Jakarta -

Petugas Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Kelas 1 Jakarta Pusat menemukan sebanyak 200 gram sabu-sabu dan 37 butir ekstasi yang dibawa seseorang saat mengunjungi rutan. Barang haram tersebut diduga akan diselundupkan ke dalam sel tahanan.

"Petugas curiga karena ada pengunjung yang berlari dengan tergesa-gesa," kata Kepala Rutan Salemba Wahyu Trah Utomo di Jakarta dilansir Antara, Selasa (25/3/2025).

Kejadian tersebut, kata Wahyu, terjadi pada Selasa (18/3) lalu. Dia menceritakan awalnya petugas menerima seorang tamu laki-laki yang tidak dikenal yang ingin menyerahkan surat pembebasan bersyarat untuk kerabatnya di dalam Rutan.

Kemudian, lanjut dia, lelaki itu mengeluarkan sebuah paper bag (kantong kertas) bermotif batik yang dianggap di dalamnya berisi surat-surat pembebasan bersyarat.

Namun, kata Wahyu, tak lama kemudian, lelaki yang menyerahkan tas tersebut sempat menerima telepon dan berjalan ke arah pintu keluar Rutan sambil berlari kecil.

Setelah dirasa mencurigakan, pihak Rutan melaporkan hal tersebut ke pihak Polsek Cempaka untuk memastikan barang mencurigakan yang dibawa oleh orang tak dikenal itu.

"Ternyata di dalamnya terdapat dua paket klip yang diduga narkoba dengan berat kotor masing-masingnya 102 gram dengan total 204 gram. Dan 37 butir pil yang diduga juga narkoba jenis ekstasi," ujarnya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cempaka Putih AKP Yossy Januar mengatakan dari temuan tersebut petugas Kepolisian masih menelusuri pelaku yang membawa narkoba dan akan diselundupkan ke dalam Rutan.

"Kami masih penyelidikan terkait masalah ini, di mana saat ini baru memeriksa dua orang saksi," katanya.

(fca/fca)

Jakarta -

Masalah internal pengurus organisasi OI sudah terjadi sejak 4 tahun lalu. Semula, istri Iwan Fals, Rosanna Listanto, melaporkan KS ke Polda Metro Jaya pada 4 November 2021 dengan dugaan melakukan pencemaran nama baik

KS adalah kuasa hukum salah satu pendiri OI, Indra Bonaparte. KS disebut mengatakan Iwan Fals dan istrinya memalsukan surat dan merombak keanggotaan OI.

KS dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang Undang ITE dan atau Pasal 310 dan 311 KUHP.

Laporan Iwan Fals dan istrinya teregister dalam STTLP/B/5511/11//II/2021/SPKT/Polda Metro Jaya. Pada 6 November 2021, kasus itu dilimpahkan ke Polres Depok.

Pada Januari 2022, Indra Bonaparte melalui kuasa hukumnya, Kamarudin Simanjuntak, melaporkan soal dugaan pemalsuan akta komunitas Orang Indonesia (OI), perkumpulan penggemar Iwan Fals. Indra Bonaparte membuat laporan tersebut di Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan.

Kamarudin Simanjuntak pada 5 November 2021 menegaskan tidak ada kisruh dalam ormas OI. Sebelum melaporkan, Kamarudin Simanjuntak mengatakan sudah lebih dulu mensomasi pihak Iwan Fals, tapi tak digubris.

"Jadi tahun 2017 ada akta dikeluarkan oleh Kemenkumham yang menyatakan IB adalah ketua Tim Pengawas OI dan Iwan Fals adalah sebagai Ketua Badan Pengurus OI," kata Kamarudin Simanjuntak.

"Tetapi di sisi lain ada yang mengaku ketua badan pengurus OI, namanya Rosana Listanto. Maka pertanyaannya siapa yang jadi ketua dan ketua pengawas?" sambungnya.

Pada 4 Februari 2025, Iwan Fals dan istri terlihat datang ke Polres Jakarta Selatan. Kedatangan Iwan Fals dan istri disebut mempunyai tujuan untuk beriktikad baik memberikan klarifikasi untuk penyelidikan yang dibutuhkan.

"Jadi Om Iwan dan tante Yos, beriktikad baik memberikan klarifikasi yang dibutuhkan untuk penyelidikan perkara yang sebelumnya dari tahun 2021 kalau nggak salah. Ya alhamdulillah, semua sudah diberikan dari keterangan yang diperlukan sisanya tinggal kita tunggu saja dari penyidik," kata kuasa hukum Iwan Fals, Andhika.

Musisi senior berusia 63 tahun itu, berharap masalah ini bisa cepat selesai. Terlebih sudah berjalan selama 4 tahun.

Penjelasan Polisi dan Status Hukum Iwan Fals serta Istri

Kasi Humas Polres Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi, Rabu (5/2/2025) mengatakan masalah ini bermula ketika Rosana menjabat sebagai Ketua Umum OI periode 2013-2021. Namun, ada salah satu dokumen penting menyoal status badan hukum OI tidak ditemukan.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, Rosana disebut meminta bantuan RE untuk membuat ulang dokumen yang hilang.

Persoalan muncul ketika Indra Bonaparte mendapati namanya tertera sebagai Ketua Pengawas OI dalam SK tersebut, meskipun ia mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan atau diminta persetujuan sebelumnya.

"Jadi, karena memang di situ tercantum nama dari IB sebagai pengurus. Dia lihat salinan SK Menkumham. Dia merasa tidak dihubungi, tidak dikonfirmasi, atau tidak dibicarakan ada namanya di situ," lanjut Nurma.

Polisi menyebut dalam kasus yang dilaporkan oleh Indra Bonaparte ini, polisi sudah memeriksa 7 saksi, termasuk Iwan Fals dan istri.

"Untuk saat ini, IF masih berstatus saksi. Kami telah memeriksa tujuh saksi terkait kasus ini," tegas Kompol Nurma Dewi.

(pus/wes)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan menyikapi isu pembredelan pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto di Galeri Nasional. Komnas HAM akan meminta keterangan dari Yos sebagai pelukis, dan pihak Galeri Nasional atas pembatalan sepihak yang mengundang reaksi publik terkait pameran bertajuk "Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan" tersebut.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan dari informasi yang diterima Komnas HAM, kasus tersebut bermula dari rencana pembukaan pameran tunggal karya-karya dari Yos Suprapto pada 19 Desember 2024.

Ada sedikitnya 30 frame lukisan kanvas karya seniman asal Yogyakarta itu yang akan ditampilkan di Galeri Nasional. Akan tetapi, pada saat malam pembukaan pemaren, pihak Galeri Nasional membatalkan gelaran tersebut.

“Pengunjung yang telah hadir di pembukaan pada malam itu dilarang melihat pameran. Pintu ruang pameran dalam keadaan dikunci,” kata Uli dalam keterangan resmi Komnas HAM yang diterima wartawan pada Sabtu (21/12/2024).

Komnas HAM juga mendapatkan informasi sebelum pameran digelar umum, kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, yakni Suwarno Wisetrotomo meminta agar Yos sebagai pemilik karya, menurunkan 5 frame lukisan. Permintaan penurunan lima lukisan tersebut dengan maksud agar pameran tetap dapat dibuka.

Komnas HAM, dalam suratnya kepada Yos Suprapto, maupun Galeri Nasional tak menerangkan apa soal permintaan kurator kepada Yos Suprapto untuk menurunkan 5 frame lukisan. Namun Komnas HAM dalam penjelasannya mengetahui informasi Yos Suprapto tak bersedia menurunkan 5 frame lukisannya, dan membuat Galeri Nasional membatalkan pameran tersebut. Atas informasi-informasi tersebut, Komnas HAM menegaskan pentingnya perlindungan HAM atas penyampaian pendapat melalui karya-karya seni.

“Penting Komnas HAM sampaikan, bahwa karya seni adalah salah-satu bentuk ekspresi seseorang yang dilindungi oleh negara sebagai bagian dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi,” kata Uli.

JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai seniman asal Yogyakarta, Yos Suprapto , telah mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, pameran lukisan tunggal karya Yos bertajuk Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional Indonesia, dibredel.

"Telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dengan Yos Suprapto sebagai korbannya. Negara telah berperan aktif dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia," ujar Pengacara Publik LBH Jakarta Alif Fauzi Nurwidiastomo saat jumpa pers di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).

Alif menilai, negara aktif berperan melakukan pelanggaran HAM lantaran Direktur Galeri Nasional merupakan pejabat dari badan publik yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan. Selain itu, masalah ini juga melibatkan struktur pemerintah hingga tingkat kementerian.

"Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari 100 hari pemerintahan baru, struktur ketatanegaraan dalam kementerian/lembaga bentukan baru rezim Prabowo Subianto yang membidangi kebudayaan, mulai dari Menteri Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Kepala Museum dan Cagar Budaya, dan Direktur Galeri Nasional Indonesia telah gagal dalam menjamin ekosistem kebebasan berekspresi, khususnya ekspresi seni dalam mendukung pemajuan kebudayaan bangsa Indonesia," tegas Alif.

Alif menyampaikan bahwa Yos Suprapto telah mengalami kerugian materill lantaran gagal menggelar pameran. Ia pun menilai, Yos perlu mendapat pemulihan sebagai korban pelanggaran HAM dan menuntut ganti rugi kepada pemerintah.



"Kami mendesak Presiden, Menteri, Kepala Museum dan Cagar Budaya, dan Direktur Galeri Nasional Indonesia untuk bertindak demokratis dan segera membuka pameran seni tunggal Yos Suprapto di Galeri Nasional Indonesia," ujar Alif.

Sebelumnya, Galeri Nasional Indonesia (GNI) membuka suara setelah batalnya pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto yang sedianya digelar pada Kamis (19/12/2024). Melalui akun Instagram @galerinasional, GNI menerangkan bahwa kurator lukisan itu, Suwarno Wisetrotomo, telah mengundurkan diri karema adanya perbedaan pandangan karya dengan tema yang disepakati.

"Bapak Suwarno Wisetrotomo memutuskan untuk mengundurkan diri karena perbedaan pandangan kuratorial terkait kesesuaian dua karya dalam pameran dengan tema yang telah disepakati," tulis GNI dalam akun Instagramnya, Jumat (20/12/2024).

GNI menambahkan, Suwarno menilai pentingnya menjaga kekuatan narasi utama pameran dan memilih untuk mundur demi prinsip profesionalisme kuratorial. Dengan demikian, GNI menyampaikan bahwa pameran Yos Suprapto tak bisa dilanjutkan sesuai jadwal yang telah direncanakan. GNI mengatakan, penundaan ini merupakan upaya untuk menjaga standar kualitas dan konsistensi pameran dalam menghadirkan karya yang relevan dengan tema yang telah ditetapkan.

"Kami menghormati proses yang telah dilakukan oleh kurator dan seniman selama ini, termasuk diskusi yang berlangsung secara intensif. Keputusan ini diambil dengan tujuan agar pameran dapat memberikan pengalaman seni yang maksimal kepada publik," terang GNI.

GNI berkomitmen untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait langkah berikutnya, termasuk kemungkinan jadwal baru untuk pameran ini dengan konten yang sesuai tema pameran.

Cilegon -

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) memindahkan 40 narapidana yang berstatus risiko tinggi dari lapas-lapas di Banten ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan. Mereka yang dipinda dari Banten itu merupakan bandar narkoba dan pelaku kejahatan berat lain.

Kepala Lapas Cilegon Yosafat Rizanto mengatakan pemindahan napi dari Banten dilakukan pada dini hari tadi. Dia mengatakan pemindahan dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap para napi berisiko tinggi.

"Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah nyata kami untuk memperkuat pengawasan dan menciptakan lingkungan lapas yang lebih aman. Kami berupaya memastikan bahwa para pelaku tindak kejahatan berat, terutama bandar narkoba, tidak memiliki ruang gerak di Lapas Cilegon," ujar Yosafat Rizanto, Rabu (14/11/2024).

Pemindahan juga dilakukan untuk memberantas peredaran narkoba di lingkungan lapas. Dia mengatakan pemindahan merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat agar bandar narkoba dipindah ke fasilitas keamanan maksimum di Nusakambangan.

Proses pemindahan napi dari Banten ke Nusakambangan (dok. Istimewa)

"Langkah pemindahan ini tak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan, tetapi juga mengirim pesan tegas terhadap pelaku kejahatan narkoba yang mencoba memanfaatkan sistem lapas," jelasnya.

Para napi yang dipindah itu terdiri dari 24 orang dari Lapas Cilegon, 10 orang dari Lapas Kelas I Tangerang, tiga napi dari Rutan Kelas I Tangerang, dua orang dari Lapas Serang, dan seorang dari Lapas Pemuda Tangerang. Mereka merupakan narapidana yang terlibat jaringan narkoba sehingga harus mendapatkan pengawasan ekstra ketat.

"Pemindahan ke Nusakambangan, yang dikenal dengan pengawasan ketatnya, diharapkan menjadi langkah efektif dalam menjaga integritas lapas dan memutus rantai jaringan narkoba di dalam penjara," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) memindahkan 88 narapidana yang berstatus 'risiko tinggi'. 88 Napi berisiko tinggi ini dipindah dari lapas-lapas di Banten dan Jawa Timur (Jatim) ke Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan.

(bri/haf)