JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HAM Natalius Pigai mengaku, dirinya pernah menjadi seorang juru parkir di Kawasan Kalibata, Jakarta Seelatan.

Pigai menceritakan ini dalam rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir pak dulu di Depnakertrans Transmigrasi Kalibata itu saya tukang parkir, juru parkir," katanya dalam rapat.

Pigai juga menceritakan pernah bekerja sebagai pegawai honorer hingga pegawai negeri sipil (PNS) yang tugasnya mengantar surat fotocopy.

Kemudian, ia menceritakan dirinya menjadi pimpinan Komnas HAM periode 2012–2017 sebelum akhirnya berujung menjadi menteri.

"Setelah itu jadi honor, sesudah honor jadi CPNS, CPBS jadi PNS, jadi staf antar-antar surat fotocopy. Jadi staf khusus dapat jabatan struktural fungsional jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri," tuturnya

Pigai meyakini dirinya memiliki kemampuan dalam hal penataan organisasi kelembagaan.

"Oleh karena itu penataan organisasi sudah merupakan bagian dari pekerjaan pribadi saya," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P Yasonna Laoly mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai soal koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Yasonna meminta Pigai selaku Menteri HAM jangan sampai berbeda pendapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

"Ini nanti barangkali jangan sampai berbeda pendapat dengan Pak menko, menko hukum Pak Yusril, karena ada statement beliau juga kemarin antara bapak dengan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan, jangan nanti tidak harmoni," kata Yasonna dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Sebagai eks Menteri Hukum dan HAM periode sebelumnya, Yasonna mencontohkan adanya kerja sama antara kementerian/lembaga terkait.

Salah satunya dalam hal penyelesaian pelangaran HAM nonyudisial.

Dia mencontohkan salah satu kasus yang diselesaikan secara nonyudisial pada pemerintah era Presiden ke-7 Joko Widodo adalah tragedi Talangsari 1989.

"Sehingga model penyelesaian Talangsari kita lakukan dalam pendekatan nonyudisial, diberikan pendidikan bahkan ada waktu itu PNS yang sudah dipecat karena dituduh kita pulihkan kembali, hak-haknya diberikan," ujarnya.

Dalam rapat Komisi XIII, ia meminta Pigai mencari pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan oleh Kementerian HAM terkait penyelesaian 13 pelanggaran HAM.

Menurutnya, dalam hal melakukan penyelesaian pelanggaran HAM, Pigai harus melibatkan kementerian/lembaga lain.

"Anggarannya tidak perlu hanya dari kementerian hukum dan HAM, BUMN dilibatkan, kementerian pendidikan (dilibatkan) untuk keperluan pendidikan bagi keluarga korban, perumahan menteri perumahan soal bantuan perumahan," kata Yasonna.

"Jadi bagaimana koordinasi sinergitas antar lembaga dan antar kementerian lembaga bisa digunakan sehingga anggaran yang diharapkan 20 triliun, ya mungkin melalui pendekatan-pendekatan lintas sektoral bisa dilakukan," imbuhnya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjelaskan alasan pihaknya membutuhkan anggaran Rp 20 triliun dari yang semula Rp 64 miliar. Pigai menyebutkan salah satu alasan karena adanya penambahan staf di Kementerian HAM.

"Saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personel saya yang ada sekarang 188 staf Pak. Dengan adanya struktur baru saya membutuhkan 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini, hanya dari dukungan gajinya berapa kita?" kata Pigai dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pigai menyebutkan 188 staf saja membutuhkan anggaran Rp 14 miliar, apalagi jika karyawan bertambah menjadi ribuan. Belum lagi, menurut dia, terkait dengan tunjangan gaji hingga biaya pembangunan.

"Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1 triliun. Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1,2 Triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf belum untuk program atau biaya pembangunan," ujar Pigai.

"Saya kira adapun satu program saja yang saya ingin sampaikan selain yang lain sudah dibaca di media tentang universitas itu tidak perlu saya jelaskan Bapak/Ibu sekalian dan pimpinan Komisi XIII sudah tahu lah," tambahnya.

Ia mengatakan satu program yang dibuat perlu menyentuh 280 juta jiwa. Pigai juga menyampaikan keinginan membentuk 83 ribu kelompok yang siap terjun ke lapangan.

"Satu program saja yang saya ingin sampaikan. Saya mau membumikan HAM seantero nusantara. Saya mau membumikan karena program hal itu adalah program yang menyentuh individu langsung berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Mengubah mindset karena itu lah saya targetkan 83 ribu kelompok," ujar Pigai.

"Dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja dan nanti di dalam perjalanan kita akan meng-organize pasukan-pasukan kami dan nanti lebih mudah, karena kita bentuk kantor wilayah," tambahnya.

Dikatakan satu kantor itu bisa diberi anggaran Rp 100 juta. Lantaran hal itu, menurut dia, permintaan anggaran Rp 20 triliun realistis.

"Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di pedesaan yang kita siapkan. 1 kelompok atau 1 wilayah saya kita kasih Rp 100 juta," ujar Pigai.

"Untuk mencapai Rp 20 triliun saya mempunyai lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru 1 program saja udah Rp 8,3 triliun. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut Rp 1,3 triliun maka sudah Rp 9,5 triliun. Belum lagi program-program lebih dari 200 program yang saya siapkan. Kalau pimpinan berkenan saya bisa bikin lebih dari 1.000 program," pungkasnya.

Simak Video Menteri Pigai Butuh 2.544 Staf, Gaji dan Tunjangan Capai Rp 1,2 T

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan memastikan kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto tidak menabrak koridor HAM.

Pigai menyampaikan ini dalam Rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Kami adalah pembangunan, maka kami mendorong akselerasi mulai dari program sampai dengan pelaksanaan, kami harus ikut turut serta agar kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak menabrak atau berjalan di atas koridor HAM," kata Pigai dalam paparannya.

Pigai menjelaskan Kementerian HAM dan Komisi Nasional (Komnas) HAM mempunyai tugas berbeda. Komnas HAM disebut mengawasi pembangunan HAM.

Sedangkan, Kementerian HAM melaksanakan pembangunan fisik dan nonfisik.

Lebih lanjut, ia menambahkan kementerian tidak akan bisa melakukan peradilan kasus meski memang menerima aduan-aduan pelanggaran HAM.

"Tidak mungkin kementerian akan melakukan proses, karena kami tidak akan bisa mendatangi peradilan. Kami memahami posisi kami adalah lembaga eksekutif, kita berlandaskan pada trias politika, maka kami tidak akan bisa memengaruhi proses peradilan yudikatif," ujar dia.

Menurut Pigai, hal ini juga salah satu contoh yang membedakannya dengan Komnas HAM.

"Ketika ditanya itu Komnas HAM bisa? Dia adalah lembaga quasi judicial yang bisa memberi pertimbangan-pertimbangan di peradilan, amicus curiae. Dia bisa jadi mitra peradilan berbeda dengan kami," ujar Pigai.

Dalam kesempatan ini, Pigai menyampaikan, Kementerian HAM tidak punya program 100 hari.

Dia tidak ingin kementeriannya hanya fokus mengejar target selama 100 hari kerja.

"Nanti kalau 100 hari, hari ke 101 nanti diam semua, enggak ada yang kerja lagi. Oleh karena itu saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emegency, dan pasukan saya harus siap harus siap melayani kebutuhan rakyat semuanya," tutur dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengajukan program Rp 100 juta untuk satu desa guna melakukan sosialisasi soal HAM sehingga institusinya memerlukan anggaran sekitar Rp 8,3 triliun. Angka itu diambil dengan perkiraan jumlah desa mencapai 83 ribu lebih.

"Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di perdesaan, kami siapkan. Satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp 100 juta maka (anggaran yang dibutuhkan) Rp 8,3 triliun," ujar Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Dikutip dari laman resmi Badan Pusat Statistik, jumlah desa atau kelurahan menurut provinsi pada 2023 mencapai 83.971 lokasi. Data tersebut terakhir diperbarui pada Februari 2024.

Pigai mengatakan, sudah memiliki tim di lapangan sebanyak 1.007 tim yang siap bekerja untuk mengawal implementasi program HAM agar langsung menyentuh masyarakat. "Nanti di dalam perjalanan, kami akan mengatur pasukan-pasukan kami dan nanti akan lebih mudah karena kami membentuk kantor wilayah," katanya.

Mantan komisioner Komnas HAM tersebut juga mengajukan penambahan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Kementerian HAM. Penambahan tersebut merupakan imbas dari perubahan struktur dan organisasi kementerian.

Jumlah pegawai di lingkungan Kementerian HAM bertambah 2.166 orang, yakni dari 378 orang menjadi 2.544 orang sehingga membutuhkan sekitar Rp 1 triliun untuk gaji dan tunjangan. Pigai menjelaskan, untuk program Rp 100 juta per desa dan penambahan gaji pegawai Kementerian HAM sudah membutuhkan lebih dari Rp 9 triliun.

"Belum lagi untuk program-program yang lebih dari 100-200 program saya siapkan. Kalau pimpinan (DPR) berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1.000 program," kata Pigai. Oleh karena itu, menurut dia, usulan penambahan anggaran hingga Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM adalah hal yang realistis.

Sebelumnya, Menham Natalius Pigai mengungkapkan ,akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, baik secara fisik maupun nonfisik. Mantan anggota Komnas HAM itu ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp 20 triliun.

Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri atas fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, perlindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat. Hal itu tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa, kalau negara punya anggaran," kata Natalius usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Adapun anggaran Kementerian HAM pada 2024 adalah sebesar Rp 64,855 miliar. Angka tersebut merupakan 0,31 persen dari pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), sebelum dipecah menjadi tiga kementerian teknis dan satu kementerian koordinator.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyinggug rekam jejaknya yang selama ini menjadi oposisi bagi pemerintah saat menghadiri rapat kerja Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Momen ini terjadi ketika Natalius Pigai menyapa satu per satu fraksi-fraksi yang ada di Komisi XIII DPR. Ia menyebut dirinya seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena sama-sama pernah menjadi oposisi.

"Yang saya hormati para anggota DPR RI Komisi XIII dari Fraksi Golkar, PDI-P, Nasdem, PKS, saya lebih kenal Fraksi PKS ya karena kita sama-sama selama ini oposisi," kata Pigai dalam rapat.

"Dan dari Fraksi PAN kalau saya tidak sebut mohon izin dan mohon dimaafkan. Selain Fraksi PAN, Demokrat, Gerindra, Fraksi PKB, yang saya hormati," imbuh dia.

Selain itu, Natalius Pigai juga memperkenalkan dirinya sebagai seorang aktivis HAM.

Menurut Pigai, selama ini isu HAM jauh dari jangkauan dan pandangan para anggota dewan.

Ia berharap, keberadaan Kementerian HAM memberikan gambaran soal isu HAM di mata anggota DPR.

"HAM itu diujung daripada pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat, mungkin tidak ada imajinasi HAM dalam DPR selama saya bergulat sebagai aktivis HAM dan baru ini baru ada imajinasi dalam memori pimpinan anggota DPR yang terhormat," kata Pigai.

Jumlah tersebut lantas berubah sebagai konsekuensi dari perubahan struktur dan organisasi kementerian. Kementerian HAM yang semula bergabung dengan Kementerian Hukum, kini berdiri sendiri dan memiliki struktur organisasi sendiri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa jumlah pegawai di lingkungan Kementerian HAM bertambah 2.166 orang, yakni dari 378 orang menjadi 2.544 orang, sehingga kenaikan jumlah pegawai itu membutuhkan sekitar Rp1 triliun untuk gaji dan tunjangan.

“Kalau saya punya staf 2.544 orang, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari Rp1 triliun,” ucap Pigai dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Pigai merinci penambahan staf yang terjadi di lingkungan Kementerian HAM. Pada 2024, total pegawai di tingkat pusat sebanyak 188 orang yang terdiri atas seorang direktur jenderal, enam orang pimpinan tinggi pratama, sembilan orang dalam jabatan struktural, 92 orang dalam jabatan fungsional tertentu, 66 pelaksana, dan 14 PPK.

“Yang 188 ini, untuk belanja pegawai Rp14 miliar,” ucap Pigai.

Untuk jumlah pegawai untuk tingkat wilayah sebelum terjadi perubahan struktur dan organisasi kementerian sebanyak 190 orang.

Jumlah tersebut lantas berubah sebagai konsekuensi dari perubahan struktur dan organisasi kementerian. Kementerian HAM yang semula bergabung dengan Kementerian Hukum, kini berdiri sendiri dan memiliki struktur organisasi sendiri.

Berdasarkan rancangan struktur organisasi terbaru, Kementerian HAM di tingkat pusat memiliki 762 pegawai.

Struktur organisasi terbaru Kementerian HAM meliputi menteri, wakil menteri, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, serta Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM.

“Kami juga mendapatkan kantor wilayah setingkat eselon II. Saya akan bentuk kantor wilayah di hampir semua provinsi. Struktur sudah saya siapkan,” kata dia.

Dengan demikian, anggaran kebutuhan untuk gaji dan tunjangan pegawai pun bertambah dengan perkiraan mencapai Rp1 triliun.

“Konsekuensi daripada penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai, maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp1,002 triliun,” ucap Pigai.

Pigai menceritakan bahwa rapat perdana yang ia pimpin saat baru dilantik menjadi Menteri HAM adalah menyusun organisasi.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum dirinya berangkat ke Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih, Kementerian HAM sudah mengadakan pertemuan kurang lebih 6–7 kali.

“Hampir 90 persen struktur organisasi kami, tugas pokok dan fungsi sudah selesai,” kata dia.

Ia memperkirakan pada Senin (4/11) atau Selasa (5/11) pekan depan, Kementerian HAM akan melaksanakan pelantikan untuk struktur baru.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku, kementeriannya tidak memiliki program dalam 100 hari kerjanya. Menurut Natalius, programnya adalah program selama 5 tahun ke depan, tak terbatas hanya 100 hari kerja.

“Saya sampaikan bahwa kami tidak punya program 100 hari," ujar Natalius dalam rapat perdana dengan Komisi XIII DPR, di Ruang Pansus DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dikatakan, Natalius, pihaknya telah menerima Perpres tentang Kementerian HAM, dan segera mendapatkan Permen tentang Hak Asasi Manusia. Natalius mengatakan akan melantik sejumlah pejabat di Kementerian HAM.

"Orang bertanya, apakah itu bagian dari program 100 hari, kami tidak punya program 100 hari," tandas Natalius.

Menurut Natalius, kementeriannya memiliki program yang disebutnya emergency condition. Program ini untuk membangun rakyat bangsa dan negera selama lima tahun kalau dipertahankan.

"Andaikan saya menyatakan program  100 hari adalah tata laksana, revitalisasi, organisasi dan pembangunan organisasi maka saya sudah selesai 7 hari pak, nanti kalau setelah itu diam pak, enggak ada yang kerja," imbuhnya. 

Kerena itu, Natalius mengatakan dirinya akan menempatkan lima tahun ke depan sebagai kondisi emergensi.

"Karena itu saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami," pungkas Natalius.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan, dirinya tidak menjadi menteri karena selama ini menjadi oposisi pemerintah.

Natalius Pigai sebelumnya merupakan Komisioner Komnas HAM yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mengkritisi pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Tidak, saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi, tapi karena saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan. Jadi saya berpandangan itu sebagai sebuah dinamika," kata Pigai dalam rapat Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Sebagai menteri yang berlatar belakang aktivis, Pigai mengeklaim memiliki kompetensi dan keahlian sebagai Menteri HAM.

Ia juga mengeklaim, dari semua menteri di Kabinet Prabowo Subianto, hanya dirinya dan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, yang berasal dari lapangan.

"Kalau Bapak melihat semua menteri, kami dualah yang berasal dari lapangan. Mohon izin. Oleh karena itu, kalau persoalan HAM sudah pasti kami memahami. Kami memiliki kompetensi skill knowledge dan juga attitude," ujarnya.

Selain itu, Pigai mengaku bangga lantaran mendapat serangan atas pernyataannya yang meminta anggaran Rp 20 triliun. Adapun anggaran ini salah satunya untuk membangun Universitas HAM.

Sebab, Pigai mengatakan, dirinya ingin membuat terobosan besar untuk mengangkat hak asasi manusia menjadi salah satu masukan dalam sentrum utama kebijakan di Republik ini.

"Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan yang beyond menggemparkan. Mungkin menurut orang menggemparkan. Sebenarnya bagi kami pembela HAM, hal yang biasa-biasa saja," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menargetkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) menjadi bagian dari program legislasi komisinya untuk masa kerja 2024-2029.

“Kami akan mengaktifkan itu lagi, tetapi ada beberapa revisi supaya tidak gaduh di publik. Habis ini kita (Komisi XIII dan BPIP, red.) akan ngobrol soal itu ya,” kata Willy dalam rapat dengar pendapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Willy menjelaskan bahwa sebelumnya Komisi XIII sempat berbincang dengan pimpinan DPR RI, dan salah satu yang menjadi pembahasan adalah mengaktifkan kembali pembahasan RUU BPIP.

Ia juga menjelaskan bahwa pembahasan RUU BPIP mempertimbangkan misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam Astacita.

“Astacita itu nomor satu Pancasila kan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengapresiasi komitmen Komisi XIII DPR RI tersebut.

“Saya sangat berterima kasih karena ini yang kami impikan. Mudah-mudahan segera terwujud,” kata Yudian.

Selain dengan BPIP, rapat dengar pendapat tersebut dilaksanakan bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sekretaris Jenderal DPD RI, dan Pelaksana Tugas Sekjen MPR RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjabarkan perincian pihaknya membutuhkan tambahan anggaran yang tadinya Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. Salah satu alasannya adalah terkait penambahan jumlah pegawai di Kementerian HAM menjadi 2.544 pegawai.

Hal tersebut dijelaskan Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

Awalnya, Pigai menghitung personel di Kementerian HAM, hanya ada 188 pegawai dan dirinya menyebut untuk gaji dan tunjangan ini sebesar Rp14 miliar.

Namun, dengan adanya struktur dan organisasi baru, dia mengaku membutuhkan 2.544 pegawai sehingga tunjangannya ditaksir menjadi lebih dari Rp1 triliun.

“Yang 188 orang ini untuk belanja pegawai Rp14 miliar. Kalau saya punya staf 2.544, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari Rp1 triliun,” pungkasnya.

Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi di Kementerian HAM, tambah dia, maka hanya gaji dan tunjangan saja sudah membutuhkan lebih dari Rp1,2 triliun.

“Itu untuk gaji dan tunjangan staf. Belum untuk program atau biaya pembangunan,” tuturnya.

Lebih jauh, Pigai menyebut anggaran ini membutuhkan dukungan karena untuk gaji, tunjangan staf, program, hingga biaya pembangunan.

Aktivitas HAM tersebut juga menyinggung perihal perincian anggaran untuk membangun Universitas HAM. Selanjutnya, Pigai menyampaikan program yang ingin dilakukannya yaitu membumikan HAM se-antero Nusantara.

“Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung, berarti program yang langsung menyentuh 280 juta orang, merubah mindset, karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok [yang akan diberi kesadaran HAM],” pungkasnya.

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP Yasonna Laoly meminta Menteri HAM Natalius Pigai duduk bersama Menko Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra untuk menyamakan pandangan soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Ia menyinggung omongan Yusril beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa peristiwa 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat. Padahal, peristiwa kerusuhan Mei 1998 dan Peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan Semanggi II 1998 masuk dalam 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang diakui oleh Presiden Joko Widodo.

"13 peristiwa pelanggaran HAM berat. Nah ini barangkali jangan sampai beda pendapat dengan Bapak Menko Hukum Yusril, karena ada statement beliau juga kemarin, antara bapak dengan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan. Jangan nanti tidak harmoni," kata Yasonna dalam rapat dengan Pigai, Jakarta, Kamis (31/10).

Ia lantas bertanya ke Pigai pendekatan non yudisial apa yang akan ia gunakan untuk menyelesaikan 13 pelanggaran HAM berat masa lalu.

Eks Menkumham itu pun mengulas balik upaya penyelesaian non yudisial yang diambil kala ia masih menjadi menteri dulu. Ia mencontohkan dulu dengan penyelesaian kasus Talangsari yang memberikan korban pelanggaran HAM berat program bantuan pendidikan dan ekonomi.

"Diberikan pendidikan bahkan ada waktu itu PNS yang sudah dipecat karena dituduh, kita pulihkan kembali hak-haknya," ucapnya.

Pada hari ini, Menham Natalius Pigai didampingi wakil menterinya, Mugiyanto menghadiri rapat perdana dengan mitra kerjanya di DPR, Komisi XIII. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XIII Willy Aditya. Ia menyebut rapat perdana ini untuk perkenalan mereka dengan Kementerian HAM sebagai mitranya.