Kota Kediri (ANTARA) - Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kediri, Jawa Timur, menyita sejumlah barang warga binaan yang dilarang ada dalam lapas, melalui razia yang digelar di area blok lapas.

Kepala Lapas Kelas II A Kediri Solichin mengemukakan razia ini untuk menjaga ketertiban dan komitmen terhadap pemberantasan handphone atau telepon seluler, pungutan liar, dan narkoba (halinar) di dalam lapas.

"Kami sinergi untuk wujudkan zero halinar. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar, tertib dan aman," kata Solichin di Kediri, Jumat.

Kegiatan ini digelar oleh petugas gabungan antara Lapas Kediri, Polres Kediri, Polres Kediri Kota, BNN Kota Kediri, BNN Kabupaten Kediri hingga Brimob dan jajaran terkait lainnya.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan sistematis agar tidak ada ruang yang luput dari pengawasan. Setiap sudut kamar warga binaan pemasyarakatan (WBP) diperiksa, termasuk bagian tempat tidur, dinding, plafon, serta saluran-saluran tertutup lainnya.

Seluruh blok hunian menjadi sasaran dalam penggeledahan, yakni mulai dari Blok A, B, C, hingga Blok D yang merupakan blok wanita. Lapas Kediri dihuni 946 warga binaan dari kapasitas ideal hanya 325 orang, sehingga razia rutin dilakukan.

Dalam razia petugas berhasil menemukan sejumlah barang yang dilarang berada dalam lapas seperti senjata tajam rakitan dan benda logam berbahaya. Barang-barang itu misalnya korek api, sendok, paku, kaca hias, gagang alat gosok gigi dan sejumlah barang lainnya.

Barang-barang tersebut diamankan kemudian dibawa petugas. Sesuai dengan aturan, barang-barang itu tidak diizinkan untuk ada di lapas karena bisa disalahgunakan.

Misalnya untuk sikat gigi. Dari temuan, ujung sikat gigi sudah diubah dengan model lancip sehingga membahayakan.

"Untuk senjata tajam ini memang sering kami dapatkan saat razia. Narapidana di dalam memang sangat terampil. Biasanya kalau ada keluarga yang membawa sikat gigi keras tidak boleh, juga sendok, apalagi telepon seluler yang bisa dipakai penipuan, untuk transaksi narkoba dan lainnya," kata dia.

Dia menekankan, setiap ada kunjungan keluarga warga binaan, pihak lapas selalu melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dan anggota tubuh penjenguk. Namun,tetap saja ada barang larangan yang masuk.

Untuk itu, pihaknya akan lebih memperketat lagi dalam memeriksa barang bawaan yang dibawa oleh tamu yang menjenguk warga binaan.

Lebih jauh dia menyampaikan sejumlah barang terlarang yang disita dalam razia sudah diamankan oleh petugas. Namun, untuk pemilik belum diketahui.

"Untuk razia ini masih belum menemukan siapa pemiliknya. Barang di kamar, orangnya di luar. Kalau di badannya pasti akan kami berikan sanksi atau mereka tidak dapat kunjungan," kata dia.

Sesuai dengan rencana, kegiatan serupa juga akan dilakukan lagi dengan waktu yang tidak terjadwal.

BANDUNG, KOMPAS.com - Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengimbau kedua pihak yang bersengketa di Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka, untuk menaati setiap proses hukum yang sedang berjalan.

Permintaan tersebut disampaikan Dadang saat memediasi kedua belah pihak pada 22 April 2025.

Dalam mediasi tersebut, Dadang meminta pandangan dari masing-masing pihak mengenai langkah ke depan.

"Seandainya, kedua belah pihak tidak mau berdamai dan lebih mengedepankan upaya hukum, saya tidak mempersoalkan," ujar Dadang saat ditemui di Kecamatan Arjasari pada Jumat (25/4/2025)..

Namun, ia menekankan pentingnya menjaga kondusifitas agar situasi di Kecamatan Cicalengka tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

"Saya sebagai Bupati tidak mempunyai kewenangan memutuskan. Karena semua sudah melakukan proses hukum," tambahnya.

Dadang mengonfirmasi bahwa pada 15 April 2025, Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung berencana melakukan eksekusi terhadap beberapa rumah warga serta sebuah bangunan SDIT Bina Muda di Desa Tenjolaya.

Ia meminta agar eksekusi tersebut ditunda untuk menjaga situasi tetap kondusif.

"Kalau proses pengadilan atau eksekusi itu memang akan dilakukan kemarin. Supaya tidak ada gejolak, saya meminta untuk ditahan dulu," ujarnya.

Meskipun demikian, Dadang belum memutuskan apakah akan memberikan kompensasi kepada pihak tergugat, yaitu warga yang terdampak, mengingat ada keputusan pengadilan yang sudah inkrah dan memasuki tahap eksekusi.

"Tetapi, dalam perjalanannya, pihak tergugat menemukan adanya kejanggalan. Maka, kami meminta semua pihak menempuh jalur hukum," jelasnya.

Sebelumnya, ribuan warga Desa Tenjolaya berkumpul di sepanjang Kapten Sangun untuk menolak eksekusi ratusan rumah dan bangunan sekolah dasar.

Warga memasang spanduk dan tulisan berisi kecaman di hampir seluruh rumah dan bangunan di lokasi tersebut, serta secara bergantian berorasi di depan Kantor Desa Tenjolaya sejak pagi.

Eksekusi ratusan rumah dan bangunan SDIT Bina Muda tersebut direncanakan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung pada Selasa (15/4/2025), berdasarkan Penetapan Ketua PN Bale Bandung: 29/Pdt.Eks/PUT/2017/PN.Blb Jo. 39/Pdt.G/2011/PN.BB Jo. 159/Pdt/2012/PT.Bdg Jo. 458 K/Pdt/2013 Jo. 312 PK/Pdt/2023, yang ditetapkan pada 5 Desember 2023.

Sebanyak 231 jiwa dari 83 Kepala Keluarga (KK) di RT 01 dan RT 05 terancam terdampak akibat eksekusi tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan langkah reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia di forum diskusi Spring Meetings oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

“Di forum ini, saya bersama Menkes Budi membahas berbagai upaya dan tantangan untuk mengakselerasi terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas dan merata,” kata Sri Mulyani, dikutip dari akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat.

Dari sisi penyediaan fasilitas, Pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk memeratakan akses kesehatan, khususnya di wilayah terpencil.

Penyediaan tenaga kesehatan juga terus diupayakan untuk bisa melengkapi fasilitas yang telah dibangun.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah pun menjadi sesuatu yang sangat krusial dalam mewujudkan pemerataan sistem kesehatan di negara kepulauan seperti Indonesia.

“Di forum Health Works ini, kami juga membahas pentingnya sanitasi, air bersih, dan program pendukung lainnya. Pendanaan yang inovatif dan berkelanjutan tentu menjadi kunci dari terwujudnya pemerataan akses kesehatan yang layak,” tutur Menkeu.

Menkeu pun mengatakan Pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan langkah-langkah strategis ke depannya.

Sebelumnya, Sri Mulyani dan Budi membahas kebijakan tarif perdagangan hingga kerja sama kesehatan ketika bertemu dengan Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson dan CEO Freeport McMoRan Kathleen Quirk.

Ia mengatakan diskusi bersama pimpinan Freeport itu mengulas bagaimana kebijakan tarif perdagangan berdampak terhadap volatilitas harga komoditas, khususnya tembaga. Kebijakan itu juga diperkirakan bakal menggeser rantai pasok global.

“Kami menyepakati pentingnya membangun kerja sama yang adil dan berimbang sebagai upaya meredam dampak dari gejolak perekonomian yang kian kompleks,” ujar Sri Mulyani.

Selain isu ekonomi, Sri Mulyani dan Budi menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang kesehatan, terutama dalam mendukung program pengentasan malaria di wilayah Papua.

“Hal ini sejalan dengan program kerja Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan,” tutur Sri Mulyani.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sumatera Utara meminta entitas bisnis di daerah itu memperkuat integritas dalam prinsip-prinsip HAM.

"Kami mendorong setiap entitas bisnis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam seluruh rantai operasional," ujar Kepala Kanwil KemenHAM Sumut Flora Nainggolan di Medan, Jumat.

Flora mengatakan ini bukan hanya merupakan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi investasi jangka panjang yang memperkuat keberlanjutan bisnis.

Menurut dia, lebih dari 160 negara telah berkomitmen memajukan 10 prinsip United Nations Global Compact (UNGC) yang terangkum di dalam empat tema HAM yaitu kerja layak dan antikorupsi.

Selain itu, ada dua prinsip di dalam koridor HAM yakni bisnis harus mendukung dan menghormati perlindungan HAM yang dinyatakan secara internasional dan memastikan bahwa bisnis tidak terlibat dalam pelanggaran HAM.

"Penerapan prinsip bisnis berbasis HAM membutuhkan kontribusi aktif dari sektor swasta dan pemerintah untuk menjembatani kesenjangan implementasi," ujarnya.

Flora mengatakan dorong penerapan prinsip HAM dalam dunia usaha seperti KemenHAM Sumut saat melakukan kunjungan di PT Pacific Palmindo Industry.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kepatuhan bisnis dalam implementasi prinsip-prinsip HAM di sektor korporasi," tutur Flora.

Ia mengatakan kunjungan itu menekankan pentingnya keselarasan antara kepentingan bisnis dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Pihak Kementerian HAM memberikan imbauan agar perusahaan konsisten menjalankan operasional bisnis dengan mengindahkan regulasi yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip HAM untuk mencegah potensi pelanggaran.

Jakarta -

Polisi menangkap pria berinisial Nana alias Ragil (23) yang diduga membunuh pria bernama Al-Bashar (32), yang jasadnya dibungkus karung dalam got di Batu Ceper, Tangerang, Banten. Pelaku saat ini sudah ditahan.

Pantauan detikcom, Jumat (25/4/2025), tersangka dihadirkan dalam jumpa pers di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku kini sudah berbaju tahanan dengan tangan terborgol.

Tak ada sepatah kata pun terucap dari mulut pembunuh keji itu. Tersangka hanya tertunduk lesu saat dihadirkan di depan awak media.

Pelaku ditangkap Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Kelurahan Penunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, pada Rabu (23/4) sore.

"Alhamdulillah, pelaku pembunuhan ini sudah kami tangkap," kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, kepada wartawan, Rabu (23/4).

Subdit Jatanras Polda Metro Jaya mengungkap identitas korban yang ternyata warga warga Dusun Sugih Waras, Lampung Selatan. Korban bernama Al-Bashar (32), yang merupakan pekerja konveksi di bilangan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Motif Pembunuhan

Polisi juga sudah melakukan pemeriksaan sementara pria N alias R (23), pelaku pembunuhan Al-Bashar yang jasadnya dibungkus karung dalam got di Batuceper, Tangerang. Polisi mengungkap motif pembunuhan tersebut.

"Motif melakukan pembunuhan karena ada masalah pekerjaan di tempat kerja (konveksi)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (23/4).

Seperti diketahui, jasad korban ditemukan pada Selasa (22/4), pukul 08.15 WIB. Korban ditemukan setelah warga mencium bau tak sedap di lokasi.

Saksikan Live DetikSore:

(wnv/jbr)

JAKARTA - Tim hukum Hasto Kristiyanto meminta jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk membuka rekaman CCTV ruang merokok lantai 2 kantor Lembaga Antirasuah. Hal itu guna menguji kebenaran klaim mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan mendengar percakapan sumber uang suap pergantian antar waktu (PAW) Caleg PDIP bukan dari Harun Masiku melainkan dari Sekretaris Jenderal PDIP.

Adapun, percakapan yang dimaksud antara advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah dan eks Kader PDIP Saeful Bahri saat mereka ada di ruangan merokok pada lantai2 kantor KPK. "Kami juga meminta supaya selebih yakin, alangkah baiknya supaya jaksa penuntut umum menghadirkan CCTV yang ada di KPK, supaya ini kasus ini terang," kata Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Ronny menuturkan, keterangan Wahyu yang dimaksud tak masuk diakal. Sebab kata Ronny, jika ada pengubahan kesaksian, maka semestinya Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri diperiksa lebih dari satu kali. Sementara dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kedua saksi itu hanya diperiksa satu kali.



"Padahal logikanya saudara Donny dan Saeful baru sekali diperiksa loh pasca penangkapan tanggal 8 di tanggal 9, logikanya kalau perubahan itu di BAP berikutnya dong di pemeriksaan berikutnya dong, sedangkan kalau kita memperhatikan pemeriksaan berikutnya di BAP tanggal 21 Januari, 12 Februari, 11 Februari," ujarnya.

Ronny melanjutkan, dengan dibukanya rekaman CCTV yang dimaksud maka akan diperoleh informasi yang utuh. Sebab, kata Ronny, keterangan dari satu saksi harus didukung dengan alat bukti.

"Jadi apa di dalam persidangan beberapa agenda ini, kami melihat bahwa keterangan saksi ini berdiri sendiri. Kita tahu bahwa di hukum pidana, satu saksi bukan saksi, satu saksi harus didukung dengan alat bukti yang lainnya," ucapnya.

Pada persidangan sebelumnya, Wahyu Setiawan mengklaim pernah mendengar percakapan yang membahas uang suap yang diterimanya berasal dari Hasto Kristiyanto. Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto.

"Saudara saksi, mengenai sumber duit, apakah saudara juga pernah mendengar orang menyatakan bahwa duit itu bersumber dari Pak Hasto?" tanya Jaksa ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/4/2025).

"Pernah," jawab Wahyu.

"Siapa yang menyampaikan kepada saudara?" tanya Jaksa lagi.

"Antara Donny dan Saeful," timpal Wahyu.

Jaksa kemudian mencecar bagaimana proses penyampaian dan waktu dari hal tersebut. Wahyu mengaku, hal tersebut ia dengar dari percakapan antara Donny dan Saeful.

"Kapan itu?" tanya Jaksa.

"Pada waktu saya diamankan di KPK itu saya merokok, jadi pada waktu saya merokok, mereka ngobrol," jawab Wahyu.

"Apa disampaikan?" lanjut Jaksa bertanya

"Intinya dia menyampaikan bahwa tahap pertama itu, ini kata obrolan mereka, itu dari Pak Hasto itu saya dalam posisi diam dan saya tidak tahu itu, tapi saya mendengar obrolan itu," kata Wahyu.

"Dari obrolan mereka pak, bukan saya yang menyampaikan, jadi saya mendengar mereka ngobrol itu dan kemudian akhir-akhir ini saya membaca media bahwa Pak Saeful pernah menyampaikan itu," sambungnya.

Jakarta -

Ditjen Imigrasi memberikan cara mudah membuat paspor tanpa harus mendaftar di aplikasi M-Paspor. Hal ini hanya berlaku untuk pemohon yang memenuhi kriteria tertentu.

Berikut informasinya.

Cara Bikin Paspor Tanpa Daftar di M-Paspor

Permohonan paspor biasanya harus dilakukan dengan cara mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi M-Paspor. Namun, ada beberapa ketentuan pembuatan paspor tanpa perlu mendaftar di M-Paspor. Mengutip dari Ditjen Imigrasi, ini rinciannya.

1. Layanan Ramah HAM

Layanan prioritas menyediakan layanan keimigrasian di mana pemohon paspor tidak perlu mendaftar melalui aplikasi M-Paspor. Pemohon paspor layanan prioritas dapat secara langsung datang ke kantor imigrasi.

Kuota layanan prioritas menyesuaikan dengan kantor imigrasi masing-masing. Berikut ini yang termasuk layanan prioritas.

• Balita (lima tahun ke bawah)
• Lansia (60 tahun ke atas)
• Penyandang disabilitas
• Ibu hamil

2. Layanan BAP

Pengurusan paspor hilang atau rusak hingga perubahan data pada paspor (nama dan tempat tanggal lahir) dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor imigrasi dan tidak perlu menggunakan aplikasi M-Paspor. Dokumen yang harus disiapkan untuk pengurusan paspor hilang/rusak:

• Surat keterangan hilang dari kepolisian (untuk paspor hilang)
• Kartu tanda penduduk (KTP)
• Kartu keluarga (KK)
• Akta kelahiran/ijazah
• Paspor lama (untuk paspor yang rusak dan perubahan data)

3. Layanan Eazy Passport

Layanan Eazy Passport adalah layanan jemput bola dari Ditjen Imigrasi untuk pengurusan paspor secara kolektif. Cukup mengumpulkan 30-50 orang yang ingin membuat paspor.

Setelah terkumpul, silakan menghubungi kantor imigrasi terdekat untuk melalukan pengaturan jadwal pelayanan Eazy Paspport.

Aturan Penulisan Nama di Paspor

Berdasarkan informasi dari Ditjen Imigrasi, ketentuan karakter nama dalam penerbitan paspor di seluruh dunia sesuai dengan standar International Civil Aviation Organization (ICAO). Kemudian, menurut ICAO Passport 9303, berikut aturan penulisan nama di paspor.

Berdasarkan informasi dari Ditjen Imigrasi, ketentuan karakter nama dalam penerbitan paspor di seluruh dunia sesuai dengan standar International Civil Aviation Organization (ICAO). Kemudian, menurut ICAO Passport 9303, berikut aturan penulisan nama di paspor.

Tanda baca tidak dicantumkan dalam nama di paspor. Dalam hal ini, nama pemilik paspor akan dituliskan utuh di paspor tanpa tanda baca apapun, misalnya:
- Ai'nun jadi Ainun
- M. Firman menjadi M Firman

Penulisan nama di paspor tanpa tanda baca merujuk pada dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, surat nikah atau ijazah. Selain itu, sesuai dengan Permendagri 73/2022, pencatatan nama di dokumen kependudukan juga menggunakan standar yang sama, berupa:

(3) Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang:
a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
b. menggunakan angka dan tanda baca; dam
c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada pencatatan sipil.

Lihat juga Video 'Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK':

(kny/imk)

Jakarta -

Viral dugaan kecurangan UTBK SNBT 2025 di media sosial. Buntutnya, beragam soal UTBK 2025 hari pertama dan hari kedua, 23-24 April 2025 beredar di media sosial.

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), Eduart Wolok, mengakui dinamika kecurangan terus terjadi. Ia mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi potensi risikonya dan masih melakukan investigasi. Ia mengatakan sejumlah kecurangan memanfaatkan software, ponsel, hingga remote desktop.

"Kasus kebocoran itu terjadi sejak 23 April. Ada 9 kasus yang dilaporkan. Pada 24 April, ada 5 kasus," ucapnya dalam konferensi pers, disiarkan di kanal YouTube SNPMB ID, Jumat (24/4/2025).

"Sudah saatnya kita tidak boleh terlalu permisif terhadap keadaan-keadaan seperti ini, sehingga kami masih membuka peluang apabila memang kita miliki dan sebagainya, mungkin kita akan membawa ke aparat yang lebih berwenang agar supaya menjadi pembelajaran bahwa ini tidak bisa dibenarkan," imbuh Eduart.

Berpotensi Diteruskan ke Aparat Penegak Hukum

Eduart menegaskan penanganan kecurangan juga berpotensi diteruskan ke aparat penegak hukum, di samping peserta didiskualifikasi dari UTBK.

"Peserta yang terbukti melakukan kecurangan, ini akan kita berikan sanksi tegas dengan didiskualifikasi dari SNPMB PTN. Ini perlu kami tegaskan. Karena ini harus dilakukan. Dan termasuk sanksi tegas apabila ada keterlibatan pihak internal yang kalau memang ada," ucapnya.

"Kami tadi malam sudah rapat dan mungkin akan mengambil sikap bahwasanya terhadap kecurangan yang terstruktur, yang memang terstruktur dan disengaja dengan modus yang clear untuk memang mencurangi, bisa saja kita akan membawa ke ranah itu," jelasnya.

Langkah itu dilakukan agar bisa memberikan efek jera untuk bagi pihak-pihak yang ingin mencoreng proses UTBK. Meski begitu, keputusan resmi dikatakan akan diambil setelah pelaksanaan UTBK.

"Kita akan melakukan tentu investigasi terhadap seluruh hal kejadian yang terjadi. Dan juga kita akan melakukan evaluasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut yang kita anggap penting dan perlu untuk menjaga integritas UTBK ini," sambungnya.

Atas kecurangan yang terus terjadi, Eduart mengatakan langkah serius perlu seperti penegakan hukum perlu diambil. Di sisi lain, pihaknya juga mempertimbangkan adanya anak yang terjebak oknum atau jaringan kecurangan dengan iming-iming kelulusan di PTN yang diimpikan.

Berdasarkan temuan tim SNPMB, salah satu anak yang terduga curang terbirit-birit masuk ruang ujian kendati baru disuruh masuk. Anak bersangkutan diduga terjebak pada iming-iming kelulusan di UTBK.

Agar Peserta UTBK Hari 1 dan 2 Tak Dirugikan

Sementara itu, tim SNPMB telah mengantisipasi kebocoran soal sehingga tidak ada set soal yang sama. Adapun beberapa soal yang sama merupakan jembatan standarisasi soal antarsesi dan antarhari.

"Jembatan soal itu untuk menjaga standarisasi soal agar supaya asas fairness buat semua peserta bisa kita kedepankan," ungkapnya.

Ia mencontohkan, jika ada kesamaan jawaban benar pada soal di sesi 1 dan sesi 4, maka jawaban soal tersebut bisa tidak dinilai.

"Soal yang sama sengaja kami buat dalam persentase tertentu sebagai jembatan standarisasi soal dari sesi ke sesi, dari hari ke hari. Itu memiliki pola penilaian tersendiri, artinya tidak mungkin akan merugikan peserta. Jika dibilang apple to apple soal sesi 1 dan 4, nilainya sama, itu bisa saja jembatan soal dengan pengetahuan yang sama tidak akan dinilai," tuturnya.

(twu/faz)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan percepatan untuk persidangan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Juru Bicara MK sekaligus Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan, percepatan ini dilakukan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dalam Pilkada.

"Karena memang ini untuk demi kepastian hukum juga. Demi melancarkan jalannya pemerintahan, supaya pemerintahan kita juga tidak terhambat," kata Enny saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025).

Enny mengatakan, percepatan ini juga merupakan prinsip persidangan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Dia mengatakan, prinsip speedy trial ini juga diharapkan tidak mengganggu program-program kepala daerah yang terpilih nanti.

"Jadi kita juga harus menyelenggarakan itu sebagai hukum acara di PHPU, sehingga ini kami segerakan," ucapnya.

Enny menjelaskan, saat ini ada tujuh sengketa PHPU Pilkada yang dimohonkan setelah pemungutan suara ulang (PSU) dan rekapitulasi ulang digelar.

Tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Siak, Barito Utara, Talaud, Taliabu, Banggai, Puncak Jaya, dan Buru.

Enny mengatakan, ketujuh sengketa ini baru saja menjalankan sidang pendahuluan dan akan dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban termohon dan pihak terkait.

Dia mengatakan, MK belum bisa memberikan kesimpulan apapun dalam sidang pendahuluan.

"Jadi tunggulah kita besok selesai mendengarkan dari termohon, kemudian pihak terkait, dan Bawaslu. Itu yang bisa kami sampaikan setelah itu ke RPH. Baru RPH yang memutus, jadi tidak hanya panel yang memutus nanti," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan percepatan untuk persidangan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Juru Bicara MK sekaligus Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan, percepatan ini dilakukan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dalam Pilkada.

"Karena memang ini untuk demi kepastian hukum juga. Demi melancarkan jalannya pemerintahan, supaya pemerintahan kita juga tidak terhambat," kata Enny saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025).

Enny mengatakan, percepatan ini juga merupakan prinsip persidangan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Dia mengatakan, prinsip speedy trial ini juga diharapkan tidak mengganggu program-program kepala daerah yang terpilih nanti.

"Jadi kita juga harus menyelenggarakan itu sebagai hukum acara di PHPU, sehingga ini kami segerakan," ucapnya.

Enny menjelaskan, saat ini ada tujuh sengketa PHPU Pilkada yang dimohonkan setelah pemungutan suara ulang (PSU) dan rekapitulasi ulang digelar.

Tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Siak, Barito Utara, Talaud, Taliabu, Banggai, Puncak Jaya, dan Buru.

Enny mengatakan, ketujuh sengketa ini baru saja menjalankan sidang pendahuluan dan akan dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban termohon dan pihak terkait.

Dia mengatakan, MK belum bisa memberikan kesimpulan apapun dalam sidang pendahuluan.

"Jadi tunggulah kita besok selesai mendengarkan dari termohon, kemudian pihak terkait, dan Bawaslu. Itu yang bisa kami sampaikan setelah itu ke RPH. Baru RPH yang memutus, jadi tidak hanya panel yang memutus nanti," ucapnya.

Balikpapan -

Anggota Polres Pacitan, Jawa Timur, Aiptu LC dipecat atau menerima Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Ia dinilai terbukti melakukan pencabulan dan pemerkosaan yang melanggar sejumlah aturan Polri.

Dikutip detikJatim, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan LC dinilai terbukti melakukan pencabulan hingga pemerkosaan beberapa kali pada korbannya. Aksi bejat itu dilakukan sejak Maret 2025.

"(Dilakukan LC) di ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan, di mana dilakukan oleh tersangka LC sekitar bulan Maret dan 2 April 2025. Sedangkan korbannya adalah tahanan Satreskrim Polres Pacitan dalam perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau muncikari," kata Jules saat konferensi pers, Kamis (24/4/2025).

Ia mengatakan LC telah menjalani serangkaian penyelidikan, penyidikan, hingga sidang etik di Bid Propam Polda Jatim. Menurut Jules, LC terbukti melanggar Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik.

Selain itu Pasal 8 huruf C angka 1,2,3 Peraturan Khusus Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, Pasal 10 ayat 1 huruf b Peraturan Konsep Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Etik Profesi, dan Pasal 13 Peraturan Khusus Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik.

"Yang dilakukan oleh tersangka LC melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul dan persetubuhan dengan tahanan wanita Polres Pacitan pada ruang berjemur wanita di rutan Polres Pacitan," imbuhnya.

Menurut Jules, aksi bejat LC terjadi hingga 4 kali. "Yang terakhir terjadi pencabulan hingga persetubuhan yang dilakukan pada ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan, dilakukan oleh tersangka LC pada Maret 2025 dan tanggal 2 April 2025, untuk saksi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak kurang lebih 13 orang saksi," imbuhnya.

Rabu (23/4/2025), dilakukan sidang komisi kode etik Polri di ruang sidang Bid Propam Polda Jatim. Dalam sidang itu, yang menjadi tuntutan di antaranya pelaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kemudian penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari kemudian, lalu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.

"Sanksi yang kita kenal dengan pemecatan, kemudian terkait dengan putusan berdasarkan hasil sidang pada tim Polri yang telah dilakukan," tutur mantan Kabid Humas Polda Jabar itu.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di detikJatim dengan judul Aiptu LC Setubuhi Tahanan Perempuan 4 Kali di Ruang Berjemur Rutan.

(sun/des)

Denpasar -

Anggota Polres Pacitan, Aiptu LC, dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat dari institusi Polri. Ia terbukti melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita di lingkungan Polres Pacitan.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast mengatakan perbuatan LC dilakukan sebanyak empat kali, sejak Maret hingga 2 April 2025. Aksi bejat itu dilakukan di ruang berjemur wanita di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Pacitan.

"(Dilakukan LC) di ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan, di mana dilakukan oleh tersangka LC sekitar bulan Maret dan 2 April 2025. Sedangkan korbannya adalah tahanan Satreskrim Polres Pacitan dalam perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau muncikari," ujar Jules dalam konferensi pers di Mapolda Jatim, Kamis (24/4/2025), dilansir dari detikJatim.

Terbukti Langgar Etik dan Hukum

Jules menjelaskan, LC telah menjalani serangkaian proses pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jatim. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, LC dinyatakan melanggar sejumlah aturan.

Ia disebut melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, serta Pasal 5 ayat 1 huruf B dan C, Pasal 8 huruf C angka 1, 2, dan 3, Pasal 10 ayat 1 huruf b, dan Pasal 13 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

"Yang dilakukan oleh tersangka LC melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul dan persetubuhan dengan tahanan wanita Polres Pacitan pada ruang berjemur wanita di rutan Polres Pacitan," kata Jules.

Sidang Etik Putuskan Pemecatan

Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap LC digelar pada Rabu (23/4/2025) di ruang sidang Bid Propam Polda Jatim. Sidang memutuskan bahwa LC melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi beberapa sanksi.

"Yang menjadi tuntutan di antaranya pelaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kemudian penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari, lalu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," jelas mantan Kabid Humas Polda Jabar itu.

Sanksi pemecatan terhadap LC diputuskan setelah adanya laporan dari korban pada 12 April 2025. Hasil pemeriksaan menyatakan ada sekitar 13 saksi yang telah diperiksa dalam proses tersebut.

"Menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Jules saat konferensi pers.

LC Kini Ditahan di Rutan Dittahti Polda Jatim

Setelah menjalani sidang etik, LC langsung ditahan di Rumah Tahanan Dittahti Polda Jatim. Jules memastikan penahanan itu berkaitan dengan proses hukum pidana yang berjalan terhadap LC.

"Penempatan khusus selama 12 hari terhitung mulai tanggal 12 April sejak pelaporan oleh saudari PW sampai dengan 23 April 2025. Jadi, hari Rabu kemarin (LC) sudah menjalani keputusan yang terakhir (ditahan di Dittahti Polda Jatim). Ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri atau kita kenal dengan PTDH, atau lebih kita kenal juga adalah pemecatan kepada saudara LC," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di detikJatim. Baca selengkapnya di sini!

(dpw/gsp)