Surabaya -

Gelapnya ruang tahanan ternyata tak sekelam hati seorang aparat yang seharusnya menjaga hukum. Seorang oknum anggota Polres Pacitan, Aiptu LC, justru menodai amanah itu dengan tindakan bejat.

Ia mencabuli hingga menyetubuhi seorang tahanan perempuan sebanyak empat kali di ruang berjemur Rutan Polres Pacitan. Kini, kariernya berakhir dengan pemecatan tidak hormat.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Jules Abraham Abast menegaskan, keputusan pemecatan tersebut merupakan hasil sidang pelanggaran kode etik yang digelar setelah laporan resmi masuk pada 12 April 2025.

"Menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," ujar Jules saat konferensi pers di Bid Humas Polda Jatim, Kamis (24/4/2025).

Aksi Bejat Berlangsung 4 Kali di Ruang Berjemur

Dalam konferensi pers yang sama, Jules menjelaskan bahwa perbuatan tercela LC dilakukan berulang kali di area yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para tahanan perempuan.

"(Dilakukan LC) di ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan, di mana dilakukan oleh tersangka LC sekitar bulan Maret dan 2 April 2025. Sedangkan korbannya adalah tahanan Satreskrim Polres Pacitan dalam perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau muncikari," jelasnya.

Aksi bejat itu terungkap setelah korban memberanikan diri melapor. LC pun langsung menjalani proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga sidang etik di Bid Propam Polda Jatim.

Langgar Sejumlah Peraturan Kepolisian

Dalam sidang etik yang digelar pada 23 April 2025, LC dinyatakan terbukti melanggar berbagai aturan. Mulai dari Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian, hingga sejumlah pasal dalam **Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri.

"Yang dilakukan oleh tersangka LC melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul dan persetubuhan dengan tahanan wanita Polres Pacitan pada ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan," imbuh Jules.

Sanksi Pemecatan dan Penahanan

Selain dinyatakan melanggar kode etik berat, LC juga telah menjalani penempatan khusus selama 12 hari sejak pelaporan oleh korban PW hingga 23 April 2025. Setelah sidang etik, LC langsung ditahan di Rutan Dittahti Polda Jatim.

"Sanksi yang kita kenal dengan pemecatan, kemudian terkait dengan putusan berdasarkan hasil sidang pada tim Polri yang telah dilakukan," kata Jules.

Penyelidikan terhadap kasus ini turut melibatkan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi untuk menguatkan dakwaan terhadap LC.

Kasus ini menjadi catatan kelam sekaligus peringatan tegas bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran hukum dan etika di tubuh Polri. Kombes Jules Abraham Abast menegaskan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat bukan sekadar sanksi administrasi, tetapi bentuk komitmen institusi untuk menjaga marwah dan kepercayaan publik.

"Pemberhentian tidak dengan hormat dalam hal ini adalah sanksi yang kita kenal dengan pemecatan," tegas Jules di hadapan awak media.

(irb/hil)

Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hingga saat ini Istana belum menerima usulan mengenai sejumlah daerah termasuk Surakarta menjadi daerah istimewa.

"Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg," ujar Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat.

Menurutnya, usulan semacam itu biasanya diajukan melalui Kementerian Dalam Negeri. Prasetyo mengakui bahwa terdapat banyak usulan terkait pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, maupun permintaan status daerah istimewa.

Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam menanggapi hal tersebut. Setiap usulan, kata dia, perlu dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum diambil keputusan.

Dia menjelaskan bahwa mengakomodasi usulan pemekaran atau pemberian status istimewa kepada suatu daerah akan membawa konsekuensi, seperti kebutuhan penyiapan perangkat pemerintahan baru.

"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB atau daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan," ucap Prasetyo.

Oleh karena itu, Prasetyo mengatakan Pemerintah akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi terbaik.

"Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait, kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa. Begitu," pungkas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyinggung Kota Surakarta atau Solo menjadi salah satu dari enam daerah di Indonesia yang diusulkan untuk menjadi daerah istimewa.

"Seperti daerah saya yang Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," kata Aria Bima usai rapat Komisi II DPR RI dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Akmal Malik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4).

Dia menengarai usulan tersebut muncul karena Kota Surakarta memiliki kekhususan secara historis hingga kebudayaan.

"Kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan terhadap zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," ucapnya.

Namun, dia memandang usulan Surakarta menjadi Daerah Istimewa Surakarta tidak memiliki relevansi dan urgensi untuk saat ini.

"Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan," ujarnya.

Dia lantas berkata, "Komisi II tidak terlalu tertarik untuk membahas daerah istimewa ini menjadi sesuatu hal yang penting dan urgen."

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dalam UU Terorisme, teror itu 'kan sangat spesifik, ada motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan.

Jakarta (ANTARA) - Pakar terorisme Universitas Indonesia (UI) Muhamad Syauqillah menilai aksi teror terhadap jurnalis belum bisa disebut sebagai terorisme.

Syauqillah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa aksi teror tersebut belum sesuai dengan penjelasan terorisme seperti tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Dalam UU Terorisme, teror itu 'kan sangat spesifik, ada motif ideologi, politik, dan gangguan keamanan. Kalau teror terhadap jurnalis, 'kan ditujukan kepada perorangan saja. Jadi, menurut saya teror tersebut tidak terkait secara spesifik dengan UU Terorisme," ujarnya.

Diketahui bahwa sejumlah kasus teror terhadap jurnalis menjadi perhatian publik akhir-akhir ini, salah satu yang mencuri perhatian adalah kasus teror paket berisi kepala babi yang ditujukan kepada jurnalis Tempo.

Menurut Syauqillah, aksi teror bisa dikategorikan sebagai terorisme jika teror tersebut memenuhi unsur tindak pidana terorisme sesuai dengan UU Terorisme.

Adapun kasus teror terhadap jurnalis itu, dia menegaskan bahwa tidak memenuhi unsur tersebut, tetapi termasuk tindak pidana umum.

"Apakah teror terhadap jurnalis memenuhi unsur tindak pidana terorisme? Ini yang penting untuk diketahui. Teror itu 'kan masuk delik pidana umum. Ini yang menurut saya harus dibedakan. Mana yang delik pidana teror dan mana yang bukan," kata dia.

Meskipun bukan tindakan terorisme, Syauqillah mengharapkan aparat penegak hukum tetap mengusut teror terhadap jurnalis tersebut sampai tuntas.

"Negara harus melakukan penegakan hukum, diselidiki apa masalahnya. Harus ada investigasi untuk mencari titik terangnya. Menurut saya itu yang harus dilakukan," ucapnya.

Sebelumnya, Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra telah melaporkan aksi teror kepala babi ke Bareskrim Polri.

Menurut dia, teror kepala babi tersebut adalah ancaman serius tidak hanya bagi Tempo sebagai institusi media, tetapi juga terhadap profesi jurnalis dan kebebasan pers di Indonesia.

"Ini bukan semata-mata soal Tempo. Hari ini bisa saja Tempo, tetapi ke depannya kami sebagai jurnalis bisa terancam dan negara harus hadir memberikan perlindungan," kata Setri usai melaporkan kasus itu ke Bareskrim Polri, Jumat (21/3).

Sementara, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri juga tengah menangani kasus tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa penyidik dalam kasus tersebut mendalami dugaan tindak pidana ancaman kekerasan dan/atau menghalang-halangi kerja jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Dua korban baru dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Rektor Universitas Pancasila (UP) nonaktif, Edie Toet Hendratno melapor ke Bareskrim Polri. Kini total ada empat korban yang melaporkan Edie ke Polisi.

Kuasa hukum korban, Yansen Ohoirat menyebut bahwa kedua korban berinisial AIR dan AM. Yansen menjelaskan bahwa pelecehan terhadap AIR terjadi pada 2019 lalu.

"Ini peristiwa tahun 2019. Di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Itu pelecehan secara fisik, secara fisik. Jadi ada pemaksaan dari ETH kepada yang korban untuk memegang alat kelamin dari si ETH. Ini terjadi," kata Yansen kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Dia menjelaskan bahwa AIR merupakan pegawai swasta yang sejatinya berurusan perihal kerjasama dengan kampus yang kala itu masih dipimpin Edie. Dia menduga pelecehan terjadi lantaran adanya relasi kuasa.

"Awalnya (berurusan dengan) pihak kampus. Ketika ada hubungan kerjasama dengan pihak kampus, terlapor menggunakan kekuasaanya untuk melakukan pelecehan. Adanya relasi kuasa yang sangat kuat," ucap Yansen.

Dia menjelaskan alasan mengapa korban baru membuat laporan sekarang. Korban, kata Yansen, sebelumnya masih shock akibat peristiwa pelecehan yang dialami.

"Kenapa sampai korban bisa muncul sekarang? Karena memang dia butuh waktu untuk meyakinkan itu dan ada rasa takut juga karena relasi kuasa itu sangat kuat," ungkapnya.

Sedangkan korban lainnya, jelas Yansen, berinisial AM. AM mengalami pelecehan seksual secara verbal oleh Edie. Peristiwa itu dialami AM pada Februari 2024 lalu. Tepatnya saat proses mediasi korban Edie bersama timnya.

"Korban AM juga melakukan pelaporan atas peristiwa pelecehan secara verbal yang terjadi di PIM 2 jam 1 siang. Saat ada pertemuan dengan ETH beserta timnya," ujar Yansen.

"Itu secara verbal disampaikan dengan kata-kata yang tidak sepantasnya di hadapan umum. Dan kata-kata verbal itu direspon dengan tim yang hadir saat itu dengan tertawa. Jadi mereka menganggap ucapan-ucapan yang memang melecehkan itu sesuatu yang biasa. Apalagi yang hadir adalah akademisi," lanjut dia.

Dengan bertambahnya korban ini, Yansen kembali menegaskan adannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Edie. Dia juga mengajukan permohonan gelar pidana khusus di Mabes Polri dan meminta Edie segera ditetapkan sebagai tersangka atas pelecehan yang dilakukannya.

"Setelah ini kami akan mengajukan permohonan gelar khusus di Mabes Polri agar perkara ini dapat duduk sebagaimana mestinya. Karena yang kami lihat dan kami curigai bahwa ada sesuatu yang tidak benar dengan PMJ," pungkasnya.

Laporan kedua korban diterima dan teregistrasi dengan LP/B/196/IV/2025/BARESKRIM tertanggal 25 April 2025.

Laporan Naik Penyidikan

Sebelumnya ada dua korban yang sudah melaporkan Edie tentang dugaan kasus pelecehan seksual. Pertama dilaporkan oleh perempuan berinisial RZ dengan Nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. Kemudian, laporan kedua dengan pelapor berinisial DF dengan Nomor LP/B/36/I/2024/SPKT/Bareskrim Polri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya sudah menaikkan status dugaan pelecehan dengan terlapor Rektor Universitas Pancasila (UP) nonaktif, Edie Toet Hendratno, ke tahap penyidikan.

"Perkembangan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum rektor di sebuah universitas swasta, bahwa perkaranya sudah ditingkatkan ke penyidikan. Jadi kasus pelecehan itu sudah naik ke tingkat penyidikan ya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (14/6).

Ade mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara hingga menemukan adanya peristiwa tindak pidana pelecehan. Dia memastikan proses hukum kasus itu akan terus berjalan.

Lalu, bagaimana terkait status hukum Edie Toet di kasus tersebut?

"Masih jalan proses sidik (penyidikan), belum tersangka (Edie Toet), masih panggil saksi-saksi," kata Kasubdit Renakta Direskrimum Polda Metro Jaya AKBP, Evi Pagari, saat dihubungi, Minggu (30/6/2024).

Evi mengatakan hingga kini proses penyidikan masih berjalan. Pihak kepolisian berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam mengusut kasus yang ada.

"Kasus TPKS (tindak pidana kekerasan seksual) kan hrs libatkan psikolog, mitra dan lain-lain. UU-nya mengatur seperti itu," ujarnya.

Lihat juga Video: Korban Lain Pelecehan Dokter YA di Malang Lapor Polisi

(ond/dek)

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan akan mempelajari lebih dulu usulan Surakarta menjadi daerah istimewa.

"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah, pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik," kata Pras lewat pesan singkat, Jumat (25/4).

Pras menyampaikan banyak faktor yang perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Ia pun mengingatkan dalam urusan pemekaran daerah ada beberapa konsekuensi yang akan mengikuti.

"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan," ujar dia.

Meski begitu, Pras mengaku belum ada surat yang masuk terkait pengajuan usulan daerah istimewa ke Sekretariat Negara. Menurutnya, usulan-usulan itu masuk ke Kemendagri.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa," ucapnya.

Wacana pemekaran Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta muncul lewat omongan Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima.

Politisi PDIP itu mengakui ada salah satu usulan untuk itu.

Ia menyampaikan itu usai rapat dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Kamis (24/4). Bima mengatakan salah satu dasar usulan itu karena Solo dianggap sebagai wilayah yang memiliki sejarah perlawanan atas pemerintah kolonial Belanda.

Meski begitu, Bima mengatakan keinginan itu belum sampai resmi diusulkan. Dia juga mempertanyakan relevansi dan urgensi usulan itu. Di sisi lain, lanjut Aria, pihaknya disebut belum tertarik untuk membahas usulan tersebut.

"Solo minta pemekaran dari Jawa tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta. Karena secara historis mempunyai suatu kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," kata Bima.

KOMPAS.com - Seorang anggota Polres Pacitan, Aiptu LC, resmi dipecat dari keanggotaannya di Polri setelah terbukti melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita.

Pemecatan ini merupakan hasil dari sidang komisi etik Polri yang digelar di ruang sidang Bidang Propam Polda Jawa Timur pada Rabu (23/4/2025).

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Jules Abraham Abast, mengungkapkan bahwa sidang etik terhadap LC menghasilkan tiga poin tuntutan.

"Pertama, bahwa perbuatan LC merupakan perbuatan tercela. Kedua, menuntut LC ditahan di tempat khusus selama 20 hari. Ketiga, menuntut LC diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota Polri," ujar Jules saat dikonfirmasi pada Kamis (24/4/2025) malam.

Putusan sidang menyatakan bahwa LC melakukan pelanggaran berat sebagai anggota Polri. Ia pun dijatuhi hukuman penahanan di tempat khusus selama 12 hari, dan diberhentikan dengan tidak hormat dari institusi kepolisian.

"Untuk putusan kedua, sudah dijalani LC, yakni ditahan di tempat khusus selama 12 hari," tambah Jules.

Kapan LC Ditetapkan sebagai Tersangka?

Kasus ini bermula dari laporan yang masuk ke Polres Pacitan pada 12 April 2025. Dalam laporan tersebut, LC diduga melakukan pencabulan hingga pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita berinisial PW.

Saat itu, LC menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) di Polres Pacitan.

PW merupakan tahanan dalam perkara perdagangan orang. Dugaan kekerasan seksual dilakukan oleh LC di dalam ruang berjemur rumah tahanan Polres Pacitan. Berdasarkan hasil penyelidikan, LC ditetapkan sebagai tersangka pada 21 April 2025.

“Sejak 21 April 2025, saudara LC ditetapkan tersangka dalam kasus pidana kekerasan seksual Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” jelas Kombes Jules.

Apa Sanksi Hukum yang Dihadapi LC?

LC dijerat dengan Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal ini mengatur tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat terhadap seseorang dalam tahanan, dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 300 juta.

Setelah resmi dipecat, LC ditahan di Rumah Tahanan Polda Jawa Timur berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 103 yang dikeluarkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim.

“Jadi malam ini LC sudah berstatus tersangka dan ditahan di Rutan Polda Jatim. Kasusnya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim,” terang Jules.

Meski telah dipecat, LC masih memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan sidang etik. Namun hingga saat ini, belum ada informasi resmi terkait upaya banding tersebut.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Oknum Polisi Pacitan Pemerkosa Tahanan Wanita Ditetapkan Tersangka dan Dipecat".

SURABAYA, KOMPAS.com - Tren pinjaman online (pinjol) terus meningkat setiap tahun, didorong berbagai kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan.

Namun, di balik kemudahan tersebut, pinjol juga membawa dampak kerugian yang signifikan bagi mereka yang tidak mampu membayar utang.

Lantas, apa yang sebaiknya dilakukan korban agar bisa terlepas dari jeratan pinjol? Apa saja hukum yang mengaturnya?

Menurut Ketua Program Studi Magister Hukum UPN Veteran Jawa Timur Teddy Prima Anggriawan, apabila nasabah tidak bisa membayarkan utang pada pinjol legal, mereka bisa mengajukan restrukturisasi kepada perusahaan.

Restrukturisasi merupakan negosiasi untuk mengajukan keringanan pembayaran yang dilakukan nasabah kepada perusahaan peminjam.

“Kita minta saja ke perusahaanya untuk waktu pengunduran pembayaran dan hal itu lazim dilakukan oleh perbankan maupun perusahan pinjol yang terdaftar OJK,” tuturnya, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/4/2025).

Namun, apabila nasabah terjerat utang pada pinjol ilegal, nazabah memiliki hak untuk tidak membayarkan kembali utang serta segera laporkan kepada OJK dan pihak berwenang.

“Perusahaan pinjol ilegal itu tidak mempunyai dasar hukum apa pun untuk melakukan penagihan dan mereka juga enggak akan bisa menuntut nasabah karena tidak ada hukum yang mengikat perusahaan tersebut,” ujarnya.

Ia menyampaikan, hukum yang mendasari utang-piutang pinjol merupakan hukum perdata.

Namun, hukum tersebut dapat berubah menjadi pidana jika dalam prosesnya terdapat unsur-unsur seperti penipuan, pemerasa, kekerasan, ancaman, intimidasi, dan lain sebagainya.

“Saya yakin kalau pinjolnya memang legal tidak akan berani melanggar hukum tersebut karena perusahannya bisa dicabut. Kalau terjadi pelanggaran, pasti mereka pinjol ilegal,” tuturnya.

Apabila terjadi ancaman, intimidasi, atau penyebaran data pribadi nasabah, masyarakat dapat lapor ke kepolisian

“Jangan lupa juga untuk meminta pendampingan dari lembaga bantuan hukum (LBH) untuk korban pinjol ilegal,” ujarnya.

Teddy juga mengingatkan penting bagi nasabah untuk mengumpulkan segala bukti-bukti yang dapat menjadi penunjang dari pelaporan, seperti screenshot atau rekaman suara.

“Nantinya sudah menjadi tugas penyidik untuk mengklasifikasikan dari setiap kasus yang ada, tapi yang penting bukti itu harus ada,” katanya.

Jika memang terbukti, pihak pinjol dapat dikenakan pelanggaran Undang-Undang (UU) ITE apabila terjadi eksploitasi digital maupun KUHP jika terdapat unsur pemerasan atau ancaman.

“Peminjam juga bisa minta perlindungan ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) jika korban merasa terancam,” ucapnya.

WASHINGTON - Kisah memilukan menimpa Aditya Wahyu Harsono, warga negara Indonesia (WNI) yang sedang membangun kehidupan bersama istri dan anaknya di Amerika Serikat (AS).

Harapan akan masa depan yang cerah berubah menjadi mimpi buruk ketika dia ditangkap oleh agen imigrasi karena sebuah pelanggaran kecil yang terjadi dua tahun lalu?dan kini terancam dideportasi.

Harsono, yang datang ke AS pada 2015 dengan visa pelajar, sedang bekerja di rumah sakit di Minnesota saat dirinya diborgol oleh dua agen federal pada 27 Maret 2025.

Tanpa pemberitahuan sebelumnya, visanya tiba-tiba dicabut oleh pemerintah AS dengan alasan keamanan publik.

Aditya adalah WNI yang menjadi korban kebijakan imigrasi ketat pemerintah Presiden Donald Trump.

Kasus Lama, Dampak Besar

Pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan visa Aditya Harsono adalah insiden grafiti di tahun 2022, ketika dia menggambar mural di beberapa trailer kosong milik sebuah perusahaan makanan.

Kerugian saat itu tidak sampai USD500, dan Aditya telah mengaku bersalah serta membayar denda.

Namun, dalam memo internal, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa tindakan tersebut menunjukkan bahwa Aditya ?berpotensi membahayakan keamanan publik.?

Ironisnya, penangkapan itu terjadi saat Aditya telah menikah dengan warga negara AS, Peyton Harsono, dan tengah mengajukan permohonan kartu hijau (green card).

WASHINGTON - Kisah memilukan menimpa Aditya Wahyu Harsono, warga negara Indonesia (WNI) yang sedang membangun kehidupan bersama istri dan anaknya di Amerika Serikat (AS).

Harapan akan masa depan yang cerah berubah menjadi mimpi buruk ketika dia ditangkap oleh agen imigrasi karena sebuah pelanggaran kecil yang terjadi dua tahun lalu?dan kini terancam dideportasi.

Harsono, yang datang ke AS pada 2015 dengan visa pelajar, sedang bekerja di rumah sakit di Minnesota saat dirinya diborgol oleh dua agen federal pada 27 Maret 2025.

Tanpa pemberitahuan sebelumnya, visanya tiba-tiba dicabut oleh pemerintah AS dengan alasan keamanan publik.

Aditya adalah WNI yang menjadi korban kebijakan imigrasi ketat pemerintah Presiden Donald Trump.

Kasus Lama, Dampak Besar

Pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan visa Aditya Harsono adalah insiden grafiti di tahun 2022, ketika dia menggambar mural di beberapa trailer kosong milik sebuah perusahaan makanan.

Kerugian saat itu tidak sampai USD500, dan Aditya telah mengaku bersalah serta membayar denda.

Namun, dalam memo internal, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa tindakan tersebut menunjukkan bahwa Aditya ?berpotensi membahayakan keamanan publik.?

Ironisnya, penangkapan itu terjadi saat Aditya telah menikah dengan warga negara AS, Peyton Harsono, dan tengah mengajukan permohonan kartu hijau (green card).

Pasangan itu juga baru saja dikaruniai seorang bayi perempuan bernama Adalet.

?Semuanya hancur dalam sekejap,? kata Aditya dalam wawancara dari balik penjara Kandiyohi County.

Istri dan Bayi Terpisah, Hidup Semakin Sulit

Peyton, yang kini harus merawat bayi mereka sendirian, kehilangan asuransi kesehatan dan penghasilan suaminya.

Dalam kampanye penggalangan dana yang dia buat, Peyton menyebut perpisahan ini sebagai ?trauma yang tak tertahankan.?

Adalet, bayi mereka, kini sudah mulai belajar duduk dan berjalan dengan baby walker?semua itu berlangsung tanpa kehadiran sang ayah, yang hanya bisa menyapa lewat panggilan dari penjara.

?Dia bilang ?dada? pertama kalinya saat menelepon Aditya. Itu sangat menyayat hati,? ujar Peyton.

Korban Kebijakan Imigrasi Ketat Trump

Seorang hakim imigrasi sempat mengabulkan permohonan agar Aditya dibebaskan dengan jaminan. Namun, pemerintah AS mengajukan banding dan tetap menahannya.

Selain kasus grafiti, pemerintah juga mengungkit penangkapan Aditya saat ikut demonstrasi damai menentang kekerasan polisi di tahun 2021?kasus yang sebenarnya sudah dibatalkan oleh jaksa.

Kasus Aditya terjadi di tengah kebijakan keras imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump, yang telah mencabut lebih dari 1.500 visa pelajar dalam beberapa minggu terakhir.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut bahwa visa pelajar bukanlah hak, dan akan dicabut dari siapa pun yang ?mengganggu ketertiban.?

?Ketika kami mengidentifikasi orang-orang seperti ini, kami cabut visanya,? kata Rubio.

Namun bagi keluarga Aditya, kebijakan tersebut terasa tidak adil. Sebuah pelanggaran kecil kini membuat seorang ayah terpisah dari anak dan istrinya, dan masa depan mereka tergantung pada proses hukum yang panjang dan tidak pasti.

Meski terancam dideportasi, Aditya masih berharap bisa menetap dan membesarkan anaknya di AS.

?Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya hanya ingin melihat anak saya tumbuh,? ujar Aditya, seperti dikutip dari New York Times, Jumat (25/4/2025).

Peyton pun menghadapi dilema berat. Jika suaminya dideportasi ke Indonesia, dia harus memilih antara meninggalkan tanah kelahirannya dan pindah ke Indonesia, atau hidup terpisah dari suaminya.

?Saya belum pernah ke luar negara bagian Minnesota. Indonesia terasa seperti dunia lain,? katanya.

Jogja -

Anggota polisi di Polres Pacitan, Jawa Timur, Aiptu LC dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) akibat kasus pencabulan dan pemerkosaan. Aiptu LC dinilai terbukti mencabuli dan memerkosa korban berulang kali.

"Sanksi yang kita kenal dengan pemecatan, kemudian terkait dengan putusan berdasarkan hasil sidang pada tim Polri yang telah dilakukan," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast saat konferensi pers, dikutip dari detikJatim, Jumat (25/4/2025).

Jules mengungkap kasus pencabulan dan pemerkosaan itu dilakukan Aiptu LC sejak Maret 2025. Lokasi perbuatan bejat Aiptu LC dilakukan di ruang berjemur di Polres Pacitan.

"(Dilakukan LC) di ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan, di mana dilakukan oleh tersangka LC sekitar bulan Maret dan 2 April 2025. Sedangkan korbannya adalah tahanan Satreskrim Polres Pacitan dalam perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau muncikari," jelas Jules.

LC pun telah menjalani serangkaian proses hukum hingga sidang etik di Bid Propam Polda Jatim. LC dinilai terbukti bersalah melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 5 ayat 1 huruf B, C peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik.

Tak hanya itu, LC dinilai bersalah melanggar pasal 8 huruf C angka 1,2,3 peraturan khusus Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, Pasal 10 ayat 1 huruf b peraturan konsep negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang etik profesi, dan pasal 13 peraturan khusus Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik.

"Yang dilakukan oleh tersangka LC melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul dan persetubuhan dengan tahanan wanita Polres Pacitan pada ruang berjemur wanita di rutan Polres Pacitan," ujarnya.

"Yang terakhir terjadi pencabulan hingga persetubuhan yang dilakukan pada ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan, dilakukan oleh tersangka LC pada Maret 2025 dan tanggal 2 April 2025, untuk saksi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak kurang lebih 13 orang saksi," ujar Jules

LC menjalani sidang komisi kode etik Polri di ruang sidang Bid Propam Polda Jatim pada Rabu (23/4) kemarin. Dalam sidang itu pelaku dihukum menjalani penempatan khusus selama 20 hari dan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri.

(ams/apl)

Jakarta -

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) serta jajaran kabinet Presiden Prabowo Subianto, yakni Wamenkeu Thomas Djiwandono dan Menteri HAM Natalius Pigai, serta mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan telah tiba di Roma, Italia. Mereka akan menyambangi Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus pada Sabtu (26/4) besok.

Jokowi dan jajaran menteri Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional Leonardo da Vinci, Roma, Italia, Jumat (25/4/2025), pukul 07.31 waktu setempat. Setibanya, Jokowi dan rombongan langsung menuju ke VIP room bandara tersebut.

"Ya, tadi landing jam 7.31, selanjutnya ke VIP room," kata Duta Besar Italia Junimart Girsang saat dimintai konfirmasi.

Junimart mengatakan Jokowi beserta rombongan menteri Prabowo langsung menuju ke salah satu hotel di Via Ludovisi. Kemudian, rencananya, kata dia, Jokowi dan para jajaran kabinet Prabowo akan menuju ke Masjid Raya Roma Via Della untuk salat Jumat.

"Jam 7.58 kami bersama-sama menuju Hotel Eden di Via Ludovisi untuk beliau beristirahat. Dilanjutkan nanti salat Jumat di Masjid Raya Roma Via Della," ucapnya.

Junimart mengatakan Wamenkeu Thomas Djiwandono sudah lebih dulu tiba sebelum rombongan Jokowi. "Ikut menyambut beliau Mas Thomas Djiwandono Wamenkeu yang sudah terlebih dahulu landing pukul 6 pagi tadi," imbuhnya.

Senada dengan Junimart, Menteri HAM Natalius Pigai mengonfirmasi dirinya dan Jokowi beserta jajaran kabinet Prabowo sudah tiba di Roma, Italia. Ia menyebut mereka akan bertolak ke Vatikan besok.

"Hari ini semua tiba di Roma dan semua agenda diatur oleh Kedutaan Besar RI di Vatikan. Besok agenda resmi pemakaman Sri Paus," ujar Natalius Pigai dihubungi terpisah.

(maa/imk)

SURABAYA, KOMPAS.com - Pinjaman online (pinjol) terus menjadi pilihan masyarakat Indonesia berkat kemudahan dan keuntungan yang ditawarkannya.

Namun, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa jumlah outstanding pinjaman online meningkat menjadi Rp 77,02 triliun pada tahun 2024.

Peningkatan ini juga disertai dengan maraknya pertumbuhan pinjol ilegal di Tanah Air.

Kurangnya literasi keuangan dan beban ekonomi yang semakin meningkat membuat masyarakat rentan terjebak dalam jebakan pinjol ilegal.

Dr Teddy Prima Anggriawan, Ketua Program Studi Magister Hukum UPN Veteran Jawa Timur, menjelaskan perbedaan antara pinjol legal dan ilegal.

Ciri-ciri pinjol legal:

• Terdaftar di OJK dan dapat diverifikasi melalui website resmi www.ojk.go.id.
• Memiliki alamat kantor yang jelas dan nomor pengaduan yang tepercaya.
• Tidak menyebarkan data pribadi nasabah dalam proses penagihan.
• Menawarkan suku bunga dan denda yang sesuai dengan ketentuan OJK, biasanya dengan suku bunga rendah yang tidak mencapai 100 persen.
• Memiliki prosedur transparan, seringkali menggunakan asuransi sebagai pihak ketiga untuk klaim pembayaran.

“Sementara itu, biasanya pinjol ilegal tidak akan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan OJK dan hukum yang berlaku,” ujar Teddy saat dihubungi Kompas.com pada 24 April 2025.

Ciri-ciri pinjol ilegal:

• Tidak terdaftar dan tidak memiliki izin OJK, sering kali menggunakan logo OJK untuk menipu masyarakat.
• Menyebarkan data pribadi nasabah dalam proses penagihan.
• Menawarkan bunga dan denda yang sangat tinggi dan tidak wajar.
• Melakukan kekerasan dan ancaman kepada nasabah dalam proses penagihan.

“Sering juga didapati perusahaan pinjol yang sebenarnya ilegal, tetapi mereka hanya menempelkan logo OJK di perusahaannya sehingga membuat orang tertipu."

"Jadi lebih baik benar-benar dicek apakah memang sudah terdaftar di website OJK atau tidak,” ujarnya.

Teddy menyarankan agar masyarakat segera melaporkan pinjol ilegal ke nomor layanan 157 agar perusahaan tersebut dapat diproses secara hukum dan ditutup.

Ia menekankan pentingnya laporan dari masyarakat, mengingat banyak yang enggan melapor karena takut rumit.

“Nah masalahnya sering masyarakat menutup diri, misalnya dia terjerat utang pinjol ilegal Rp 1 juta, tapi tidak mau lapor karena takut ribet, itu salah,” ungkapnya.

“Bagaimana OJK bisa melakukan inspeksi kalau tidak berasal dari laporan masyarakat, jadi memang harus ada kerja sama dari beberapa sektor,” imbuhnya.

Masyarakat juga dapat melaporkan ke Satgas Waspada Investasi (SWI) atau Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) untuk memverifikasi legalitas pinjol.

Apabila mengalami ancaman, intimidasi, atau penyebaran data pribadi, masyarakat disarankan untuk melapor ke kepolisian.

“Jangan lupa juga untuk meminta pendampingan dari lembaga bantuan hukum (LBH) untuk korban pinjol ilegal,” ujarnya.

Jika terbukti, pihak pinjol dapat dikenakan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika terjadi eksploitasi digital, serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jika terdapat unsur pemerasan atau ancaman.

“Peminjam juga bisa meminta perlindungan ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) jika merasa terancam,” pungkasnya.