JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, pemerintah Prancis meminta warga negaranya yang dipidana di Indonesia untuk dipulangkan.

"Mereka (Pemerintah Prancis) telah menulis surat kepada saya meminta satu orang warga negaranya itu dikembalikan ke Perancis. Jadi mereka tulis surat dalam bahasa Perancis dan saya baca isinya memang adalah transfer of prisoners," kata Yusril di kantor Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Meski demikian, belum ada negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Perancis mengenai permintaan itu.

"Kita mungkin akan menghubungi kedutaan besar Perancis dalam waktu dekat," ujar Yusril.

Yusril mengatakan, pemerintah Perancis sudah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas).

Namun, pemerintah Prancis tidak segencar Filipina dan Australia dalam upaya pemulangan warga negaranya.

"Mereka hanya minta dikembalikan hanya satu kasus saja," kata Yusril.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan mendata warga negara Indonesia (WNI) yang dipidana di Perancis untuk dipulangkan.

"Jadi memang sedikit pembicaraan tentang Perancis itu karena mereka sendiri tidak begitu gencar melakukan upaya diplomatik pemulangan terhadap para pidananya di sini. Tapi negara manapun yang melakukan permintaan, kita akan pertimbangkan," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia juga sudah setuju memulangkan warga negara Filipina, Mary Jane, dan lima warga negara Australia kelompok Bali Nine ke negara asal mereka.

Mary Jane dan lima warga Australia itu dipenjara di Indonesia karena menyelundupkan narkoba.

Adapun pemulangan para narapidana itu dilakukan lewat skema transfer of prisoners, sehingga para napi hanya dipindahkan ke negara asalnya, bukan dibebaskan.

"Ini berlaku resiprokal. Jika ada napi WNI di Filipina, kita juga berhak untuk meminta dia ditransfer ke Indonesia, agar napi tersebut dibina oleh negara kita sendiri, dan menjadi dekat dengan keluarganya di Tanah Air," ujar Yusril kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024).

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang perlunya perlindungan terhadap perempuan pembela HAM.

"Kami berharap ke depan makin memperkuat perempuan pembela HAM, mengingat di Indonesia sendiri kebijakan untuk perlindungan perempuan pembela HAM masih belum kuat," kata anggota Komnas Perempuan Theresia Iswarini dalam acara diskusi publik bertajuk "Perempuan Pembela HAM: Meneguhkan Solidaritas dan Gerakan Perempuan di ASEAN", di Jakarta, Kamis.

Hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang melindungi keberadaan perempuan pembela HAM.

"Sampai sekarang, khusus untuk perempuan pembela HAM belum ada. Seringkali perempuan yang bekerja dalam isu HAM itu seperti dianggap bagian dari risiko. Padahal dia seharusnya dilindungi," kata Theresia Iswarini.

Oleh karena itu, perempuan pembela HAM biasanya akan melakukan upaya mandiri untuk perlindungan.

Upaya mandiri itu bisa dilakukan secara individu, maupun organisasi.

"Misalnya ada kegiatan seperti ini, kita cek apakah akan ada serangan kepada kelompok perempuan pembela HAM, serangannya seperti apa? Lalu apa yang kita bisa lakukan bersama. Biasanya ini terjadi pada pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan," kata dia.

Diskusi publik ini bertujuan untuk memetakan hambatan dan tantangan dalam advokasi kerja-kerja perempuan pembela HAM, sekaligus ingin memetakan solidaritas dan upaya-upaya yang bisa dibangun oleh para perempuan pembela HAM di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.*

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komnas: Perempuan pembela HAM perlu dilindungi dari kekerasan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Mary Jane akan dilarang masuk kembali ke Indonesia. Kebijakan tersebut mulai berlaku saat terpidana mati kasus narkoba asal Filipina itu dipulangkan ke negaranya.

"Jadi napi WNA kalau sudah dikembalikan akan kami tangkal apabila masuk ke Indonesia," kata Yusril di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (28/11/2024).

Yusril mengatakan, saat seorang narapidana dipulangkan ke negara asalnya, hal itu tidak akan menghapus status hukumnya di Indonesia. Pelarangan masuknya Mary Jane ke Indonesia akan berlaku seumur hidup.

"Kalau untuk napi narkotika penangkalannya seumur hidup," katanya.

Pemerintah Indonesia juga akan menghormati otoritas Filipina jika memberikan grasi atau pengurangan hukuman kepada Mary Jane. Namun Yusril menyebutkan hal itu tidak akan berdampak apapun pada jeratan hukum yang telah diberikan kepada Mary Jane.

"Kalau sudah ditangkal, mereka tidak bisa masuk. Itu sudah pasti, berlaku juga dengan napi lain yang dipulangkan," ucapnya.

Mary Jane merupakan warga negara Filipina yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, pada 2010 karena kasus narkotika.

Pemindahan Mary Jane dilakukan atas permintaan pemerintah Filipina. Pemerintah Indonesia menerima permohonan pemindahan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla pada beberapa waktu yang lalu.

Dalam melakukan pemindahan Mary Jane, terdapat beberapa syarat yang telah diajukan pemerintah Indonesia dan diterima oleh pemerintah Filipina.

Simak video: Bukan Bebas, Menko Yusril Tegaskan Mary Jane Dipindahkan ke Filipina

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - Pihak Lapas Kelas I Malang masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat soal pemulangan narapidana warga negara asing (WNA) asal Australia bernama Martin Stephens.

Narapidana tersebut merupakan satu dari lima pelaku dalam kasus Bali Nine atau penyelundupan narkoba heroin seberat 8,2 kilogram.

"Kami di lapangan pada prinsipnya menunggu surat resminya, ketika nanti memang iya, kami akan siap untuk itu."

"Saat ini masih baru informasi dari atas saja, belum ada surat resminya," kata Kasi Bimpas Lapas Kelas I Malang, Mohammad Faishol Nur, Kamis (28/11/2024).

Dia mengatakan, pihaknya sudah memberitahu Martin terkait adanya wacana tersebut.

"Ya, informasinya ya kami sampaikan tapi ini kan belum resmi, tapi kami tidak sampai ini jadi malah menjanjikan beliau. Cuman kami sampaikan ada informasi terkait ini, ya semoga benar," katanya.

Dia menyampaikan bahwa Martin termasuk jarang dikunjungi oleh keluarganya atau seringkali hanya dari pihak Kedutaan Besar Australia.

Martin berada di Lapas Kelas I Malang sejak 27 Maret 2014. Ia pindahan dari Lapas Kerobokan, Bali.

"Dipindahkan kalau enggak salah, dulu itu di sana ada kerusuhan atau apa dan akhirnya diamankan ke sini," katanya.

Martin termasuk rajin aktif kegiatan agama dan kerja di lapas.

"Itu kegiatan kepribadian yang sering ikut keagamaan, kerja juga," kata Faishol.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan terpidana hukuman mati kasus narkoba Mary Jane Veloso bukan dibebaskan, melainkan dikembalikan ke Filipina.

Yusril mengatakan bahwa pengembalian Mary Jane ke pemerintah Filipina masih dalam status terpidana.

"Statusnya itu tetap sebagai narapidana. Nah, kalau sudah dikembalikan ke sana, dia wajib menjalani sisa hukumannya, di negaranya, berdasarkan putusan pengadilan kita," ujar Yusril ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Dengan demikian, tanggung jawab pembinaan Mary Jane nantinya akan dialihkan juga ke pemerintah Filipina.

Adapun, pemerintah Filipina juga nantinya berwenang apabila ingin memberikan remisi hingga grasi kepada Mary Jane. Namun, imbuh Yusril, pemerintah Indonesia dipastikan bakal tetap melakukan pemantauan.

"Kalau Presidennya mau memberikan grasi, kewenangannya mereka, kan kita harus menghormati kewenangan itu, tapi kita tetap mempunyai hak untuk memantau orang ini diapain pulang ke negaranya," paparnya.

Dalam catatan Bisnis, Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin pada April 2010. Kemudian, Mary Jane divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta pada Oktober 2010.

Sebelum pelaksanaan eksekusi mati, Mary Jane telah melakukan berbagai upaya hukum agar terbebas dari vonis itu, termasuk dia juga melayangkan grasi dan ditolak oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.

Pada 29 April 2015, Mary Jane lolos dieksekusi lantaran Presiden Filipina Benigno Aquino meminta agar pemerintah Indonesia menunda eksekusi mati Mary Jane.

Pasalnya, orang yang merekrut Mary Jane untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia melalui Yogyakarta, yaitu Maria Kristina Sergio telah menyerahkan diri kepada polisi di Filipina.

Dengan demikian, kesaksian Mary Jane masih diperlukan untuk mengungkap kasus perdagangan manusia atau human trafficking kala itu.

Singkatnya, setelah hampir sembilan tahun negosiasi yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap Indonesia, Mary Jane akhirnya dapat pulang ke negara asalnya.

Masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi yang dapat memicu konflik.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno meminta pihak yang kalah dalam ajang Pilkada Serentak 2024 agar berlapang dada atau menempuh jalur hukum sesuai mekanisme yang berlaku jika merasa keberatan.

Menurut Romy Soekarno, pasangan calon yang menang atau yang kalah harus bersikap dewasa dengan cara tetap menjaga persatuan dan tidak membiarkan perbedaan pilihan menjadi sumber perpecahan.

"Mari kita semua bergotong royong memulihkan keharmonisan sosial karena pentingnya menjaga kerukunan dan keharmonisan antarwarga," kata Romy saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Romy memandang penting upaya rekonsiliasi di antara pendukung pasangan calon untuk mengembalikan solidaritas. Di sisi lain masyarakat pun untuk tetap mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan aspirasi yang disampaikan saat kampanye.

"Masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi yang dapat memicu konflik," kata dia.

Setelah tahapan pemungutan suara pada hari Rabu (27/11), hasil dari penghitungan suara di setiap TPS akan disampaikan oleh panitia pemungutan suara (PPS) kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada Kamis hingga Sabtu (30/11).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, pemerintah Prancis meminta warga negaranya yang dipidana di Indonesia untuk dipulangkan.

"Mereka (Pemerintah Prancis) telah menulis surat kepada saya meminta satu orang warga negaranya itu dikembalikan ke Perancis. Jadi mereka tulis surat dalam bahasa Perancis dan saya baca isinya memang adalah transfer of prisoners," kata Yusril di kantor Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Meski demikian, belum ada negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Perancis mengenai permintaan itu.

"Kita mungkin akan menghubungi kedutaan besar Perancis dalam waktu dekat," ujar Yusril.

Yusril mengatakan, pemerintah Perancis sudah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas).

Namun, pemerintah Prancis tidak segencar Filipina dan Australia dalam upaya pemulangan warga negaranya.

"Mereka hanya minta dikembalikan hanya satu kasus saja," kata Yusril.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan mendata warga negara Indonesia (WNI) yang dipidana di Perancis untuk dipulangkan.

"Jadi memang sedikit pembicaraan tentang Perancis itu karena mereka sendiri tidak begitu gencar melakukan upaya diplomatik pemulangan terhadap para pidananya di sini. Tapi negara manapun yang melakukan permintaan, kita akan pertimbangkan," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia juga sudah setuju memulangkan warga negara Filipina, Mary Jane, dan lima warga negara Australia kelompok Bali Nine ke negara asal mereka.

Mary Jane dan lima warga Australia itu dipenjara di Indonesia karena menyelundupkan narkoba.

Adapun pemulangan para narapidana itu dilakukan lewat skema transfer of prisoners, sehingga para napi hanya dipindahkan ke negara asalnya, bukan dibebaskan.

"Ini berlaku resiprokal. Jika ada napi WNI di Filipina, kita juga berhak untuk meminta dia ditransfer ke Indonesia, agar napi tersebut dibina oleh negara kita sendiri, dan menjadi dekat dengan keluarganya di Tanah Air," ujar Yusril kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024).

Jadi napi WNA kalau sudah dikembalikan, akan kami tangkal apabila masuk ke Indonesia. Kalau untuk napi narkotika penangkalannya seumur hidup

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa terpidana mati kasus penyelundupan narkotika, Mary Jane Veloso, nantinya sudah tidak bisa lagi masuk ke Indonesia seumur hidup.

Pasalnya, kata dia, saat narapidana (napi) warga negara asing (WNA) dipindahkan ke negara asalnya, maka pemindahan tersebut tidak menghapus status hukumnya di mata Indonesia.

"Jadi napi WNA kalau sudah dikembalikan, akan kami tangkal apabila masuk ke Indonesia. Kalau untuk napi narkotika penangkalannya seumur hidup," kata Yusril saat ditemui usai acara media gathering di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, dirinya menghormati pemerintah Filipina apabila ingin memberikan grasi maupun pengurangan hukuman kepada Mary Jane nantinya jika sudah dipindahkan dari Indonesia.

Tetapi, kata dia, hal tersebut tidak akan mempengaruhi masa penangkalan Mary Jane ke Indonesia apabila sudah bebas dan selesai menjalani sisa hukuman di Filipina, mengingat Filipina tidak mengakui hukuman mati.

Adapun masa penangkalan terhadap WNA ke Indonesia memiliki waktu yang beragam. Tetapi khusus untuk WNA yang sedang atau pernah terlibat kasus narkotika, Yusril menyebutkan masa penangkalan yang dikenakan seumur hidup atau permanen.

"Kalau sudah ditangkal, mereka tidak bisa masuk. Itu sudah pasti, berlaku juga dengan napi lain yang dipulangkan," ucapnya.

Mary Jane merupakan warga negara Filipina yang divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, pada tahun 2010 karena kasus narkotika.

Pemindahan Mary Jane dilakukan atas permintaan pemerintah Filipina. Pemerintah Indonesia menerima permohonan pemindahan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla pada beberapa waktu yang lalu.

Dalam melakukan pemindahan Mary Jane, terdapat beberapa syarat yang telah diajukan pemerintah Indonesia dan diterima oleh pemerintah Filipina.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan saat ini pihaknya tengah membahas teknis dan waktu pemindahan Mary Jane ke negara asalnya.

"Masih dalam pembahasan, memang sesuai dengan amanat UU 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 45 kalau enggak salah, ayat satu mengatakan bahwa dimungkinkan ada transfer operasional," kata Agus saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (25/11).

Agus mengatakan, pemindahan tersebut layak dipertimbangkan karena beberapa hal diantaranya diatur dalam UU Pemasyarakatan, dan mengurangi beban negara.

Mary Jane juga dianggap telah menyelesaikan lebih dari dua pertiga masa tahanan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau status sosial.

HAM dianggap sebagai fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat. Untuk memperingati pentingnya HAM, dunia menetapkan Hari Hak Asasi Manusia yang dirayakan setiap tanggal 10 Desember.

Artikel kali ini akan mengulas sejarah peringatan Hari Hak Asasi Manusia, hingga definisi HAM itu sendiri beserta contoh-contoh hak yang tergolong dalam kategori ini.

Sejarah Hari Hak Asasi Manusia

Hari Hak Asasi Manusia berakar dari sejarah panjang perjuangan masyarakat global untuk mengakui dan melindungi hak-hak setiap individu.

Pada 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dokumen ini dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah HAM, karena untuk pertama kalinya terdapat pengakuan internasional tentang hak-hak dasar yang harus dihormati dan dijamin oleh semua negara.

Tersedia dalam lebih dari 500 bahasa, deklarasi ini merupakan dokumen yang paling banyak diterjemahkan di dunia.

Deklarasi ini disusun oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang diketuai oleh Eleanor Roosevelt, istri dari mantan Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt.

UDHR terdiri dari 30 pasal yang mencakup berbagai aspek hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan, keamanan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum.

Setelah deklarasi tersebut diadopsi, tanggal 10 Desember ditetapkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Hari ini dirayakan di seluruh dunia melalui berbagai kegiatan seperti seminar, kampanye, dan aksi damai.

Definisi Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu secara universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM mencakup kebebasan dan perlindungan yang menjadi landasan bagi individu untuk hidup bermartabat, berkontribusi di masyarakat, serta memperoleh keadilan.

Hak-hak ini bersifat:

• Universal: Berlaku untuk semua manusia tanpa diskriminasi.
• Tidak dapat dicabut: Tidak dapat dihilangkan, bahkan oleh pemerintah atau individu lain.
• Tidak dapat dibagi: Semua hak saling terkait dan harus dihormati secara utuh.

Contoh-contoh Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia terbagi ke dalam berbagai kategori berdasarkan kebutuhan dan kepentingan individu. Berikut adalah beberapa contoh hak asasi manusia yang diakui secara internasional:

Hak sipil dan politik

• Hak atas kehidupan: Setiap individu berhak untuk hidup tanpa ancaman pembunuhan atau kekerasan.
• Hak atas kebebasan berpendapat: Setiap orang bebas untuk menyampaikan pandangannya tanpa takut akan intimidasi.
• Hak atas kebebasan bergerak: Setiap individu memiliki kebebasan untuk berpindah tempat, baik di dalam maupun luar negeri.
• Hak atas kebebasan beragama: Setiap orang berhak memilih, menjalankan, atau meninggalkan suatu agama.

• Hak atas pekerjaan: Setiap individu memiliki hak untuk bekerja dan memperoleh upah yang adil.
• Hak atas pendidikan: Semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi.
• Hak atas kesehatan: Setiap individu berhak atas akses layanan kesehatan yang memadai.
• Hak atas standar hidup yang layak: Hak ini mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan.

• Hak atas pembangunan: Masyarakat berhak menentukan nasibnya sendiri dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik.
• Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat: Setiap orang berhak hidup di lingkungan yang bebas dari polusi dan kerusakan.

Meskipun banyak negara telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait HAM, implementasinya masih sering menghadapi tantangan. Diskriminasi, kemiskinan, konflik bersenjata, serta pelanggaran oleh negara beserta aparaturnya atau individu tertentu menjadi hambatan dalam menjamin penghormatan terhadap HAM. Oleh karena itu, peringatan Hari Hak Asasi Manusia menjadi momen penting untuk mengingatkan pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat umum akan tanggung jawab bersama dalam melindungi hak-hak ini.

Hari Hak Asasi Manusia bukan sekadar perayaan, tetapi juga ajakan untuk merefleksikan sejauh mana seluruh pihak dapat menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak setiap individu. Pemahaman mendalam tentang hak asasi manusia, sejarah perjuangannya, dan contoh-contoh hak yang melekat pada setiap individu dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan damai.

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terpidana mati Mary Jane Veloso tidak akan bisa masuk ke Indonesia setelah dipulangkan ke Filipina.

Yusril mengatakan, narapidana yang dipindahkan ke negara asal otomatis mendapatkan status pencekalan yang berlaku seumur hidup.

"Iya, mereka (narapidana yang dipindahkan ke negara asal) enggak bisa masuk, kalau penangkalan itu kalau enggak salah sepuluh tahun. Kalau narkotika seumur hidup," kata Yusril di kantor Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Yusril menegaskan, ketika dipulangkan ke Filipina, Mary Jane tetap berstatus sebagai narapida.

Ia menegaskan, tidak ada pembebasan terhadap Mary Jane. Selain itu, Pemerintah Filipina mengakui kedaulatan dari vonis hukuman mati pengadilan di Indonesia.

"Statusnya tetap sebagai narapidana, itu yang harus dicatat ya, jangan sampai salah paham. Karena banyak berita dibebaskan, pembebasan, enggak ada pembebasan, kita kembalikan dia, statusnya itu tetap sebagai narapidana," ujarnya.

Yusril mengatakan, Mary Jane wajib menjalani sisa hukuman di Filipina sesuai putusan pengadilan Indonesia.

Namun, ia juga mengatakan, mengingat Mary Jane nantinya sudah dipulangkan, pembinaan akan dilakukan oleh Pemerintah Filipina termasuk kewenangan memberikan grasi.

"Kalau presidennya mau memberikan grasi, kewenangannya mereka, kan kita harus menghormati kewenangan itu, tapi, kita tetap mempunyai hak untuk memantau orang ini diapain pulang ke negaranya," ucap dia.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa tidak ada dasar hukum dari kebijakan memindahkan penahanan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina.

Kebijakan tersebut, menurut Yusril, termasuk hal baru yang dilakukan pemerintahan saat ini yang disebut sebagai transfer of prisioner yaitu pemindahan narapidana ke negara asalnya dengan beberapa syarat.

“Memang belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisioner sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners,” kata Yusril dalam keterangan video yang diterima pada Kamis (21/11/2024).

Namun, Yusril mengatakan, Indonesia memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan sejumlah negara sahabat untuk menjalankan kebijakan pemindahan narapidana itu. Salah satunya, adalah Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

“Kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, Mutual Legal Assitance jadi bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik antar kedua negara itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, Yusril menegaskan, proses pemindahan tahanan ke negara asalnya itu tetap bisa dilakukan meskipun tidak didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Didasarkan pada MLA dan juga didasarkan kepada kesepakatan para pihak dan juga diskresi dari Presiden untuk mengambil satu keputusan, satu kebijakan. Ya karena undang-undang tidak mengatur, menyuruh tidak, melarang juga tidak, maka Presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini,” kata Yusril menjelaskan.

Dia pun memberi contoh saat Pemerintah Australia menyita harta terpidana Hendra Rahardja untuk menjalankan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan perihal kebijakan transfer of prisioner yang disebutnya memiliki beberapa syarat.

Pertama, negara yang bersangkutan meminta atau memohon kepada pemerintah Indonesia supaya warga negaranya ditransfer ke negaranya.

Kedua, Yusril mengatakan, negera itu mengakui keputusan pengadilan Indonesia dan tidak mempersoalkannya. Lalu, menghormati putusan pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia.

Ketiga, narapidana itu dikembalikan ke negaranya untuk menjalani sisa hukumannya. Meskipun, jika sudah diserahkan maka pembinaan terhadap narapidana itu menjadi kewenangan sepenuhnya kepada negara yang bersangkutan.

Yusril juga menegaskan bahwa kebijakan transfer of prisioner tersebut bersifat bersifat resiprokal.

“Artinya, jika sekarang ini permintaan negara yang bersangkutan kita penuhi maka suatu saat apabila nanti ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipidana di negara yang bersangkutan, mereka juga wajib mempertimbangkan permohonan dari negara kita untuk mengembalikan narapidana warga negara kita itu,” katanya.

Misalnya ada kegiatan seperti ini, kita cek apakah akan ada serangan kepada kelompok perempuan pembela HAM, serangannya seperti apa?

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang perlunya perlindungan terhadap perempuan pembela HAM.

"Kami berharap ke depan makin memperkuat perempuan pembela HAM, mengingat di Indonesia sendiri kebijakan untuk perlindungan perempuan pembela HAM masih belum kuat," kata anggota Komnas Perempuan Theresia Iswarini dalam acara diskusi publik bertajuk "Perempuan Pembela HAM: Meneguhkan Solidaritas dan Gerakan Perempuan di ASEAN", di Jakarta, Kamis.

Hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang melindungi keberadaan perempuan pembela HAM.

"Sampai sekarang, khusus untuk perempuan pembela HAM belum ada. Seringkali perempuan yang bekerja dalam isu HAM itu seperti dianggap bagian dari risiko. Padahal dia seharusnya dilindungi," kata Theresia Iswarini.

Oleh karena itu, perempuan pembela HAM biasanya akan melakukan upaya mandiri untuk perlindungan.

Upaya mandiri itu bisa dilakukan secara individu, maupun organisasi.

"Misalnya ada kegiatan seperti ini, kita cek apakah akan ada serangan kepada kelompok perempuan pembela HAM, serangannya seperti apa? Lalu apa yang kita bisa lakukan bersama. Biasanya ini terjadi pada pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan," kata dia.

Diskusi publik ini bertujuan untuk memetakan hambatan dan tantangan dalam advokasi kerja-kerja perempuan pembela HAM, sekaligus ingin memetakan solidaritas dan upaya-upaya yang bisa dibangun oleh para perempuan pembela HAM di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.*

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Terpidana mati kasus penyalahgunaan narkoba Mary Jane Veloso tidak bisa kembali lagi ke Indonesia jika dipindahkan ke negara asalnya, Filipina.

Hal itu pun berlaku apabila kelak Filipina memutuskan Mary Jane telah menyelesaikan masa pidana usai ditransfer dari Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan ada aturan mengenai penangkalan dalam batas waktu tertentu yang mengikat narapidana yang dipindahkan tahanannya ke negara asal. Teruntuk kasus narkotika, penangkalan berlaku seumur hidup.

"Mereka enggak bisa masuk (Indonesia). Kalau penangkalan itu kalau enggak salah sepuluh tahun. Kalau (kasus) narkotika seumur hidup," ujar Yusril di kantornya, Jakarta, Kamis (28/11).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk terpidana Bali Nine asal Australia dan salah seorang narapidana asal Prancis yang rencananya dalam waktu dekat-- ditargetkan bulan Desember mendatang--dikembalikan ke negara asal.

Yusril menegaskan pemindahan tahanan atau transfer of prisoner harus melalui sejumlah persyaratan seperti negara asal tetap mengakui putusan pengadilan di Indonesia. Namun, karena Filipina tidak mengatur pidana mati, kemungkinan besar Mary Jane akan mendapat keringanan hukuman.

Pemerintah Indonesia, terang Yusril, akan menghormati apa pun keputusan Filipina yang akan diterapkan kepada Mary Jane.

"Kalau presidennya, kalau di sini menteri hukum atau menteri imigrasi atau sekarang Kakanwil mau memberikan remisi ya kewenangannya mereka. Kalau presidennya mau memberikan grasi, kewenangannya mereka. Kita harus menghormati kewenangan itu, tapi kita tetap mempunyai hak untuk memantau orang ini diapain pulang ke negaranya," kata Yusril.

"Jadi, pihak Filipina itu katanya Mary Jane mau ditempatkan di sebuah penjara wanita di City of Mandaluyong namanya, di tengah-tengah kota Manila itu ada nama kota Mandaluyong, dan katanya akan ditempatkan di situ," sambungnya.

Sementara itu, teruntuk pemindahan narapidana asal Australia dan Prancis masih dalam pembahasan. Utusan Australia akan tiba di Indonesia pekan depan. Sedangkan Prancis baru hanya mengirim surat permintaan saja.

Sementara itu, Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai wacana pemindahan napi narkoba Mary Jane hingga Bali Nine ke negara asal itu adalah  sebuah solusi atas dua permasalahan.

"Ya, ini kan salah satu solusi, supaya kita jangan, itu menahan orang di negeri kita itu, kan beban juga dan itu juga, kita di lain pihak meminta juga, kalau ada orang kita luar negeri yang penting untuk masalah hukum di Indonesia juga kita minta seperti itu. Jadi, (manfaat) kedua belah pihak," kata JK ditemui di UGM, Sleman, DIY, Kamis siang.

Saat Jusuf Kalla masih menjabat sebagai wakil presiden RI, permohonan grasi Mary Jane ditolak Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) melalui sebuah keppres pada tahun 2014.

Namun kini, JK melihat wacana pemindahan Mary Jane ini juga akan berbuah keuntungan diplomatis bagi Indonesia, khususnya menyangkut pertukaran tahanan atau narapidana.

"Ada (WNI), ada di Filipina juga, itu yang, tentang penggelapan apa itu. Itu dijual, pencucian uang. Itu ada di Filipina," kata JK.

"Ya (wacana pemindahan Mary Jane) untuk suatu tepat atau tidak itu terserah pada hukum. Tapi kan saya katakan itu biasa saja, bisa saja," sambungnya.

Pandangan JK serupa dengan wacana pemindahan lima anggota sisa 'Bali Nine' di Indonesia ke Australia. Para terpidana ini ditangkap ketika JK masih menjabat sebagai Wapres RI tahun 2005 silam.

Permohonan grasi dua anggota Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran juga ditolak oleh Jokowi pada 2015 lalu.

JK tak ambil pusing para terpidana mati ini dipulangkan, asal mereka termasuk Mary Jane tetap dihukum setelah menjalani proses pemindahan dari Indonesia.

"Iya, enggak apa-apa, asal di negerinya tetap dihukum. Kita kan sanksinya, selama di penjara di Indonesia dan penjara Australia kan beda-beda. Bisa saja," kata JK.

Sebelumnya, pemerintah RI yang kini dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana pemindahan napi narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso. Mary Jane yang ditangkap 2010 silam karena kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin telah divonis hukuman mati di RI, dan akan menyelesaikan sisa hukumannya di Filipina.

Pada 2015 silam, dia sebetulnya akan dieksekusi bersamaan dengan napi Bali Nine, namun ditunda pada menit-menit akhir.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Mary Jane akan dikembalikan ke Filipina dengan kebijakan "transfer of prisoner" atau pemindahan narapidana pada Desember mendatang.

Yusril menyebut Mary Jane kemungkinan besar akan lolos dari hukuman mati apabila ada grasi yang diberikan Presiden Filipina.

Adapun untuk lima anggota sisa dari jaringan penyelundupan narkoba 'Bali Nine', Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui proses pemulangan mereka ke Australia.

Supratman menjelaskan Indonesia belum memiliki aturan terkait mekanisme transfer terpidana antarnegara secara umum. Karena itu, Supratman mengatakan Prabowo meminta kepada Yusril dan dirinya untuk melakukan kajian.

"Prosesnya tinggal finalisasi. Kami akan melakukan itu dalam waktu, mungkin apakah Desember bisa atau awal tahun, saya belum bisa pastikan. Tapi pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11).

Supratman menjelaskan Prabowo telah mempertimbangkan persoalan kemanusiaan terkait pemulangan anggota Bali Nine serta Mary Jane ke negara asalnya masing-masing. Terlebih, Supratman menjelaskan Indonesia juga memiliki persoalan warga negara yang bermasalah secara hukum di negara lain.

Atas persoalan ini, ia berencana membentuk sebuah undang-undang yang mengatur mekanisme transfer narapidana antarnegara atau cukup diselesaikan melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) semata.