REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebagai lingkungan kerja yang masuk dalam industri Obyek Vital Strategis dibawah Holding BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Defend ID, karyawan PT Pindad (Persero) dan PT Dirgantara Indonesia / DI (Persero) harus memahami mengenai bahaya intoleransi, radikalisme dan terorisme. Ini sebagai upaya agar karyawan PT Pindad dan PT DI dapat menangkal secara dini terhadap potensi gejala gejala ancaman terorisme di lingkungan kerjanya.

“Seperti kita ketahui bahwa PT Pindad dan PT DI ini adalah masuk dalam Objek Vital Strategis yang harus selalu dijaga terkait dengan sistem keamanannya, sistem keamanan objek vital, kemudian juga bagaimana para pegawai yang mempunyai tugas risiko tinggi ini aman dari potensi-potensi intoleransi dan radikalisme,” ujar Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Mayjen TNI Roedy Widodo, saat menjadi narasumber pada acara Sosialisasi Pencegahan Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme di lingkungan Holding BUMN Defend ID bagi keryawan PT Pindad dan PT DI.

Acara yang dihadiri jajaran Direksi dan level, Kepala Divisi, General Manager, dan Junior Manager dan para karyawan ini dilaksanakan di Ruang Pertemuan PT Pindad dan di Auditorium BJ Habibie PT DI, Bandung pada Selasa (19/11/2024) pagi dan sore.

Dikatakan Deputi I BNPT, karyawan PT Pindad dan PT DI ini dirasa sangat penting untuk mendapatkan pembekalan ini termasuk penguatan Wawasan Kebangsaan, dikarenakan karyawan PT Pindad dan PT DI ini adalah awak-awak yang sangat strategis di bidang industri strategis yang sehari harinya dalam rangka mengelola ataupun juga membuat peralatan-peralatan pertahanan yang strategis untuk pertahanan keamanan bangsa ini.

"Karena ancaman itu bisa timbul dari dalam dan dari luar. Yang dari luar tentunya indikasi-indikasi potensi ancaman gangguan dari luar perlu dibenahi ataupun dilakukan assessment terhadap sistem keamanan. Sedangkan yang dari dalam mungkin perlu dilakukan assasment juga kepada para pegawai yang mempunyai tugas khusus di PT Pindad dan PT DI ini," ujar alumni Akmil tahun 1990 ini.

Menurutnya, hal ini perlu diakukan karena karyawan PT Pindad dan PT DI ini mempunyai tugas yang berprioritas tinggi dan sangat sangat berpengaruh terhadap keamanan maupun suatu efek dari potensi-potensi intoleransi, radikalisme dan terorisme yang bisa saja terjadi sewaktu waktiu bilamana mereka lengah.

“Maka dari itu kita perlu melakukan pembekalan, kita lakukan sosialisasi agar secara internal maupun eksternal terbebas dari segala potensi ancaman gangguan hambatan dan juga tantangan yang ada,” ujar mantan Dandim 0603/Lebak ini.

Di dua Perusahaan tersebut Deputi I BNPT menekankan mengenai tentang pentingnya definisi atau pengertian intoleransi, radikalisme dan juga terorisme serta bagaimana ciri-cirinya, hal-hal apa yang perlu diwaspadai dan pentingnya wawasan kebangsaan. Karena wawasan kebangsaan dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan nasional yang tangguh untuk Indonesia

“Ini agar terjadi peningkatan kesadaran, baik mulai dari kesadaran individu untuk meningkatkan ketahanan individu, kemudian kesadaran publik ataupun keluarga, untuk meningkatkan ketahanan publik ataupun keluarga dan kesadaran nasional dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan nasional. Sehingga kita bisa melakukan pencegahan, melakukan pendeteksian dan penangkalan secara dini terhadap potensi yang ada yang akan terjadi kemudian,” ujarnya.

Dengan pembekalan ini dirinya berharap para karyawan PT Pindadn dan PT DI ini menjadi tangguh dan bisa untuk melakukan pendeteksian secara dini, melakukan penangkalan dan juga melakukan pencegahan.

“Ini sebagai upaya untuk membentuk suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat dan tangguh terhadap segera potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan,” katanya mengakhiri.

Sementara itu Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, mengungkapkan bahwa, sebagai Perusahaan yang memproduksi peralatan-peralatan yang strategis alat peralatan pertahanan dan keamanan, maka perlu bagi pihaknya untuk membekali karyawannya dari berbagai potensi ancaman terorisme.

“Dengan jumlah karyawan yang relatif cukup banyak kurang lebih hampir 2.500-an yang tersebar di Pindad Bandung maupun di Malang tentunya kami sangat memerlukan pemahaman-pemahaman atau sosialisasi seperti yang akan disampaikan oleh BNPT. Karena kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ada hal-hal yang bisa dikatakan unsur-unsur radikalisme yang masuk,” ucap Abraham Mose.

Dirinya mendorong ke semua karyawan yang hadir untuk bisa memahami dan menyebarluaskan ke materi yang disampikan BNPT untuk ditularkan ke bawahan, ditularkan ke keluarga bahwa inilah pemahaman pemahaman intoleransi, radikalisme yang dianggap menyalahi dan perlunya karyawan menjaga bersama keutuhan NKRI

“Mudah-mudahan pemahaman-pemahaman yang disampaikan Deputi I BNPT ini dapat implementasikan dan berbuah hasil yang baik buat seluruh karyawan Pindad,” ujarnya mengakhiri.

Sementara itu Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM PT DI, Megy Sismadani mengatakan bahwa, radikalisme dan terorisme merupakan kejahatan serius yang dapat mengancam kedaulatan ideologi bangsa dan keamanan negara serta merusak mental generasi muda.

“Terhadap tindak terorisme ini kita harus berhati-hati ketika menerima dan proses informasi yang didapatkan terutama informasi yang berkaitan dengan penyebaran ideologi ekstrim yang dapat membahayakan keamanan nasional,” ujarnya.

Dirinya berharap sosialisasi yang diberikan BNPT ini dapat dipahami oleh seluruh karyawan yang hadir baik offline maupun online dan dapat disebarluaskan kepada seluruh saudara dan rekan-rekan lainnya dan memberikan pemahaman bahwa melawan teroris adalah menyelamatkan peradaban yaitu dengan tidak mudah terhasut oleh paham radikal yang berujung pada tindak terorisme

“Nanti kami akan sampaikan sharing terkait materi-materi dari BNPT dan kami akan terus me-refresh mengingatkan kepada karyawan terkait bagaimana untuk menghindari terorisme intoleransi dan mengingatkan karyawan untuk mengetahui ciri-ciri barangkali ada keluarga atau tetangga yang terpapar untuk segera melaporkan kepada pihak terkait,” ujar Megy mengakhiri

JAKARTA - Politeknik Imigrasi (Poltekim) menjadi salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati oleh generasi muda Indonesia. Lulusannya pun akan bekerja menjadi PNS di Kementerian Hukum juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Didirikan pada tahun 1962, Politeknik Imigrasi memiliki misi utama membentuk tenaga ahli di bidang keimigrasian. Dikenal sebagai Akademi Imigrasi (AIM) yang sempat terhenti selama 23 tahun, AIM kembali beroperasi pada tahun 1999 dengan berbagai program pendidikan, seperti Pendidikan Teknis Keimigrasian (PTK) dan Pendidikan Dasar Keimigrasian Lanjutan (PDKL).

KOMPAS.com - Paspor merupakan dokumen penting yang menjadi syarat untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.

Oleh karena itu, paspor perlu dijaga dan dirawat dengan baik. Namun, ada kalanya paspor tidak sengaja lecet saat melalui proses imigrasi.

Hal ini seperti yang dialami oleh salah satu pengguna Thread @din***. Melalui unggahannya, Senin (18/11/2204), dia membagikan foto halaman paspor yang tampak berlubang kecil akibat bekas dari penjepit kertas.

"Ini termasuk kategori paspor rusak ngga ya? Harus diganti atau aman saja kalau dibawa pergi. Bekas penjepit kertas untuk berkas buat visa kemarin," tulis pengunggah.

Sebagian warganet berpendapat, kondisi tersebut tidak dikategorikan rusak. Namun, ada juga yang mengatakan paspor tersebut perlu diganti.

Lantas, apakah halaman paspor yang berlubang harus diganti?

Halaman paspor berlubang kecil

Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh mengatakan, selama bekas dari penjepit kertas tersebut tidak melubangi kertas, paspor tidak perlu diganti dan dapat digunakan seperti biasa.

Sebaliknya, apabila halaman sampai berlubang, paspor termasuk ke dalam kategori rusak dan perlu diganti.

"Asalkan tidak mengubah bentuk maka tidak dikategorikan rusak. (Halaman berlubang) bentuknya berubah," jelasnya, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/11/2024).

Achmad menerangkan, paspor dikatakan rusak ketika kondisinya membuat tulisan pada halaman tidak terbaca dan memeberikan kesan tidak layak sebagai dokumen resmi.

Sebagai contoh, paspor yang terkena air dan menimbulkan bercak rembesan air hingga tinta pada halaman paspor luntur, sehingga harus diganti.

Selain itu, dikutip dari laman SIPPN Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Menpan RB), ciri-ciri paspor rusak, antara lain:

• Halaman sobek, terlipat atau berlubang

Kerusakan fisik pada halaman paspor seperti yang disebutkan dapat membuat paspor menjadi tidak valid.

• Foto tidak jelas atau tidak sesuai

Foto pada paspor harus jelas dan sama dengan wajah pemilik. Foto yang buram, tidak fokus atau tidak sesuai dengan penampilan terkini dapat menghambat pemeriksaan imigrasi.

• Informasi tidak terbaca

Data dan informasi pada halaman biodata harus terbaca dengan jelas. Jika tulisan buram, pudar atau hilang, paspor dianggap tidak valid.

• Tanda tangan tidak sesuai

Tanda tangan pada paspor harus identik dengan tanda tangan di dokumen resmi lainnya. Apabila berbeda, akan menimbulkan kecurigaan dan mengakibatkan penolakan paspor.

• Papor basah atau terbakar

Paspor yang basah atau terbakar dapat menyebabkan kerusakan pada data maupun fisiknya. Paspor dengan kondisi ini kemungkinan besar tidak akan diterima di negara tujuan.

Denda paspor rusak

Achmad mengimbau untuk selalu menjaga dan merawat paspor agar tidak rusak. Sebab, Imigrasi akan mengenakan denda sebesar Rp 500.000 untuk paspor yang rusak.

Denda ini wajib dilunasi saat mengurus pembuatan paspor baru.

Pengenaan denda paspor rusak telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Namun, ada pengecualian denda apabila paspor rusak karena keadaan kahar (force majure), seperti:

• Banjir
• Gempa bumi
• Kebakaran
• Huru-hara
• Bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh instansi berwenang.

Ada kalanya, paspor rusak karena kejadian tidak terduga, seperti ketumpahan air. Untuk itu, Achmad menyarankan agar paspor diberi perlindung anti air, sehingga lebih terjamin keamanannya.

KOMPAS.com - Paspor merupakan dokumen penting yang menjadi syarat untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.

Oleh karena itu, paspor perlu dijaga dan dirawat dengan baik. Namun, ada kalanya paspor tidak sengaja lecet saat melalui proses imigrasi.

Hal ini seperti yang dialami oleh salah satu pengguna Thread @din***. Melalui unggahannya, Senin (18/11/2204), dia membagikan foto halaman paspor yang tampak berlubang kecil akibat bekas dari penjepit kertas.

"Ini termasuk kategori paspor rusak ngga ya? Harus diganti atau aman saja kalau dibawa pergi. Bekas penjepit kertas untuk berkas buat visa kemarin," tulis pengunggah.

Sebagian warganet berpendapat, kondisi tersebut tidak dikategorikan rusak. Namun, ada juga yang mengatakan paspor tersebut perlu diganti.

Lantas, apakah halaman paspor yang berlubang harus diganti?

Halaman paspor berlubang kecil

Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh mengatakan, selama bekas dari penjepit kertas tersebut tidak melubangi kertas, paspor tidak perlu diganti dan dapat digunakan seperti biasa.

Sebaliknya, apabila halaman sampai berlubang, paspor termasuk ke dalam kategori rusak dan perlu diganti.

"Asalkan tidak mengubah bentuk maka tidak dikategorikan rusak. (Halaman berlubang) bentuknya berubah," jelasnya, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/11/2024).

Achmad menerangkan, paspor dikatakan rusak ketika kondisinya membuat tulisan pada halaman tidak terbaca dan memeberikan kesan tidak layak sebagai dokumen resmi.

Sebagai contoh, paspor yang terkena air dan menimbulkan bercak rembesan air hingga tinta pada halaman paspor luntur, sehingga harus diganti.

Selain itu, dikutip dari laman SIPPN Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Menpan RB), ciri-ciri paspor rusak, antara lain:

• Halaman sobek, terlipat atau berlubang

Kerusakan fisik pada halaman paspor seperti yang disebutkan dapat membuat paspor menjadi tidak valid.

• Foto tidak jelas atau tidak sesuai

Foto pada paspor harus jelas dan sama dengan wajah pemilik. Foto yang buram, tidak fokus atau tidak sesuai dengan penampilan terkini dapat menghambat pemeriksaan imigrasi.

• Informasi tidak terbaca

Data dan informasi pada halaman biodata harus terbaca dengan jelas. Jika tulisan buram, pudar atau hilang, paspor dianggap tidak valid.

KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto telah menginstruksikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menonaktifkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja, Badarudin dan KPLP Tanjung Raja, Ade Irianto.

Penonaktifan kedua pejabat Lapas Kelas IIA Tanjung Raja, Sumatera Selatan, itu guna pemeriksaan terkait video viral sejumlah warga binaan sedang berpesta sambil memainkan musik remix.

"Sudah (instruksi penonaktifan)," kata Agus saat dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (19/11/2024).

"Saya arahkan Dirjen Pas (Direktur Jenderal Pemasyarakatan) untuk segera eksekusi," kata Agus.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video yang menarasikan napi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, berpesta sabu sembari mendengarkan musik remix viral di media sosial.

Video itu diunggah akun Instagram @palembang_bedesau dan disebut-sebut direkam oleh petugas Lapas.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil KemenkumHAM Sumatera Selatan, Mulyadi, membenarkan video tersebut direkam oleh petugas Lapas Tanjung Raja bernama Robby Ardiyansyah.

Namun, dia membantah adanya pesta narkoba di dalam Lapas.

"Tidak ada pesta narkoba di dalam Lapas. Video itu direkam RA dengan motif agar diberikan uang oleh napi," ujar Mulyadi, Jumat (15/11/2024).

Robby diduga mengancam napi dengan menyebarkan video tersebut jika tidak diberi uang, meski jumlah yang diminta belum diketahui.

"Videonya sudah lama direkam untuk mengancam napi. RA juga jarang masuk kerja, pernah diperiksa Inspektorat Jenderal, kena hukuman disiplin berat, dan terakhir positif narkoba saat bertugas di Rupbasan Baturaja," jelas Mulyadi.

Sementara, Robby lewat videonya, membantah menggunakan narkoba. Robby meminta bukti dirinya disebut positif narkoba.

"Tolong Bapak jelaskan, buktinya mana? Positif apa? Kenapa Bapak tidak langsung tunjukkan ke media, berikan info, apakah saya positif sabu, ekstasi, metamin atau amfetamin atau marijuana? Saya benar positif, tapi positif benzo," tutur Robby.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menteri Imipas Perintahkan Kalapas Tanjung Raja Dinonaktifkan Buntut Video Viral Napi Pesta Sabu

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang hukum terjadi pada Selasa (19/11), mulai dari Capim KPK Johanis Tanak ingin OTT ditiadakan karena tak sesuai KUHAP, sampai Kemenimipas-Polri kerja sama kejar buronan Rutan Salemba.

Berikut sajian berita bidang hukum yang dirangkum LKBN ANTARA.

Capim KPK Johanis Tanak ingin OTT ditiadakan karena tak sesuai KUHAP

Calon Pimpinan (Capim) KPK Johanis Tanak menginginkan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK ditiadakan karena tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut dia, OTT tidak tepat karena kata operasi adalah sesuatu hal yang telah dipersiapkan dan direncanakan. Lalu pengertian tangkap tangan berdasarkan KUHAP adalah peristiwa penindakan hukum yang pelakunya seketika langsung ditetapkan sebagai tersangka.

Selengkapnya baca di sini.

BNN musnahkan barang bukti dua kasus sabu seberat 20 kg

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 20,22 kilogram yang berasal dari dua kasus, yakni penyergapan di Bogor, Jawa Barat, serta penyergapan di Batam, Kepulauan Riau.

“Hari ini dimusnahkan barang bukti jenis sabu-sabu seberat 20.221,35 gram yang berasal dari dua kasus,” ucap Sekretaris Utama BNN Tantan Sulistyana dalam kegiatan pemusnahan barang bukti di Kantor BNN RI, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Kemenag gandeng KPK awasi pelaksanaan haji

Menteri Agama Nasaruddin Umar menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pendampingan dan mengawasi berbagai program Kementerian Agama, salah satunya adalah soal penyelenggaraan haji.

"Poin konkretnya kami minta betul kepada KPK mendampingi kami di dalam menjalankan beberapa program-program khusus ya, termasuk masalah haji, termasuk juga menyangkut masalah-masalah pendidikan," kata Nasaruddin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Bareskrim: Narkoba dari lab di Bali dipasarkan bentuk "pods system"

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Ditipidnarkoba) Bareskrim Polri menyebutkan pemasaran narkotika jenis hasis dari clendestine laboratory di Bali menggunakan pods system.

"Modus operandi peredaran narkoba dengan menggunakan pods system merupakan strategi yang digunakan oleh para pelaku karena memanfaatkan tren populer di kalangan anak muda," kata Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada saat konferensi pers di Badung, Bali, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Kemenimipas-Polri kerja sama kejar buronan Rutan Salemba

Direktorat Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bekerja sama dengan Polri untuk memburu tujuh tahanan yang kabur dari Rutan Kelas I Salemba, Jakarta.

“Pada saat ini, kami sudah bekerja sama dengan kepolisian terkait DPO (daftar pencarian orang) 7 orang tersebut,” kata Direktur Teknologi Informasi dan Kerja sama Ditjenpas Marselina Budiningsih setelah menghadiri pemusnahan barang bukti berupa sabu-sabu di Kantor BNN RI, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat dengan DPRD DKI Jakarta untuk menyiapkan rancangan payung hukum demi mengoptimalkan retribusi dari seluruh kantin sekolah.

"Memang perlu regulasi memayungi pemanfaatan aset kantin sekolah. Nanti akan kami koordinasikan ke BPAD (Badan Pengelolaan Aset Daerah) DKI Jakarta," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Purwosusilo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan saat ini terdapat sekitar 1.788 kantin tersebar di seluruh sekolah negeri di Jakarta.

Adapun rinciannya yakni sebanyak 1.305 di sekolah dasar (SD), 293 di sekolah menengah pertama (SMP), 117 di sekolah menengah atas (SMA), dan 73 di sekolah menengah kejuruan (SMK).

Pernyataan ini disampaikan Purwosusilo sebagai tanggapan atas pendapat Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sutikno.

Sutikno berpendapat kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah. Hal ini dia katakan setelah mengetahui ada kantin di sebuah sekolah yang menerapkan tarif sewa lapak sebesar Rp5 juta per tahun.

"Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp5 juta, berarti sudah Rp70 juta di satu sekolah," ujar Sutikno.

Oleh karena itu, dia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mendata seluruh kantin yang terdapat di dalam sekolah. Menurut dia, untuk menggali potensi pendapatan daerah dari retribusi membutuhkan kejelian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk," ucap Sutikno.

Dia lalu berharap, Dinas Pendidikan mengkaji dan usulan sebagai bahan membuat payung hukum mengatur tentang penetapan tarif retribusi kantin sekolah.

"Sudah kami sampaikan ke inspektorat agar ada payung hukumnya. Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik," demikian tutur Sutikno.

IDXChannel- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar memaparkan beberapa reformasi yang tengah dilakukan OJK di sektor dana pensiun.

Hal tersebut diungkapkan Mahendra saat menghadiri Rangkaian Kegiatan IOPS Committee Meetings dan Annual General Meeting serta OECD/IOPS/OJK Global Forum on Private Pensions 2024 yang berlangsung pada 18-20 November 2024 di Bali, Indonesia.

"Reformasi tersebut bertumpu pada empat pilar utama di antaranya Penguatan pendanaan dan pendalaman pasar: meningkatkan kapasitas dana pensiun selaku investor institusional untuk menghadapi dinamika perekonomian," katanya dalam rilis Selasa (19/11/2024).

Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko: menerapkan standar pengawasan dana pensiun yang berbasis dengan risiko secara optimal.

Lalu, pengembangan Ekosistem Industri: mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas cakupan program pensiun.

Keempat Adopsi Praktik Terbaik Internasional: mengintegrasikan standar global ke dalam kebijakan nasional. Mahendra juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara skema pensiun sukarela dan wajib untuk meningkatkan inklusi dan memperluas cakupan dana pensiun, termasuk pada sektor informal.

"Industri dana pensiun di Indonesia juga terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, per September 2024, total aset dana pensiun mencapai Rp1.500 triliun (USD95 miliar), meningkat 10,1 persen dibandingkan dengan Rp1.362 triliun (USD86,4 miliar) pada September 2023," kata dia.

OECD/IOPS/OJK Global Forum on Private Pensions 2024 ini tidak hanya memperkuat kolaborasi antarnegara, tetapi juga menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan sistem dana pensiun secara global.

OJK mengapresiasi dukungan OECD dan IOPS dalam penyelenggaraan forum ini. Kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun sistem dana pensiun yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan di tengah tantangan global.

OJK berharap forum ini menjadi katalisator bagi penguatan kerja sama internasional di sektor dana pensiun, memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, serta mendukung stabilitas ekonomi global.

(kunthi fahmar sandy)

Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat dengan DPRD DKI Jakarta untuk menyiapkan rancangan payung hukum untuk mengoptimalkan retribusi dari seluruh kantin sekolah.

“Memang perlu regulasi memayungi pemanfaatan aset kantin sekolah. Nanti akan kami koordinasikan ke BPAD (Badan Pengelolaan Aset Daerah) DKI Jakarta,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Purwosusilo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan saat ini terdapat sekitar 1.788 kantin tersebar di seluruh sekolah negeri. Adapun rinciannya yakni sebanyak 1.305 di sekolah dasar (SD), 293 di sekolah menengah pertama (SMP), 117 di sekolah menengah atas (SMA), dan 73 di sekolah menengah kejuruan (SMK).

Pernyataan ini disampaikan Purwosusilo sebagai tanggapan atas pendapat Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sutikno.

Dia berpendapat kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.

Hal ini dia katakan setelah mengetahui adanya kantin di sebuah sekolah yang menerapkan tarif sewa lapak sebesar Rp5 juta per tahun.

“Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp5 juta, berarti sudah Rp70 juta di satu sekolah,” ujar Sutikno.

Oleh karena itu, dia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mendata seluruh kantin yang terdapat di dalam sekolah. Menurut dia, untuk menggali potensi pendapatan daerah dari retribusi membutuhkan kejelian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk,” ucap Sutikno.

Dia lalu berharap, Dinas Pendidikan mengkaji dan usulan sebagai bahan membuat payung hukum mengatur tentang penetapan tarif retribusi kantin sekolah.

“Sudah kami sampaikan ke inspektorat agar ada payung hukumnya. Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik,” demikian tutur Sutikno.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Rantauprapat (ANTARA) - Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila (MPO PP) Kabupaten Labuhanbatu, Deni Hendra Sitepu mengapresiasi kinerja polisi menangkap terduga pelaku teror bom molotov atau bom bakar di rumah Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC PP) Kabupaten Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe.

"Terima kasih dan penghormatan kami sampaikan kepada Kepolisian Resor Labuhanbatu atas keberhasilan menangkap terduga pelaku teror bom bakar di rumah Ketua MPC PP, dan juga sampaikan terima kasih serta apresiasi Polda Sumut atas atensinya," kata Deni Hendra Sitepu, di Rantauprapat, Selasa malam.

Hendra menyampaikan, Pemuda Pancasila akan terus mendukung Polri untuk mewujudkan tugas-tugas keamanan, kenyamanan bagi masyarakat luas. Dan berharap Polri terus meningkatkan upaya preventif dalam penanganan kejahatan konvensional di Kabupaten Labuhanbatu.

"Kami dukung Polri dalam memberikan keamanan, kenyamanan bagi masyarakat luas terkhusus di Kabupaten Labuhanbatu," jelas tokoh pemuda dan tokoh masyarakat ini.

Hendra juga mengimbau kepada masyarakat dalam tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024, menjaga kondusifitas, aman dan damai bersama.

Pilkada, ujar tokoh masyarakat yang karismatik ini, adalah momentum memilih pemimpin yang baik dan amanah. Dengan demikian, mari bersama sukseskan Pilkada.

"Mari ciptakan pemimpin yang amanah dalam Pilkada serentak ini, dengan menjaga situasi aman, damai dan menjaga suasana kondusif sehingga menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Berkompetisi dengan bijak di media sosial atau dalam kampanye terbuka, untuk Labuhanbatu yang lebih baik," imbau Hendra Sitepu.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe membenarkan dua orang terduga pelaku teror telah diamankan Polres Labuhanbatu.

Kabar itu membuatnya lega dan berterima kasih kepada Polres Labuhanbatu yang telah mengusut tuntas kasus ini.

Bupati Labuhanbatu periode 2019-2021 ini meminta para pelaku dihukum maksimal karena berupaya ingin membunuhnya dan keluarga.

"Iya benar kabar pelaku bom bakar dirumah saya telah diamankan Polisi pada hari Minggu kemarin. Teror bom bakar itu sangat kejam dan ingin membunuh saya dan keluarga. Saya minta pelaku dihukum maksimal," tegas Andi Suhaimi Dalimunthe, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhanabatu.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Australia membahas penguatan kolaborasi antar-kedua negara melalui Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) yang berfokus kepada pemerintahan digital, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Pembahasan tersebut diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams.

"Kami berterima kasih atas kerja sama dan dukungan yang telah terjalin sejak 2020, dan kami berharap ke depannya kerja sama ini terus berlanjut dan diperluas untuk dapat memberikan dampak besar terhadap implementasi pemerintahan digital dan SDM di Indonesia," kata Menteri PANRB dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, untuk memperkuat kolaborasi yang telah terjalin, Rini meminta personel Prospera yang dapat secara intens berkolaborasi dengan Kementerian PANRB untuk membahas dukungan teknis dalam berbagai topik, seperti reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan transformasi pemerintahan digital.

Menurut dia, ketiga topik tersebut berperan penting dalam memperkuat tata kelola untuk pelayanan publik yang efektif.

"Dukungan personel Prospera yang ahli di bidang tersebut dapat membantu kami di Kementerian PANRB untuk merancang desain reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa kerja sama berkelanjutan dengan Australia tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai reformasi birokrasi yang komprehensif untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan fokus kepada kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah Australia melalui Prospera dapat memberikan masukan melalui sudut pandang praktik terbaik global untuk mendukung Pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik," tutur Menteri PANRB.

Adapun selama 2024 terdapat tiga kegiatan yang didukung oleh Pemerintah Australia, yakni dukungan teknis dalam project management office (PMO) pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pengembangan kompetensi pegawai Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta pengembangan kerangka kebijakan terkait pengarusutamaan gender (PUG) di sektor publik.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

SERANG, KOMPAS.com - Kepala Desa Negara, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten, Abdul, dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Serang, Senin (18/11/2024).

Abdul terpidana kasus pemalsuan surat yang sebelumnya dinyatakan bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Serang, kini harus menjalani hukuman setelah keputusan kasasi.

Dalam tingkat kasasi, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang berhasil membuktikan bahwa Abdul bersalah melanggar Pasal 263 Ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Abdul dijatuhi hukuman 2 tahun penjara berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1215 K/Pid/2024 yang diterbitkan pada 19 September 2024.

"Terpidana dijemput di kediamannya oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang untuk melaksanakan eksekusi putusan Kasasi Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang," kata Kepala Seksi Intelejen Kejari Serang, M Ichsan, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (19/11/2024).

Ichsan menjelaskan, selama proses penyidikan dan penuntutan, Abdul telah ditahan sejak 30 November 2023 hingga 16 Mei 2024.

Setelah penjemputan oleh jaksa eksekutor, Abdul segera diserahkan ke Lapas Kelas IIA Serang untuk menjalani eksekusi hukuman pidana penjara selama 2 tahun, dengan ketentuan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani sebelumnya.

"Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan tetap oleh jaksa eksekutor telah sesuai dengan Pasal 270 KUHAP dan UU RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan," tegas Ichsan.

Sebagai informasi tambahan, kasus pemalsuan surat ini terjadi pada tahun 2018, di mana Abdul menyuruh terpidana Sehkolib untuk membuatkan surat pernyataan jual beli sementara tanah antara Duriah dengan Abdul.

Selain itu, Abdul juga terlibat dalam pembuatan surat pernyataan jual beli sementara antara dirinya dengan Madisa.

Dokumen tanah yang dipalsukan tersebut berada di atas tanah milik PT Infinity Triniti Jaya berdasarkan SHM nomor 133, SHM Nomor 122, dan SHM Nomor 149 yang dibeli dari Susilowati.