GARUT, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terus memantau penegakan hukum kasus kekerasan seksual oleh dokter spesialis kandungan M Syafril Firdaus alias Iril terhadap pasien saat menjalani pemeriksaan USG di ruang praktiknya seperti dalam rekaman CCTV viral di media sosial.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fuda'il, yang ditemui di Garut mengungkapkan, jumlah korban yang saat ini melapor ke layanan pengaduan yang dibuka Pemkab Garut kembali bertambah menjadi sembilan orang perempuan.

"Ternyata setelah dibuka hotline, ada sembilan," ucap Hasbullah, Rabu (30/04/2025), di lingkungan kantor Sekretariat Daerah Pemkab Garut.

Hasbullah mengaku telah bertemu dan berdialog dengan para korban yang saat ini berada dalam perlindungan Pemkab Garut.

Dari pertemuan tersebut, para korban mengeluhkan hubungan mereka dengan suami dan keluarganya karena pihak keluarga dan masyarakat menganggap hal ini adalah aib.

"Jadi bermasalah dengan keluarga, suami juga keberatan," katanya.

Karena itu, para korban juga berharap bisa mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan berharap korban mendapat hukuman seberat-beratnya.

Hasbullah menegaskan, Kementerian HAM sendiri saat ini tengah menggodok berbagai rekomendasi atas kasus ini.

Salah satunya adalah soal pemeriksaan yang dilakukan dokter terhadap pasien di ruangan tertutup dan juga yang paling penting adalah bagaimana semua pihak bisa memberikan perlindungan pada para korban.

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kuasa hukum dari dokter berinisial AY, Alwi Alu, membantah jika kliennya melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pasien di salah satu rumah sakit swasta di Kota Malang, Jawa Timur, berinisial QAR.

"Apa yang telah disampaikan oleh saudara Q, tentunya berbeda. Apa yang disampaikan dan beredar di pemberitaan itu fitnah," kata Alwi di Kota Malang, Rabu.

Alwi menegaskan bahwa memang benar jika QAR sempat menjalani perawatan di ruang VIP salah satu rumah sakit swasta di Kota Malang dan merupakan pasien Dokter AY pada September 2022.

Namun, Dokter AY disebutnya tidak melakukan perbuatan dugaan pelecehan seksual sebagaimana yang diperkarakan oleh QAR.

"Dia pernah menjadi pasien klien kami dan memang dirawat di situ. Kalau memang ada (pelecehan), kenapa tidak melakukan perlawanan? Dan kedua, apakah mungkin itu bisa terjadi dalam waktu singkat. Pemeriksaannya langsung kurang lebih tidak sampai lima menit," ucapnya.

Tak hanya itu, Alwi mengatakan ketika kliennya masuk kamar perawatan QAR, dia telah mendapati adanya satu orang laki-laki di sana.

Namun, Dokter AY tidak mengetahui apakah laki-laki itu merupakan keluarga QAR atau bukan.

"Ketika klien kami masuk ke ruangan, yang waktu itu diantar oleh salah satu perawat, ada seorang laki-laki di dalam. Dia tidak tahu keluarga atau siapa," katanya.

Oleh karena itu, Alwi menuturkan bahwa dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh QAR merupakan tuduhan yang tidak mendasar.

"Kami tidak merekayasa maupun mengurangi. Kami mendorong supaya semua bukti, termasuk rekaman CCTV dibuka saja," katanya.

Pada Selasa (29/4), Dokter AY telah memenuhi panggilan dari penyidik kepolisian untuk menjalani pemeriksaan di Mapolresta Malang Kota.

Alwi menyatakan kliennya dicecar beberapa pertanyaan oleh tim penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang Kota.

"Kami belum mendapatkan salinan BAP, belum tahu pasti (jumlah pertanyaan). Tetapi, sifatnya pertanyaan umum, terkait locus (lokasi kejadian) dan tempus (waktu kejadian), serta kronologi seperti apa," katanya.

JAKARTA - Ketua Umum Ormas Mathla?ul Anwar, KH Embay Mulya Syarif menegaskan pentingnya menjaga eksistensi organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai instrumen demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya, ormas merupakan wadah ekspresi warga negara yang memiliki kesamaan gagasan dan harus tetap berada dalam koridor hukum serta nilai-nilai kebangsaan.

Menanggapi munculnya stigma negatif terhadap sejumlah ormas, Kiai Embay menekankan tidak semua ormas patut disamaratakan. Fungsi utama ormas, khususnya ormas keagamaan, adalah memperkuat kesatuan masyarakat dan menjadi agen perdamaian. Ia juga mendorong kaderisasi dalam tubuh ormas agar anggotanya menjadi motor penggerak persatuan bangsa.

"Ormas di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Kalau ada ormas yang melanggar nilai-nilai Pancasila, pemerintah harus berani bertindak tegas, termasuk membubarkannya," kata ulama senior asal Banten itu, Rabu (30/4/2025).



Kiai Embay juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membubarkan ormas-ormas yang dinilai bertentangan dengan dasar negara, seperti HTI dan FPI. Namun, ia mengingatkan pembubaran semata tidak cukup. Pemerintah juga harus membatasi ruang gerak mantan anggotanya, terutama yang masih aktif menyebarkan ideologi radikal melalui media sosial dan kegiatan keagamaan.

"Kalau perlu, tokoh-tokoh eks HTI itu ditangkap, media mereka diblokir. Jangan sampai mereka tetap bebas menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila," ujarnya.

Kiai Embay mengungkapkan bahwa Mathla'ul Anwar telah menerima beberapa mantan anggota kelompok radikal yang telah menjalani hukuman dan berikrar setia kepada NKRI. Dengan pendekatan tegas namun membina, mereka kini aktif dalam kegiatan positif ormas.

"Di Mathla'ul Anwar, kalau ada anggota yang melanggar dasar negara, langsung kami pecat. Tidak ada kompromi soal hukum dan konstitusi," ujarnya.

Dalam pandangannya, Pancasila dan UUD 1945 merupakan hasil kompromi para pendiri bangsa yang harus dihormati oleh seluruh elemen masyarakat. Ia juga mengecam pihak-pihak yang masih berupaya merusak kesepakatan tersebut dengan dalih agama atau ideologi tertentu.

"Islam mengajarkan untuk menepati janji. Kalau ada yang mengaku membawa nama Islam tapi justru melanggar kesepakatan berbangsa, itu justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri," ujarnya.

Kiai Embay berharap pemerintah terus menjaga nilai-nilai kebangsaan, termasuk Bhinneka Tunggal Ika, dengan ketegasan dan tanpa tebang pilih. Menurutnya, supremasi hukum harus ditegakkan demi menjaga keutuhan dan stabilitas nasional.

ANTARA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan bantuan sosial kepada keluarga narapidana dan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah setempat, Rabu (30/4). Kegiatan dalam rangka implementasi 13 program akselerasi Kementerian Imipas itu bertujuan untuk membantu meringankan dan mengurangi beban pengeluaran, utamanya bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP). (Indra Budi Santoso/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

ANTARA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan bantuan sosial kepada keluarga narapidana dan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah setempat, Rabu (30/4). Kegiatan dalam rangka implementasi 13 program akselerasi Kementerian Imipas itu bertujuan untuk membantu meringankan dan mengurangi beban pengeluaran, utamanya bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP). (Indra Budi Santoso/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) memberikan layanan konsultasi terkait peralihan perkumpulan biasa menjadi berbadan hukum.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin dalam rilisnya mengungkapkan bahwa pengajuan perkumpulan tidak berbadan hukum menjadi berbadan hukum pada administrasi hukum umum Kanwil Kemenkum Malut dapat dilakukan dengan memenuhi syarat yang ditentukan.

“Alur proses pengajuan yang dilalui yaitu penerimaan permohonan, pemeriksaan dokumen dan penetapan badan hukum,” ujarnya, Selasa (29/4).

Sementara itu, Analis Hukum Muda, Muhammad Sidik saat memberikan layanan mengatakan bahwa dokumen pendukung yang diperlukan, seperti, akta pendirian perkumpulan, anggaran dasar, daftar nama dan alamat pengurus perkumpulan, serta surat pernyataan tidak berbadan hukum.

“Permohonan diajukan dengan mengisi formulir permohonan (secara online) dan membayar biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Sidik.

Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir terus mendorong pemberian pelayanan prima termasuk layanan AHU bagi masyarakat. Pelayanan yang informatif, cepat dan tepat, kata Budi Argap Situngkir merupakan bagian dari komitmen implementasi reformasi birokrasi.

“Masyarakat dan stakeholders harus memperoleh pelayanan prima dari Kanwil Kemenkum Malut,” ujar Budi Argap Situngkir dalam keterangannya.

Dirinya berharap agar pelayanan hukum dari Kanwil Kemenkum Malut, termasuk peralihan perkumpulan biasa menjadi berbadan hukum, dapat memudahkan masyarakat sehingga berjalan sesuai ketentuan.

MALANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum terduga pelaku pelecehan seksual, Alwi Alu, membantah kabar yang menyebut bahwa kliennya, dokter AY, telah dipecat pihak Rumah Sakit (RS) Persada Hospital Malang. Hal itu disampaikannya pada Rabu (30/4/2025).

Dia menegaskan bahwa hingga saat ini, baik dirinya maupun kliennya, belum pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai pemecatan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) dari manajemen RS Persada Malang.

Ia mengaku terkejut saat mendengar informasi yang beredar soal pemecatan tersebut justru dari media.

Menurutnya, informasi tersebut tidak berdasar karena tidak ada komunikasi formal dari pihak rumah sakit terkait hal itu.

Lebih lanjut, Alwi menjelaskan bahwa status dokter AY sebelumnya adalah non-aktif sementara.

"Saya pastikan hari ini tidak, karena selama ini itu tidak sampai ke klien kami dan tidak sampai ke kami informasi itu."

"Malahan kami dapat informasi dari teman-teman media mengkonfirmasi ke kami, kami pun kaget loh, ini pecat bagaimana bentuknya, karena begini, non-aktif itu sifatnya sementara," kata Alwi.

Ia menginterpretasikan status non-aktif tersebut bukan sebagai sanksi hasil investigasi internal rumah sakit terkait kasus yang menjerat kliennya.

Sebaliknya, menurut Alwi, status non-aktif tersebut merupakan arahan agar dokter AY dapat lebih fokus menghadapi proses hukum yang sedang berjalan, bukan karena adanya temuan kesalahan internal.

"Dan non-aktif ini bukan karena telah dilaksanakan investigasi internal sehingga ditemukan kesalahan-kesalahan tertentu."

"Non-aktif ini adalah instruksi yang memang bentuknya non-aktif tapi di balik itu adalah instruksi kepada dokter agar lebih kemudian fokus dalam penanganan perkara," katanya.

Meski begitu, kliennya telah mengajukan surat pengunduran diri kepada pihak RS Persada Malang.

Pengajuan pengunduran diri ini dilakukan dalam rentang waktu sekitar dua minggu setelah dokter AY dinonaktifkan sementara oleh pihak rumah sakit.

Namun, Alwi menekankan bahwa pengajuan pengunduran diri tersebut hingga kini belum mendapatkan jawaban atau persetujuan resmi dari manajemen rumah sakit.

"Sampai saat ini, yang saya bisa pastikan, sampai saat ini kami maupun klien kami belum ada pemberitahuan, atau mendengar informasi dari pihak rumah sakit bahwa klien kami dipecat, artinya terjadi PHK dan sebagainya, itu belum ada sama sekali," katanya.

Dia mengatakan, alasan di balik pengajuan pengunduran diri dokter AY karena keinginan kliennya untuk lebih fokus menghadapi perkara hukum yang sedang berjalan.

Selain itu, tekanan psikis yang dialami dokter AY, terlepas dari proses hukum yang masih berlangsung, juga menjadi pertimbangan penting dalam mengambil keputusan untuk mengundurkan diri.

"Paling pertama kami ingin fokus, kenapa ingin fokus? Klien kami saat ini mengalami tekanan psikis, kenapa tekanan psikis? Karena saat ini entah di posisi benar ataupun salah, ini kan proses hukum yang berjalan tetapi tuduhan orang selalu berjalan, nah ini yang kami sesalkan ke akun-akun yang menyebarkan itu," katanya.

Perlu diketahui, manajemen Persada Hospital resmi memberhentikan dokter berinisial AY yang merupakan terduga pelaku pelecehan seksual kepada pasien.

Diketahui, informasi pemberhentian dokter AY tersebut diumumkan lewat video singkat yang diposting di akun Instagram Persada Hospital.

Di dalam video berdurasi satu menit delapan detik itu, Persada Hospital menyesalkan terjadinya dugaan tindakan pelecehan oleh seseorang oknum yang merugikan pihak tertentu serta institusi dari rumah sakit itu.

Persada Hospital menyatakan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya kepada pihak yang merasa dirugikan atas peristiwa ini.

Lalu di dalam video yang sama, bahwa sebagai bentuk tanggung jawab, Persada Hospital menegaskan bahwa yang bersangkutan (dokter AY) sudah tidak lagi bertugas (diberhentikan).

Termasuk telah melakukan investigasi internal dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut ke pihak kepolisian.

Kemudian pada akhir video, Persada Hospital menyampaikan bahwa sebagai institusi kesehatan yang dipimpin seorang perempuan, berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi harkat, martabat dan perlindungan bagi perempuan.

Termasuk akan memperkuat sistem pengawasan dan memastikan setiap layanan medis, dilakukan sesuai standar etika dan profesionalisme yang tinggi.

Saat dilakukan upaya konfirmasi, Supervisor Humas Persada Hospital, Sylvia Kitty Simanungkalit, S Si MMRS membenarkan pernyataan yang ada di dalam video tersebut.

Termasuk, juga membenarkan bahwa dokter AY telah resmi diberhentikan oleh manajemen Persada Hospital.

"Iya, sudah (telah resmi diberhentikan dari Persada Hospital)," ujarnya.

Namun saat ditanya lebih detail, terkait sejak kapan terduga pelaku dokter AY resmi diberhentikan, pihaknya hanya menjawab singkat.

"Kami pasti akan berusaha menjawab sesegera mungkin, secara personal. Namun di situasi seperti ini, kami sangat memohon pengertiannya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, seorang perempuan berinisial QAR (31) mengaku kepada publik telah menjadi korban pencabulan oleh oknum dokter di salah satu rumah sakit swasta di Kota Malang, Jawa Timur.

Hal itu diungkapkannya melalui beberapa postingan di media sosial Instagramnya pada Selasa (15/4/2025).

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, QAR mengatakan, peristiwa yang dialaminya terjadi pada September 2022.

Perempuan asal Bandung, Jawa Barat itu menyampaikan, bahwa pada saat itu dirinya sedang berlibur ke Malang.

KOMPAS.com - Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH UPH) menggelar Seminar Hukum Nasional "Reformasi Hukum Acara Penyidikan" pada 17 April 2025, di UPH Kampus Lippo Village, Tangerang.

Seminar nasional menyorot pentingnya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi fondasi utama dalam mengatur jalannya proses peradilan pidana di Indonesia, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan.

Sebagai informasi, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah melakukan revisi terhadap KUHAP untuk memperkuat sistem peradilan pidana nasional.

Melalui Komisi III, DPR RI menargetkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP ini pada akhir tahun 2025.

Seminar ini menjadi wadah penting bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, dan aparat penegak hukum untuk membahas kebutuhan dalam revisi KUHAP.

Seminar juga bertujuan mengevaluasi tugas Kepolisian dan Kejaksaan sudah sesuai dengan prinsip negara hukum, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia.

Seminar menghadirkan empat narasumber yaitu Prof. Topo Santoso (Guru Besar Hukum Universitas Indonesia), Prof. Jamin Ginting (Dosen Fakultas Hukum UPH), Fachrizal Afandi (Akademisi Universitas Brawijaya), dan Arif Maulana (Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta).

Seminar memberikan gambaran jelas mengenai urgensi reformasi sistem hukum acara penyidikan di Indonesia, yang sangat relevan bagi mahasiswa dan dosen dalam memahami perkembangan hukum terkini.

Dengan beragam usulan dipaparkan, diharapkan revisi KUHAP dapat menciptakan sistem peradilan lebih efisien, adil, dan transparan.

Selain itu, seminar juga diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman tentang negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak individu, serta membuka wawasan baru bagi sivitas akademika dalam mengembangkan perspektif hukum yang lebih holistik.

Mengutamakan Hak Asasi Manusia dalam Penyidikan

Dalam paparan berjudul "Urgensi Memperkuat Pengawasan dan Akuntabilitas Penyidikan dalam Revisi KUHAP", Arif Maulana membahas pentingnya penguatan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penyidikan.

Dia mengangkat data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang mencatat adanya 46 kasus kekerasan dan penyiksaan dalam proses penyidikan oleh aparat penegak hukum sepanjang 2022 hingga 2024, dengan total 294 korban.

Beberapa di antaranya bahkan dilaporkan meninggal dunia.

Arif juga menyampaikan pandangannya terkait perlunya peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi revisi KUHAP.

Dia menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dengan perlindungan hak-hak dasar semua pihak yang terlibat, termasuk tersangka, terdakwa, korban, dan saksi.

Menurutnya, penyediaan bantuan hukum sejak awal proses penyidikan merupakan aspek krusial dalam mewujudkan proses peradilan yang adil dan menghormati prinsip-prinsip HAM.

Arif menutup paparannya dengan menyerukan perlunya revisi KUHAP yang benar-benar berpihak pada keadilan, bukan sekadar memperkuat kekuasaan negara atas rakyat.

“Kita butuh KUHAP baru yang sungguh-sungguh menjamin proses peradilan yang jujur, adil, dan menghormati hak asasi manusia,” tegasnya.

Menghormati Martabat Manusia dalam Proses Penyidikan

Dalam pemaparannya, Fachrizal menekankan bahwa penerapan hukum pidana harus tetap menghormati martabat manusia. Dia mengingatkan pentingnya menjaga proses penyidikan dari perlakuan tidak manusiawi, termasuk membatasi eksposur tersangka di media.

"Penerapan upaya paksa, seperti penahanan, harus dilakukan secara proporsional dan bertujuan untuk memastikan kehadiran terdakwa di persidangan, bukan sebagai penghukuman sebelum adanya putusan pengadilan," ujar Fachrizal.

Fachrizal juga menyampaikan, reformasi hukum acara pidana perlu mempertimbangkan sejumlah prinsip penting, termasuk exclusionary rules, yaitu ketentuan bahwa bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat digunakan di persidangan.

Dia juga menyoroti prinsip fruit of the poisonous tree, yang menyatakan bahwa bukti lanjutan yang berasal dari bukti tidak sah turut dianggap tidak sah.

Di akhir paparannya, Fachrizal menekankan pentingnya memperkuat peran hakim sejak tahap awal penyidikan.

Dia mengusulkan penguatan mekanisme praperadilan, bahkan mempertimbangkan model hakim komisaris seperti yang diterapkan di beberapa negara, untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prinsip keadilan.

Restorative Justice: Solusi Alternatif dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan

Selanjutnya Prof. Topo memberikan paparan yang berjudul "Restorative Justice dan Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan: Filosofi, Syarat, dan Konteksnya".

Menurutnya, keadilan restoratif adalah cara untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan pelaku, korban, dan keluarga dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk mencari solusi bersama, bukan hanya mengandalkan negara atau aparat penegak hukum.

“Salah satu tujuan utama dari keadilan restoratif adalah memperbaiki kerugian yang dialami korban, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menunjukkan penyesalannya," jelas Prof. Topo.

"Dalam proses ini, pelaku tidak hanya memberikan ganti rugi kepada korban, tetapi juga melalui pemulihan psikologis, sehingga mereka bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik,” lanjutnya.

Namun, tidak semua kasus kejahatan dapat diselesaikan dengan pendekatan ini. Kasus-kasus besar, seperti korupsi, memerlukan langkah lebih kompleks daripada mediasi.

Prof. Topo menegaskan, keadilan restoratif bukanlah pengganti sistem peradilan pidana yang ada, melainkan pendekatan tambahan yang dapat diterapkan pada kejahatan ringan atau yang memungkinkan penyelesaian melalui musyawarah.

Meskipun keadilan restoratif memiliki potensi besar meningkatkan sistem hukum, Prof. Topo mengingatkan tidak semua negara atau sistem hukum siap mengadopsinya.

Dia menilai perlu adanya penyesuaian dengan hukum berlaku, seperti tercantum dalam KUHAP. Untuk itu, Prof. Topo mengusulkan evaluasi sistem hukum Indonesia agar dapat mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Pemisahan Peran Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan

Dalam paparannya berjudul "Peran Penegak Hukum dalam RUU KUHAP", Prof. Jamin Ginting menyoroti pentingnya pemisahan fungsi yang lebih jelas antara penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan.

Di banyak negara, penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan memiliki tugas terpisah.

“Jaksa bertugas untuk melakukan penuntutan, sementara polisi memiliki peran dalam mengumpulkan bukti. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, terdapat beberapa tantangan terkait pemisahan tugas antara kedua lembaga ini," ungkap Prof. Ginting.

"Jaksa sebagai penuntut umum sebaiknya fokus pada tugas penuntutan, sementara fungsi penyidikan dapat diserahkan kepada Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)," lanjutnya.

"Dalam beberapa kasus, kurangnya koordinasi yang efektif antara jaksa dan penyidik kepolisian dapat menghambat kelancaran penyidikan dan berujung pada ketidakpastian hukum,” ujar Prof. Ginting.

Prof. Ginting juga menyarankan, sistem hukum memberikan wewenang kepada hakim untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum melanjutkan proses hukum.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa bukti yang tersedia cukup untuk mendasari keputusan penahanan. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan yang baik dalam setiap tahap proses hukum, guna menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Oleh karena itu, Prof. Ginting mendorong agar seluruh lembaga penegak hukum dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama, agar proses penyidikan berjalan dengan lebih adil dan efektif.

BREBES, KOMPAS.com - Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, angkat bicara terkait laporan yang melibatkan anggotanya, Ade Apriyanto (AA), yang juga merupakan anggota DPRD Brebes.

AA dilaporkan oleh pengusaha minimarket, Aristianto Zamzami, ke Badan Kehormatan (BK) DPRD, terkait dugaan intimidasi setelah permohonan kerjasama pengelolaan parkir ditolak.

Laporan tersebut disampaikan oleh Zamzami ke BK DPRD pada Senin (28/4/2025).

AA diketahui sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Tonjong.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Brebes, Herfaruk, meminta agar isu ini tidak dibawa ke ranah politik.

"Jangan digiring ke isu politik. Ini murni soal komunikasi kerja sama antar lembaga. Tidak ada kaitannya dengan jabatan politik," tegas Herfaruk.

Herfaruk menjelaskan bahwa surat permohonan kerja sama yang dikirimkan oleh AA dilakukan secara resmi sebagai Ketua PAC Pemuda Pancasila, bukan atas nama anggota DPRD.

Ia juga menyoroti ketidakjelasan respons dari pihak Alfamart terkait permohonan tersebut.

"Mestinya secara prosedural, tinggal dijawab saja. Saya sudah konfirmasi dengan yang bersangkutan, sampai dengan saat ini belum ada surat jawaban dari pihak Alfamart, apakah diterima atau ditolak, memang belum ada respons resmi. Ini agak janggal," ungkap Herfaruk.

Ia menambahkan, jika permohonan kerjasama tersebut diterima atau ditolak, seharusnya pihak terkait memberikan jawaban.

"Apa salahnya dengan permintaan kerja sama? Itu kembali kepada pihak yang diajak. Kalau berkenan, bisa diteruskan. Kalau tidak, ya ditolak saja. Saya pikir itu hal yang biasa dalam dunia kerjasama," ujarnya.

Bukti intimidasi

Sebelumnya, Zamzami mengaku mengalami intimidasi dari AA setelah menolak permintaan kerjasama pengelolaan jasa parkir saat musim Lebaran 2025.

Ia menyampaikan kronologi dan bukti-bukti dugaan intimidasi yang diterimanya dalam pertemuan tertutup di BK DPRD.

Zamzami menjelaskan bahwa AA, yang mengaku sebagai ketua sebuah ormas, menyuratinya untuk meminta kerja sama pengelolaan parkir di area minimarket.

Setelah menolak, ia menerima tekanan melalui pesan suara WhatsApp dari AA yang meminta sebagian area parkir diserahkan ke ormas yang dipimpinnya.

"Saya hanya ingin berusaha dengan tenang. Parkir ini bukan untuk keuntungan pribadi, tapi untuk membantu anak-anak belajar," kata Zamzami.

Ketua BK DPRD Brebes, Sudono, menegaskan bahwa pihaknya akan menelaah laporan tersebut dengan objektif. “Tidak boleh ada anggota dewan yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok,” tegas Sudono.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Brebes, Tobidin Sarjum, menjelaskan bahwa AA mengajukan permohonan pengelolaan parkir dengan mengatasnamakan ormas, bukan partai. "Terkait membawa nama lembaga Pemuda Pancasila, permohonan kelola parkir ini bersifat insidentil dalam rangka membantu arus mudik maupun balik saja. Tidak berkepepanjangan mencapai pada titik parkir selamanya, jadi hanya insidentil," ungkapnya.

DEPOK, iNewsDepok. id - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok mendeportasi seorang warga negara (WN) Pakistan berinisial MB karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Deportasi dilakukan pada Rabu (30/4/2025) setelah MB menjalani proses pendetensian di ruang detensi imigrasi Depok.

Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Depok, Shalahuddin Al Ayubi, mengatakan MB diamankan dari sebuah apartemen di kawasan Depok. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MB tidak memiliki tujuan yang jelas selama berada di Indonesia.

"MB ini datang ke Indonesia dengan menggunakan visa investor. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan berkegiatan tidak ada kaitannya sebagai investor ataupun sebagai pemangku jabatan di perusahaan," kata Ayubi.

Tindakan MB dinilai telah melanggar ketentuan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam pasal itu disebutkan, pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

Selain dideportasi, MB juga dikenai penangkalan agar tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia. Penegakan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Imigrasi dalam menjaga integritas sistem keimigrasian nasional.

“Tindakan deportasi disertai penangkalan merupakan wujud nyata dari penegakan hukum keimigrasian, serta mencerminkan komitmen kami dalam menjaga integritas imigrasi dari segala bentuk penyalahgunaan,” tegas Ayub.

Kantor Imigrasi Depok memastikan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayahnya. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

 

Editor : Mahfud

Jakarta -

Polisi menggelar konferensi pers pengungkapan kasus wanita berinisial WD (21) dibunuh di kamar kos bilangan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku berinisial MA dihadirkan dalam konferensi pers tersebut.

Konferensi pers digelar di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025). Pelaku tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

Pelaku terlihat digiring oleh polisi menuju tempat konferensi pers. Saat digiring, pelaku terlihat mengenakan masker.

Polisi mengikat kedua tangan tersangka menggunakan kabel ties. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut pelaku.

Tersangka terlihat mengenakan masker. Dia terus-menerus menunduk selama konferensi pers digelar.

Kronologi Pembunuhan

Peristiwa tersebut bermula pada Sabtu (26/4) pukul 18.14 WIB. Saat itu pria terduga pelaku menghubungi saksi DN untuk memesan kamar dan menginap selama 8 jam.

Pada pukul 20.30 WIB, korban WD datang bersama pelaku ke tempat kos tersebut. Pelaku lalu melakukan pembayaran sewa kamar sebesar Rp 135 ribu kepada saksi DN.

"Korban datang bersama seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor matik hitam, kemudian bertemu dengan saksi DN. Lalu laki-laki tersebut membayar sewa kamar sebesar Rp 135 ribu," kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim kepada wartawan, Selasa (29/4).

Abdul Rahim mengatakan pelaku berulang kali ke luar kamar untuk mengecek kendaraannya. Pada pukul 22.01 WIB, korban sempat menghubungi saksi DN untuk membeli makan.

"Sekitar jam 01.11 WIB, korban menghubungi Saksi DN untuk menanyakan check out kamar, kemudian Saksi DN menjawab 'untuk check out sekitar jam 04.30 WIB," ujarnya.

Hingga keesokan harinya, pada Minggu (27/4) pukul 15.00 WIB, saksi DN hendak membersihkan kamar yang disewa korban dan pelaku. Saat itu saksi melihat kaki di atas kasur.

"Saksi membuka kamar nomor 18, kemudian melihat kaki di atas kasur, kemudian dipanggil 'mbak... mbak...'. Kemudian Saksi DN memanggil Saksi C untuk memastikan check out jam berapa. Kemudian Saksi C masuk ke dalam kamar untuk mengecek korban," jelasnya.

Saksi selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Saat dicek, didapati luka sayatan pada leher dan perut korban.

"Dari hasil tim identifikasi Polres Metro Bekasi, ditemukan luka sayatan di lengan tangan kiri, luka sayatan di bagian leher, dan luka di bagian perut. Selanjutnya korban di bawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi," imbuhnya.

(rdh/jbr)

Jakarta -

Polisi menggelar konferensi pers kasus pembunuhan balita yang mayatnya ditemukan terbakar di kontrakan Kosambi, Tangerang, Banten. Pelaku bernama Heri Budiman (38) diketahui merupakan pacar ibu korban.

Konferensi pers digelar di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (30/4/205). Dalam konferensi pers itu, Heri Budiman dihadirkan oleh polisi.

Heri Budiman tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Dia tampak digiring oleh polisi.

Tampak betis kanan Heri Budiman diperban. Kedua tangan Heri Budiman tampak terikat kabel ties.

Sebelumnya, Heri Budiman ditangkap Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Masjid Raya Alhidayah, Deudeul, Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Selasa (29/4) pukul 06.30 WIB. Pelaku ternyata pacar ibu korban.

"Orang tua korban dengan pelaku kenal dekat ya, ada hubungan asmara," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Selasa (29/4).

Ade Ary mengatakan saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif pembunuhan terhadap korban. Kasus tersebut masih didalami Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Ini tim masih melakukan pendalaman, pendalaman, mengapa pelaku melakukan aksi yang sangat keji ini. Ini akan diungkap tuntas oleh tim," ujarnya.

(rdh/jbr)