Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta siap memberikan pendampingan hukum terkait permasalahan tanah yang dialami seorang warga Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, yang memiliki keterbatasan pendengaran dan buta huruf.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bantul Hermawan Setiaji di Bantul, Senin, mengatakan sudah mengambil langkah dengan mengutus aparatur untuk membantu menuntaskan persoalan tanah warga di Bangunjiwo, Bantul.

"Pemda sudah mengambil langkah dengan mengutus staf bersama sama lurah (Kepala Desa Bangunjiwo) untuk berkomunikasi dengan Pak Tupon, yang intinya pemda berkomitmen untuk memberikan advokasi atau pendampingan hukum kepada Pak Tupon," katanya.

Hermawan mengatakan, pemerintah daerah berharap ada kepastian dari Tupon untuk berkenan didampingi tim hukum dari pemerintah, sehingga dari Pemda nantinya akan menyiapkan pengacara untuk mendampingi permasalahan tanah yang kini sudah dilaporkan ke polisi tersebut.

"Nanti kita siapkan pengacara untuk permasalahan Pak Tupon ini sampai dengan selesai, dan tidak dipungut biaya serupiah pun. Intinya itu, jadi komitmen Pemda mendampingi untuk mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hak Pak Tupon," katanya.

Dia mengatakan, berkaitan dengan permasalahan tanah yang dialami warga tersebut, pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada masyarakat yang memberikan perhatian, sehingga persoalan ini muncul ke publik dan menjadi atensi pemerintah.

"Jadi tentunya pemda memberikan apresiasi kepada masyarakat, terutama yang aktif di media sosial yang memberikan perhatian lebih berkaitan dengan kasus Pak Tupon. Saya kira ini sesuatu hal yang bagus ada kepedulian dari masyarakat," katanya.

Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, diduga menjadi korban penggelapan sertifikat tanah, setelah sertifikat tanah milik Tupon seluas 1.655 meter persegi diketahui telah beralih nama menjadi milik orang lain dan dijadikan agunan kredit sebesar Rp1,5 miliar di bank tanpa sepengetahuannya.

Keluarga besar Tupon hingga kini masih menunggu pengembalian hak dan keadilan atas sertifikat tanah yang mereka anggap telah disalahgunakan oleh pihak yang dipercayai. Persoalan tanah tersebut telah dilaporkan ke Polda DIY beberapa hari lalu.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com -Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan, Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif, Tian Bahtiar, dialihkan menjadi tahanan kota karena riwayat penyakit jantung, kolesterol, hingga masalah pernapasan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebutkan, Tian sempat mengeluarkan darah dari mulut dan matanya selama ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejagung.

“Sejak tanggal 23 April 2024, sudah dilakukan observasi pada hari Rabu. Ternyata yang bersangkutan harus mengonsumsi obat pengencer darah," kata Harli di Kantor Kejagung, Senin (28/4/2025).

"Sehingga kalau tidak salah, sampai mengeluarkan darah di mulut dan mata,” imbuh dia.

Harli menyebutkan, jantung Tian juga sudah dipasangi 8 ring akibat penyakit jantung yang diderita.

Oleh sebab itu, setelah berkonsultasi dengan tim dokter, penyidik memutuskan untuk mengalihkan penahanan Tian menjadi tahanan kota.

“Setelah berkonsultasi dengan dokter, diperiksa, diobservasi, diperiksa, dan sesuai dengan permintaan atau surat permohonan dari kuasa hukum yang bersangkutan, maka penyidik berketetapan untuk mengalihkan penahanannya dari rutan menjadi kota,” kata Harli.

Selama berstatus tahanan kota, Tian diwajibkan untuk lapor setiap hari Senin dan istrinya dijadikan jaminan.

“Nah, mudah-mudahan kita harapkan yang bersangkutan ke depan akan ada pemulihan dan supaya lebih sehat dalam menghadapi perkara ini,” kata Harli.

Kejagung juga memasang sebuah alat pemantau elektronik pada tubuh Tian untuk mengawasi pergerakannya selama menjalani masa tahanan kota.

Tian ditetapkan sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan bersama dua orang advokat, yakni Marcella Santoso dan Junaedi Saibih.

Ketiganya disangka merintangi penyidikan dengan membuat berita-berita yang menyudutkan Kejagung dan memberikan opini negatif terkait penanganan perkara oleh Kejagung.

Modusnya, Marcella dan Junaedi menggelar unjuk rasa, seminar, hingga talkshow dengan narasi-narasi yang menyudutkan Kejagung, lalu diliput dan dimuat menjadi berita oleh Tian.

Kejagung menyebutkan, Tian mendapatkan uang Rp 487.500.000 dari Marcella dan Junaedi untuk memuat berita-berita tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung mengungkapkan tersangka kasus dugaan perintangan penanganan perkara bernama Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan JAKTV nonaktif yang menderita sakit sehingga status penahanannya menjadi tahanan kota.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa tersangka Tian memiliki riwayat penyakit jantung.

"Yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah 8 ring dipasang. Selain itu, ada kolesterol dan masalah pada pernapasan," katanya.

Karena adanya riwayat penyakit tersebut, dokter pun melakukan observasi terhadap yang bersangkutan. Hasilnya diketahui bahwa yang bersangkutan harus mengonsumsi obat pengencer darah.

"Kalau tidak salah, (Tian Bahtiar) sampai mengeluarkan darah di mulut dan mata," imbuhnya.

Karena alasan tersebut, kata Harli, penahanan tersangka Tian pun dialihkan dari sebelumnya ditempatkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung menjadi tahanan kota di Bekasi.

Setelah berkonsultasi dengan dokter, diperiksa, diobservasi, diperiksa, dan sesuai dengan permintaan atau surat permohonan dari kuasa hukum yang bersangkutan, penyidik berketetapan untuk mengalihkan penahanannya dari rutan menjadi kota.

Diungkapkan pula oleh Kapuspenkum bahwa istri tersangka Tian menjadi jaminan atas pengalihan penahanan yang bersangkutan. Selain itu, Tian juga dipasangi alat khusus agar pergerakannya selalu terpantau.

Diketahui bahwa Tian Bahtiar (TB) merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan penanganan perkara di Kejaksaan Agung.

Selain Tian, Kejagung juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Marcella Santoso (MS) selaku advokat serta Junaedi Saibih (JS) selaku dosen dan advokat.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar mengatakan bahwa para tersangka melakukan pemufakatan jahat yang dilakukan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan penanganan perkara secara langsung atau tidak langsung.

Perintangan itu dilakukan pada rangkaian penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015–2022, tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, dan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).

Qohar mengatakan bahwa terungkapnya kasus ini berawal dari pengembangan kasus dugaan suap dalam putusan lepas perkara pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari pengembangan, diketahui bahwa tersangka Marcella Santoso dan Junaedi Saibih memerintahkan tersangka Tian Bahtiar untuk membuat berita-berita negatif yang menyudutkan penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung dengan imbalan biaya sebesar Rp478.500.000,00.

Uang tersebut, kata Qohar, masuk ke dalam kantong pribadi Tian.

"Tersangka TB kemudian mempublikasikannya di media sosial, media online, dan JAKTV News sehingga kejaksaan dinilai negatif," katanya.

Selain melalui berita, tersangka Marcella dan Junaedi juga membiayai demonstrasi dan kegiatan seminar, podcast, serta talkshow yang menyudutkan kejaksaan.

Selanjutnya oleh tersangka Tian, berita demonstrasi tersebut dipublikasikan dalam bentuk pemberitaan.

Ketiga tersangka dikenai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kejaksaan Agung (Kejagung) memasang alat elektronik di tubuh Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif, Tian Bahtiar, yang kini berstatus tahanan kota di Bekasi.

Kepala Pusat Penernagan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatkaan, alat tersebut dipasang untuk memantau pergerakan Tian.

“Jadi sudah dipasang alat elektroniknya untuk memantau pergerakan yang bersangkutan,” kata Harli di Kejagung, Senin (28/4/2025).

Tian merupakan tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan terhadap perkara-perkara yang ditagani oleh Kejagung.

Tian yang sempat mendekam di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejagung kini dialihkan menjadi tahanan kota sejak Kamis (24/4/2025) lalu.

Permohonan pengalihan penahanan ini diajukan oleh kuasa hukum dengan alasan medis.

Penyidik bersama tim dokter pun menyimpulkan bahwa kondisi kesehatan Tian memerlukan perhatian khusus yang tidak memungkinkan dirinya tetap berada di dalam rutan.

“Yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasangi delapan ring. Selain itu, ia juga mengalami masalah kolesterol dan gangguan pernapasan,” terang Harli.

Selama masa observasi, Tian juga mengalami pendarahan di mulut dan mata akibat konsumsi obat pengencer darah yang wajib ia minum secara rutin.

Atas dasar pertimbangan medis tersebut, serta adanya surat permohonan resmi dari kuasa hukum, penyidik akhirnya memutuskan untuk mengalihkan status penahanannya.

“Alasan kesehatan, sehingga penyidik setelah berkonsultasi dengan tim dokter berketetapan bahwa kepada yang bersangkutan sangat perlu dilakukan pengalihan penahanan,” tegas dia.

Terkait pengalihan penahanan, Harli mengatakan bahwa Tian dibebankan wajib lapor dan jaminan orang, yakni istri Tian.

“Ada juga jaminan orang terhadap proses pengalihan itu, istri yang bersangkutan,” kata Harli.

“Yang bersangkutan juga dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu minggu,” ujar dia.

Tian ditetapkan sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan bersama dua orang advokat, yakni Marcella Santoso dan Junaedi Saibih.

Ketiganya disangka merintangi penyidikan dengan membuat berita-berita yang menyudutkan Kejagung dan memberikan opini negatif terkait penanganan perkara oleh Kejagung.

Modusnya, Marcella dan Junaedi menggelar unjuk rasa, seminar, hingga talkshow dengan narasi-narasi yang menyudutkan Kejagung, lalu diliput dan dimuat menjadi berita oleh Tian.

Kejagung menyebutkan, Tian mendapatkan uang Rp 487.500.000 dari Marcella dan Junaedi untuk memuat berita-berita tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kejaksaan Agung mengatakan, istri Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif, Tian Bahtiar, dijadikan jaminan terkait pengalihan penahanan suaminya dari tahanan rumah tahanan negara (rutan) menjadi tahanan kota di Bekasi.

“Ada juga jaminan orang terhadap proses pengalihan itu, istri yang bersangkutan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, di Kejagung, Senin (28/4/2025).

Selain itu, Kejaksaan juga memasang alat elektronik di tubuh Tian.

“Jadi sudah dipasang alat elektroniknya untuk memantau pergerakan yang bersangkutan,” ungkap dia.

Usai dilakukan pemindahan tahanan, Tian juga dikenakan wajib lapor, sepekan sekali setiap hari Senin.

“Yang bersangkutan juga dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu minggu,” jelas dia.

Harli menyampaikan, pengalihan tahanan dilakukan sejak tanggal 24 April 2025.

Permohonan pengalihan penahanan ini diajukan oleh kuasa hukum Tian dengan alasan medis.

Setelah dilakukan observasi kesehatan, penyidik bersama tim dokter menyimpulkan bahwa kondisi kesehatan Tian memerlukan perhatian khusus yang tidak memungkinkan dirinya tetap berada di dalam rutan.

“Yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasangi delapan ring. Selain itu, ia juga mengalami masalah kolesterol dan gangguan pernapasan,” terang Harli.

Selama masa observasi, Tian juga mengalami pendarahan di mulut dan mata akibat konsumsi obat pengencer darah yang wajib ia minum secara rutin.

Atas dasar pertimbangan medis tersebut, serta adanya surat permohonan resmi dari kuasa hukum, penyidik akhirnya memutuskan untuk mengalihkan status penahanannya.

“Alasan kesehatan, sehingga penyidik setelah berkonsultasi dengan tim dokter berketetapan bahwa kepada yang bersangkutan sangat perlu dilakukan pengalihan penahanan,” tegas dia.

SAMBAS, KOMPAS.com - Seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas IIB Sambas, Kalimantan Barat, berinisial WH (44) ditemukan tewas dengan dugaan bunuh diri di dalam kamar mandi masjid pada Minggu (27/4/2025).

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sambas, AKP Rahmad Kartono, mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan sejumlah warga binaan, korban diduga mengalami tekanan emosional yang berat setelah menghadapi proses hukum, serta dicerai dan ditinggalkan oleh istrinya yang kembali ke Jawa.

“Sekitar pukul 22.00 WIB, jenazah korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan,” ujar Rahmad dalam keterangan tertulisnya pada Senin (28/4/2025).

Peristiwa ini diketahui pada Minggu sore, sekitar pukul 16.40 WIB, ketika petugas melakukan pengecekan setelah kegiatan olahraga dan shalat.

Menurut keterangan petugas rutan, warga binaan dikeluarkan untuk berolahraga dan beribadah sekitar pukul 14.00 WIB

Kemudian pada pukul 16.30 WIB, mereka kembali dimasukkan ke dalam sel.

Saat pengecekan, petugas mendapati satu warga binaan tidak kembali ke selnya.

Pencarian dilakukan di sekitar kantin dan ruang pangkas rambut, hingga akhirnya korban ditemukan tergantung di dalam kamar mandi masjid dengan menggunakan potongan kain sarung.

“Petugas segera menurunkan korban dan membawanya ke klinik rutan,” jelas Rahmad.

Saat olah tempat kejadian perkara, petugas menemukan barang-barang seperti ember, kantong plastik hitam, dan potongan kain yang diduga digunakan oleh korban.

Dari hasil visum di RSUD Sambas, korban dinyatakan meninggal dunia dengan bekas jeratan di leher dan lebam di bagian punggung, tanpa ditemukan tanda-tanda kekerasan lain di tubuhnya.

Rahmad menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan penyebab pasti kematian korban tanpa pemeriksaan forensik lebih lanjut.

“Pihak keluarga korban menolak dilakukan otopsi dan tidak menuntut secara hukum,” tutup Rahmad.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kejaksaan Agung menetapkan wajib lapor usai mengalihkan penahanan Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif, Tian Bahtiar, dari tahanan rumah tahanan negara (rutan) menjadi tahanan kota di Bekasi.

“Yang bersangkutan juga dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu minggu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, di Kejagung, Senin (28/4/2025).

“Nah, mudah-mudahan kita harapkan yang bersangkutan ke depan akan ada pemulihan dan supaya lebih sehat dalam menghadapi perkara ini,” tambah dia.

Harli menyampaikan bahwa pengalihan tahanan dilakukan sejak tanggal 24 April 2025.

Permohonan pengalihan penahanan ini diajukan oleh kuasa hukum Tian dengan alasan medis.

Setelah dilakukan observasi kesehatan, penyidik bersama tim dokter menyimpulkan bahwa kondisi kesehatan Tian memerlukan perhatian khusus yang tidak memungkinkan dirinya tetap berada di dalam rutan.

“Yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasangi delapan ring. Selain itu, ia juga mengalami masalah kolesterol dan gangguan pernapasan,” terang Harli.

Selama masa observasi, Tian juga mengalami pendarahan di mulut dan mata akibat konsumsi obat pengencer darah yang wajib ia minum secara rutin.

Atas dasar pertimbangan medis tersebut, serta adanya surat permohonan resmi dari kuasa hukum, penyidik akhirnya memutuskan untuk mengalihkan status penahanannya.

Lebih lanjut, Harli menjelaskan bahwa pengalihan ini juga disertai jaminan dari istri Tian sebagai pihak penjamin.

Untuk memastikan pengawasan, Tian telah dipasangi alat pemantau elektronik (electronic monitoring device) guna mengawasi setiap pergerakannya selama menjalani masa tahanan kota.

"Jadi, sudah dipasang alat elektroniknya untuk memantau pergerakan yang bersangkutan,” ujar dia.

“Penanganan perkara ini terus dilanjutkan untuk membuat terang tindak pidana yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan," tegas Harli.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kejaksaan Agung menetapkan wajib lapor usai mengalihkan penahanan Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif, Tian Bahtiar, dari tahanan rumah tahanan negara (rutan) menjadi tahanan kota di Bekasi.

“Yang bersangkutan juga dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu minggu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, di Kejagung, Senin (28/4/2025).

“Nah, mudah-mudahan kita harapkan yang bersangkutan ke depan akan ada pemulihan dan supaya lebih sehat dalam menghadapi perkara ini,” tambah dia.

Harli menyampaikan bahwa pengalihan tahanan dilakukan sejak tanggal 24 April 2025.

Permohonan pengalihan penahanan ini diajukan oleh kuasa hukum Tian dengan alasan medis.

Setelah dilakukan observasi kesehatan, penyidik bersama tim dokter menyimpulkan bahwa kondisi kesehatan Tian memerlukan perhatian khusus yang tidak memungkinkan dirinya tetap berada di dalam rutan.

“Yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasangi delapan ring. Selain itu, ia juga mengalami masalah kolesterol dan gangguan pernapasan,” terang Harli.

Selama masa observasi, Tian juga mengalami pendarahan di mulut dan mata akibat konsumsi obat pengencer darah yang wajib ia minum secara rutin.

Atas dasar pertimbangan medis tersebut, serta adanya surat permohonan resmi dari kuasa hukum, penyidik akhirnya memutuskan untuk mengalihkan status penahanannya.

Lebih lanjut, Harli menjelaskan bahwa pengalihan ini juga disertai jaminan dari istri Tian sebagai pihak penjamin.

Untuk memastikan pengawasan, Tian telah dipasangi alat pemantau elektronik (electronic monitoring device) guna mengawasi setiap pergerakannya selama menjalani masa tahanan kota.

"Jadi, sudah dipasang alat elektroniknya untuk memantau pergerakan yang bersangkutan,” ujar dia.

“Penanganan perkara ini terus dilanjutkan untuk membuat terang tindak pidana yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan," tegas Harli.

LAHAT, KOMPAS.com - Sebanyak delapan tahanan di Polres Lahat, Sumatera Selatan, melarikan diri setelah menjebol dinding sel menggunakan obeng.

Aksi pelarian ini terungkap pada Minggu (27/8/2025) ketika petugas menyadari bahwa beberapa tahanan telah kabur.

Setelah mengetahui kejadian tersebut, petugas langsung melakukan pencarian dan menangkap tiga dari delapan tahanan yang melarikan diri.

Tiga tahanan yang berhasil ditangkap adalah Andre Suwardi (25), Dika Cahyadi (37), dan Irpan Suryadi (24).

Sementara itu, lima tahanan lainnya yang masih dalam pengejaran adalah Popo Pendri (35), Jimi Desa (23), Saputra (23), Harliko Darliansyah (28), dan Erlan Purnomo (29).

Kapolres Lahat, AKBP Novi Edyanto, menjelaskan bahwa para tahanan tersebut menjebol dinding ruang sel dengan menggunakan obeng yang telah dimodifikasi.

Setelah membuat lubang, mereka melarikan diri dari belakang ruang tahanan agar tidak terdeteksi oleh petugas.

"Berbekal alat sederhana berupa obeng, para tahanan ini nekat menjebol dinding beton dan melarikan diri saat situasi sekitar rutan dalam keadaan sepi," kata Novi, Senin (28/4/2025).

Para tahanan yang kabur melarikan diri ke arah hutan dan lereng gunung yang terletak di kawasan Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, serta Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim.

Setelah mendapatkan informasi mengenai lokasi persembunyian mereka, petugas segera melakukan penangkapan terhadap tiga tersangka yang melarikan diri.

"Penangkapan tiga tersangka dilakukan berdasarkan informasi masyarakat dan kerja tim yang solid, meskipun para tersangka berupaya bersembunyi di lereng pegunungan milik keluarganya," tambah Kapolres.

Kapolres juga mengimbau kepada masyarakat dan keluarga para tersangka untuk memberikan informasi mengenai keberadaan tahanan yang masih buron.

Ia meminta agar lima tahanan yang kabur segera menyerahkan diri.

"Kami akan terus melakukan pengembangan penyelidikan baik terhadap tersangka yang sudah tertangkap kembali maupun penyelidikan di dalam internal personel Polres Lahat," ungkapnya.

Lahat (ANTARA) - Aparat Kepolisian Resor (Polres) Lahat, Sumatera Selatan menangkap tiga dari delapan orang tahanan yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Polres Lahat.

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto di Lahat, Senin, mengatakan kaburnya delapan tahanan pada Minggu (27/4), pukul 03.30 WIB, itu dengan cara menjebol dinding dengan menggunakan obeng yang sudah di modifikasi.

Dari peristiwa tersebut, Polres Lahat cepat membentuk Tim khusus dan memimpin langsung pengejaran. Setelah dilakukan penyelidikan perkembangan delapan orang tahanan yang kabur dari rutan Polres Lahat.

Tim khusus Polres Lahat menangkap kembali tiga orang tahanan melarikan diri atas nama Andre Suwardi, Irpan Suryadi, dan Dika Cahyadi. Mereka ditangkap di dua lokasi berbeda, yaitu di Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, dan kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim pada Minggu (27/4) pukul 16.00 WIB.

"Tertangkapnya tiga tahanan tersebut atas informasi warga serta kerja keras Tim yang solid, meskipun para tersangka berupaya bersembunyi di lereng pegunungan milik keluarganya," jelasnya.

Timsus Polres Lahat masih melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap 5 (lima) orang tahanan lagi yang belum tertangkap.

"Kami mengimbau masyarakat dan keluarga para tersangka untuk memberikan informasi atau menyerahkan langsung tersangka ke polres lahat, kami akan lebih serius dalam menangani kasus ini dan terus melakukan pengembangan penyelidikan baik terhadap tersangka yang sudah tertangkap kembali maupun penyelidikan di dalam internal personel Polres Lahat," kata Novi.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej) masuk peringkat sembilan besar kampus hukum terbaik di Indonesia versi hasil penilaian Times Higher Education World University Ranking (THE WUR) by Subject 2025.

Times Higher Education (THE) kembali merilis World University Rankings 2025 yang mencakup pemeringkatan universitas terbaik berdasarkan bidang keilmuan, salah satunya adalah kategori bidang Law atau hukum, dimana sejumlah fakultas hukum di Indonesia juga dilakukan pemeringkatan.

Dalam pemeringkatan terbaru, universitas-universitas yang masuk dalam daftar itu dinilai berdasarkan lima indikator, yakni sistem akademik atau pengajaran, pandangan internasional, keterlibatan dengan industri, lingkungan penelitian, dan kualitas penelitian.

Dalam daftar peringkat terbaru yang disiarkan THE WUR by Subject 2025, Fakultas Hukum Universitas Jember memperoleh skor secara keseluruhan 10,5 - 25,1 dengan rincian skor nilai pengajaran 10,7, kemudian lingkungan penelitian 9,4,kualitas penelitian sebesar 17,7, keterlibatan dengan industri 19,6, dan pandangan internasional skor 21,7.

Sebelumnya, FH Universitas Jember menduduki peringkat 11 pada daftar ranking 2024 yang juga dirilis Times Higher Education World University Ranking, sehingga naik dua peringkat menjadi peringkat 9 pada tahun 2025.

Berikut daftar 10 kampus hukum terbaik di Indonesia Versi Times Higher Education World University Rankings 2025 dengan data diambil pada April 2025, yakni:

1. Universitas Indonesia
2. BINUS University
3. Universitas Airlangga
4. Universitas Gadjah Mada
5. Universitas Muhammadiyah Surakarta
6. Universitas Sebelas Maret
7. Universitas Diponegoro
8. Universitas Islam Indonesia
9. Universitas Jember
10. Universitas Negeri Malang

Dekan Fakultas Hukum Unej Prof Bayu Dwi Anggono saat dikonfirmasi di Kabupaten Jember menyambut baik raihan prestasi fakultas yang dipimpinnya dengan kerja keras semua pihak di jajaran fakultas tersebut.

"Masuknya FH Unej dalam 10 besar tentu saja diharapkan semakin menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian hukum kepada masyarakat utamanya akses terhadap keadilan," katanya.

Peringkat tersebut menjadi refleksi dari komitmen perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan hukum, penelitian akademik, serta kontribusinya terhadap perkembangan hukum di tingkat nasional maupun internasional.

Times Higher Education merupakan lembaga pemeringkat kampus-kampus yang rutin mengeluarkan daftar ranking tiap tahun. Beberapa indikator yang digunakan oleh THE WUR mencakup aspek pendidikan, penelitian, reputasi akademik, dan kolaborasi internasional.

Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey dan empat anggota polisi ditembaki Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat ikut dalam pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi S Marbun yang hilang sejak beberapa waktu lalu.

Frits bercerita peristiwa itu terjadi pada Minggu (27/4) pagi. Ia mengatakan saat itu turun ke Sungai Rawara, Distrik Moskona, Papua Barat untuk mandi, cuci, kakus (MCK).

Pihak yang terlibat pencarian bermaksud untuk beribadah sebelum pencarian dimulai.

"Ini kan masih pagi dan Minggu, kami harus ibadah, tempat pencarian itu ada 24 camp. Saya diminta kawan-kawan memimpin ibadah, jam 6 saya turun sungai untuk MCK, sejumlah orang juga turun ke sungai," kata Frits saat dihubungi, Senin (28/4).

Saat itu, ia mengaku sempat mengambil video derasnya arus sungai. Setelah selesai, Frits mengatakan tembakan datang dari arah seberang sungai.

"Kami langsung diberondong, tembakan pertama kami tidak lihat, setelah mereka nembak mereka bersuara. Tembakan diarahan ke kami 5 orang, mereka di seberang sungai," ujarnya.

Frits dan empat anggota polisi itu kemudian berlari untuk melindungi diri. Tembakan balasan kemudian dilakukan oleh anggota TNI Polri yang ada di lokasi.

Ia menjelaskan daerah pencarian itu merupakan zona merah perlintasan KKB.

"Kami langsung upaya perlindungan diri, ada yang tiarap, saya buang badan lari silang, tembakan pertama, kedua, dihantam lagi, ketiga, keempat, kemudian dibalas oleh perimeter, Brimob dan TNI yang memberikan perlindungan. Daerah itu merah, perlintasan kelompok sipil bersenjata," katanya.

Ia mengaku tidak mengalami luka dari tembakan KKB. Begitu juga empat anggota polisi lainnya.

Setelah peristiwa itu, sembilan orang sipil yang ikut dalam pencarian dievakuasi ke distrik lain yang aman.

"Kami terkena langsung peluru tidak ada, kalau ada yang luka karena kami refleks mencari perlindungan, jatuh. Upaya pencarian tidak hanya TNI-Polri ada sipil, Komnas HAM, teman-teman LBH dan keluarga korban 2 orang, kami 9 sipil, setelah kejadian perintah kapolda sipil di evakuasi," ujarnya.