sampai sepuluh jam untuk membatik.

Kadang motif kontemporer, kadang klasik. Kadang juga hanya mengikuti arus pikiran yang ingin meluap menjadi pola-pola indah.

“Yang susah itu bukan tekniknya, tapi kalau misalnya ada pesanan dan diburu waktu. Tapi ya, semua yang dipelajari pasti sulit kalau enggak ada kemauan. Tapi kalau kita mau, pasti bisa,” kata dia.

Sementara, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan RI (Imipas) Agus Andrianto menyatakan, melalui IPPAFest, masyarakat diajak untuk melihat bahwa warga binaan bukan hanya angka statistik atau berita kriminal masa lalu.

Mereka adalah individu yang sedang diberi kesempatan kedua, dilatih, didampingi, dan diberdayakan agar saat kembali ke masyarakat bisa berdiri sejajar, bukan hidup dalam stigma.

“Pada saat kembali ke masyarakat, diharapkan masyarakat satu, menyadari kesalahannya, mandiri secara ekonomi. Dengan dua hal itu saja, kemungkinan untuk terjadi pengulangan pidana itu zero,” ujar Agus.

Dia menyebut, negara hadir melalui pendekatan yang lebih manusiawi. Bukan lagi pendekatan represif, tapi pembangunan kapasitas pribadi.

Pendekatan yang percaya bahwa perubahan itu mungkin, selama diberi ruang dan arahan.

“Yang diuntungkan siapa? Masyarakat. Terlindungi dan kita berharap warga binaan yang kembali ke masyarakat ini, menjadi masyarakat yang dapat membantu pembangunan nasional Indonesia,” kata Agus.

Malam pun terus menetes dari canting yang digenggam Indriyani, membentuk motif demi motif yang rumit namun indah.

Di balik garis-garis itu, ada jejak tangan yang pernah salah arah, namun kini tengah merajut ulang jalan hidupnya dengan tekad dan harapan.

Penjara, dalam cerita Indri, bukanlah akhir. Ia justru menjadi titik balik.

Menjadi ruang untuk mengenal diri, menerima masa lalu, dan membangun masa depan, setitik demi setitik, seperti malam yang ditoreh di atas kain putih.

Saat kelak Indri melangkah keluar dari gerbang lapas, ia tak hanya membawa karya-karya batik, tetapi juga lembar baru dalam hidup yang sudah siap diwarnai dengan tangan dan hatinya sendiri.

“Sebenarnya, untuk ke depannya saya belum tahu, belum ada pikiran juga soalnya masih lumayan di sana (hukuman di penjara). Kepingin sih ada, cuma ya lihat nanti aja di luar di sana. Kalau ada kesempatan mau mengembangkan kemampuan saya dalam membatik,” ungkap Indriyani.

Pemilik sekaligus Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) Group Jansen Manansang mengklaim telah menjalankan rekomendasi Komnas HAM terkait kasus dugaan eksploitasi dan pemerasan yang dilakukan Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari.

Jansen menegaskan kasus tersebut telah diselidiki Komnas HAM pada akhir 1990-an dan diselesaikan sesuai rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM.

Pernyataan itu disampaikan Jansen dalam rapat dengar pendapat bersama korban dan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senin (21/4).

"Pada tahun 1997 memang terdapat adanya pelaporan Komnas HAM terkait dengan pelanggaran anak-anak pemain sirkus, termasuk penganiayaan dan menyiksa pemain sirkus di lingkungan oriental. Kemudian dari Komnas HAM melakukan investigasi dengan membentuk tim yaitu untuk pencari fakta, untuk menyelidiki laporan-laporan kasus tersebut," ujar Jansen.

Ia menyebut bahwa proses penyelidikan saat itu berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dengan melibatkan berbagai pihak dari pengelola sirkus hingga para saksi.

Tak hanya itu, Jansen mengklaim penyelidikan tersebut turut didampingi oleh sejumlah pengacara.

"Penyelidik dilakukan Komnas HAM untuk mencari alat-alat bukti dan peninjauan lokasi laporan dalam tempo yang cukup lama karena mewawancarakan kepada baik pengelola dari OCI, pelapor dan saksi-saksi, baik juga ke lokasi sirkus yang ada di Cisarua, maupun yang ada di mana semua tempatnya," katanya.

Jansen mengklaim bahwa hasil investigasi Komnas HAM menyimpulkan tidak ditemukan adanya penyiksaan atau penganiayaan.

"Komisi HAM mengeluarkan rekomendasi pernyataan yaitu tentang kasus satu dikeluarkan amplidepa 1997. Dalam rekomendasi tersebut tertuang bahwa tidak ada penganiayaan dan penyiksaan," lanjutnya.

Selain itu, Jansen mengklaim pihak OCI telah mengikuti seluruh rekomendasi Komnas HAM, termasuk memastikan pendidikan untuk anak-anak yang bekerja di dalam sirkus.

Ia menyebut mereka sempat menyediakan sekolah keliling dengan guru privat, dan menjalankan rekomendasi dari Komnas HAM untuk menyekolahkan anak-anak pemain sirkus di sekolah umum.

"Untuk meyakinkan rekomendasi Komnas HAM, jadi Oriental Circus menjadikan sekolah pendidikan itu karyawannya diganti dengan privat bawa guru, bawa keliling yang berpindah-pindah supaya masuk ke sekolah normal. Itulah rekomendasi Komnas HAM," tutur dia.

"Kami anggap itu sudah melakukan segala yang sudah apa yang direkomendasikan dari Komnas HAM. Adapun bahwa semua yang kejadian ini telah diperiksa, diinvestigasikan dan ditindaklanjuti. Bahkan sampai dikeluarkannya rekomendasi HAM," sambungnya.

Sebelumnya, sejumlah mantan pekerja sirkus OCI Taman Safari Indonesia (TSI) mengadukan dugaan eksploitasi yang dialami ke Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).

Pengaduan itu diterima langsung oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto di kantornya, pada Selasa (15/4) lalu.

Dalam audiensi tersebut, mantan pekerja menyebut aksi kekerasan hingga eksploitasi terhadap anak telah terjadi sejak tahun 1970-an oleh para pemilik OCI dan Taman Safari Indonesia.

Mugiyanto menyebut berdasarkan keterangan para korban apa yang mereka alami tidak hanya tindakan kekerasan semata melainkan juga bentuk pelanggaran HAM.

Sebab, kata dia, terdapat sejumlah korban yang bahkan mengaku tidak mengetahui asal-usul dan keluarga mereka karena direkrut sejak anak-anak dan dibawa keliling dunia tanpa dokumen resmi.

"Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana. Banyak kekerasannya. Ada aspek penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal identitas seseorang itu adalah hak dasar. Mereka tidak tahu asal-usulnya," ujarnya dalam audiensi.

Jakarta -

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat kembali menyapa kadernya Mukhamad Misbakhun yang pernah disinggungnya beberapa saat lalu di acara Partai Golkar. Kini, Bahlil memuji Misbakhun sebagai sahabat lama.

Sapaan itu disampaikan saat pembukaan program pelatihan 'Executive Education Program for Young Political Leaders, Batch-18' yang digelar Golkar Institute di Jakarta, Senin (21/4/2025), Bahlil menyebut Misbakhun sebagai sahabatnya. "Sahabat yang sudah lama sekali," ujarnya.

Lebih lanjut Bahlil menjelaskan semula Misbakhun lebih dikenal sebagai anggota Komisi XI DPR. Namun, kini Misbakhun dipercaya memimpin komisi yang membidangi keuangan dan perpajakan tersebut.

Menurut Bahlil, kiprah Misbakhun sebagai politikus telah melalui proses panjang. Tokoh nasional asal Indonesia Timur itu mengatakan Misbakhun pernah berkarier di partai lain. Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung Misbakhun pernah berhadapan dengan hukum.

"Pernah mendapatkan cobaan, ujian di aspek hukum," ucap Bahlil. Sebagai informasi, Misbakhun memang pernah didakwa dalam perkara bank Century lantaran vokal terhadap kasus itu. Namun, ia dijatuhi vonis bebas murni oleh Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali (PK) tersebut.

Bahlil juga menyebut Misbakhun sebagai sosok berintegritas, intelek, dan berprinsip sehingga tidak mudah menyerah.

"Karena memiliki integritas, intelektualitas, dan punya prinsip yang kuat, beliau (Misbakhun, red) bukan menyerang dari sebuah proses hambatan, tetapi keluar sebagai pemenang," imbuhnya.

Bahlil sebelumnya menyinggung akan ada reshuffle kepengurusan partainya. Bahlil menyebut sistem pergantian pengurus di Golkar hampir sama dengan kabinet menteri dan tak perlu menunggu satu atau dua tahun.

Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara halalbihala Golkar, Rabu (16/4) malam. Bahlil mulanya membahas terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menaikkan tarif untuk produk Indonesia sebesar 32%.

Bahlil kemudian menyinggung menteri yang bersinggungan langsung dengan kebijakan itu, seperti Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri. Bahlil juga menyebut nama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang tidak hadir.

"Pak Misbakhun-nya mana Misbakhun-nya? Lagi lari? Bilang sama dia sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari," kata Bahlil disertai gelak tawa kader yang lain.

"Yang Golkar butuhkan pemikir ekonomi yang setiap saat harus ada di Jakarta untuk dimintai pendapatnya, gitu," tambahnya.

(maa/maa)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri tidak kalah dengan premanisme dalam penegakan hukum.

"Saya sudah sampaikan, kita jangan kalah sama premanisme," kata Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, ketika merespons kasus pembakaran tiga mobil yang digunakan personel Polres Metro Depok di Depok, Jawa Barat.

Sebaliknya, dia mendorong 14 aparat dari Satreskrim Polres Depok tak gentar saat melakukan penangkapan terhadap tersangka TS, yang diketahui seorang tokoh ormas.

"Kalau ini penindakan penegakan hukum yang berlaku, 14 anggota sudah siap nangkep, jangan pernah ada mundur," ujarnya.

Sahroni lantas mencontohkan kasus penggerebekan judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung, yang mengakibatkan tiga personel Polres Way Kanan meninggal dunia.

Ia menilai Polri berada di pihak yang benar dalam menjalankan tugas menegakkan hukum tersebut.

"Seperti contoh di Lampung, penindakan hukum berlaku tembak-tembakan, enggak apa-apa. ;Kan Pak Adrianus Meliala (kriminolog) kemarin bilang, 'Oh, ini pelanggaran HAM'. Pelanggaran HAM itu di ujung sana," ucapnya.

Oleh karena itu, dia mengimbau agar personel Polri berani untuk mengambil langkah tegas dalam penegakan hukum sekalipun berhadapan harus berhadapan dengan premanisme.

"Kalau sudah takut, jangan maju. Akan tetapi, kalau sudah maju, apa pun sekalipun, pertarungan di lapangan, lawan! Jangan kalah dengan premanisme," kata dia.

Pada hari Senin, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan lima tersangka kasus pembakaran terhadap mobil yang digunakan personel Polres Metro Depok di dekat Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon pada hari Jumat (18/4).

Kepolisian menjelaskan bahwa kebakaran kendaraan roda empat di dekat TPU Pondok Ranggon terjadi saat petugas dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok melakukan penangkapan terhadap tersangka TS.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Gorontalo (ANTARA) - Kuasa hukum korban kekerasan seksual mantan rektor Universitas Nadhlatul Ulama Gorontalo (UNUGO) kembali mendatangi Polda Gorontalo untuk meminta kejelasan penanganan kasus, setelah setahun lamanya belum ada perkembangan.

"Hari ini kami kembali mendatangi Unit Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Gorontalo, untuk menanyakan kepada penyidik sejauh mana proses penanganan kasus yang melibatkan mantan rektor UNUGO. Sudah satu tahun lamanya kasus ini berjalan," kata anggota tim kuasa hukum korban Hijrah Lahaling di Gorontalo, Senin.

Ia mengatakan kedatangan pihaknya ke Polda Gorontalo, juga sebagai respon atas kedatangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) ke Polda Gorontalo sebelumnya, untuk mengetahui perkembangan kelanjutan kasus tersebut.

Dari pertemuan tersebut, diperoleh informasi bahwa Polda telah menghadirkan psikolog forensik lain sebagai pembanding.

Namun, katanya, psikolog forensik pembanding tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap korban dan hanya melakukan kajian terhadap hasil pemeriksaan psikolog forensik sebelumnya.

"Saat ini Polda sedang menunggu hasil dari psikolog forensik pembanding tersebut. Tapi kami juga akan mengajukan kepada LPSK RI untuk menghadirkan psikolog pembanding lainnya," kata dia.

Oleh karena itu kata Hijrah, pihaknya terus berupaya untuk datang ke Unit PPA Polda Gorontalo dan menanyakan secara rinci status dan perkembangan kasus tersebut apakah masih berjalan atau hanya diam saja.

Kuasa hukum lainnya, Tia Badaru mengatakan terkait dengan informasi adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus tersebut, pihaknya menegaskan isu tersebut tidak benar dan telah dikonfirmasi ke penyidik PPA Polda Gorontalo.

"Kasus ini masih berlanjut. Soal SP3 itu tidak benar. Kami berkomitmen akan mengawal kasus ini sampai korban mendapatkan kepastian hukum yang seadil- adilnya," kata dia.

Kaur Penum Subbid Penmas Bidhumas Polda Gorontalo Kompol Heny Rahayu mengatakan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang mantan rektor di UNUGO, saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

Menurutnya pihak penyidik masih berupaya mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan, serta masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut.

"Yang jelas kasus ini masih berproses. Jika ada isu yang menyampaikan sudah SP3, saya pastikan itu tidak benar. Kami tegaskan bahwa kasus ini masih berjalan sesuai dengan mekanisme dan peraturan hukum yang berlaku," katanya.

Sebelumnya pada April 2024 Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo AH dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan kampus tersebut.

AH yang merupakan seorang profesor itu sudah dinonaktifkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua PWNU, sehingga sejak tanggal 16 April 2024 tidak lagi menjabat sebagai rektor di kampus tersebut.