Medan -

Banjir melanda sejumlah banjir di Kota Medan dan sekitarnya. Termasuk di jalan depan Lapas dan Rutan Tanjung Gusta, Kota Medan.

Pantauan detikSumut, Rabu (27/11/2024), banjir melanda Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia. Banjir terlihat berarus cukup deras di sekitar lokasi.

Jalan-jalan di sekitar Lapas dan Rutan Tanjung Gusta juga terlihat tergenang banjir. Banyak warga yang terlihat membantu mengarahkan pengendara agar tidak masuk parit.

Air banjir terlihat masuk ke halaman depan Lapas dan Rutan Tanjung Gusta. Namun air terlihat tidak sampai ke dalam Lapas dan Rutan Tanjung Gusta.

Sejumlah petugas juga terlihat membersihkan sampah yang terbawa arus ke arah Lapas dan Rutan Tanjung Gusta. Mereka terlihat menjaga pintu masuk.

Salah satu warga Efendi mengatakan banjir terjadi sejak tadi malam. Warga disebut mengeluhkan kondisi banjir yang sudah memasuki rumah-rumah.

"Sejak tadi malam ini, rumah kami pun masuk banjir, parah lah," ucap Efendi di lokasi.

(dhm/dhm)

Pangkep -

Sebanyak 59 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas II B Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara pada pilkada 2024. Kondisi itu disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk ada warga binaan yang tak punya nomor induk kependudukan (NIK).

"Sebanyak 59 orang warga binaan tidak memilih. Ada yang tidak punya NIK," kata Kepala Rutan Pangkajene Irphan Dwi Sandjojo, Rabu (27/11/2024).

Ia menjelaskan 11 orang dari 59 WBP tersebut berdomisili luar Sulsel, 2 orang tidak memiliki NIK dan KTP, 17 orang bebas sebelum hari pencoblosan. Kemudian ada 10 orang yang NIK-nya pindah keluar Sulsel, 5 orang tahanan yang masuk setelah tanggal 5 November dan 14 orang NIK-nya tidak ditemukan di capil.

"Penyebabnya kenapa mereka tidak memilih beragam, ada yang domisili luar Sulsel, tidak punya NIK dan KTP sampai memiliki NIK tapi saat dicek NIK nya tidak terdaftar di Capil," ucap Irphan.

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 901 Rutan Kelas II B Pangkajene sendiri total diikuti 388 orang yang terdiri dari DPT sebanyak 279 orang dan DPTb 90 orang. Selain diikuti WBP, pemungutan suara di TPS ini juga diikuti pegawai rutan.

"Totalnya 388 orang itu terdiri pegawai dan WBP," kata Irphan.

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS ini juga cukup unik dengan mengambil tema timnas sepak bola. Seluruh petugas TPS menggunakan jersey timnas. Selain itu ada juga tiang gawang dan poster pemain timnas yang dipasang.

"Kami sengaja mengambil tema ini untuk memberikan semangat ke Timnas yang sedang berjuang menuju piala dunia," pungkasnya.

(hmw/hsr)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut menyoroti kasus siswa SMKN 4 Kota Semarang, Jawa Tengah, Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO) yang tewas ditembak polisi. Aipda RZ selaku pelaku penembakan saat itu beralasan korban sebagai anggota gangster.

Menurut Natalius, masalah itu sebenarnya menjad tugas Komisi Nasional Hak Asasi Nasional (Komnas HAM). Hanya saja, Kementerian HAM tetap perlu turun tangan untuk mengawal pengusutan kasus tersebut.

"Sesuai dengan Kewenangan yang dimiliki UU 39 Tahun 1999 maka Komnas HAM RI sebagai institusi pemantauan dan penyelidikan kasus HAM dan lembaga kuasi judisial memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas tewasnya siswa di Semarang. Saya sudah perintahkan staf untuk monitoring kasus ini secara serius," ujar Pigai saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Dilaporkan siswa SMKN 4 Kota Semarang berinisial GRO tewas setelah mengalami luka tembak senjata api di tubuhnya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio membenarkan adanya peristiwa yang menewaskan siswa yang tinggal di Kembangarum, Kota Semarang, Jateng itu. "Betul. Untuk (penanganan) kejadiannya di Polrestabes," kata Dwi di Kota Semarang, Senin (25/11/2024).

Wakil Kepala SMKN 4 Semarang, Agus Riswantini, juga membenarkan informasi tentang meninggal dunia salah seorang siswanya itu Menurut dia, kabar duka kematian GRO justru diperoleh dari teman-teman korban. "Kami dapat informasi dari teman-teman almarhum kemudian mengecek ke rumah tinggalnya," katanya.

Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar menjelaskan, anggotanya yang melakukan penembakan terhadap siswa SMKN 4 Semarang sedang diperiksa Paminal (Pengamanan Internal). Irwan menyebut, anggotanya menembak GRO ketika sedang berusaha melerai tawuran antarkelompok gangster remaja atau biasa disebut kreak di wilayah Semarang Barat.

"Ya kan teman-teman selama ini dan masyarakat meminta kita melakukan tindakan tegas terhadap kreak-kreak. Ini kan bagian dari tindakan tegas kepada kelompok kreak. Harusnya teman-teman bisa mendukung," kata Irwan di Mapolrestabes Semarang, Selasa (26/11/2024).

Irwan menjelaskan, tindakan tegas terhadap kelompok kreak seharusnya didukung. "Terus mau dibiarkan? Kalau kita tidak bertindak juga disalahkan. Kita bertindak kalian salahkan. Kan susah juga ini," ujarnya.

Irwan mengungkapkan, pada Ahad (24/11/2024) dini hari WIB, aparat menerima laporan terkait adanya tawuran antarkreak di tiga lokasi, yakni di Kecamatan Gayamsari, Semarang Utara, dan Semarang Barat. "Dalam penanganan ketiga peristiwa ini ada beberapa yang kita amankan dan tetapkan sebagai tersangka," kata Irwan.

Tawuran...

Banda Aceh (ANTARA) - Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh antusias mengikuti pemungutan suara Pilkada 2024 yang digelar serentak di seluruh Indonesia.

Kepala Lapas Kelas IIA Banda Aceh Edi Sigit Budiman di Aceh Besar, Rabu, mengatakan ada satu tempat pemungutan suara (TPS) khusus di lapas tersebut. TPS tersebut masuk wilayah pemungutan suara Gampong Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

"Warga binaan tampak antusias menggunakan hak pilihnya. Mereka bebas memilih sesuai hati nurani. Tidak ada intervensi terhadap mereka dalam menentukan pilihannya," kata Edi Sigit Budiman menyebutkan.

Edi Sigit Budiman mengatakan jumlah warga binaan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh banyak 603 orang. Sedangkan yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 508 orang, terdiri 493 orang pemilih yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) dan 15 orang pemilih DPT tambahan.

"Sedangkan warga binaan lainnya tidak bisa memilih karena mereka tidak memiliki identitas kependudukan. Syarat terdaftar sebagai pemilih adalah memiliki identitas kependudukan dan merupakan warga Provinsi Aceh," katanya.

Jenis pemilihan di Lapas Banda Aceh yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dengan jumlah pemilih sebanyak 439 orang serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar dengan jumlah pemilih mencapai 69 orang.

Untuk teknis pemilihan, kata dia, dilakukan dengan cara memanggil warga binaan per kamar. Sedangkan yang lain menunggu di kamar masing-masing Mereka dipanggil setelah giliran.

"Tidak semua warga binaan datang ke TPS yang berada di kompleks lapas secara bersamaan. Dan ini untuk mencegah kejadian tidak diinginkan. Pemungutan suara juga berlangsung lancar," katanya.

Menyangkut dengan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), Edi Sigit mengatakan direkrut dari petugas lapas. Sedangkan petugas linmas dari kecamatan.

"Pemungutan suara di lapas juga diawasi petugas pengawas pemilu dan para saksi-saksi dari peserta pemilu. Pelaksanaannya juga mendapat pengamanan dari aparat kepolisian," kata Edi Sigit Budiman.

Ikshan, warga binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh, mengaku antusias mengikuti pilkada. Dirinya menggunakan hak pilih sesuai hati nurani dan tidak ada intervensi atau paksaan dari siapa pun.

"Sebagai warga negara, tentu saya menggunakan hak konstitusi, memilih pada pilkada ini. Kalau pasangan calon yang dipilih, kami mengenalnya karena ada sosialisasi. Ada juga calon yang sudah kami kenal sebelum masuk lapas ini," katanya.

Ikhsan mengharapkan pasangan yang terpilih pada pilkada tersebut amanah serta memberi kemaslahatan masyarakat, mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami juga mengharapkan kepala daerah yang terpilih bisa menekan angka pengangguran dengan membuka banyak lapang pekerjaan, sehingga dapat mengurangi tindak pidana seperti yang pernah kami lakukan," kata Ikhsan.

Surabaya (ANTARA) - Sebanyak 21.159 warga binaan pemasyarakatan (narapidana) di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang ada di Jatim siap untuk menyalurkan hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024.

Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono di Surabaya, Rabu, mengatakan jumlah pemilih tetap warga binaan pemasyarakatan tersebut berdasarkan ketetapan dari KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU daerah masing-masing kabupaten dan kota.

"Jika dirinci, sebanyak 91 persen atau 19.268 orang merupakan warga binaan laki-laki dan sisanya, sebanyak 1.891 orang adalah warga binaan perempuan. Per hari ini, jumlah warga binaan yang ada di lapas atau rutan di Jatim adalah 26.961 orang," ujarnya.

Ia menjelaskan terdapat perbedaan jumlah pemilih gubernur dan kepala daerah lain seperti bupati dan wali kota. Untuk warga binaan yang terdaftar sebagai pemilih bupati atau wakil bupati di 29 kabupaten sejumlah 7.062 warga binaan.

"Sedangkan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota, yang terdaftar sejumlah 2.422 warga binaan," katanya.

Dia menjelaskan persoalan warga binaan yang tidak masuk DPT dikarenakan beberapa warga binaan tercatat tidak berdomisili di Jawa Timur, sedangkan untuk perbedaan jumlah DPT provinsi dan kabupaten atau kota dikarenakan domisili tidak sesuai dengan domisili warga binaan sesuai KTP.

"Karena pertimbangan pemerataan jumlah penghuni atau faktor keamanan dan ketertiban, sering kali warga binaan tidak ditahan sesuai dengan domisili masing-masing," ujarnya.

Salah satu contoh paling mencolok, untuk warga binaan yang terdata berdomisili di Surabaya. Mereka tidak bisa menyalurkan hak pilih pada pilkada wali kota atau wakil wali kota Surabaya, karena tidak ada lapas atau rutan yang lokasinya berada di Surabaya.

"Lapas dan Rutan Surabaya itu lokasinya berada di Sidoarjo, sehingga walaupun penghuninya didominasi warga Surabaya, mereka tetap tidak bisa memilih Wali Kota atau Wakil Wali Kota Surabaya karena KPU Kota Surabaya tidak memberikan alokasi surat suara," katanya.

Pihaknya juga telah menyiapkan 66 tempat pemungutan suara (TPS) khusus di lapas atau rutan jajaran. Paling banyak ada di Lapas Malang dan Lapas Surabaya dengan lima dan empat TPS khusus.

"Penentuan TPS telah disesuaikan dengan jumlah penghuni setiap lapas, kami pastikan semua sesuai proporsi yang telah ditentukan," ujarnya.

Tabalong, Kalsel (ANTARA) - Tempat Pemungutan Suara Khusus di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan sempat kekurangan surat suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 901 Rutan Tanjung Recky Maulana mengatakan pihaknya menerima 160 surat suara untuk 156 pemilih yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabalong.

"Saat ini jumlah pemilih di Rutan Tanjung bertambah menjadi 192 orang seiring bertambahnya warga binaan sehingga ada kekurangan 32 surat suara," kata Recky di Tabalong, Rabu.

Recky menambahkan penambahan surat suara tiba di Rutan Tanjung sekitar pukul 12.00 WITA, kemudian pelaksanaan pencoblosan bisa dilanjutkan kembali.

Sementara itu Kepala Rutan Tanjung Boy Irfan Arslan mengatakan 192 pemilih mencakup 173 orang warga binaan dan 19 petugas Rutan.

"Untuk pengamanan kita hanya memperbolehkan petugas termasuk saksi dari paslon berada di lokasi TPS," tutur Boy.

Sementara untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan, petugas memberlakukan pencoblosan secara bertahap dikeluarkan dari kamar tahanan menuju tempat pemungutan suara yang berada di bagian tengah Rutan Tanjung.

Penjabat Bupati Tabalong Hj Hamida Munawarah dan Forkopimda sempat meninjau pelaksanaan pemungutan suara di TPS Khusus Rutan Tanjung yang mendapat pengamanan dari jajaran Polres Tabalong dan petugas rutan.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabalong bakal menggelar Pilkada Serentak yang diikuti tiga pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati pada 27 November 2024.

Para kandidat tersebut, yakni Marlan-Murjani sebagai paslon nomor urut satu, Norhasani-Gusti Kadarusman (nomor urut dua) dan Muhammad Noor Rifani-Habib Muhammad Taufani Alkaf (nomor urut tiga).

Sedangkan, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 188.015 pemilih terdiri dari 94.158 orang laki-laki dan 93.857 orang perempuan, serta 550 TPS tersebar pada 131 desa.

Pewarta: Taufik Ridwan/Herlina Lasmianti
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Kefamenanu, iNewsTTU.id – Pada Pilkada Serentak 2024, sejumlah narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, diberikan kesempatan untuk menyalurkan hak pilih mereka. 

Pemungutan suara di rutan kelas IIB Kefamenanu ini berjalan lancar dan tertib, sebagai bagian dari upaya inklusivitas dalam proses demokrasi.

Ketua KPPS khusus di Rutan Kefamenanu Abel Moruk mengatakan Proses pemungutan suara di Rutan Kefamenanu sudah dilaksanakan dengan baik. 

"Kami memastikan bahwa seluruh prosedur pemilu diikuti dengan ketat, dan napi yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya,"ujar Abel.

Ia membeberkan sesuai Daftar Pemilih Tetap, (DPT) ada 176 pemilih namun saat pelaksanaan hanya 106 yang ikut memilih karena lainnya telah bebas.

Sedangkan pemilih selain narapidana atau masyarakat yang ada di sekitar kompleks Rutan yang ikut memilih sebanyak 43 orang sehingga total yang ikut memilih di TPS khusus sebanyak 149 pemilih. 

Siprianus Kolo, salah seorang napi yang ikut serta dalam pemilu,  mengungkapkan rasa bangganya bisa berpartisipasi. 

"Ini adalah kesempatan langka bagi kami yang ada di dalam, tapi tetap merasa dihargai sebagai bagian dari masyarakat. Kami berharap pemimpin yang terpilih nanti dapat memperhatikan kesejahteraan semua warga, termasuk kami di sini," ujarnya.

Dengan demikian, pelaksanaan pemilu di Rutan Kefamenanu menambah catatan positif bagi pelaksanaan pilkada serentak 2024 di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang menunjukkan semangat demokrasi yang inklusif, tanpa terkecuali bagi mereka yang tengah menjalani hukuman.

Editor : Sefnat Besie

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengurus Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ustadzah Marhamah Saleh menjelaskan tentang kriteria dan syarat menjadi wali hakim dalam pernikahan. Hal ini disampaikan menyusulnya adanya polemik pernikahan pasangan musisi Rizky Febian dan Mahalini yang ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Berdasarkan pemeriksaan pengadilan, wali nikah yang menikahkan Rizky Febian dan Mahalini adalah seorang ustaz bernama Yahya NY. Sementara, kriteria wali hakim dalam Islam adalah seorang sultan atau penguasa, atau pejabat hukun.

Ustadzah Marhamah menjelaskan, wali hakim adalah wali nikah dari hakim (qadhi). Dasar hukum yang menyatakan bahwa sulthan (penguasa umum) dapat menjadi wali dalam pernikahan adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A:

أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، باطل ، باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

“Artinya: perempuan mana saja apabila menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menikahinya) menggaulinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang ia peroleh dari persebadanannya itu. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka sulthan itu adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali”.

Menurut Ustadzah Marhamah, sulthan yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah imam (pemimpin, kepala Negara) atau hakim atau yang ditugaskan untuk itu.

"Hadits di atas merupakan dalil bahwa ijab akad nikah tergantung pada walinya," ucap jebolan Universita Al-Azhar Kairo Mesir ini.

Jadi, lanjut dia, apabila wali melarang perempuan menikah yang berada dibawah perwaliannya, maka pernikahannya diserahkan kepada wali hakim. Demikian pula apabila tidak ada ditempat atau sedang ihram, atau calon mempelai sama sekali tidak mempunyai wali maka wali hakim boleh menikahkannya.

Rasulullah SAW bersabda:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

Artinya : Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa (wali hakim) adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i).

Adapun syarat menjadi wali nikah, ada delapan. Pertama, baligh (Dewasa) atau berakal sehat. Kedua, laki-laki. Ketiga, muslim.

"Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk wanita muslimah," ucap dia.

Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 28, Allah berfirman:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ

Artinya: "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah."

Syarat keempat, orang merdeka. Kelima, tidak berada dalam pengampunan atau mahjur alaih. Keenam, berpikiran baik. Ketujuh, Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muru’ah atau sopan santun. Kedepan, tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

a. Tidak ada wali nasab

b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad.

c. Wali aqrab gaib atau bepergian dalam perjalanan sejauh-jauhnya 92,5 kilometer atau 2 hari perjalanan.

d. Wali aqrab dipenjara dan tidak dapat ditemui.

e. Wali aqrabnya adlal.

f. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit).

g. Wali aqrabnya sedang ihram.

h. wali aqrabnya sendiri yang akan menikah dan wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

"Wali hakim tidak berhak menikahkan wanita yang belum baligh, kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu, dan tanpa seizin wanita yang menikahkan dan wanita yang berada di luar daerah kekuasaanya," jelas Ustadzah Marhamah.

Jakarta -

Warga menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024, tak terkecuali para napi dan tahanan di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Hari ini, seribuan napi dan tahanan di Rutan Cipinang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Jakarta 2024.

Tercatat, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Rutan Kelas I Cipinang sebanyak 1.854 orang warga binaan dan daftar pemilih tambahan (DPTb) sebanyak 310 orang warga binaan, sementara jumlah petugas yang menggunakan hak pilihnya 64 orang, sehingga totalnya sebanyak 2.228 orang.

Kepala Rutan Kelas I Cipinang Irwanto Dwi Yhana Putra mengatakan jumlah penghuni di Rutan Cipinang sebanyak 3.315 orang. Namun jumlah pemilih yang masuk dalam DPT sebanyak 2.228 orang dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di rutan itu sebanyak empat TPS.

Adapun perincian empat TPS itu adalah TPS 910 dengan jumlah DPT dan DPTb sebanyak 646 pemilih, TPS 911 jumlah DPT dan DPTb sebanyak 656 pemilih, TPS 912 jumlah DPT dan DPTb sebanyak 677 pemilih dan TPS 913 jumlah DPT dan DPTb sebanyak 652 pemilih.

"Tadi pagi kami sudah laksanakan apel penghuni pukul 05.30 WIB, kemudian pukul 06.00 WIB seluruh petugas, baik dari pengamanan maupun anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sudah kami laksanakan apel untuk kesiagaan. Sekitar pukul 07.00 WIB, mulai dilakukan pencoblosan," kata Irwanto, dilansir Antara, Rabu (27/11/2024).

Pemungutan suara berlangsung hingga pukul 13.00 WIB dan penghitungan suara diperkirakan selesai pada pukul 17.00 WIB.

"Setelah selesai, akan segera kami rekap dan melaporkan kepada petugas KPU Jaktim," ujarnya.

Untuk pengamanan, tambah dia, pihaknya mengerahkan 30 personel petugas rutan yang dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI, yang masing-masing berjumlah 10 orang.

"Jadi jumlah petugas pengamanan gabungan sebanyak 50 orang," kata dia.

Lihat juga Video 'Pesan Literasi dari TPS Koran Bekas di Tasikmalaya':

[Gambas:Video 20detik]

(mea/dhn)

Pemilih usai mencoblos mendapatkan segelas kopi, kemudian sarapan satai dan bernyanyi karaoke sepuasnya.

Temanggung (ANTARA) - Tempat Pemungutan Suara (TPS) 901 Rutan Temanggung pada Pilkada 2024 mengambil tema unik bernuansa kafe, yang petugas TPS-nya mengenakan pakaian barista.

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Temanggung Andri Lesmanu di Temanggung, Rabu, mengatakan bahwa pada pencoblosan kali ini teman-teman KPPS mengambil tema Pesta Demokrasi Berteman Segelas Kopi.

Pada pelaksanaan pilkada tersebut, usai melakukan pencoblosan para pemilih disuguhi kopi yang telah disediakan oleh panitia.

Andri menyampaikan di TPS 901 Rutan Temanggung terdapat DPT dan DPTB sebanyak 172 pemilih, terdiri atas warga binaan 144 orang dan 28 petugas yang saat ini mengamankan dan menyukseskan Pilkada Serentak 2024.

Menurut dia, kafe demokrasi di TPS 901 Rutan Temanggung, kebetulan KPU Temanggung sudah mengeluarkan text line Si Kopi (Si Konco Pilkada) di sini juga akhirnya menemukan ide masih seputar kopi, yaitu kafe demokrasi.

"Pemilih usai mencoblos mendapatkan segelas kopi, kemudian sarapan satai dan bernyanyi karaoke sepuasnya supaya teman-teman di sini setelah mencoblos itu juga ikut merasakan pesta demokrasi ini," katanya.

Karutan mengatakan bahwa warga binaan sangat antusias karena mungkin di luar TPS-nya biasa-biasa saja, tetapi di sini unik, yaitu inovasi dan kreativitas teman-teman KPPS yang di TPS 901.

"Kami kemarin sudah menggandeng KPU Kabupaten Temanggung menyosialisasikan, baik itu cara mencoblos, visi dan misi dari calon yang berkontestasi di Kabupaten Temanggung, jadi mereka juga paham, dan di situ sudah ada gambar serta visi dan misi dari ketiga paslon," katanya.

Seorang warga binaan bernama Eti Catur Wulandari menyampaikan rasa senang meskipun sebagai narapidana bisa mencoblos di rutan setempat.

"Kami masih bisa menentukan hak pilih," ucapnya.

Sebelumnya, kata dia, pernah ada sosialisasi pilkada dari KPU Kabupaten Temanggung.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jepara: Rutan Kelas IIB Jepara, Jawa Tengah, menjadi satu dari tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus. Ada 302 narapidana yang ikut nyoblos di Pilkada 2024 ini.

Meski sebagai warga binaan para tahanan sangat antusias dalam menentukan kepala daerah untuk 5 tahun kedepan.

Ratusan narapidana di rutan kelas IIB Jepara, Jawa tengah, Rabu, 27 November 2024 secara bergantian berdasarkan ruang-ruang tahanan menyalurkan hak pilihnya di TPS khusus 901.

Di TPS 901 Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara terdapat 317 daftar pemilih yang menyoblos.

Rinciannya, sebanyak 253 warga binaan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta 64 masuk DPT tambahan pegawai rutan yang masuk shift pagi serta petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Salah satu narapidana Wahid Haidar Santiko merasa penting untuk ikut nyoblos. Dia nyoblos dua surat suara sekaligus, yakni calon gubernur dan bupati. Dirinya berharap dengan pencoblosan ini bisa memilih pemimpin yang memakmurkan Jepara.

Wahid mendapatkan informasi terkait Pilkada ini dari berbagai sumber. Selain dari pegawai rutan, dia juga mendapatkan sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara itu ketua KPPS Muhammad Bama Faridiwa mengaku tak begitu kesulitan ketika mempersiapkan pemungutan suara. Begitu juga saat warga binaan nyoblos, karena seluruh warga binaan antusias untuk melakukan pencoblosan.

Bama menambahkan, tingkat partisipasi dari warga binaan sangat tinggi. TPS 901 merupakan satu dari tiga TPS lokasi khusus yang ada di Kabupaten Jepara. MetroTV/Budi Utomo


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Mataram (ANTARA) - Sebanyak 1.696 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menggunakan hak pilih pada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Jadi, dari 1.871 warga binaan Lapas Kelas IIA Lombok Barat, 1.696 di antaranya mendapat hak pilih pada Pilkada Serentak 2024," kata Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat M. Fadli di Lombok Barat, Rabu.

Dia memberi perincian 1.696 warga binaan yang mendapat hak pilih tersebut terdiri dari 1.575 yang masuk kategori daftar pemilih tetap (DPT), sisanya sebanyak 121 masuk dalam kategori daftar pemilih tambahan (DPTb).

"Untuk 175 sisanya, tidak masuk daftar pemilih karena ber-KTP luar NTB," ujarnya.

KPU Lombok Barat menyiapkan 3 TPS Khusus di Lapas Kelas IIA Lombok Barat untuk memfasilitasi 1.696 warga binaan yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024.

Ketua maupun anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dari tiga TPS Khusus ini berasal dari kalangan ASN Lapas Kelas IIA Lombok Barat sesuai surat penetapan dari KPU Lombok Barat.

Fadli menjamin bahwa selama proses dari mulai sebelum sampai pasca Pilkada, seluruh ASN Lapas Kelas IIA Lombok Barat yang terlibat menjaga sikap netral dan integritas sesuai aturan yang berlaku.

“Kami pastikan seluruh ASN jajaran Lapas Kelas IIA Lombok Barat bersikap netral dari sebelum Pilkada hingga pasca Pilkada nanti," ucapnya.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024