Pangkalpinang (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum terus memperkuat komitmen dalam memberantas peredaran barang palsu, khususnya di pusat perbelanjaan Pasar Mangga Dua.

Direktur Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Brigjen Pol. Arie Ardian Rishadi menegaskan bahwa upaya ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor serta peningkatan peran masyarakat dalam mendukung pelindungan kekayaan intelektual (KI).

Pemerintah, melalui berbagai kementerian dan lembaga, secara rutin melakukan pengawasan, inspeksi mendadak, dan pengecekan lapangan.

"Pengawasan terhadap pusat perdagangan seperti Mangga Dua akan terus ditingkatkan," kata Brigjen Pol. Arie dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Selasa.

Ia juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat untuk tidak membeli produk bajakan sebagai bagian dari pelindungan KI.

Meski demikian, DJKI menghadapi berbagai kendala dalam menanggulangi peredaran produk palsu.

"Keterbatasan ruang lingkup penanganan, minimnya aduan masyarakat, serta rendahnya angka pendaftaran hak cipta menjadi tantangan utama," ujar Brigjen Pol. Arie.

Data menunjukkan bahwa penggunaan perangkat lunak bajakan di Indonesia masih mencapai 83 persen pada tahun 2017, tertinggi di Asia Pasifik. Teknologi internet yang kian maju turut memperluas potensi pelanggaran hak cipta di ruang digital.

Dalam upaya menegakkan hukum, DJKI aktif berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Bea Cukai melalui pembentukan IP Task Force. Task Force ini mengintegrasikan upaya dari Bareskrim Polri, Bea Cukai, serta lembaga lain, sehingga menciptakan sistem penanganan pelanggaran KI yang lebih efektif.

"Sebagai contoh, pada tahun 2023, DJKI bersama aparat berhasil menangani 236 kasus pelanggaran KI dan mencegah masuknya lebih dari satu juta produk palsu," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Budi, mengungkapkan bahwa dari hasil pengawasan Januari hingga Maret 2025, telah disita barang ilegal senilai Rp15 miliar, sebagian besar berasal dari China dan tidak memenuhi standar nasional.

Menanggapi laporan United States Trade Representative (USTR) yang masih menempatkan Indonesia dalam Priority Watch List, Brigjen Pol. Arie menyampaikan bahwa DJKI tidak tinggal diam.

"Kami berkomitmen memperkuat regulasi, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya hak kekayaan intelektual," tegasnya.

Meskipun belum keluar dari daftar tersebut, upaya konsisten Indonesia sejak 2004 tetap diakui sebagai langkah positif oleh USTR.

Sebagai bagian dari tindak lanjut, DJKI tengah membenahi sistem layanan publiknya, termasuk mempercepat pengembangan sistem pengaduan online yang lebih mudah diakses masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum KI juga menjadi prioritas, dengan program beasiswa dan pelatihan yang lebih intensif untuk aparatur sipil negara.

DJKI mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelindungan KI dengan cara sederhana: membeli produk legal, melaporkan dugaan pelanggaran, dan mendaftarkan karya cipta yang dimiliki. Pelindungan kekayaan intelektual bukan hanya melindungi kreator, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan pasar yang sehat, dan melindungi konsumen dari produk berbahaya. DJKI berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam menciptakan iklim kekayaan intelektual yang sehat di Indonesia.

Plt Kakanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Harun Sulianto mengatakan bahwa pihaknya juga telah melakukan perjanjian Kerjasama dengan Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal Perlindungan dan Penegakan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual. Pelaksanaan PKS dalam bidang Kekayaan Intelektual ini merupakan perjanjian turunan dari MoU Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Bareskrim Polri

Kadiv Yankum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Kaswo mengatakan bahwa jajarannnya juga telah melaksanakan Sidak ke beberapa toko di Pangkalpinang, guna verifikasi terhadap merek di toko tersebut apakah sesuai dengan data di pangkalan data Kekayaan Intelektual, serta mengedukasi untuk melindungi hak pemilik merek dari potensi penyalahgunaan, seperti pemalsuan atau penggunaan merek tanpa izin.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti molornya penanganan kasus meninggalnya santriwati bernama Nurul Izati di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Aziziyah, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Penyidik kesulitan karena pihak pesantren tidak kooperatif.

Hal itu disampaikan Komnas HAM saat menggelar pertemuan dengan Aliansi Stop Kekerasan Seksual NTB, UPT PPA NTB, UPT PPA Lombok Barat, Dinsos NTB, dan Sentra Paramita Mataram di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Selasa (29/4/2025).

Pertemuan tersebut berlangsung cukup alot, bahkan sampai empat jam. Hanya saja, Komnas HAM menolak untuk memberikan keterangan ihwal hasil pertemuan itu.

"Tujuan Komnas HAM juga hari ini, selain kasus Walid Lombok juga terkait kasus ponpes AA (Al-Aziziyah) atas meninggalnya NI (Nurul Izatidi) Lombok Barat," katanya kuasa hukum Nurul Izati, Yan Mangandar, ditemui di Universitas Muhamadiyah Mataram.

Yan menuturkan Komnas HAM mempertanyakan penyebab molornya penanganan kasus dalam pertemuan tersebut. Salah satunya yakni pesantren tidak kooperatif kepada penyidik. Hal itu menjadi alasan kepolisian belum mengungkap kasus tersebut.

"Misalnya, dari tiap saksi itu mereka yang mengajukan. Kemudian sebelum sampai di kantor polisi, mereka yang kondisikan dulu di ponpes. Kemudian pihak-pihak yang ada di dalam ponpes itu kan tidak ada yang tahu. Ini juga salah satu hambatan dalam proses kasus ini," beber Yan.

Yan menyebut sampai saat ini polisi belum menemukan keberadaan sosok yang disebut sebagai Bibi Dapur yang akan menjadi saksi kunci. "Orang ini saksi kunci. Sayangnya, di kasus ini sampai saat ini (polisi tidak tahu) siapa Bibi Dapur ini," imbuhnya.

Di sisi lain, Yan berujar, pihak ponpes menyebut jika Bibi Dapur sudah ke luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). "Makanya saya sejak awal sudah berharap ponpes terbuka, tetapi pada faktanya mereka sulit sekali terbuka dengan alasan menjaga nama baik ponpes. Padahal saya sejak awal berharap kasus ini terang benderang," tegasnya.

Sebelumnya, Nurul Izati mengembuskan napas terakhir di RSUD Soejono Selong, Sabtu (29/6/2024) pagi. Santriwati itu meninggal dunia setelah diduga dianiaya pakai balok oleh sesama santri di Ponpes Al-Aziziyah.

Yan mengungkapkan Nurul meninggal dunia pukul 10.30 Wita, kemarin. Remaja itu dirawat setelah diduga dipukul pakai balok oleh santri di sana.

"Korban meninggal setelah kritis 16 hari dan dirawat di RSUD Soedjono Selong Lombok Timur," ujar Yan, Sabtu (29/6/2024).

Jenazah Nurul dimakamkan di tanah kelahirannya di Ende, NTT. Namun atas permintaan keluarga, jenazah korban akan diautopsi di RS Bhayangkara Mataram, untuk menguak misteri penyebab kematian remaja 14 tahun itu.

"Jenazah almarhumah Nurul Izati akan dilakukan autopsi di RS Bhayangkara Mataram. Sedang dalam perjalanan ke Mataram," kata Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol I Made Yogi Purusa Utama, Sabtu (29/6/2024).

Video: Eks Pemain Sirkus Taman Safari Minta Komnas HAM Buka Berkas 1997

Video: Eks Pemain Sirkus Taman Safari Minta Komnas HAM Buka Berkas 1997

Polisi kembali berhasil menangkap satu tahanan Polres Lahat, Sumatera Selatan, yang kabur usai menjebol dinding sel dengan obeng yakni Jimi Saputra (23). Petugas terpaksa menembak pelaku karena berusaha kabur saat hendak diamankan.

Sebelumnya, polisi berhasil menangkap tiga tahanan kabur yakni Andre Suwardi, Irpan Suryadi dan Dika Cahyadi, mereka ditangkap pada Minggu (27/4/2025) di dua lokasi berbeda, yaitu di Kecamatan Gumai Talang, Lahat dan Kecamatan Belimbing, Muara Enim. Dengan ditangkapnya satu pelaku lagi, total sudah empat orang yang ditangkap dan empat masih diburu.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mukmin Wijaya membenarkan jika kepolisian kembali berhasil menangkap satu dari lima tahanan kabur yang masih dalam pengejaran.

"Iya betul, satu lagi (tahanan kabur) sudah berhasil diamankan," katanya dikonfirmasi detikSumbagsel, Selasa (28/4/2025).

Kata dia, pria pengangguran yang berhasil ditangkap itu merupakan tahanan reskrim di kasus pemerkosaan.

"Betul, dia (Jimi) merupakan tahanan terkait tindak pidana Pasal 285 KUHP juncto pasal 6 huruf c tentang tindak pidana kekerasan seksual UU nomor 12 tahun 2022," katanya.

Dijelaskannya, Jimi berhasil ditangkap tim gabungan saat sedang bersembunyi di wilayah perkebunan Talang Tabuhan Indikat Ilir, Kecamatan Gumai Ulu, Lahat. Dia terpaksa ditembak di kaki karena mencoba kabur lagi saat hendak dilakukan penangkapan.

"Ditangkapnya pada hari Senin tanggal 28 April 2025, sekitar pukul 18.30 WIB, oleh tim gabungan dari Satreskrim Polres Lahat, Jatanras Polda Sumsel dan Resintelmob Bataylon D, di perkebunan Talang Tabuhan Indikat Ilir, Kecamatan Gumai Ulu, Lahat," ungkapnya.

"Tapi pada saat akan ditangkap tersangka ini mencoba melarikan diri sehingga tim gabungan memberikan tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kaki tersangka," lanjutnya.

Sementara, kata dia, untuk empat tahanan lainnya yang masih kabur yakni, Herlan Purnomo dan Popi Pandri merupakan tahanan Kasus narkoba, lalu Harliko Darlinsyah tahanan kasus pencurian dengan kekerasan (curas) dan Saputra tahanan asus pemerkosaan. Keempat kini masih dalam pengejaran.

"Untuk empat tahanan lagi, masih terus dilakukan pengejaran oleh tim gabungan," katanya.

Dia pun mengimbau dan meminta kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan atau persembunyian keempat tersangka yang masih buron, agar memberitahukan ke personel Polres Lahat maupun Polda Sumsel.

"Terkhusus kepada keluarga tersangka apabila mengetahui keberadaan tersangka agar segera menyerahkan tersangka kepada pihak kepolisian dan Kapolres berkomitmen akan terus melakukan pengejaran kepada empat tersangka," katanya.

"Kami serius dalam menangani kasus ini. Penyelidikan tidak hanya difokuskan pada pengejaran terhadap tahanan yang kabur, tetapi juga dilakukan pemeriksaan internal di tubuh Polres Lahat untuk mengungkap kemungkinan adanya kelalaian," sambungnya.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Tim kuasa hukum Paula Verhoeven angkat suara soal tersebarnya draft putusan cerai antara Paula dan Baim Wong di media sosial. Dalam dokumen yang tersebar tersebut, terdapat sejumlah informasi pribadi Paula Verhoeven yang seharusnya tidak dipublikasikan karena menyangkut ranah privasi.

Menanggapi hal ini, kuasa hukum Paula Verhoeven, Erwin Natosmal Oemar, mengungkapkan pihaknya belum mengetahui siapa yang menyebarkan dokumen tersebut.

"Itu kami tidak tahu, makanya kami kemarin membawa ke Bawas, biarkan Bawas menginvestigasi dan biar kemudian menemukan siapa aktor di balik ini," kata Erwin Natosmal Oemar saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Erwin Natosmal Oemar juga menyampaikan saat ini timnya tengah mempertimbangkan langkah hukum terkait penyebaran dokumen tersebut, termasuk kemungkinan membuat laporan ke kepolisian.

"Kami sedang akan mencoba tentang langkah hukumnya," beber Erwin.

Lebih lanjut, ia menambahkan proses analisis masih berlangsung untuk menentukan mana ranah yang ditindak melalui jalur hukum pidana.

"Secepatnya, sedang kami analisis," ujar Erwin Natosmal Oemar.

Pasangan selebritas Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Putusan tersebut menjadi kontroversial setelah juru bicara pengadilan menyampaikan alasan perceraian.

Pernyataan itu membuat Paula Verhoeven merasa difitnah dan mencemari nama baiknya. Dia membantah keras tudingan tersebut dan menyebut bahwa tidak ada bukti perselingkuhan ataupun perzinaan dalam proses persidangan.

Paula Verhoeven kemudian mengadukan juru bicara pengadilan ke Komisi Yudisial, karena diduga melanggar kode etik. Ia juga melapor ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) terkait dugaan pelanggaran administratif.

Terbaru, tim kuasa hukum Paula Verhoeven melakukan audiensi di Dewan Pers atas pemberitaan sejumlah media terkait yang telah melanggar privasi klien mereka, termasuk mencantumkan data pribadi secara tidak etis.

Dewan Pers juga memberikan arahan untuk menempuh jalur pengaduan agar proses klarifikasi bisa berlangsung sesuai prosedur.

Video Kondisi Terkini Paula Verhoeven: Lelah Fisik dan Psikis

Video Kondisi Terkini Paula Verhoeven: Lelah Fisik dan Psikis

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengumumkan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi berat kepada guru sekaligus pelatih tim futsal yang diduga membanting siswa SD hingga mengalami cedera saat pertandingan.

Eri menjelaskan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya untuk menangani kasus dugaan kekerasan ini secara menyeluruh.

"Saya sudah memerintahkan Dispendik dan Inspektorat untuk menjadikan kasus ini atensi khusus. Akan diberi sanksi terberat juga sudah laporan ke polisi," ujarnya di Balai Kota pada Selasa (29/4/2025).

Keluarga korban, seorang siswa berinisial BAI (11), melaporkan pelatih yang berinisial BAZ (33) ke Polrestabes Surabaya pada Minggu (27/4/2025).

Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/389/IV/2025/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, dengan tuduhan berdasarkan Pasal 80 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, terkait kekerasan terhadap anak.

Eri menegaskan pentingnya sikap kasih sayang dari para guru dalam proses mendidik siswa.

"Ini soal keselamatan anak-anak kita, melindungi mereka dari ancaman bahaya di sekitar. Pelaku harus diberikan sanksi berat," tegasnya.

Lebih lanjut, Eri menekankan bahwa guru seharusnya menjadi teladan bagi siswa.

"Guru seharusnya digugu (menjadi teladan) dan ditiru (oleh siswa). Terima kasih kepada semua guru di Surabaya yang telah berkinerja baik, yang melanggar ya harus disanksi," imbuhnya.

Sebelumnya, beredar video yang menunjukkan sekelompok anak mengenakan jersey hijau mendatangi tenda biru dan berselebrasi.

Dalam video tersebut, seorang pria berpakaian kemeja dan bertopi hitam tiba-tiba berlari mendekati mereka, mendorong salah satu anak hingga terpental.

Pria tersebut juga terlihat menunjuk anak yang sudah terjatuh, sebelum akhirnya didatangi oleh dua wasit dan beberapa orang lainnya, yang membuat suasana semakin panas.

Menurut akun Instagram @surabayakabarmetro, pertandingan tersebut adalah semifinal antara MI Alhidayah dan SD Simolawang Kip yang berlangsung di SMP Labschool Unesa, JI Kawung.

"Pertandingan berjalan normal dan tidak ada permainan kasar dari kedua tim, pertandingan dimenangkan oleh MI Alhidayah dan pemain MI Alhidayah berselebrasi di depan penonton dan supporter sekolahan," tulis akun tersebut.

Akun yang sama juga melaporkan bahwa korban mengalami trauma akibat insiden tersebut dan mengalami keretakan pada tulang ekornya.

KOMPAS.com - Endang, pengelola jembatan perahu di Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, menilai aksi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum memasang spanduk peringatan di jembatan miliknya sebagai tindakan yang tidak produktif.

"Itu gak ada kerjaan. BBWS kan punya pemerintah, kita kan masyarakat, yang penting gak merusak lingkungan," ujar Endang saat dikonfirmasi Kompas.com di lokasi, Selasa (29/4/2025).

Sebelumnya, BBWS Citarum memasang spanduk bertuliskan bahwa jembatan perahu tersebut tidak memiliki izin resmi.

Mereka menyebutkan, berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, keberadaan jembatan itu melanggar aturan.

Tanpa adanya izin tersebut, pembangunan dan pengoperasian jembatan perahu di atas sungai dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Namun, pria yang kerap disapa Haji Endang ini menyatakan bahwa jembatan perahunya sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), meski ia tidak mempermasalahkan jika keberadaan jembatan itu dianggap ilegal.

"Walaupun saya izin sebenarnya ada yah, boleh lah anggap saya ilegal, tapi manfaatnya banyak, dibilang dia berbayar, saya kan bukan baru sekarang udah 15 tahun berjalan," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pungutan sebesar Rp 2.000 bagi pengendara yang melintas tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tapi digunakan untuk kebutuhan operasional dan pemeliharaan.

"Itu untuk maintenace atau perawatan jembatan, jalan, penerangan, hingga gaji karyawan," jelasnya.

Endang bahkan menyarankan agar BBWS melihat langsung manfaat jembatan bagi masyarakat sekitar ketimbang sekadar mengkritisi aspek legalitas.

Ia juga siap menandatangani pernyataan jika terjadi hal di luar tanggung jawab BBWS. (Kontributor Karawang Farida Farhan|Editor: Eris Eka Jaya)

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP) memberhentikan Rektor Universitas Pancasila (UP)Marsudi Wahyu Kisworoberlaku sejak Rabu, 30 April 2025.

Pemberhentian Marsudi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pembina YPP-UP Nomor: 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang ditandatangani Ir Suswono Yudo Husodo pada 24 April 2025.

"Saya menduga ini ada kaitannya dengankasus kekerasan seksual yang dilakukan mantan Rektor UP sebelumnya," kata Marsudi di Kampus UP Jakarta, Selasa.

Apalagi, kata dia, pekan lalu ada dua orang korban baru yang membuat laporan ke Polisi terkait dengan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh ETH.

"Laporan ini lebih kuat lagi buktinya, karena ada rekaman CCTV nya yang sudah disampaikan ke Mabes Polri," kata Marsudi.

Selain itu, Marsudi juga menolakpengaktifan kembali ETH sebagai dosen UP, sehingga membuat marah pengurus Yayasan.

Setelah kejadian ini, saya mendengar kabar santer bahwa dirinya akan segera di copot dari rektor UP. "Mungkin saya dianggap yang mencari saksi kasus ETH, padahal saya tidak kenal dengan korban maupun pengacaranya," ujarnya.

Marsudi juga menjelaskan bahwa dirinya diberhentikan tanpa meminta keterangan dari saya terlebih dahulu terkait dengan kinerja atau kesalahan-kesalahan apa yang dilakukannya.

"Tiba-tiba saja saya dipanggil Yayasan dan diberikan SK pemberhentian Senin kemarin pukul 11.00 siang, tanpa saya bisa membela diri atau apapun juga," katanya.

Padahal sesuai Statuta UP, seharusnya evaluasi kinerja rektor menjadi tugas Senat UP, yang mana Senat UP justru tak dilibatkan.*

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan kabadiklat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebelumnya, Zarof Ricar telah menyandang status tersangka permufakatan jahat dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai, kerja Kejagung dalam membongkar kasus rasuah sudah sepatutnya diapresiasi. Kendati begitu, ia mengingatkan agar Kejagung tidak terlena.

"Ya perlu diapresiasi, asal jangan sering tergoda lagi dengan kewenangan besar di tangan kejaksaan. Ingat pepatah power tends to corrupt," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Fickar menilai, pendekatan hukum yang digunakan Kejagung dengan menjerat tersangka dengan pasal TPPU merupakan hal yang sah dan lazim. Dakwaan itu, sambung dia, seperti jaring dalam menjerat pelaku rasuah. "Artinya jika tidak kena atau perbuatannya tidak menenuhi satu unsur dakwaan, maka ada dakwaan lain yang menjeratnya," ucapnya.

Namun demikian, menurut Fickar, yang lebih penting lagi jumlah uang dan emas yang dijadikan barang bukti dalam perkara Zarof Ricar menunjukkan, tindak pidana itu kemungkinan besar telah terjadi jauh sebelum yang bersangkutan pensiun. Sehingga, Kejagung perlu menelusuri asal usul aliran uang tersebut.

"Karena itu, dakwaan tindak pidana korupsi (tipikor) juga menjadi penting," ujar Fickar. Kejagung menambahkan pasal TPPU untuk menjerat Zarof Ricar.

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP) memberhentikan Rektor Universitas Pancasila (UP)Marsudi Wahyu Kisworoberlaku sejak Rabu, 30 April 2025.

Pemberhentian Marsudi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pembina YPP-UP Nomor: 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang ditandatangani Ir Suswono Yudo Husodo pada 24 April 2025.

"Saya menduga ini ada kaitannya dengankasus kekerasan seksual yang dilakukan mantan Rektor UP sebelumnya ETH," kata Marsudi di Kampus UP Jakarta, Selasa.

Apalagi, kata dia, pekan lalu ada dua orang korban baru yang membuat laporan ke Polisi terkait dengan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh ETH.

"Laporan ini lebih kuat lagi buktinya, karena ada rekaman CCTV nya yang sudah disampaikan ke Mabes Polri," kata Marsudi.

Selain itu, Marsudi juga menolakpengaktifan kembali ETH sebagai dosen UP, sehingga membuat marah pengurus Yayasan.

Setelah kejadian ini, saya mendengar kabar santer bahwa dirinya akan segera di copot dari rektor UP. "Mungkin saya dianggap yang mencari saksi kasus ETH, padahal saya tidak kenal dengan korban maupun pengacaranya," ujarnya.

Marsudi juga menjelaskan bahwa dirinya diberhentikan tanpa meminta keterangan dari saya terlebih dahulu terkait dengan kinerja atau kesalahan-kesalahan apa yang dilakukannya.

"Tiba-tiba saja saya dipanggil Yayasan dan diberikan SK pemberhentian Senin kemarin pukul 11.00 siang, tanpa saya bisa membela diri atau apapun juga," katanya.

Padahal sesuai Statuta UP, seharusnya evaluasi kinerja rektor menjadi tugas Senat UP, yang mana Senat UP justru tak dilibatkan.*

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi UU ITE yang diajukan jaksa Jovi Andrea Bachtiar.

Jovi adalah jaksa yang menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik yang divonis enam bulan percobaan.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan perkara nomor: 115/PUU-XXII/2024 di Gedung MK, Selasa (29/4).

Dalam putusan itu, MK menyatakan kata 'kerusuhan' dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber'.

Pasal 28 ayat 3 UU ITE sebelumnya berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat."

Sedangkan Pasal 45A ayat 3 UU ITE berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00."

MK juga menyatakan permohonan pemohon sepanjang frasa 'dilakukan demi kepentingan umum' dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024 serta frasa 'melanggar kesusilaan' dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 tidak dapat diterima.

Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE berbunyi: "Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan demi kepentingan umum;"

Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Sedangkan Pasal 45 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00."

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Jovi diproses hukum atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Dia mulanya dilaporkan ke kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dengan dugaan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan/atau mendistribusikan Informasi Elektronik mengandung kesusilaan.

Dia diseret kasus pidana hanya karena mengkritik seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi jabatan Pengawal Tahanan pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan agar tidak menggunakan mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tanpa disertai adanya Surat Perintah dan Akta Pengawasan Melekat apalagi untuk kepentingan pribadi.

Atas perbuatannya itu, Jaksa Jovi divonis dengan pidana percobaan selama enam bulan.

Dalam perkara tersebut, pada pertimbangannya, MK pada pokoknya telah menegaskan berkenaan dengan unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan" dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 merupakan norma yang hakikatnya ditempatkan untuk pembatasan dalam mengeluarkan pendapat secara merdeka di ruang publik.

Dalam penilaian MK, unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan" yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 menjadikan norma dalam Pasal-pasal a quo sebagai "pasal karet" (mulur mungkret) yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum.

Selanjutnya, berkenaan dengan unsur "onar atau keonaran" yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946, penggunaan kata "keonaran" dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 berpotensi menimbulkan multitafsir. MK menilai antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan.

Dengan demikian, mahkamah menilai terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran patut atau tidaknya pelaku dijerat dengan tindak pidana.

Kemudian unsur "onar atau keonaran" yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946, juga sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan pesat saat ini. Menurut mahkamah masyarakat sudah memiliki akses yang luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial.

Dengan demikian, dinamika yang terjadi dalam mengeluarkan pendapat dan kritik berkenaan dengan kebijakan pemerintah di ruang publik, harus disikapi sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang merupakan pengejawantahan dari partisipasi publik. Itu menurut mahkamah jangan serta merta dianggap sebagai unsur yang menjadi penyebab keonaran yang dapat dikenakan proses pidana oleh aparat penegak hukum.

MK menyatakan UU 1/1946 menitikberatkan tindakan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Namun, sambungnya, hal itu dilakukan tanpa memastikan apakah berita bohong yang menimbulkan keonaran tersebut terjadi di masyarakat dalam ruang fisik atau bukan ruang fisik.

Akibatnya menurut MK, keonaran yang terjadi tidak di ruang fisik juga dapat dikenakan UU 1/1946.

Di sisi lain, hal itu berbeda dengan yang diatur dalam UU 1/2024 yang hanya meliputi akibat pemberitahuan bohong berupa kerusuhan yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik.

Menurut MK, pengaturan tindakan menyebarkan berita/pemberitahuan bohong dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di masyarakat sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 telah ternyata menciptakan ketidakpastian hukum ketika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024.

MK menyatakan penjelasan pasal itu menyatakan yang dimaksud dengan "kerusuhan" adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau siber.

"Artinya, penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 telah memberikan pembatasan yang jelas bahwa penyebaran pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan yang secara fisik terjadi di masyarakat, tidak termasuk keributan atau kerusuhan yang terjadi di ruang digital atau siber," ucap hakim MK.

MATARAM, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemui korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pimpinan yayasan di salah satu pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Komnas HAM bertemu dengan empat korban kasus "Walid Lombok," kata Yan Mangandar Putra, perwakilan Aliansi Anti Kekerasan Seksual NTB.

Pertemuan Komnas HAM dengan pendamping dan korban "Walid Lombok" tersebut dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Mataram, Selasa (29/4/2025).

Selain menemui empat korban pencabulan dan kekerasan seksual oleh "Walid Lombok", Komnas HAM juga bertemu sejumlah pihak, di antaranya Aliansi Setop Kekerasan Seksual NTB, UPTD PPA Provinsi NTB, UPTD PPA Lombok Barat, Dinas Sosial, dan Sentra Paramita Mataram.

Yan menjelaskan, hal yang digali dalam pertemuan tersebut terkait tahapan proses bagaimana kasus ini mulai terungkap. Juga terkait upaya perlindungan apa yang sudah dilakukan aliansi bersama dengan layanan pemerintah.

"Karena ini fenomena yang cukup aneh, kenapa kekerasan seksual itu begitu sangat fenomenal, terutama di Pulau Lombok, kenapa begitu rentan terjadi kekerasan seksual di pondok pesantren," kata Yan.

Rencananya, perwakilan Komnas HAM juga akan bertemu dengan pemerintah dan aparat penegak hukum Polda NTB.

Selain kasus "Walid Lombok", Komnas HAM juga menyoroti maraknya kasus kekerasan di sejumlah pondok pesantren di NTB.

"Tujuan Komnas HAM juga selain kasus "Walid Lombok" juga terkait kasus pondok pesantren sebelumnya, yaitu atas nama korban NI yang meninggal di pondok pesantren AA di Lombok Barat, itu juga tadi yang didalami," kata Yan.

Yan mengatakan, hingga saat ini, belum ada titik terang dalam kasus kematian NI, santriwati di Lombok Barat, yang diduga mengalami kekerasan.

Aliansi Setop Kekerasan Seksual mencatat, hingga saat ini ada 17 kasus kekerasan seksual di pondok pesantren.

"Juga kasus-kasus kekerasan seksual di pondok pesantren yang sampai 17 (kasus) sampai dengan hari ini," tutup Yan.

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Dalam rangka Tasyakuran Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Barat memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra yang dinilai memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Kegiatan ini digelar di Rutan Kelas IIB Mamuju.

Salah satu penerima penghargaan adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), yang dinilai berkontribusi besar dalam pengelolaan sampah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Polewali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen PAS Sulawesi Barat, Ramdani Boy, kepada Penjabat Sekda Polman, H. Ahmad Sjaifuddin.

Kepala Lapas Kelas IIB Polewali, Akhmad Widodo, Bc.IP., S.Sos., menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kemitraan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Polman dalam mengelola sampah di dalam Lapas. Dengan jumlah warga binaan mencapai 514 orang, setiap hari diperkirakan timbulan sampah mencapai 1 ton.

“Berkat edukasi dan fasilitasi dari DLHK, kami menerapkan sistem pemilahan sampah. Hingga kini, sebanyak 2,6 ton sampah bernilai ekonomis telah ditabung di bank sampah dengan nilai sekitar Rp1,6 juta,” ujar Akhmad Widodo. Ia menambahkan, masih ada sekitar 55 persen sampah organik dan residu yang belum terkelola secara maksimal dan memerlukan pendampingan lebih lanjut untuk mewujudkan pengelolaan sampah nol limbah (zero waste) di dalam Lapas.

Kepala DLHK Polman, Jumadil Tappawali, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi pemicu semangat bagi pihaknya dalam memberikan edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah, terutama di tengah tantangan tertutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Polewali Mandar selama satu tahun terakhir.

“Kami mengedukasi warga binaan untuk memilah sampah yang memiliki nilai jual seperti botol, plastik, kertas, dan kaleng. Karena berada dalam lingkungan tertutup, implementasinya lebih mudah dan warga binaan cenderung patuh,” jelasnya.

Terkait sampah organik dan residu, DLHK menyatakan bahwa dibutuhkan teknologi seperti bak fermentasi untuk pembuatan pupuk organik, serta metode insinerasi ramah lingkungan untuk mengolah residu menjadi bahan bakar atau briket.

Dengan sinergi yang semakin erat, Kalapas Polewali berharap dapat segera melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan di Kota Polewali Mandar, guna menciptakan Lapas yang bersih, produktif, dan ramah lingkungan.

Editor : Huzair.zainal