Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan lima terpidana mati Bali Nine bisa ditransfer ke Australia sebelum Hari Raya Natal 2024.

"Presiden Prabowo Subianto mengatakan kepada saya jika memungkinkan kami bisa mentransfer mereka Bulan Desember ini. Secara spesifik Pak Prabowo mengatakan kepada saya jika mungkin, sebelum Natal. Jadi saat ini kami bekerja keras untuk mendiskusikan topik ini untuk selesai," kata Yusril usai membuka Rakernas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), di Jimbaran, Bali, Kamis (5/12) malam.

Yusril menerangkan pihaknya telah berdiskusi dengan Pemerintah Australia terkait terpidana mati Bali Nine dan secara resmi mengirimkan draf practical agreement terkait lima terpidana kasus Bali Nine.

Yusril juga telah bertemu dengan Mendagri Australia Tony Burke untuk membahas soal pemindahan tahanan Bali Nine. Menurut Yusril, Pemerintah Australia akan mendiskusikan ini terlebih dulu secara internal.

"Dan akan menginformasikan kami sesegera mungkin. Dan jika Pemerintah Australia menyetujui atau menginginkan beberapa modifikasi atau amandemen, kami siap untuk berdiskusi untuk melakukan finalisasi draf tesebut. Kalau mereka sudah menerima itu, transfer dari Bali Nine hanya tinggal menunggu waktu," tuturnya.

Menurut dia pemindahan narapidana ini juga tidak merujuk timeline tertentu. Yusril menekankan transfer narapidana ini tergantung Pemerintah Australia.

"Tidak, kami tidak punya timeline. Presiden Prabowo mengatakan kepada saya kalau memungkinkan kami bisa mentransfer narapidana Bulan Desember ini. Tapi untuk Pemerintah Australia tergantung dari penyelesaian dari draf yang sudah kami kirim kepada mereka," ujarnya.

Yusril menegaskan pemindahan para terpidana Bali Nine ke Australia bukan pertukaran narapidana antara Australia dan Indonesia, tapi itu kedepannya ada resiprokal atau timbal balik.

"Bukan, ini bukan pertukaran napi. Tapi transfer narapidana itu berdasarkan dari resiprokal. Dalam kasus yang sama, jika Pemerintah Indonesia menanyakan Pemerintah Australia untuk mengembalikan narapidana Indonesia di Australia, mereka punya kewenangan untuk mempertimbangkan itu," ujarnya.

"Ini hanya niat baik dari Presiden Prabowo, bahkan tidak berdasar dari peraturan tertulis. Tapi kita bisa menemukan solusi untuk ini dengan negosiasi dengan kedua negara," ujarnya.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Imigrasi telah menangkap buronan interpol sindikat judi online asal China berinisial YZ. YZ ditangkap saat hendak menyebrang ke Indonesia dari Singapura pada Senin (2/12/2024).

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Dirwasdakim), Yuldi Yusman mengungkapkan, YZ ditangkap saat hendak liburan ke Batam.

"Hasil interogasi awal dari kami imigrasi, terkait dengan yang bersangkutan ini ke Batam itu tujuannya untuk vacation, liburan," kata Yuldi saat konferensi pers di kantornya, Kamis (5/12/2024).

Yuldi menjelaskan, saat dilakukan penangkapan oleh Kantor Imigrasi Batam, YZ tidak sendiri. Namun bersama ketiga anaknya. Yuldi melanjutkan, saat ini, ketiga anaknya sudah bersama ibu mereka.

"Saat ini, anaknya sudah bersama dengan ibunya. Karena, begitu diamankan yang bersangkutan menghubungi istrinya dan istrinya datang ke Batam dan sekarang anaknya sudah diserahkan ke istrinya," ujarnya.

Sebelumnya, YZ ditangkap Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam saat menuju Indonesia dari Singapura.

"Bahwa yang bersangkutan diamankan saat akan melintas melalui TPI Pelabuhan Internasional Batam Center pada tanggal 2 Desember 2024, menggunakan kapal Majestic dari Pelabuhan Internasional Harbour Front, Singapura," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Dirwasdakim), Yuldi Yusman.

Yuldi menjelaskan, YZ merupakan buronan atas permintaan NCB Beijing. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, Yuldi menyatakan, YZ merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk transfer dan mencuci uang dari hasil judi online.

"Terkait dengan permintaan Biro keamanan Publik Otonomi Weichang Manchu dan Mongolia, bahwa YZ diduga terlibat dalam geng kriminal yang bertanggung jawab mentransfer dan mencuci uang," ujarnya.

"Geng tersebut mengoperasikan platform judi online dengan memanipulasi data dengan menghasilkan keuntungan sebesar 130 juta Yuan atau setara dengan Rp284 miliar," kata Yuldi.

YZ Diserahkan ke NCB Interpol

Setelah dibawa ke Kantor Ditjen Imigrasi di Jakarta, YZ selanjutnya diserahkan ke NCB Interpol untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Pada hari ini, Kamis, 5 Desember 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi menyerahkan yang bersangkutan kepada Divisi Hubungan Internasional atau Interpol Indonesia guna pemeriksaan lanjutan oleh pihak kepolisian," ujar Yuldi.

Sekadar informasi, YZ masuk daftar Red Notice Interpol sejak 3 Juli 2024 oleh Biro keamanan Publik Otonomi Weichang Manchu dan Mongolia.

(Fiki Ariyanti)

Jakarta (ANTARA) - National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia menyebut terdapat lima pintu imigrasi yang rutin digunakan oleh warga negara asing (WNA) buronan internasional untuk mengunjungi Indonesia.

“Jadi, yang selalu digunakan oleh para pelaku kejahatan di Indonesia itu lima besar di antaranya adalah Denpasar, Batam, Cengkareng, Medan, dan Surabaya. Itu lima pintu yang rutin mendapatkan ‘hit’ notice (peringatan ‘hit’, red.) Interpol dari Imigrasi,” kata Kepala Bagian Kejahatan Internasional NCB Interpol Indonesia Kombes Pol. Ricky Purnama di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa temuan tersebut berdasarkan pembaruan pendataan pintu-pintu imigrasi yang rutin digunakan oleh pelaku kejahatan.

“Kami setiap tahun melakukan analisa. Tahun lalu masih didominasi oleh Bali, Denpasar. Tahun ini sampai dengan Desember masih didominasi oleh Denpasar. Ranking (peringkat, red.) ke-2 dan ke-3 selalu up and down (naik turun, red.),” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Batam di posisi kedua sebagai tujuan WNA buronan pada tahun lalu, tetapi tahun ini ditempati Surabaya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa NCB Interpol Indonesia selalu mengevaluasi kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk mencegah WNA buron tiba di Indonesia.

“Kami melakukan semacam proses evaluasi, pendataan, untuk melakukan assessment (penilaian, red.) terhadap pendekatan-pendekatan apa yang perlu kami lakukan untuk mempererat kinerja kami dengan kementerian dan lembaga lain, khususnya Imigrasi, untuk lebih meningkatkan pemantauan di pintu-pintu yang kami assesment bahwa itu masih merupakan pintu yang dominan digunakan sebagai entry point (titik masuk) oleh para pelaku kejahatan terorganisir internasional,” jelasnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Bengkulu (ANTARA) - Kementerian Hukum RI mengukuhkan 43 desa dan kelurahan sadar hukum di Provinsi Bengkulu sebagai bentuk prioritas terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia di wilayah Bengkulu.

Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi kepada siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bagi Anda pembaca yang merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental.

Tahanan kasus pencabulan anak berinisial EB (34) ditemukan tewas di sel tahanan Kota Batam. Diduga tahanan tersebut bunuh diri saat proses tahap dua kasus pencabulan tersebut.

"EB merupakan tahanan Polsek Sekupang kasus pencabulan anak di bawah umur. Yang bersangkutan dititipkan sementara di Sel Tahanan Kejaksaan Kota Batam untuk dilakukan Proses Tahap II setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum pagi tadi," kata Kapolsek Sekupang Kompol Benhur Gultom, dilansir detikSumut, (5/12/2024).

Benhur menjelaskan, tiga personel Polsek Sekupang mengantarkan dua orang tahanan, yaitu EB dan J ke kejaksaan negeri. Tahanan EB dibawa untuk proses tahap 2, sedangkan pelaku J dibawa untuk saksi di pengadilan.

"Sekitar pukul 10.00 WIB, EB tiba di Kantor Kejaksaan Negeri Batam dan dibawa ke ruang sel tahanan sementara oleh Bripka Budi Sugiarto, anggota Polsek Sekupang, dan dikunci di dalam sel oleh petugas kejaksaan," ujarnya.

Sekitar 50 menit berlalu, petugas polisi mendengar teriakan dari dalam sel tahanan kejaksaan. Teriakan itu menyebutkan ada orang gantung diri.

"Sekitar Pukul 10.50 WIB, seorang petugas Polsek Sekupang mendengar teriakan dari dalam sel tahanan. Teriakan tersebut terdengar seperti gantung diri," ujarnya.

"Petugas berlari menuju sel tersebut dan menemukan beberapa orang sedang berupaya memberikan pertolongan dengan menurunkan tubuh EB yang tergantung menggunakan kain di lehernya, yang terjerat pada jeruji besi ventilasi di dalam sel," tambahnya.

Tahanan berinisial EB kemudian dievakuasi ke RS Bhayangkara Polda Kepri untuk mendapatkan perawatan medis. Saat di rumah sakit nyawa tahanan tersebut tak tertolong.

"Dari pemeriksaan saksi-saksi di tempat kejadian perkara, disimpulkan bahwa kematian EB diduga disebabkan karena gantung diri. Dan terhadap peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Batam Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," ujarnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

Badung, Bali (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Perayaan Tahun Baru Masehi yang jatuh pada 31 Desember di setiap tahunnya, menjadi momen yang dinanti-nanti oleh banyak orang di seluruh dunia, termasuk umat Muslim. Namun, perayaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai hukum merayakannya dalam pandangan Islam.

Beberapa ulama memiliki pandangan berbeda terkait perayaan tersebut, dengan sebagian menganggapnya tidak diperbolehkan, sementara lainnya memberikan penjelasan dengan pendekatan yang lebih kontekstual.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa merayakan Tahun Baru Masehi bertentangan dengan ajaran Islam, karena merupakan tradisi non-Islam yang tidak berlandaskan syariat. Oleh karena itu, banyak yang menganggap perayaan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Namun, menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), tidak ada larangan untuk merayakan Tahun Baru Masehi atau mengucapkan selamat tahun baru. MUI mengimbau agar perayaan tersebut dilakukan dengan sederhana dan tidak berlebihan, serta tidak mengganggu ketenangan orang lain.

Mengulas sejarah kalender Gregorian, tahun baru yang dimulai pada 1 Januari pertama kali ditetapkan oleh Kaisar Romawi Julius Caesar pada tahun 46 SM.

Selanjutnya, pada tahun 1582, Paus Gregorius XIII mengesahkan kalender ini. Penetapan resmi kalender tersebut diikuti oleh negara-negara Eropa Barat yang mulai menggunakannya pada tahun 1752.

Kendati demikian, perdebatan mengenai hukum merayakan tahun baru masih terus berlangsung di kalangan umat Islam. Banyak yang mempertanyakan apakah tindakan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai hal tersebut menurut perspektif hukum Islam.

Hukum merayakan tahun baru dalam perspektif Islam

Berdasarkan kajian dari berbagai literatur, diperoleh keterangan bahwa merayakan tahun baru diperbolehkan selama tidak disertai dengan perbuatan maksiat, seperti kerusuhan, balap liar, tawuran, pacaran, dan sebagainya.

Pendapat ini sejalan dengan pernyataan Guru Besar Al-Azhar Asy-Syarif dan Mufti Agung Mesir, Syekh Athiyyah Shaqr (wafat 2006 M). Dalam kompilasi fatwa ulama Al-Azhar, dirinya menyatakan:

وَقَيْصَرُ رُوْسِيَا "الإِسْكَنْدَرُ الثَّالِثُ" كَلَّفَ الصَّائِغَ "كَارِلْ فَابْرَج" بِصَنَاعَةِ بَيْضَةٍ لِزَوْجَتِهِ 1884 م، اسْتَمَرَّ فِي صُنْعِهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ كَانَتْ مَحِلَّاةً بِالْعَقِيْقِ وَالْيَاقُوْتِ، وَبَيَاضُهَا مِنَ الْفِضَّةِ وَصِفَارُهَا مِنَ الذَّهَبِ، وَفِى كُلِّ عَامٍ يَهْدِيْهَا مِثْلَهَا حَتَّى أَبْطَلَتْهَا الثَّوْرَةُ الشُّيُوْعِيَّةُ 1917 م. وَبَعْدُ، فَهَذَا هُوَ عِيْدُ شَمِّ النَّسِيْمِ الَّذِي كَانَ قَوْمِيًّا ثُمَّ صَارَ دِيْنِيًّا فَمَا حُكْمُ احْتِفَالِ الْمُسْلِمِيْنَ بِهِ؟ لَا شَكَّ أَنَّ التَّمَتُّعَ بِمُبَاهِجِ الْحَيَاةِ مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَتَنَزُّهٍ أَمْرٌ مُبَاحٌ مَا دَامَ فِى الْإِطَارِ الْمَشْرُوْعِ الَّذِي لَا تُرْتَكَبُ فِيْهِ مَعْصِيَّةٌ وَلَا تُنْتَهَكُ حُرْمَةٌ وَلَا يَنْبَعِثُ مِنْ عَقِيْدَةٍ فَاسِدَةٍ

Artinya: “Kaisar Rusia, Alexander III pernah mengutus seorang tukang emas ‘Karl Fabraj’ guna membuat topi baja untuk istrinya pada tahun 1884 M. Proses pembuatannya berlangsung selama 6 bulan. Topi itu ditempeli batu akik dan permata. Warna putihnya dari perak dan warna kuningnya dari emas.

Di setiap tahunnya ia menghadiahkan topi serupa kepada istrinya hingga kemudian istrinya ditumbangkan oleh pemberontakan kelompok komunisme pada tahun 1917 M.

Mulanya acara ini merupakan suatu perayaan ‘Sham Ennesim’ (Festival nasional Mesir yang menandai dimulainya musim semi) yang merupakan tradisi lokal Mesir lantas berubah menjadi tradisi keagamaan. Lalu bagaimanakah hukum memperingati dan merayakannya bagi seorang muslim?

Tidak diragukan lagi bahwa menikmati keindahan hidup, seperti makan, minum, dan menjaga kebersihan, diperbolehkan selama sesuai dengan syariat, tidak mengandung kemaksiatan, tidak merusak kehormatan, dan tidak bertentangan dengan akidah yang benar. [Wizarah Al-Auqof Al-Mishriyyah, Fatawa Al-Azhar, Juz X, halaman 311].

Sejalan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Agung Mesir, ulama Hadist terkemuka asal Haramain, Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki (wafat 2004 M), dalam kitabnya juga menegaskan:

جَرَتْ عَادَاتُنَا أَنْ نَجْتَمِعَ لإِحْيَاءِ جُمْلَةٍ مِنَ الْمُنَاسَبَاتِ التَّارِيْخِيَّةِ كَالْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ وَذِكْرَى الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَالْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَذِكْرَى نُزُوْلِ الْقُرْآنِ وَذِكْرَى غَزْوَةِ بَدْرٍ وَفِى اعْتِبَارِنَا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ عَادِيٌّ لَا صِلَةَ لَهُ بِالدِّيْنِ فَلَا يُوْصَفُ بِأَنَّهُ مَشْرُوْعٌ أَوْ سُنَّةٌ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مُعَارِضًا لِأَصْلٍ مِنْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ لأَنَّ الْخَطَرَ هُوَ فِى اعْتِقَادِ مَشْرُوْعِيَّةِ شَيْءٍ لَيْسَ بِمَشْرُوْعٍ

Artinya: “Sudah menjadi tradisi bagi kita berkumpul untuk menghidupkan berbagai momentum bersejarah, seperti halnya maulid nabi, peringatan isra mi’raj, malam nishfu sya’ban, tahun baru hijriyah, nuzulul qur’an dan peringatan perang Badar.

Menurut pandanganku, peringatan-peringatan seperti ini merupakan bagian daripada tradisi, yang tidak terdapat korelasinya dengan agama, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang disyariatkan ataupun disunahkan.

Kendati demikian, juga tidak berseberangan dengan dasar-dasar agama, sebab yang justru mengkhawatirkan ialah timbulnya keyakinan terhadap disyariatkannya sesuatu yang tidak disyariatkan.” [Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Mafahim Yajibu an Tushahihah, [Surabaya: As-Shafwah Al-Malikiyyah], halaman 337-338.

Dapat disimpulkan, Berdasarkan dua referensi di atas, bahwa perayaan tahun baru dalam perspektif Islam termasuk dalam kategori adat atau tradisi yang tidak berkaitan langsung dengan ajaran agama.

Oleh karena itu, seorang Muslim diperbolehkan merayakan pergantian tahun baru, asalkan tidak disertai dengan perbuatan maksiat.

Namun demikian, sebaiknya kita memaknai pergantian tahun baru ini sebagai momen untuk melakukan evaluasi diri, agar dapat lebih maksimal dalam beribadah di masa depan dengan penuh rasa syukur.

Selain itu, hal yang tak kalah penting adalah memohon kepada Allah SWT, agar diberikan kekuatan untuk terus menjalankan kebaikan dan ketaatan, serta dijauhkan dari segala bahaya.

Wallahu’alam bisshawab.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Luar Negeri mengawal pemulangan 19 anak buah kapal (ABK) Run Zeng 05 perikanan dari Port Moresby, Papua Nugini ke Tanah Air.

"Belasan awak kapal Run Zeng 05 ini merupakan pekerja di kapal ilegal berbendera Rusia," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Setelah diterima dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Port Moresby di Jayapura, mereka diberangkatkan ke Jakarta dengan pesawat, dan selanjutnya dipulangkan ke daerah asalnya, yaitu Kepulauan Riau (1 orang), Jawa Barat (15 orang), Jawa Timur (1 orang), dan Nusa Tenggara Timur (2 orang).

Latif menyampaikan bahwa sejak dari Jayapura sampai ke Jakarta, para awak kapal didampingi tim dari Ditjen Perikanan Tangkap. Kedatangan mereka juga disambut Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Mochamad Idnillah.

Dia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu pemulangan ABK dari Papua Nugini ke Indonesia, khususnya Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, KBRI Port Moresby, dan Konsulat RI Vanimo.

“Kami berterima kasih kepada International Organization for Migration (IOM) Indonesia atas komitmennya mendukung KKP dalam penanganan awak kapal perikanan WNI eks Run Zeng 03 dan Run Zeng 05 ini," ujar Latif.

"IOM juga intens terlibat dalam pemulangan sampai dengan pemberdayaan para awak ini setelah tidak bekerja sebagai awak kapal perikanan,” tambah Latif.

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Mochamad Idnillah mengungkapkan bahwa KM Run Zeng 05 menjadi target operasi aparat penegak hukum Indonesia karena melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, tepatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718.

Meski sempat kabur ke wilayah Daru, yang berada di selatan Papua Nugini, KM Run Zeng 05 akhirnya berhasil ditangkap oleh otoritas setempat pada bulan Juni 2024.

Pemulangan 19 awak kapal perikanan eks Run Zeng 05 ini sudah lama ditunggu, namun karena harus mengikuti proses hukum terhadap operator kapal ilegal tersebut oleh otoritas di Papua Nugini yaitu sejak penangkapan kapal tersebut pada bulan Juni 2024, maka baru dapat dipulangkan saat ini.

“Kami bersyukur mereka dalam kondisi sehat. Ini sekaligus bisa menjadi pengalaman berharga agar teman-teman ABK lebih berhati-hati, jangan mudah tergiur dengan bujuk rayu bekerja di kapal perikanan karena banyak calo/agen ilegal yang menjerumuskan untuk bekerja di kapal ilegal,” kata Idnillah.

Sebelumnya, aparat penegak hukum Indonesia lebih dulu menangkap kapal ilegal yang dioperasikan oleh operator yang sama, yaitu Run Zeng 03 di wilayah Maluku pada pertengahan Mei 2024.

Terhadap Run Zeng 03, telah dilakukan penegakan hukum yaitu tindak pidana perikanan (illegal fishing) dan pelakunya sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

Kapal tersebut diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena mempekerjakan ABK WNI yang melanggar prosedur, saat ini sedang berproses di Bareskrim Polri.

Di sisi lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk terus meningkatkan pengawasan menyasar pelaku illegal fishing dan perdagangan orang di kapal perikanan.

Trenggono sebelumnya telah bertemu dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding untuk meningkatkan keahlian ABK yang akan bekerja di kapal perikanan luar negeri agar terhindar dari praktik ilegal perdagangan orang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi kepada siapapun untuk melakukan tindakan serupa. Bagi Anda pembaca yang merasakan gejala depresi dengan kecenderungan berupa pemikiran untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental.

Seorang tahanan Polsek Sekupang berinisial EB (34) ditemukan tewas di sel tahanan sementara Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batam. Tahanan tersebut diduga mengakhiri hidupnya saat proses tahap dua kasus pencabulan yang ditangani polisi.

"EB merupakan tahanan Polsek Sekupang kasus pencabulan anak di bawah umur. Yang bersangkutan dititipkan sementara di Sel Tahanan Kejaksaan Kota Batam untuk dilakukan Proses Tahap II setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum pagi tadi," kata Kapolsek Sekupang Kompol Benhur Gultom, (5/12/2024).

Benhur menjelaskan kronologi tahanan berinisial EB gantung diri bermula dari tiga personel Polsek Sekupang mengantarkan dua orang tahanan, yaitu EB dan J ke kejaksaan negeri. Tahanan EB dibawa untuk proses tahap 2, sedangkan pelaku J dibawa untuk saksi di pengadilan.

"Sekitar pukul 10.00 WIB, EB tiba di Kantor Kejaksaan Negeri Batam dan dibawa ke ruang sel tahanan sementara oleh Bripka Budi Sugiarto, anggota Polsek Sekupang, dan dikunci di dalam sel oleh petugas kejaksaan," ujarnya.

Sekitar 50 menit berlalu, petugas polisi mendengarkan teriakan dari dalam sel tahanan kejaksaan. Teriakan itu menyebutkan ada orang gantung diri.

"Sekitar Pukul 10.50 WIB, seorang petugas Polsek Sekupang mendengar teriakan dari dalam sel tahanan. Teriakan tersebut terdengar seperti gantung diri," ujarnya.

"Petugas berlari menuju sel tersebut dan menemukan beberapa orang sedang berupaya memberikan pertolongan dengan menurunkan tubuh EB yang tergantung menggunakan kain di lehernya, yang terjerat pada jeruji besi ventilasi di dalam sel," tambahnya.

Tahanan berinisial EB kemudian dievakuasi ke RS Bhayangkara Polda Kepri untuk mendapatkan perawatan medis. Saat di rumah sakit nyawa tahanan tersebut tak tertolong.

"Hasil visum yang dilakukan terhadap jenazah EB menunjukkan adanya luka lecet tekan pada leher akibat kekerasan tumpul dan tanda-tanda mati lemas," ujarnya.

Kompol Benhur menyebut dari keterangan saksi di lokasi kejadian, disimpulkan EB melakukan bunuh diri. Ia menyebut kasus itu juga saat ini ditangani oleh Polsek Batam kota untuk penyelidikan lebih lanjut.

"Dari pemeriksaan saksi-saksi di tempat kejadian perkara, disimpulkan bahwa kematian EB diduga disebabkan karena gantung diri. Dan terhadap peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Batam Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," ujarnya.

Dalih Undip Sebut Mahasiswi PPDS Bunuh Diri Bukan Karena Bullying

Dalih Undip Sebut Mahasiswi PPDS Bunuh Diri Bukan Karena Bullying

Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Mendagri Australia Tony Burke untuk membahas soal pemindahan tahanan Bali Nine. Saat ini, kelanjutan proses transfer narapidana Bali Nine ada di tangan Australia.

"Soal Bali Nine itu bola sekarang ada di tangan Pemerintah Australia. Kami mendiskusikan banyak hal terkait peningkatan kerja sama antara pemerintah Australia dan Indonesia dalam kaitannya dengan bidang hukum. Tapi juga secara khusus membicarakan tentang masalah Bali Nine itu," kata dia, usai membuka Rakernas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), di Jimbaran, Bali, Kamis (5/12) malam.

Yusril mengatakan para terpidana Bali Nine kini ditahan di Bali dan Jawa Timur. Pemerintah Indonesia sudah menerima permintaan dari pemerintah Australia untuk meindahkan mereka ke negara asalnya.

"Kami sudah menerima permintaan dari Pemerintah Australia untuk memindahkan narapidana itu ke negaranya. Dan kami sudah mengajukan beberapa syarat dan kami sudah sampaikan draf yang kita sebut dengan practical agreement tentang transfer of prisoner antara Australia dengan Indonesia," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Australia sedang mempelajari draf persyaratan terkait pemindahan narapidana atau draft practical agreement dan posisi Indonesia saat ini menunggu persetujuan tersebut.

"Pemerintah Australia sedang mempelajari draf itu dan kami tunggu jawabannya. Kalau mereka setuju dengan draf yang kami ajukan ataupun kalau mereka mau melakukan adjustment [penyesuaian] iya kita rundingkan. Kalau sudah disepakati bersama kita dapat melakukan pemindahan terhadap narapidana itu ke Australia," jelasnya.

Menteri Yusril menyatakan dalam persoalan ini pemerintah tidak melihat kasus per kasus, melainkan tentang berat hukumannya.

"Jadi ini saya tegaskan kasus ini, kasus narkotik dan ditanya kepada saya kenapa kasus narkotik, kita enggak mau lihat kasusnya, kita melihat beratnya hukuman. Dan itulah yang diminta oleh negara-negara itu yang diminta adalah mereka yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan mereka dijatuhi hukuman mati untuk dikembalikan," ujarnya.

"Jadi ini bukan persoalan kasus apa tapi lebih kepada jenis penghukuman yang diberikan. Dan dalam kasus narkotik ini dalam perjanjian itu sudah ditegaskan Pemerintah Indonesia konsisten memerangi upaya peredaran ilegal narkotika. Dan sepanjang RI (Republik Indonesia) presiden kita, tidak pernah memberi grasi dalam kasus narkotika," ujarnya menambahkan.

Menurut Yusril, pemindahan terpidana itu bukan berarti mereka bisa bebas ketika sampai di Australia. Ia menegaskan para terpidana Bali Nine akan melanjutkan hukuman di negara asalnya.

"Nanti dia akan menjalankan hukumannya itu di Australia berdasarkan keputusan pengadilan kita, yang harus diakui Pemerintah Australia dan dihormati. Bahwa nanti Gubernur Jenderal Australia mau memberikan grasi, mau memberikan remisi, mau memberikan amnesty, itu sepenuhnya adalah kewenangan mereka," katanya.

"Jadi kita tidak pernah membebaskan, jangan salah paham yah. Kita mentransfer dalam keadaan satu sebagai narapidana kembali ke negara yang bersangkutan. Nanti tugas mereka membina narapidana itu tapi kita tetap mempunyai akses untuk memantau apa yang terjadi dengan narapidana yang kita kembalikan," lanjutnya.

Selain itu, hal ini bersifat resiprokal atau ada timbal balik yang artinya kalau nanti suatu saat Pemerintah Indonesia meminta orang Indonesia yang dipenjarakan di negeri Kangguru, maka Pemerintah Australia tidak wajib mempertimbangkan permintaan itu.

"Jadi saya kira kita cukup fair dan cukup adil," ujarnya.

Sampai sejauh ini belum ada respons dari Australia terkait pemindahan Bali Nina. Yusril juga tak mau bicara banyak mengenai sikap Australia mengenai masalah ini.

"Jangan ditanya kepada pemerintah kita lagi, Anda tanya ke Pemerintah Australia. Pemerintah Indonesia sudah menyerahkan draf resmi tentang perjanjian pemulangan narapidana ke Australia dan tolong dipelajari, tolong diberitahu kami, kalau setuju, kami proses," ujarnya.

"Tapi kalau minta supaya orang itu diampuni di sini, dibebaskan, dipulangkan itu kami tidak dapat memenuhinya. Karena kita tidak pernah mengampuni atau memberiksn grasi kepada kasus narkotika, bukan hanya kepada orang asing, kewarganegaraan kita saja tidak pernah kita kasih, masa kita mau berikan grasi kepada orang asing. Kalau sudah kita bilang begini, bola bukan ditangan pemerintah kita lagi, bola ada di Pemerintah Australia," kata dia menambahkan.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo mewajibkan hotel dan penginapan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan setiap wisatawan mancanegara (wisman) atau warga negara asing (WNA) yang menginap. Dengan demikian Kantor Imigrasi bisa memantau aktivitas WNA di daerah tersebut.

"Sebagai salah satu destinasi wisata internasional, Labuan Bajo menerima ribuan kunjungan wisatawan asing setiap tahunnya. Pelaporan keberadaan orang asing oleh hotel dan penginapan menjadi elemen penting dalam mendukung kebijakan keimigrasian," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo Jaya Mahendra, Kamis (5/12/2024) malam.

Hal itu disampaikan Jaya dalam sambutannya pada kegiatan pemberian penghargaan kepada hotel dan penginapan yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam pelaksanaan pelaporan orang asing sesuai dengan regulasi keimigrasian. Kegiatan itu dihadiri perwakilan hotel dan penginapan di Labuan Bajo dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Manggarai Barat

Jaya mengatakan pelaporan WNA yang akurat, tepat waktu, dan konsisten tidak hanya memenuhi kewajiban legal oleh hotel tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Peran aktif hotel dan penginapan dalam melaporkan keberadaan tamu asing, dia berujar, sangat membantu Kantor Imigrasi Labuan Bajo dalam memantau pergerakan, mengidentifikasi potensi pelanggaran, dan menjaga ketertiban di wilayah Labuan Bajo.

"Dengan data yang valid, pemerintah juga dapat memastikan bahwa wisatawan menikmati pengalaman yang aman dan nyaman selama berada di Indonesia," tegas Jaya.

Ia menjelaskan kewajiban hotel dan penginapan melaporkan WNA yang menginap ke Imigrasi diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Jaya menegaskan ada sanksi pidana penjara dan denda jika pengelola hotel dan penginapan tidak melaporkan WNA yang menginap ke kantor Imigrasi.

"Sanksinya ada pada Pasal 117 UU 6 2011 tentang Keimigrasian, yakni pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25 juta," tegas Jaya.

Pelaporan WNA ke Imigrasi dilakukan melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Jika sistem mengalami gangguan, pihak hotel dan penginapan dapat melaporkan melalui WhatsApp ke petugas Imigrasi. Bisa juga melalui email atau datang langsung ke Kantor Imigrasi.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo memberikan penghargaan pelaporan orang asing kepada sejumlah hotel di Labuan Bajo. Kategori penghargaan adalah pelaporan orang asing tepat waktu hingga kategori paling akurat.

Menurut Jaya, penghargaan kepada hotel itu pertama kali dilakukan Kantor Imigrasi di Indonesia. Sehari sebelum pemberian penghargaan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo memberikan sosialisasi terkait pelaporan orang asing kepada pengelola hotel di Labuan Bajo.

Jaya mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo atas kerja keras dan dedikasi para pelaku usaha perhotelan. Penginapan dan hotel yang memenuhi kriteria pelaporan orang asing telah menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat berjalan dengan baik.

"Saya berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan dan memperkuat kerja sama dengan Kantor Imigrasi Labuan Bajo," ujarnya.

"Bersama-sama, kita dapat mewujudkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata yang aman, ramah, dan profesional di mata dunia," tandas Jaya.

Pungutan Wisatawan Asing Jalan Terus, Pelabuhan Benoa Jadi Sasaran

Pungutan Wisatawan Asing Jalan Terus, Pelabuhan Benoa Jadi Sasaran

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Izha Mahendra meminta semua advokat solid tanpa ada perselisihan. Di hadapan para advokat, Yusril mencontohkan Presiden Prabowo Subianto yang mau merangkul semua lawannya. Hal itu dilontarkan saat pidato pembukaan Rakernas Peradi se-Indonesia di Bali.

"Semua advokat itu rekan kita sendiri. Bukan orang lain. Teman kita juga. Bukan lawan kita," kata Yusril saat pidato pembukaan Rakernas Peradi di Jimbaran, Badung, Bali, Kamis (5/12/2024).

Yusril lalu mencontohkan Prabowo yang sudah merangkul semua lawannya, bergabung ke pemerintahan. Menurutnya, banyak orang yang awalnya tidak suka dengan Prabowo.

Mulai dari atasan saat berdinas di militer hingga aktivis yang kerap menentang Prabowo. Kini, Yusril berujar, beberapa dari mereka justru diangkat Prabowo jadi wakil menteri atau pejabat setingkat deputi.

"Dan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang tidak pendendam, jiwa pemaaf, dan berjiwa besar. Kita ini advokat. Saya yakin kita juga berjiwa besar," kata Yusril.

Kemudian, Yusril menyebut banyak permasalahan keamanan dan integrasi bangsa di Indonesia dapat diselesaikan sepanjang kepemimpinan Prabowo. Dia mencontohkan keamanan di sejumlah wilayah seperti Aceh, dapat diselesaikan.

"Kecuali masih ada riak-riak di Papua. Aceh tuntas. Gangguan keamanan sudah tidak berarti lagi. Ancaman persatuan dan kesatuan bangsa hampir tidak ada. Konflik sosial dan agama seperti di Ambon dan Poso, sudah tidak ada," ujarnya.

Hanya beberapa masalah seperti ekonomi dan hukum yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo. Menurutnya, dua hal itu saling berkaitan.

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain

Video Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Akan Jadi Kacung Negara Lain