Aiptu LC, anggota Polres Pacitan, Jawa Timur, dipecat atau dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) karena diduga melakukan pelecehan seksual dan pencabulan ke seorang tahanan perempuan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, LC sudah dipecat dari institusi Polri setelah sebelumnya ia di tahanan khusus oleh Bid Propam Polda Jatim.

"Pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 telah dilakukan sidang komisi kode etik Polri yaitu di ruang sidang Bidpropam Polda Jatim," kata Jules di Mapolda Jatim, Surabaya Kamis (24/4).Dalam proses sidang etik itu, kata Jules, ada tiga tuntutan terhadap LC, pertama ia dinyatakan melakukan perbuatan tercela, kedua dia dituntut sanksi penempatan khusus selama 20 hari, dan yang ketiga adalah tuntutan PDTH sebagai anggota Polri.Lalu, putusan sidang etik, Rabu (23/4), tiga tuntutan itu dikabulkan. Pertama LC dinyatakan sudah melakukan perbuatan tercela, kedua LC ditempatkan di tahanan khusus, dan ketiga adalah sanksi pemecatan.

"Kemudian keputusan yang terakhir atau yang ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri atau kita kenal dengan ptdh atau lebih kita kenal juga adalah pemecatan kepada saudara LC," ucapnya.

Dalam kasus ini Aiptu LC diduga melakukan pelecehan seksual dan pencabulan atau pemerkosaan terhadap seorang tahanan perempuan kasus muncikari di Mapolres Pacitan."Untuk modus yang dilakukan oleh tersangka LC yaitu melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul dan persetubuhan dengan tahanan wanita Polres Pacitan," ucapnya.

Jules mengatakan, pemerkosaan itu dilakukan LC sebanyak empat kali di ruang berjemur wanita Rutan Mapolres Pacitan, pada Maret 2025 hingga 2 April 2025."Tersangka saudara LC melakukan perbuatan cabul sebanyak empat kali. Dan yang terakhir terjadi pencabulan hingga persetubuhan yang dilakukan pada ruang berjemur wanita di rutan Polres Pacitan," ucapnya.LC disangkakan Pasal 13 ayat 1 peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf b, c peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri."Lalu Pasal 8 huruf C angka (1), (2), (3) peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Kemudian Pasal 10 ayat 1 huruf b peraturan kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri," ucapnya.Lalu, kata Jules, LC disangkakan Pasal 13 huruf f peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri."Untuk saksi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak kurang lebih 13 orang saksi yaitu diantaranya ada 4 orang tahanan kemudian saksi korban atau saksi pelapor sendiri saudari PW, lalu ada sembilan orang saksi lainnya," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bareskrim Polri menangguhkan penahanan terhadap Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, dan tiga tersangka lainnya dalam kasus dugaan pemalsuan surat lahan pagar laut di Tangerang.

“Sehubungan sudah habisnya masa penahanan, maka penyidik akan menangguhkan penahanan kepada keempat tersangka (Kades Kohod Tangerang) sebelum tanggal 24 April (karena habisnya masa penahanan),” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, melalui keterangan resminya, Kamis (24/4/2025).

Djuhandhani mengatakan, penangguhan penahanan ini dilakukan karena masa tahanan para tersangka sudah memasuki tenggat waktu yang ditetapkan dalam KUHAP, yaitu maksimal 60 hari.

Diketahui, Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara pagar laut di Tangerang ke Kejaksaan Agung.

Namun, berkas ini dikembalikan oleh jaksa dengan catatan agar penyidik mengusut kasus pagar laut di Tangerang hingga ke unsur dugaan korupsi yang dilakukan oleh Arsin.

Pengembalian berkas ini dilakukan pada 16 April 2025 lalu dan masih ditangani oleh Bareskrim hingga sekarang.

Dalam kasus pemalsuan surat yang diusut oleh Dittipidum Polri, empat orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin, UK selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, serta SP dan CE selaku penerima kuasa.

Pemalsuan surat ini sudah dilakukan oleh para tersangka sejak Desember 2023 sampai November 2024.

Arsin dkk diduga juga mencatut nama warga Desa Kohod untuk membuat 263 surat palsu atas tanah di lahan pagar laut Tangerang.

Jakarta (ANTARA) - Ahli hukum pidana anak Ahmad Sofyan menilai perlunya amandemen ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk menyesuaikan situasi perlindungan anak di ranah digital.

"Perlu ada amandemen ketiga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlu ada amandemen yang mengintegrasikan," kata Ahmad Sofyan dalam seminar nasional bertajuk "Dari Refleksi Jadi Aksi: Tantangan Digital dan Solusi dalam Konteks Lokal dan Nasional Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak", di Jakarta, Kamis.

Hal ini penting mengingat UU Perlindungan Anak yang ada saat ini belum mengatur perlindungan anak di dunia siber.

"Undang-Undang ini memang tidak dirancang secara khusus dalam melindungi anak di dunia digital. Lebih pada dirancang untuk melindungi anak-anak di dunia nyata. Karena itu ada kekosongan hukum untuk pelindungan anak di dunia siber," kata Ahmad Sofyan.

Menurut dia, peraturan hukum yang mengatur perlindungan anak saat ini tersebar di banyak peraturan perundang-undangan, seperti UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Ahmad Sofyan menambahkan kondisi tersebut membuat penegak hukum mengalami kesulitan dalam memproses hukum kasus tindak pidana yang melibatkan anak.

"Ada lima undang-undang untuk menemukan perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh pelaku-pelaku kejahatan. Dan itu juga menyulitkan penegak hukum karena tersebar," kata dia.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA, KOMPAS.com - Oknum kepolisian di Polres Pacitan berinisial LC ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap tahanan perempuan berinisial PW.

Penetapan tersangka ini dilakukan oleh Polda Jatim setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap LC selama ditahan di Polda Jatim.

“Untuk kasus pidana yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin, 21 April 2025,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Jules Abraham Abast, Kamis (24/4/2025).

Sejak Rabu (23/4/2025), tersangka LC ditahan di rumah tahanan Polda Jatim oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jatim.

“Kemarin Rabu juga telah dilakukan sidang komisi kode etik Polri di Ruang Sidang Bidpropam Polda Jatim,” ucapnya.

Dalam sidang etik tersebut, tuntutan yang diajukan yakni tersangka melakukan perbuatan tercela dan penempatan dalam tahanan khusus selama 20 hari.

“Ketiga, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Dalam hal ini, sanksi kita kenal dengan pemecatan,” ujarnya.

Hasil sidang tersebut, pelanggaran LC dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Ia juga dihukum penempatan khusus dan dipecat.

LC diduga melanggar Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda Rp 300.000.000.

LC tidak hanya melakukan pencabulan tetapi juga persetubuhan kepada salah satu tahanan perempuan di Polres Pacitan berinisial PW.

Adapun PW merupakan tahanan perempuan perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan dan menjadikan pencaharian atau muncikari.

LC mencabuli dan memerkosa PW sebanyak empat kali di salah satu area Polres Pacitan pada bulan April 2025.

Kejadian ini berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan ke Polres Pacitan pada 12 April 2025.

BENGKULU, KOMPAS.com - Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, memberikan pendampingan hukum gratis pada keluarga korban dua anak yang dibunuh oleh Pt (17), siswa SMK.

Kedua anak yang dibunuh itu adalah Au (9) dan ARP (8).

Helmi Hasan menunjuk pengacara Ana Tasia Pase sebagai kuasa hukum kedua keluarga korban demi lancarnya proses hukum yang berlaku.

"Kami sudah sepakat bantu rakyat, termasuk juga bila ada yang membutuhkan bantuan hukum," kata Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, dalam pesan tertulis yang dikirim ke Kompas.com, Kamis (25/4/2025).

"Kami memiliki banyak pengacara terbaik yang siap membantu bila ada rakyat yang butuh bantuan hukum. Pada perkara ini, kami tunjuk Ana Tasia Pase," tuturnya.

Helmi menjelaskan bahwa tragedi yang menimpa dua keluarga anak yang menjadi korban pembunuhan merupakan pukulan berat bagi keluarga korban.

Mereka butuh pendampingan hukum agar mendapatkan keadilan yang setimpal agar tidak ada kekecewaan pada keluarga korban.

"Kami mengucapkan duka yang mendalam pada keluarga korban dan bisa diberikan ketabahan atas musibah ini. Kami meminta agar keluarga korban tidak bertindak di luar proses hukum," tuturnya.

"Biarkan semua diproses dulu, biarkan pihak penegak hukum bekerja memberikan keadilan bagi keluarga korban," katanya.

Gubernur Helmi meminta semua pihak tidak melakukan provokasi pada kasus ini karena prosesnya telah ditangani aparat penegak hukum.

Ia menyesalkan kejadian tragis yang menimpa korban karena dilatarbelakangi persoalan sepele.

Sebelumnya diberitakan, warga Bengkulu dihebohkan oleh temuan mayat di dalam karung di Muara Sungai Jenggalu pada Minggu (20/4/2025).

Beberapa hari sebelumnya, warga telah melaporkan ke polisi mengenai dua orang anak yang hilang.

Polisi bertindak hingga terungkaplah pembunuhan yang dilakukan oleh Pt. Saat ini, Pt ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolresta Bengkulu.

Adapun motif yang terungkap adalah tersangka merasa marah karena kolam ikannya dipancing secara diam-diam.

KLATEN, KOMPAS.com - LS, pelaku utama dalam kasus pencurian dengan pemberatan (curat) terhadap sopir taksi online di Klaten, Jawa Tengah, terungkap sebagai residivis.

Ia baru saja keluar dari Lapas Cebongan Sleman setelah menjalani hukuman terkait kasus pencurian.

Kasat Reskrim Polres Klaten, Iptu Taufik Frida Mustofa, menjelaskan bahwa LS merupakan warga Sleman, Yogyakarta, yang sebelumnya menjalani hukuman di Lapas Cebongan.

"LS ini warga dari Sleman Yogyakarta, sebelumnya di tahun lalu baru keluar dari Lapas Cebongan termasuk pelaku tindak pidana pencurian," ungkapnya di Klaten, Jawa Tengah, Kamis (24/4/2025).

LS diketahui merencanakan dan menjadi eksekutor dalam aksi pencurian tersebut.

Dalam aksinya, ia menyayat leher seorang warga Kepanjen, Delanggu, menggunakan pisau cutter yang disediakan oleh pelaku lain, HAE.

Selain menyediakan alat kejahatan, HAE juga berperan dalam menjual mobil hasil curian tersebut.

"Modusnya pelaku ingin menguasai barang atau mobil. Kemudian akan dijual untuk kebutuhan sehari-hari," tambah Iptu Taufik.

Pelaku LS selama ini menargetkan sopir taksi online sebagai korbannya.

Ia dijerat dengan Pasal 365 ayat 2 ke 1 dan 2 KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam pengakuannya, LS mengungkapkan bahwa ia telah merencanakan aksinya untuk mencuri mobil, dengan taksi online sebagai sasaran.

"Dari awal saya berpikiran kalau ambil materi buat bertiga itu tidak cukup. Saya posisinya langsung ke mobil saja. Sasarannya roda empat," jelas LS.

Ia menambahkan bahwa alasan memilih mobil sebagai target adalah potensi hasil yang lebih besar jika dijual.

"Karena buat bertiga kalau hasilnya dibagi lebih banyak," ungkapnya.

Rencananya, mobil hasil curian itu akan dijual di wilayah Kediri, Jawa Timur. "Ke Kediri (jualnya)," tutup LS.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menyampaikan kekhawatiran mereka terkait tindakan aparat imigrasi Amerika Serikat terhadap penahanan yang dianggap tak melalui prosedur.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, mengungkap permintaan Indonesia saat konferensi pers di Gedung Palapa, Kamis (24/4).

"Indonesia melalui perwakilan kita yang ada di Amerika Serikat juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan otoritas yang ada di Amerika Serikat," kata dia.

"Kita menyampaikan concern kita mengenai adanya tindakan dari aparat imigrasi AS terhadap penahanan WNI yang tidak melalui due process, antara lain ada yang visanya masih berlaku dan dicabut," imbuh Judha.

Pemerintah Indonesia, lanjut dia, menghormati kedaulatan AS yang ingin menegakan hukum imigrasi. Di sisi lain, RI juga meminta agar proses penegakan yang dilakukan tetap mempertimbangkan hukum yang berlaku.

"Kita juga meminta agar proses penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas AS tetap memperhatikan due process of law sesuai dengan hukum yang berlaku di Amerika Serikat untuk memastikan agar hak-hak para warga kita tetap terpenuhi," ucap Judha.

Sebelumnya, salah satu WNI di AS Aditya Wahyu Harsono ditangkap otoritas imigrasi AS pada Maret. Saat ini, Aditya masih ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota.

Pengacara Aditya, Sarah Gad mengatakan visa pelajar F-1 milik kliennya juga dicabut secara diam-diam setelah ditangkap, demikian dikutip The Guardian.

Aditya mengaku ke petugas imigrasi AS bahwa visa itu masih berlaku hingga Juni 2026.

Gad mengatakan otoritas AS mencabut visanya tanpa pemberitahuan dan mereka mengeklaim warga RI itu telah melewati batas waktu.

Kementerian Dalam Negeri AS (Department of Homeland Security /DHS) menyatakan pencabutan visa itu dilakukan karena tuduhan pelanggaran ringan berupa grafiti di truk gandeng. Imbas aksi itu, dia didenda sebesar US$100.

Untuk kasus ringan itu, Aditya dibebaskan dengan jaminan US$5.000 pada 10 April. Namun, DHS mengajukan pemberitahuan untuk banding atas kasus tersebut yang otomatis memicu penangguhan dan membuat dia tetap ditahan.

Aditya beragama Islam dan sering mengunggah postingan di media sosial untuk mendukung bantuan kemanusiaan bagi Gaza. Ia juga mengelola lembaga nirlaba kecil yang menjual karya seni dan pernak-pernik, lalu hasilnya disumbangkan ke organisasi-organisasi untuk membantu Gaza.

Sejak kampanye pemilihan presiden, Trump sesumbar akan memperketat kebijakan imigrasi. Belum sepekan menjabat, dia juga sudah menangkap ratusan imigran dan siap mendeportasi.

Selain itu, Trump juga memperluas hukuman mati bagi kriminal dan imigran, mengusir imigran gelap, dan menangguhkan kedatangan para pencari suaka.

Surabaya (ANTARA) - Kepolisian Daerah Jawa Timur resmi melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) seorang anggota Polres Pacitan berinisial LC karena terbukti melakukan pelanggaran berat berupa pencabulan dan persetubuhan terhadap tahanan wanita.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast, dalam keterangan pers di Surabaya, Kamis, menjelaskan bahwa LC telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Rabu (23/4) di ruang sidang Propam Polda Jatim.

"Dari hasil sidang, disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan perbuatan tercela. Sanksi yang dijatuhkan berupa penempatan khusus selama 12 hari serta pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian," ujarnya.

Kronologi kasus bermula dari laporan polisi yang diterima Polres Pacitan pada 12 April 2025.

Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa LC melakukan tindakan asusila terhadap seorang tahanan perempuan berinisial PW.

Perbuatan tercela tersebut terjadi sebanyak empat kali, dengan kejadian terakhir berupa persetubuhan pada 2 April 2025 di ruang berjemur wanita, area hutan tahanan Polres Pacitan.

Polda Jatim telah memeriksa sebanyak 13 saksi, termasuk empat tahanan dan korban sendiri, serta sembilan saksi lainnya.

Berdasarkan penyelidikan dan bukti yang diperoleh, LC kemudian ditetapkan sebagai tersangka sejak 21 April 2025 dalam kasus pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Selain proses etik, tersangka juga kini telah ditahan di rumah tahanan Polda Jatim berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 103 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum," tambah Jules.

Polda Jatim menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap anggota yang melanggar hukum akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap profesionalisme dan integritas institusi Polri.

“Ini merupakan bentuk atensi dari Kapolda Jatim agar tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum di lingkungan internal,” tegas Kabid Humas.

Tersangka LC masih diberikan kesempatan untuk mengajukan banding atas putusan sidang etik, namun proses hukum pidana tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Direktorat Jenderal Imigrasi melepas tugas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, Rabu (23/4). Godam akan melanjutkan tugas sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Jabatan Godam sebagai Plt. Dirjen Imigrasi kini gigantikan oleh Yuldi Yusman, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi.

Godam menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang selama ini memberikan dukungan dan kerja sama yang baik selama ia menjadi Plt Dirjen Imigrasi.

"Pencapaian yang kita raih adalah hasil kolaborasi kita semua. Saya mohon doa restu untuk melanjutkan Kembali tugas saya di BPSDM Hukum. Semoga Imigrasi terus berjaya," ujar Godam dikutip Kamis (24/4).

Adapun Godam menjabat selama enam bulan sejak ditunjuk Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada Selasa (22/10) lalu. Masa kepemimpinan Godamditandai dengan berbagai pencapaian signifikan.

Di antaranya adalah kontribusi terhadap rekorpenerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, dengan total Rp9 triliun, melampaui target PNBP sebesar Rp6 triliun (150%). Kontribusi PNBP terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp5,03 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp2,49 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun.

Selain dalam peningkatan PNBP, Godam melanjutkan perluasan layanan Immigration Lounge, yang bertujuan untuk memudahkan penerbitan Paspor dan pemberian Izin Tinggal bagi masyarakat di lokasi strategis.

Dalam periode Oktober 2024 hingga April 2025, telah diresmikan tiga Immigration Lounge yang berlokasi di Grand Metropolitan Mall Bekasi, Ciputra World Mall Surabaya, dan Mall Pesona Square Depok.

Perluasan penggunaan autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) juga menjadi fokusutama dengan meneruskan capaian pendahulunya. Hingga saat ini, autogate telah diterapkan di beberapa bandara dan pelabuhan utama, yaitu:

Pengakuan internasional atas kualitas layanan Imigrasi juga diraih dengan terpilihnya KantorImigrasi Soekarno-Hatta sebagai Peringkat Ke-10 Layanan Imigrasi Bandara Terbaik di Dunia Tahun 2025 versi Skytrax. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, termasuk waktu tunggu, sistem antrean, dan efisiensi e-gate.

Selain itu, telah diresmikan pula Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkong di Batam, Kepulauan Riau, yang diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perekonomian Indonesia.

"Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Saffar Muhammad Godam atas pengabdian beliau di Ditjen Imigrasi. Kepemimpinan Bapak Godamtelah membawa perubahan positif dan prestasi yang membanggakan. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini. Selamat bertugas, semoga sukses dan senantiasa dalam lindungan Tuhan," ujar Menteri Imipas, Agus Andrianto.

Sementara itu, Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman juga memiliki sejumlah catatan prestasi selama menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Antara lain deportasi TJC, warga negara Amerika Serikat yang merupakan buronan U.S. Marshals atas kasus eksploitasi seksual anak.

Kemudian, pengamanan 17 warga negara Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian di sebuah klinik bedah kecantikan di Jakarta Utara; pelaksanaan operasi wira waspada penanaman modal asing (OPS PMA) bersama BKPM di Bali dan Batam, yang menindak pelanggaran izin tinggal oleh sejumlah orang asing; serta pengamanan FN dan GC, dua warga negara Tiongkok yang dicari Pemerintah Tiongkok terkait kasus kejahatan ekonomi.

"Dengan resminya Bapak Yuldi Yusman sebagai Plt. Dirjen Imigrasi, saya berharap Ditjen Imigrasi dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kedaulatan negara," tutup Agus.

Wamena (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian HAM (KemenHAM) RI Nicholay Aprilindo menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat pengungsi Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, untuk merancang solusi yang konkrit.

“Saya ditugaskan Menteri HAM untuk melihat langsung kondisi para pengungsi dan mendengar harapan mereka,” katanya dalam keterangan tertulis diterima ANTARA, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kamis

ebelumnya, Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM KemenHAM RI Nicholay Aprilindo mengunjungi pengungsi Nduga di Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada pekan lalu.

Dalam kunjungan itu Nicholay Aprilindo didampingi oleh Wakil Bupati Nduga Yoas Beon bersama unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) tokoh intelektual Samuel Tabuni, serta pegiat HAM Theo Hesegem dan Raga Kogoya.

Nicholay mengatakan tujuan utama kunjungan ini adalah memperkuat pemahaman dan mendengar langsung kebutuhan pengungsi yang sejak 2018 meninggalkan distrik dan kampung mereka akibat konflik.

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay meninjau aktivitas pendidikan anak-anak pengungsi, mendengar kebutuhan mereka, termasuk kekurangan fasilitas seperti ruang kelas, ruang guru, gedung sekolah, dan sarana pendukung lainnya.

Dia juga mengunjungi pasar baru Kota Kenyam untuk berinteraksi langsung dengan para pengungsi dan memahami kebutuhan dasar yang mendesak.

Sementara itu Wakil Bupati Nduga Yoas Beon memberikan apresiasi atas kunjungan Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM KemenHAM RI Nicholay Aprilindo dalam memberikan peluang untuk menampung aspirasi masyarakat.

Pihaknya berencana mendata seluruh pengungsi dari 14 distrik dan beberapa pengungsi yang ada di beberapa wilayah tetangga untuk mendapatkan data yang valid, yang kemudian akan disampaikan ke Kementerian HAM.

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM juga menjajaki peluang rekonsiliasi damai bagi masyarakat Papua, khususnya pengungsi Nduga.

“Masukan dari berbagai tokoh akan saya sampaikan ke Menteri untuk dibahas lebih lanjut di tingkat kementerian dan lembaga,” ujar Nicholayi.

Menurut dia, kunjungan tersebut membawa harapan baru bagi pengungsi Nduga, dengan fokus pada penyediaan kebutuhan dasar dan peluang rekonsiliasi untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Imigrasi Jakarta Selatan belum memutuskan nasib WNA asal Ghana yang mengamuk di supermarket Kalibata City, Rajawati, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Senin (21/4/2025).

Imigrasi masih menunggu hasil pemeriksaan Polres Metro Jakarta Selatan terkait aksi WNA tersebut.

“Masih didalami terkait motifnya sampai dia membuat kayak gitu. Jadi kita pihak Imigrasi masih menunggu hasil dari kepolisian,” terang Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Jakarta Selatan, Oktinardo, kepada Kompas.com, Kamis (24/4/2025).

Oktinardo mengatakan, pihaknya menyerahkan proses pemeriksaan dan penyelidikan WNA tersebut kepada polisi.

Hasil pemeriksaan polisi akan menentukan langkah yang akan diambil Imigrasi kepada pelaku. Oktinardo pun memastikan pihaknya akan menindak tegas WNA itu sesuai hukum yang berlaku.

“Yang jelas, orang itu akan kita tindak sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku,” ujar Oktinardo.

Lebih lanjut, Oktinardo memastikan, WNA itu memiliki paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) aktif. Namun, belum bisa dipastikan izin batas waktu tinggal WNA tersebut di Indonesia.

“Jadi terkait visa dan paspor kita belum terlalu dalami lebih lanjut, karena (WNA) masih di kepolisian,” katanya.

Sebelumnya, tersebar video yang menunjukkan seorang warga negara asing membuat kerusuhan di supermarket Apartemen Kalibata City, Senin (21/4/2025).

Dalam video tersebut, pelaku melumuri tubuhnya dengan minyak dengan tujuan tidak bisa ditangkap oleh petugas keamanan dan melakukan perusakan terhadap barang-barang.

Masyarakat yang berada di sekitar pun tampak berusaha menghentikan aksi pelaku dengan melempar sejumlah barang.

Akibat insiden tersebut, dua orang dilaporkan terluka. WNA itu juga disebut sempat menyandera anaknya agar tak ditangkap petugas.

Saat ini, pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut.

Oknum anggota Polres Pacitan Aiptu LC dipecat dari Polri. Ia dinilai terbukti mencabuli dan menyetubuhi korban yang seorang tahanan perempuan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan keputusan pemecatan merupakan hasil sidang pelanggaran kode etik terhadap LC usai dilaporkan pada 12 April 2025. Hasil sidang etik yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Jatim menjatuhkan vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan kepada LC.

"Menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Jules saat konferensi pers di Bid Humas Polda Jatim, Kamis (24/4/2025).

Jules memastikan LC terbukti melakukan perbuatan tercela. Menurut Juules, sanksi PTDH yang dimaksud adalah pemecatan, bukan menghentikan dari jabatannya maupun dipindahtugaskan.

"Pemberhentian tidak dengan hormat dalam hal ini adalah sanksi yang kita kenal dengan pemecatan," ujarnya.

Terkait dengan putusan tersebut, lanjut Jules, berdasarkan hasil sidang komisi etik tim Polri di Polda Jatim yang dilakukan tanggal 23 April 2025, ada beberapa poin yang juga telah diputuskan. LC dinilai terbukti melakukan pelanggaran perbuatan tercela.

Setelah putusan tersebut, LC langsung ditahan di Rutan Dittahti Polda Jatim. Ia memastikan LC ditahan sesuai kasus pidana lain.

"Penempatan khusus selama 12 hari terhitung mulai tanggal 12 April sejak pelaporan oleh saudari PW sampai dengan 23 April 2025. Jadi, hari Rabu kemarin (LC) sudah menjalani keputusan yang terakhir (ditahan di Dittahti Polda Jatim). Ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri atau kita kenal dengan PTDH, atau lebih kita kenal juga adalah pemecatan kepada saudara LC," tuturnya.

Video: Pemkot Surabaya Segel Gudang CV Sentoso Seal yang Viral Tahan Ijazah Karyawan

Video: Pemkot Surabaya Segel Gudang CV Sentoso Seal yang Viral Tahan Ijazah Karyawan