Ankara (ANTARA) - Presiden Turki pada Kamis mengatakan bahwa serangan teroris di Ankara hanya memperdalam tekad dan komitmen teguh Turki untuk memberantas terorisme.

"Serangan keji ini semakin memperkuat tekad Turki untuk memberantas terorisme," kata Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya di pertemuan puncak (KTT) BRICS di Rusia.

Erdogan berterima kasih kepada semua "rekan-rekannya" atas belasungkawa dan solidaritas mereka setelah serangan teroris pada Rabu (23/10) di Ankara.

Sedikitnya lima orang tewas dan 22 lainnya luka-luka dalam serangan teroris di markas Industri Dirgantara Turki (TAI) di ibu kota Ankara.

Sembari menyinggung serangan Israel terhadap Gaza, Erdogan mengatakan: "Selama pertumpahan darah di Timur Tengah tidak dihentikan, tidak akan ada pembicaraan tentang keadilan, perdamaian atau pembangunan di masa depan."

"Kami telah meluncurkan inisiatif di PBB untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel," kata Erdogan, seraya menambahkan: "Saya percaya pada dukungan yang Anda, dan negara-negara anggota BRICS berikan dalam masalah ini."

"Tatanan keadilan dan pembangunan global hanya dapat dicapai dengan menciptakan perdamaian dan keamanan di luar batas negara kita," kata Erdogan.

Tentara Israel melanjutkan serangan brutal di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas yang dilakukan kelompok Hamas Palestina pada Oktober tahun lalu, meski resolusi Dewan Keamanan PBB menuntut gencatan senjata segera.

Hampir 42.800 orang, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas dan lebih dari 100.400 lainnya luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Serangan Israel ke Gaza telah menyebabkan hampir seluruh penduduk daerah kantong itu mengungsi di tengah blokade yang berlangsung yang menyebabkan kelangkaan parah bahan makanan, air bersih dan obat-obatan.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya yang brutal di Gaza.

Sumber: Anadolu-OANA

Penerjemah: Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Wasior (ANTARA) - Direktur Jaringan dan Pembudayaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Toto Purbiyanto mengatakan bahwa Kampung Aisandami Distrik Teluk Duairi, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, menjadi contoh dan inspirasi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Toto Purbiyanto saat ditemui di Wasior, Kamis, mengatakan bawa dia bersama tim penilai Lomba Desa Pancasila Tingkat Nasional 2024 pada Rabu (23/10) telah mengunjungi Kampung Aisandami.

Kampung Aisandami menjadi salah satu kontestan Lomba Desa Pancasila Tahun 2024.

Kampung kecil di pesisir Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) itu terpilih mewakili Kodam XVIII/Kasuari yang mencakup Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.

"Kalau nanti berhasil, Aisandami ini bisa jadi percontohan, magnet bagi yang lain. Kita punya kaya gini, ketahanan pangan ada, sumber daya lingkungan yang cantik ada," kata Toto.

Menurut dia, Aisandami bisa menginspirasi kampung-kampung lain di Tanah Papua.

"Apa yang sudah baik, kita tularkan, kita tularkan, kita tularkan. Itu adalah (bagian dari perwujudan nilai) Pancasila," ucap Toto.

Dalam kunjungan ke Kampung Aisandami itu, Toto didampingi Kapten Agus Rusianto dari Mabes TNI AD dan Yogi Alfath dari PT Astra Internasional.

Toto mengapresiasi keunikan budaya dan tradisi serta potensi sumber daya alam yang ada di Kampung Aisandami, termasuk kebersamaan dan semangat gotong-royong yang ditunjukkan masyarakat setempat dalam menata kampung.

Dia minta semangat seperti itu terus dijaga supaya terus berkelanjutan.

"Jangan hanya karena ada penilaian saja terus ini gencar, tapi harus berkelanjutan. Bapak Ibu semua harus terlibat karena ini bukan kampung Pak Dandim atau kampungnya bapak kepala dinas. Ini adalah kampung kita semua, bagaimana kita bersyukur, kita berkembang, kita hidup itu yang harus kita jaga,"ujar Toto.

Lomba Kampung Pancasila diselenggarakan TNI AD sebagai bagian dari KSAD Award Tahun 2024. Lomba ini merupakan kerjasama antara Mabes TNI AD dengan BPIP dan PT Astra Internasional.

Hal itu mencakup soal ketahanan pangan yang diwujudkan dengan pemanfaatan lahan pekarangan untuk kebun sayur-sayuran, pembinaan UMKM melalui industri rumahan antara lain batik ecoprint dan BUMDes pengeolaan hasil laut serta sanggar wisata.

Aspek lain yang dinilai yaitu pembinaan karang taruna, pembinaan wanra atau linmas melalui kegiatan siskamling.

Penyiapan Kampung Aisandami untuk mengikuti lomba dilakukan awal Juli hingga pertengahan Agustus 2024 dengan melibatkan masyarakat Kampung Aisandami serta Distrik Teluk Duari.

"Masyarakat Kampung Aisandami sangat antusias atas program ini sehingga diharapkan adanya pendampingan secara kontinu oleh pemangku kepentingan," ujarnya.

Kedatangan tim penilai Lomba Kampung Pancasila Tahun 2024 mendapat sambutan hangat dari warga Kampung Aisandami.

Masyarakat menyambut dengan berbagai atraksi seperti prosesi injak piring adat juga tarian-tarian yang ditampilkan anak-anak dan para muda-mudi kampung.

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Islam dan Pancasila Universitas Muhammadiyah Jakarta (PSIP UMJ) bersama Matsushita Gobel Foundation menggelar Launching serta Bedah Buku karya Nasihin Masha berjudul "PRAKSIS PANCASILA: Pengamalan Ideologi di Perusahaan Gobel" pada Kamis, (24/10/2024).

Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Kasman Singodimedjo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMJ ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Rektor UMJ Prof. Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy, M.Si., Yudi Latif, Ph.D., dan Airlangga Pribadi Kusman, Ph.D.

Dekan FISIP UMJ Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si. dalam sambutannya menyampaikan, bedah buku tersebut menjadi suatu kebanggaan dan menjadi pengayaan bagi para dosen serta mahasiswa.

Ia berharap, mahasiswa FISIP UMJ dapat berkunjung ke perusahaan Gobel agar mengetahui lebih jauh terkait indikator-indikator pengamalan Pancasila di suatu perusahaan atau institusi.

Sementara itu, Anggota DPR RI sekaligus Penerus Grup Gobel Dr. (H.C.) Rachmad Gobel mengatakan buku yang ditulis Nasihin menjelaskan pengamalan-pengamalan Pancasila yang dilakukan Perusahaan Globel dalam menjabarkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan setiap harinya.

"Bagi saya, Pancasila adalah bagaimana melibatkan masyarakat, baik karyawan, pedagang, petani dan sebagainya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya saat diwawancara awak media seusai menjadi Keynote Speech.

Ia mengutarakan, pekerja juga harus mendapatkan pendidikan dan pemahaman terkait pentingnya menguasi teknologi, disiplin, dedikasi, komitmen, integritas dan sebagainya agar bisa bersaing di berbagai kondisi.

Menurutnya, perusahaan dan SDM perlu menguasai teknologi agar dapat melakukan tindakan tepat ketika terjadi kondisi genting seperti perang.

Ia berharap, buku tersebut dapat memotivasi anak-anak muda yang hidup di era globalisasi agar tidak lupa dengan nilai-nilai Pancasila. "Kalau kita lupa, maka negara besar ini akan semakin lemah," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ma'mun menyatakan buku ini memiliki pesan-pesan substansif yang mencoba untuk menghadirkan nilai-nilai Pancasila pada wilayah praktik.

Menurutnya, buku tersebut dapat menjadi tamparan bagi elite politik Indonesia yang selama ini menjadikan Pancasila sebatas jargon yang hanya didiskusikan saja. Sementara dalam penerapan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa hasilnya nihil atau gagal.

Ma'mun berharap, mahasiswa UMJ dapat banyak belajar dari Dr. Thayeb Mohammad Gobel selaku pendiri dari National Gobel dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di perusahaannya.

Bedah Buku yang dipandu oleh Direktur PSIP UMJ. Djoni Gunanto, M.Si., ini turut dihadiri Nasihin Masha, Gubenur Akademi Bela Negara Partai NasDem IGK Manila, pimpinan dan dosen FISIP UMJ, serta tamu undangan lainnya.

Kita tidak boleh lupa dengan nilai-nilai ini, karena kalau sudah lupa dengan itu semua. Maka negara yang besar ini semakin lama akan semakin lemah

Tangerang (ANTARA) - Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mengadakan bedah buku karya Nasihin Masha berjudul 'PRAKSIS PANCASILA, Pengamalan Ideologi di Perusahaan Gobel' di Aula Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP), Kamis.

"Buku ini memberikan prespektif lain, Pak Gobel ini berhasil menghadirkan Pancasila di perusahaannya dengan praktis. Bagaimana mengajarkan pegawai itu untuk upacara, bagaimana membangun masjid di perusahaan yang sempat ditentang oleh mitra perusahaan dari Jepang. Dan itu berhasil dijelaskan dengan argumen pancasilais," kata Rektor Univ. Muhammadiyah Jakarta Prof. Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy di Tangerang, Kamis.

Dalam kegiatan bedah buku sekaligus peluncuran ini menghadirkan pembicara Penulis Tetralogi Buku tentang Pancasila Dr. Yudi Latif, Penulis Buku 'Merahnya Ajaran Bung Karno' Dr Airlangga Pribadi dan penulis buku Politik Perda Syariah: Dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia Prof Dr Ma'mun Murod Al-Barbasy.

Buku PRAKSIS PANCASILA itu memberikan wawasan mendalam tentang nilai-nilai ideologi Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada Perusahaan Gobel.

Prof. Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy menyebutkan, bahwa buku ini ditulis untuk memotivasi para mahasiswa, dengan mengisahkan pengalaman pribadinya mengenai penerapan ideologi Pancasila dalam pembangunan perusahaan Gobel Foundation.

"Dan ini bisa menjadi pembelajaran para elit politik kita bagaimana cara mengelola negara berdasarkan Pancasila," katanya.

Dia juga menekankan pentingnya membaca sebagai sarana untuk membuka wawasan dan menghadapi berbagai tantangan ke depan dengan tidak meninggalkan ideologi Pancasila.

"Diharapkan dengan adanya bedah buku ini supaya mahasiswa memahami siapa itu Gobel, karena selama ini kan selalu membahas sembilan naga. Dan saat ini hadir yang dimiliki oleh Indonesia sehingga bisa memotivasi para mahasiswa," kata dia.

Sementara itu, Matsushita Gobel Foundation Dr. (H.C.) Rachmat Gobel menyampaikan bahwa peluncuran buku tentang pengamalan ideologi yang diterapkan di perusahaannya itu bertujuan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat dalam mepertahankan Negara Republik Indonesia (NKRI).

Kendati demikian, ia pun mencontohkan di dalam perusahaan harus menguasai teknologi, hal itu merupakan bagian dari mempertahankan ancaman-ancaman negara.

"Makanya kita harus kuasai, karyawan itu perlu membangun dedikasi dan integritas dalam menguasai teknologi," ucapnya.

Gobel juga mengungkapkan, buku PRAKSIS PANCASILA ini dibuat sebagai memberikan pemahaman kepada anak-anak muda dalam menghadapi era globalisasi tapa harus meninggalkan ideologi Pancasila.

"Kita tidak boleh lupa dengan nilai-nilai ini, karena kalau sudah lupa dengan itu semua. Maka negara yang besar ini semakin lama akan semakin lemah," terang dia.

Penulis Tetralogi Buku tentang Pancasila, Dr. Yudi Latif menilai jika buku karya Nasihin Masha dengan judul 'PRAKSIS PANCASILA, Pengamalan Ideologi di Perusahaan Gobel' menarik sebagai teladan bagi semua pihak.

Sebab, katanya, nilai Pancasila yang dijelaskan dalam buku tersebut langsung dipraktikan oleh perusahaan Matsushita Gobel Foundation.

"Pertama, ini mengajarkan bahwa patriotisme tidak harus membawa senjata. Bisa juga dengan membangun teknologi, memperluas penempatan usaha. Dan semua itu menjadi kapasitas belajar sumber daya manusia lebih maju," jelasnya.

Menurutnya, di era globalisasi ini generasi muda tumbuh dalam tradisi moderen secara pesat, sehingga mereka perlu mendapat asupan yang bisa memberikan nilai-nilai Pancasilais.

"Artinya generasi sekarang bisa meniru hal yang sama, makanya menurut saya buku ini bisa menjadi alat pembelajaran Pancasila dengan cara baru, tidak dimulai dari butir harapan tetapi bisa dimulai dari keteladanan," ungkap dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Anggota DPR Rachmat Gobel menjadi keynote speaker dalam peluncuran dan bedah buku 'Praksis Pancasila, Pengalaman Ideologi di Perusahaan Gobel'. Rachmat Gobel mengatakan sang penulis Nasihin Masha menyampaikan bagaimana Pancasila diterapkan dalam perusahaan.

Acara ini digelar di Aula FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (24/10/2024). Turut hadir sebagai pembicara, yakni Yudi Latif, penulis tetralogi buku tentang Pancasila, Airlangga Pribadi, penulis buku 'Merahnya Ajaran Bung Karno', dan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof Dr Ma'mun Murod Al-Barbasy

Ma'mun mengatakan bedah buku ini memberikan perspektif lain dalam menghadirkan Pancasila di perusahaan. Dia menyinggung soal upacara hingga membangun masjid di lingkungan perusahaan.

"Buku ini memberikan perspektif lain, Pak Gobel ini berhasil menghadirkan Pancasila di perusahaannya dengan praktis. Bagaimana mengajarkan pegawai itu untuk upacara, bagaimana membangun masjid di perusahaan yang sempat ditentang oleh mitra perusahaan dari Jepang. Dan itu berhasil dijelaskan dengan argumen Pancasilais," katanya.

Ma'mun menyebutkan buku ini ditulis untuk memotivasi para mahasiswa dengan mengisahkan pengalaman pribadi mengenai penerapan ideologi Pancasila dalam pembangunan perusahaan Gobel Foundation.

"Dan ini bisa menjadi pembelajaran para elit politik kita bagaimana cara mengelola negara berdasarkan Pancasila," katanya.

Sementara itu, Matsushita Gobel Foundation Dr (HC) Rachmat Gobel menyampaikan bahwa peluncuran buku tentang pengamalan ideologi yang diterapkan di perusahaannya bertujuan memberikan motivasi kepada masyarakat dalam mempertahankan NKRI.

Dia juga mencontohkan, di dalam perusahaan harus menguasai teknologi. Menurut dia, hal itu merupakan bagian dari mempertahankan ancaman-ancaman negara.

"Makanya kita harus kuasai, karyawan itu perlu membangun dedikasi dan integritas dalam menguasai teknologi," ucapnya.

Rachmad Gobel juga mengungkapkan, buku Praksis Pancasila ini dibuat sebagai memberikan pemahaman kepada anak-anak muda dalam menghadapi era globalisasi tanpa harus meninggalkan ideologi Pancasila.

"Kita tidak boleh lupa dengan nilai-nilai ini karena kalau sudah lupa dengan itu semua. Maka negara yang besar ini semakin lama akan semakin lemah," terang dia.

Adapun Yudi Latif menilai buku ini menarik sebagai teladan bagi semua pihak. Sebab, menurut dia, nilai Pancasila yang dijelaskan dalam buku tersebut langsung dipraktikkan oleh perusahaan Matsushita Gobel Foundation.

"Pertama, ini mengajarkan bahwa patriotisme tidak harus membawa senjata. Bisa juga dengan membangun teknologi, memperluas penempatan usaha, dan semua itu menjadi kapasitas belajar sumber daya manusia lebih maju," jelasnya.

Menurutnya, di era globalisasi ini generasi muda tumbuh dalam tradisi moderen secara pesat sehingga mereka perlu mendapat asupan yang bisa memberikan nilai-nilai Pancasilais.

"Artinya generasi sekarang bisa meniru hal yang sama, makanya menurut saya buku ini bisa menjadi alat pembelajaran Pancasila dengan cara baru, tidak dimulai dari butir harapan tetapi bisa dimulai dari keteladanan," ucapnya.

Lihat juga Video 'Pesan Puan ke Herindra Calon Kepala BIN: Jaga NKRI dan Netral':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal status hukum Tragedi 1998 menjadi sorotan para pembaca.

Mahfud menyatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah menetapkan peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM berat.

Dia menyampaikan pernyataan itu menanggapi sikap Menteri Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra bahwa "Tragedi 1998" tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Selain itu, daftar pimpinan 13 komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru disahkan juga menarik perhatian para pembaca.

1. Mahfud MD: Tragedi 1998 Sudah Ditetapkan Komnas HAM Pelanggaran HAM Berat, Akui Saja...

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta semua pihak mengakui bahwa peristiwa kekerasan, kerusuhan dan penghilangan paksa pada tahun 1998 termasuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Ini disampaikan Mahfud untuk mengoreksi pernyataan Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra bahwa "Tragedi 1998" tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

"(Tragedi 1998) Sudah ditetapkan oleh Komnas HAM (sebagai pelanggaran HAM berat). Diakui saja, tapi kita tidak pernah minta maaf kepada siapapun," kata Mahfud ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (22/10/2024) usai menghadiri Sertijab Menhan.

Mahfud juga mengingatkan bahwa pihak yang boleh menyatakan atau menilai sebuah peristiwa termasuk kategori pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM.

"Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi, tentu bukan Menkumham. Yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM, menurut Undang-undang," imbuhnya.

Lebih jauh, Mahfud menjelaskan jika ada kekeliruan ketika menyimpulkan suatu peristiwa sebagai kategori pelanggaran HAM berat, maka hal itu juga harus dikoreksi oleh Komnas HAM.

"Kalau Komnas HAM keliru dalam menyimpulkan, itu nanti perlu dikomunikasikan oleh Komnas HAM," tutur Mahfud.

Mahfud lalu juga bercerita bagaimana dirinya ketika menjabat Menko Polhukam, mengikuti apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM, yakni 12 peristiwa yang termasuk kategori pelanggaran HAM berat.

Sebab 12 peristiwa itu pun sudah diakui oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai kategori pelanggaran HAM berat. Di mana, salah satu dari 12 peristiwa itu adalah "Tragedi 1998".

"Sebab itu, waktu saya dulu, karena menurut Undang-undang, yang menentukan pelanggaran HAM berat itu adalah Komnas HAM, maka apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM, saya laksanakan," katanya.

"Seperti yang ada 12 yang sudah diakui oleh Presiden dan diapresiasi oleh PBB. Karena itu ditetapkan oleh lembaga yang menurut Undang-undang berwenang untuk menetapkan," sambung dia.

Meskipun korban belum resmi mendapat status terlindungi, kami proaktif turun langsung ke Kudus pada hari ini.

Kudus (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) proaktif menjangkau permohonan perlindungan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan kepala desa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

"Meskipun korban belum resmi mendapat status terlindungi, kami proaktif turun langsung ke Kudus pada hari ini (23/10). Permohonan tersebut juga dalam tahap penelaahan," kata Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin di Kudus, Rabu.

Selain itu, pihaknya juga tengah melakukan investigasi secara menyeluruh setelah kasus tersebut mencuat menyusul adanya laporan yang diterima Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kudus pada bulan Mei 2024 dan dilaporkan ke Polres Kudus.

Terkait dengan hal itu, tim LPSK menemui Kapolres Kudus AKBP Roni Bonic, Wakapolres Kudus Kompol Satya Adi Nugraha, Kasatreskrim AKP Danail Arifin, serta beberapa penyidik Polres Kudus.

Wawan berharap Polres Kudus menangani kasus tersebut secara serius untuk memastikan korban memperoleh keadilan. Dalam kasus ini, pelakunya adalah ayah kandung korban yang diduga melakukan kekerasan seksual sejak 2011.

"LPSK juga sedang mengkaji perlindungan yang bisa diberikan terhadap korban, termasuk dukungan psikologis dan perlindungan fisik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," ujarnya.

Dalam persiapan proses perlindungan, LPSK menghimpun informasi dan keterangan dengan menemui korban serta koordinasi dengan JPPA dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kudus.

Kasus tersebut dilaporkan ke Polres Kudus pada tanggal 17 Mei 2024 dengan Nomor Laporan LP/B/37/V/2024. Korbannya kini berusia 18 tahun, sedangkan kekerasan seksual terjadi sejak korban berusia 8 tahun.

"Kasus ini perlu ditangani serius, mengingat kuatnya relasi kuasa antara pelaku dan korban. Kasus ini juga rentan karena pelaku merupakan ayah kandung korban dan juga pejabat desa sehingga posisi korban sangat lemah dan rawan intimidasi," ujarnya.

LPSK berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum, pemulihan medis dan psikologis bagi korban, serta mendukung penghitungan restitusi yang wajib dibayar oleh pelaku sebagai kompensasi bagi korban.

Lembaga ini juga terus memantau perkembangan kasus tersebut dan memastikan hak-hak korban terpenuhi.

LPSK mencatat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Pada tahun 2024 tercatat 1.004 kasus dengan 784 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual anak.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ingin anggaran kementerian sebesar Rp 20 triliun. Natalius Pigai kemudian menjelaskan program-program yang ingin dieksekusinya.

"Rombak itu. Dari Rp 20 T (pagu anggaran) cuma Rp 64 M. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia," ujar Natalius Pigai saat acara penyambutan di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Pigai mengatakan ingin anggaran Rp 20 triliun jika negara menyanggupi. Hal itu agar pekerjaan membangun di bidang HAM dapat maksimal.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp 20 triliun," sebutnya.

Alasan Menteri HAM Ingin Anggaran Rp 20 Triliun

Dihubungi terpisah pada Selasa (22/10), Natalius Pigai menjelaskan terkait program-program yang akan dilakukan kementeriannya dengan anggaran Rp 20 triliun itu. Pertama, Pigai ingin memperkuat pemenuhan HAM.

"Saya rancang program untuk satu tahun ke depan, contoh tentang penghormatan. Saya melihat instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang perlu diperkuat, mana yang perlu diadopsi, mana yang perlu ditindaklanjuti dan lain sebagainya, itu dari sisi instrumen hukum," kata Natalius.

Pigai juga mengatakan pihaknya akan memperkuat perlindungan HAM. Dia ingin kebutuhan HAM warga terpenuhi.

"Anggaran yang ada kan Rp 64 miliar ya, anggaran yang dikasih ini mereka berpikir Kementerian HAM hanya mengawasi pekerjaan-pekerjaan pemerintah, tidak, Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat konstitusi salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan HAM, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan," kata Natalius.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu juga menyampaikan ide pendirian Universitas Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.

"Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho," katanya.

Piga juga menjamin Kementerian HAM terlibat langsung dalam eksekusi program-program pemerintah. Dia mengatakan pihaknya ingin memastikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat bisa dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM.

"Bagaimana Kementerian HAM itu berpartisipasi di dalam memberikan spirit nilai-nilai hak asasi manusia dalam program pemerintah, makan siang bergizi, kan kita yang nanti ikut itu. Terus pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah, nanti kita memberikan dukungan dari sisi hak asasi manusianya, supaya apa? Kalau kami tidak mantau program ini belum tentu bisa jalan, karena ini hak rakyat untuk mendapatkan perumahan, karena kami bagian dari pemerintah kita ikut mendorong," jelas dia.

"Kami menjalankan audit hak asasi manusia, kabupaten kota, provinsi dan pusat dan kementerian lembaga. Kita meminta semua membuat, misalnya, ketika memasukkan program itu harus berdasarkan nilai-nilai HAM, bagaimana implementasinya udah dimasukkan atau belum kan kami harus audit," sambungnya.

Simak Video 'Menteri HAM Ingin Anggaran Rp 20 T, DPR Bilang Begini':

[Gambas:Video 20detik]

Pigai juga akan membuat program sosialisasi dan kesadaran HAM di tingkat desa. Menurutnya, ada 79 ribu desa yang akan membuat program sadar HAM dengan personel 20 orang.

"Saya punya program salah satunya adalah sadar HAM, programnya itu langsung kita turunkan program sosialisasi dan kesadaran HAM di 79 ribu desa di seluruh Indonesia, yang kita targetkan adalah bagaimana membangun manusia dijiwai oleh nilai hak asasi manusia, keadilan perdamaian. Target kami diutamakan usia 15 tahun ke bawah," tutur.

Atas dasar itu, Pigai berharap Kementerian HAM mendapat anggaran Rp 20 triliun. Dia ingin membumikan hak asasi di Indonesia sehingga bisa dilihat langsung oleh dunia.

"Oleh karena itu saya meminta 20 triliun itu sebenarnya untuk saya membumikan hak asasi manusia di seluruh Indonesia dengan program-program yang sebenarnya kita bisa berdiri tegak lurus di dunia internasional," kata dia.

Tanggapan Pimpinan DPR

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menanggapi terkait keinginan Menteri HAM Natalius Pigai agar anggaran kementeriannya mencapai Rp 20 triliun. Adies mengatakan pihaknya perlu melihat terlebih dulu kebutuhan apa saja yang diperlukan dari anggaran tersebut.

"Kita belum lihat ya apa-apa saja yang diajukan dari Rp 60 miliar sampai Rp 20 triliun. Nanti kita akan lihat apakah masuk akal atau tidak," kata Adies di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

Adies menyampaikan, jika kebutuhan dari anggaran tersebut masuk akal, DPR akan mempertimbangkannya. Namun, kata dia, pemenuhan anggaran itu harus disesuaikan kembali dengan keuangan negara.

"Sebenarnya apa pun yang diajukan, selama masuk akal, itu harus bisa dipenuhi, tinggal kita lihat kekuatan dari dana negara kita, apakah APBN kita memenuhi atau tidak untuk memenuhi anggaran tersebut," ujarnya.

"Misalnya seperti BNN, badan penanggulangan narkotika nasional, nah ini kan juga anggarannya mestinya kalau memenuhi keinginan mereka, itu juga mungkin naiknya juga akan berlipat-lipat. Tapi kan pemerintah mengatur bagaimana supaya narkotika bisa dikendalikan, tetapi juga dengan anggaran yang menyesuaikan keadaan dari badan negara kita," sambungnya.

Simak Video 'Menteri HAM Ingin Anggaran Rp 20 T, DPR Bilang Begini':

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Kabinet Merah Putih 2024-2029 dipaparkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Menurut Pasal 4 Perpres 139/2024 disebutkan, Menteri Sekretaris Negara pada Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kesekretariatan negara memimpin dan mengoordinasikan 2 tugas.

Tugas tersebut adalah:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara; dan
2. Penyelenggaraan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.

Susunan pimpinan Kemensetneg pada Kabinet Merah Putih sudah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian itu dipimpin Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi.

Prasetyo dibantu oleh 2 orang Wakil Menteri Sekretaris Negara, yaitu Bambang Eko Suharyanto dan Juri Ardiantoro.

Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 Kementerian Koordinator (Kemenko) dan 41 Kementerian Teknis.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letnan Jendral TNI (Purn) AM Putranto menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Minggu (20/10/2024). Sosok asal Jember ini sebelumnya merupakan Asisten Khusus Matra Darat Bidang Alutsista Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Anto Mukti Putranto juga merupakan seorang pengusaha, politikus, dan tokoh militer Indonesia yang telah menempuh jalur karir yang panjang dan berkesan dalam berbagai bidang. Berikut adalah profil singkat dan detail tentang latar belakang, karir, dan peranannya dalam era pemerintahan baru.

Latar Belakang

AM Putranto lahir di Jember, Jawa Timur, pada 26 Februari 1964. Ia menempuh pendidikan di tingkat SLTP pada tahun 1976, kemudian melanjutkan ke SLTA pada tahun 1983. Setelah itu, ia menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada tahun 1996.

Pendidikan Militer

AM Putranto mengikuti berbagai program pendidikan militer yang sangat mumpuni, antara lain:

• Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) (1987)
• Akademi Militer Sussarcab Infanteri (1987)
• Latihan Dasar Para (1988)
• Jump Master (1990)
• Kursus Lanjutan Perwira (Suslapa I/Infanteri) (1993)
• Pendidikan Lanjutan Perwira Infanteri (Diklapa II/Infanteri) (1997)
• Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) (2000)
• Kursus Komandan Batalyon Infanteri (SUSDANYONIF) (2000)
• Kursus Komandan Distrik Militer (SUSDANDIM) (2004)
• Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) (2011)
• Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

Karier Militer

AM Putranto memulai karier militernya setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) pada tahun 1987. Ia menjalani berbagai penugasan strategis di korps tempur Infanteri TNI AD, termasuk dalam posisi-posisi berikut:

• Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 18/Trisula Divisi Infanteri-2/Kostrad
• Komandan Resimen Taruna (Danmentar) Akademi Militer
• Komandan Korem 061/Surya Kencana Kodam III/Siliwangi
• Paban VI/Bina Organisasi Staf Perencanaan dan Anggaran TNI AD
• Paban II/Manajemen Staf Perencanaan dan Anggaran TNI AD
• Komandan Pusat Misi Pasukan Perdamaian TNI
• Panglima Divisi Infanteri I/Kostrad
• Panglima Kodam II/Sriwijaya
• Komandan Komando Pendidikan dan Latihan TNI AD (Kodiklat TNI AD)

Selain itu, AM Putranto memiliki pengalaman bertugas di luar negeri, termasuk kunjungan ke Joint Readiness Training Center (JRTC) di Fort Polk, Louisiana, Amerika Serikat, pada tahun 1997, dan berpartisipasi dalam Misi Perdamaian PBB di Lebanon pada 2007-2008.

Karier Sipil

Setelah pensiun dari militer, AM Putranto memulai kariernya di sektor sipil. Pada tahun 2022, ia diangkat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan untuk Matra Darat Bidang Alutsista. Pada Oktober 2024, ia diberi kepercayaan oleh Presiden Prabowo untuk menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Riwayat Jabatan

AM Putranto menempati berbagai jabatan strategis sepanjang karier militernya, yang membawanya dari posisi awal di batalyon hingga jabatan tinggi sebagai Letnan Jenderal. Berikut adalah perjalanan kariernya dalam berbagai pangkat:

Letnan Dua s/d Letnan Satu:

• Danton 3/B Yonif Linud 612/Modang (1986)
• Dankima Yonif Linud 612/Modang (1990)
• Dankipan A Yonif Linud 612/Modang (1992)

Kapten:

• Pasi 4/Log Yonif Linud 612/Modang (1994)
• Pasi 3/Pers Yonif Linud 612/Modang (1995)
• Pasi Ops Kodim 0905/Balikpapan (1996)
• Gumil Gol VI/Septik Pusdikif (1997)

Mayor:

• Kasi Dok/Turjuk Linud Pussenif (1998)
• Pamen Pussenif (Dik Seskoad)
• Ps. Danyonif Linud 433/Julu Siri (2000)
• Dansatgas Yonif Mekanis TNI Kongo (2000)
• Danyonif Linud 433/Julu Siri (2001)

Letnan Kolonel:

• Pabandya Ops Sops Kostrad (2002)
• Dandim 1422/Maros (2004)
• Dandim 1408/BS Makassar (2005)
• Kasbrigif Linud 3/Tri Budi Sakti (2006)
• Waaster Kaskostrad (2008)

Kolonel:

• Danbrigif Linud 18/Trisula (2009)
• Danmentar Akmil (2011)
• Danrem 061/Surya Kencana (2012)
• Paban VI/Binorg Srenad (2012)

Brigadir Jenderal:

• Dan PMPP TNI (2013-2016)

Mayor Jenderal:

• Pangdivif 1/Kostrad (2016-2017)
• Pangdam II/Sriwijaya (2017-2018)

Letnan Jenderal:

• Dankodiklatad (2018-2022)

Jabatan-jabatan tersebut menunjukkan pengalamannya yang luas, mulai dari komando pasukan lapangan hingga peran strategis dalam pelatihan dan pembinaan pasukan.

Penghargaan

AM Putranto telah menerima berbagai penghargaan atas dedikasinya dalam dunia militer dan kontribusi di bidang otomotif. Salah satu penghargaan penting yang diterimanya adalah IMI Sumatera Selatan Awards 2018 dari Ikatan Motor Indonesia (IMI), yang mengakui kontribusinya dalam dunia off-road dan pengembangan infrastruktur balap mobil di Palembang.

Di bidang militer, beberapa penghargaan bergengsi yang diterimanya meliputi:

• Bintang Dharma (10 September 2019)
• Bintang Yudha Dharma Pratama
• Bintang Kartika Eka Paksi Pratama
• Bintang Bhayangkara Pratama (2021)
• Bintang Yudha Dharma Nararya
• Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
• Satyalancana Dharma Bantala
• Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun
• Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun
• Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun
• Satyalancana Raksaka Dharma
• Satyalancana Dwidya Sistha
• Satyalancana Santi Dharma
• Medali United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)
• Military Valour Medal - Lebanon

Penghargaan ini menunjukkan komitmen AM Putranto dalam pengabdiannya di TNI serta perannya dalam misi perdamaian internasional dan prestasi di dunia otomotif.

Peran sebagai Kepala Staf Kepresidenan

Sebagai Kepala Staf Kepresidenan, AM Putranto bertanggung jawab untuk memberikan dukungan strategis dan operasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Perannya mencakup koordinasi kebijakan pemerintah di berbagai sektor guna memastikan pelaksanaan program-program prioritas nasional berjalan efektif dan sesuai tujuan.

Dengan latar belakang militer yang kuat dan pengalaman di bidang kebijakan publik, AM Putranto diharapkan dapat membantu pemerintahan Prabowo dalam menghadapi tantangan strategis dan mewujudkan visi pemerintah dalam periode kepemimpinan ini.

Artikel ini ditulis oleh Angely Rahma, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Video KSP Targetkan 5 Ribu Mobil Maung di 100 Hari Prabowo Menjabat

Video KSP Targetkan 5 Ribu Mobil Maung di 100 Hari Prabowo Menjabat

Menteri HAM Natalius Pigai sempat menyampaikan harapan agar anggaran kementeriannya mencapai Rp 20 triliun. Pigai punya alasan sendiri mengapa anggaran besar dibutuhkan oleh pihaknya.

Pigai awalnya menjelaskan dirinya sudah punya pengalaman bekerja di bidang HAM. Dia pun mengaku tak punya persiapan khusus menjelang sidang kabinet paripurna perdana bersama Presiden Prabowo Subianto hari ini.

"Persiapan saya ini kan orang yang kerja di HAM, jadi nggak sesuatu, sebenarnya, hal baru bagi saya, itu normal aja semuanya. Dari pribadi saya pemahaman secara utuh boleh dikatakan sangat sempurna memahami HAM saya ya, artinya dalam konteks klaster HAM saya paham itu," kata Natalius kepada wartawan, Selasa (22/10/2024).

Pigai menyadari Kementerian HAM merupakan institusi baru. Pigai mengatakan sudah menggelar rapat dengan jajaran Kementerian HAM setelah dilantik.

"Kalaupun ada sidang kabinet perdana, saya sudah persiapkan juga sudah. Saya begitu masuk kemarin itu langsung melanjutkan dengan rapat. Ini kan kantor baru dan saya punya pengalaman," tutur dia.

Pigai mengatakan sudah mempelajari program yang sebelumnya ada di bawah Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. Dia menyebut sudah ada rancangan program selama setahun ke depan untuk dieksekusi oleh pihaknya.

"Saya rancang program untuk satu tahun ke depan, contoh tentang penghormatan. Saya melihat instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang perlu diperkuat, mana yang perlu diadopsi, mana yang perlu ditindaklanjuti dan lain sebagainya, itu dari sisi instrumen hukum," kata Natalius.

Pigai juga mengatakan pihaknya akan memperkuat perlindungan HAM. Dia ingin kebutuhan HAM warga terpenuhi.

"Anggaran yang ada kan Rp 64 miliar ya, anggaran yang dikasih ini mereka berpikir Kementerian HAM hanya mengawasi pekerjaan-pekerjaan pemerintah, tidak, Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia. Sesuai dengan amanat konstitusi salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan HAM, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan," kata Natalius.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu juga menyampaikan ide pendirian Universitas Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.

"Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho," katanya.

Piga juga menjamin Kementerian HAM terlibat langsung dalam eksekusi program-program pemerintah. Dia mengatakan pihaknya ingin memastikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat bisa dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM.

"Bagaimana Kementerian HAM itu berpartisipasi di dalam memberikan spirit nilai-nilai hak asasi manusia dalam program pemerintah, makan siang bergizi, kan kita yang nanti ikut itu. Terus pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah, nanti kita memberikan dukungan dari sisi hak asasi manusianya, supaya apa? Kalau kami tidak mantau program ini belum tentu bisa jalan, karena ini hak rakyat untuk mendapatkan perumahan, karena kami bagian dari pemerintah kita ikut mendorong," jelas dia.

"Kami menjalankan audit hak asasi manusia, kabupaten kota, provinsi dan pusat dan kementerian lembaga. Kita meminta semua membuat, misalnya, ketika memasukkan program itu harus berdasarkan nilai-nilai HAM, bagaimana implementasinya udah dimasukkan atau belum kan kami harus audit," sambungnya.

Simak Video: Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Kementerian Rp 20 Triliun

[Gambas:Video 20detik]

Pigai juga akan membuat program sosialisasi dan kesadaran HAM di tingkat desa. Menurutnya, ada 79 ribu desa yang akan membuat program sadar HAM dengan personel 20 orang.

"Saya punya program salah satunya adalah sadar HAM, programnya itu langsung kita turunkan program sosialisasi dan kesadaran HAM di 79 ribu desa di seluruh Indonesia, yang kita targetkan adalah bagaimana membangun manusia dijiwai oleh nilai hak asasi manusia, keadilan perdamaian. Target kami diutamakan usia 15 tahun ke bawah," tutur Natalius.

Atas dasar itu, Pigai berharap Kementerian HAM mendapat anggaran Rp 20 triliun. Dia ingin membumikan hak asasi di Indonesia sehingga bisa dilihat langsung oleh dunia.

"Oleh karena itu saya meminta 20 triliun itu sebenarnya untuk saya membumikan hak asasi manusia di seluruh Indonesia dengan program-program yang sebenarnya kita bisa berdiri tegak lurus di dunia internasional," kata dia.

Simak Video: Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Kementerian Rp 20 Triliun

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com -Komisi XIII DPR menjadwalkan rapat dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai pada pekan depan.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan, Komisi XIII bakal segera bekerja dan memanggil para menteri meski komisi itu baru terbentuk pada Selasa (22/10/2024) kemarin.

“Minggu depan kita akan undang mitra. Hari Senin kita akan Menteri Hukum. Habis itu, Menteri HAM,” ujar Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Politikus Partai Nasdem ini enggan berprasangka buruk mengenai usul Natalius Pigai agar Kementerian HAM mendapatkan anggaran Rp 20 triliun.

Willy mengingatkan bahwa isu HAM mempunyai spektrum yang amat luas.

“Tentu kita harus benar-benar melihat ya human rights itu spektrumnya luas kan. Luas, sangat luas kan. Tentu dia juga berdasarkan kementerian-kementeriannya, pendidikan, kesehatan, hak dasar manusia,” kata dia.

Willy juga tidak mau berandai-andai soal kemungkinan usul Natalius Pigai itu dapat terealisasi karena APBN 2025 sudah disahkan.

Lagipula, ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto punya program makan bergizi gratis yang menurutnya berkaitan dengan isu HAM.

“(Program) itu juga pespektifnya kalau lihat ya human rights. Apakah nanti dia, mana yang overlapping, mana yang crosscutting, kita akan cermati bersama-sama,” kata Willy.

Diketahui, Komisi XIII adalah komisi yang baru dibentuk seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo.

Komisi XIII DPR akan bermitra dengan sejumlah kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Sekretaris Negara.

Sementara itu, Natalius Pigai menjadi sorotan karena pernyataannya yang menyebut Kementerian HAM butuh anggaran Rp 20 triliun untuk dapat menyusun program pembangunan HAM.

"Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran, dari Rp 20 triliun ke Rp 64 miliar. Tidak bisa, tidak tercapai visi misi Presiden Prabowo Subianto," ucap Pigai, Senin (21/10/2024) lalu.