Seorang warga Inggris, KSM, ditangkap petugas Imigrasi karena membuka usaha rental motor di Nusa Penida. KSM ditangkap pada Sabtu (25/1/2025) lantaran diduga menyalahgunakan izin tinggal.

"Yang bersangkutan menyalahgunakan izin tinggal karena mengiklankan dan menyewakan kendaraan motor ke orang asing," kata Kepala Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di kantornya, Selasa (4/1/2025).

KSM masuk ke Indonesia menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) yang berlaku hingga 11 Februari 2025. Ia memiliki istri warga negara Indonesia dan telah tinggal di Bali selama enam bulan sebelum membuka usaha persewaan motor khusus bagi orang asing di Nusa Penida.

Dalam menjalankan bisnisnya, KSM hanya menyewakan motor kepada wisatawan asing dengan tarif Rp 150 ribu per hari. Setiap hari, ia melayani sekitar tiga hingga empat penyewa.

"Yang bersangkutan hanya mengoperasikan sewa motor ini di Nusa Penida," kata Ridha.

Ridha menjelaskan, KSM melanggar aturan karena menjalankan usaha berbadan hukum sementara visanya masih ITK. Sesuai ketentuan, hanya pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) penyatuan keluarga yang diperbolehkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

"Jadi, pemegang Kitas investor, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dibolehkan. Yang tidak apabila (pemegang) Kitas penyatuan keluarga, bekerja di suatu badan hukum. Diatur dalam undang-undang yang lain," jelasnya.

Atas pelanggaran tersebut, KSM akan dideportasi dan diusulkan masuk dalam daftar pencekalan.

Video: WNA di Bali Berulah Lagi, Kini Terlibat Pencurian hingga Penipuan

Video: WNA di Bali Berulah Lagi, Kini Terlibat Pencurian hingga Penipuan

WN Spanyol, FBC, dideportasi dari Bali setelah overstay lebih dari tiga tahun. Imigrasi menegaskan pelanggaran keimigrasian tidak ditoleransi.

Warga negara (WN) Spanyol berinisial FBC diusir dari Bali. Pria asing yang berprofesi sebagai jurnalis dan penulis media daring itu dideportasi lantaran melewati batas izin tinggal alias overstay selama lebih dari tiga tahun di Pulau Dewata.

Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar, Gede Dudy Duwita, mengungkapkan FBC telah melanggar Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. "Pelanggaran keimigrasian seperti overstay tidak dapat ditoleransi," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali, Sabtu (21/12/2024).

Dudy menuturkan FBC pertama kali memasuki Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Januari 2020. Kala itu, FBC datang menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) yang berlaku hingga 2 Mei 2021.

Namun, Dudy berujar, FBC tetap berada di wilayah Indonesia tanpa memperbarui izin tinggal hingga Desember 2024. Walhasil, pria asing berusia 55 tahun itu overstay selama 1.316 hari.

Kepada petugas, FBC mengaku tinggal berpindah-pindah tempat di beberapa wilayah Bali dan Lombok. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja sebagai jurnalis media daring untuk publikasi di Spanyol. Selain itu, FBC juga berencana untuk membangun bisnis di Bali meski usaha tersebut belum terwujud.

Menurut Dudy, FBC tidak dapat menunjukkan paspor saat diperiksa oleh petugas imigrasi. FBC juga mengakui dirinya telah mengetahui izin tinggalnya sudah habis. Ia sengaja tidak memperpanjang izin tinggal dengan alasan terkendala finansial.

Dudy mengatakan FBC sempat didetensi selama 10 hari setelah diserahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja pada 10 Desember lalu. Pria Spanyol itu selanjutnya dideportasi melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, dengan tujuan akhir Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport. Seluruh biaya tiket penerbangan disediakan oleh salah seorang teman FBC yang juga seorang warga negara asing (WNA) di Bali pada Jumat (20/12/2024).

"Penangkalan dapat diberlakukan hingga enam bulan dan diperpanjang, serta penangkalan seumur hidup dapat diterapkan bagi orang asing yang mengancam keamanan dan ketertiban umum. Keputusan akhir mengenai penangkalan akan diputuskan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi setelah mempertimbangkan aspek-aspek kasusnya," pungkas Dudy.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, meminta para WNA untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. "Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum keimigrasian," ujar dia.

Menparekraf Bakal Deportasi Turis Asing yang Bermasalah di Bali

Menparekraf Bakal Deportasi Turis Asing yang Bermasalah di Bali

Seorang Warga Negara (WN) Swiss berinisial PEH (40) dideportasi petugas Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh karena melebihi izin tinggal (overstay) di Indonesia selama 164 hari. PEH ketahuan overstay saat hendak terbang ke Malaysia melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar.

PEH disebut diamankan petugas imigrasi ketika tiba di konter pemeriksaan saat hendak berangkat menuju Kuala Lumpur. Setelah menjalani pemeriksaan, dia dideportasi melalui Bandara Soekarno-Hatta menggunakan maskapai Etihad Airways dengan nomor penerbangan EY-475 yang berangkat pada pukul 18.40 WIB, Kamis (19/12/2024).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Gindo Ginting, menyebutkan, pelaksanaan pendeportasian diawasi langsung oleh tim dari Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Banda Aceh. Mereka mengawal PEH dari ruang detensi imigrasi hingga ke Bandara Soekarno-Hatta.

"PEH terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian berupa overstay sejak 6 Juni 2024 dan melanggar Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," kata Gindo dalam keterangannya, Jumat (20/12).

PEH disebut masuk ke Indonesia melalui Bali sebagai wisatawan. Dia memiliki izin tinggal selama 30 hari.

Menurutnya, pendeportasian itu merupakan wujud komitmen dalam penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Banda Aceh. Dalam tahun ini, sudah ada beberapa WN asing yang dideportasi.

"Kami akan terus menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum," jelas Gindo.

Bocah Rusia "Kocong" akan Dideportasi Bersama Sang Ibu dari Bali

Bocah Rusia "Kocong" akan Dideportasi Bersama Sang Ibu dari Bali

Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Denpasar Ridha Sah Putra mengawasi pergerakan warga negara asing (WNA) masuk Bali yang diperkirakan akan mengalir deras menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Dia menegaskan para petugas sudah dikerahkan untuk patroli mengawasi tujuan WNA datang ke Bali. Kawasan Ubud, Gianyar, menjadi wilayah dengan sebaran WNA terbanyak.

"Kami sudah membagi tim untuk mengawasi di lima kabupaten dan satu Kota Denpasar. Nah, satu tim ini mengawasi dua wilayah kerja dalam rangka libur nataru," jelas Ridha ditemui detikBali dalam kunjungannya di Desa Marga, Tabanan, Kamis (12/12/2024).

"Ubud kami awasi karena di sana paling banyak WNA," sambungnya.

Ridha juga meminta agar masyarakat juga mengawasi gerak-gerik WNA yang menginap di vila, hotel, hingga homestay di Bali kemudian melaporkan. Untuk itu, Imigrasi membentuk Desa Binaan Sosialisasi WNA dan CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia).

Masyarakat yang mendapat informasi atau yang menyewakan tempat penginapan bisa memberikan informasi kepada kepala desa sebelum diteruskan ke Kantor Imigrasi Denpasar.

Ridha mengatakan berdasarkan laporan masyarakat tersebut petugas Imigrasi Denpasar akan meninjau lokasi yang disebutkan, lalu melakukan pendataan atau adminstrasi keimigrasian. Hal ini berfungsi sebagai langkah pencegahan.

"Jadi nanti kami cek, apabila ada laporan melalui kepala desa. Kami akan cek vila-vila yang ditempati warga negara asing, baik itu izin tinggalnya, tujuannya di Bali. Jangan sampai WNA melakukan perbuatan melanggar peraturan dan perundang-undangan," beber pejabat asal Banjar, Kalimantan Selatan, itu.

Ridha menegaskan pengawasan ketat itu bukan untuk menghalangi wisatawan asing masuk ke Bali. Namun, hal itu upaya untuk menyeleksi WNA yang datang ke Bali agar tidak menimbulkan masalah.

"Daerah Tabanan ini kan banyak berdiri vila-vila. Kami melakukan kegiatan pengawasan tahun ini saja kurang lebih 120 orang (WNA), lima orang ada di Tabanan," jelas Ridha.

"Kalau di Tabanan paling banyak ada (WNA) di wilayah Tanah Lot," tandas Ridha.

Video: Tampang Buronan Filipina yang Diamankan Polri-Imigrasi

Video: Tampang Buronan Filipina yang Diamankan Polri-Imigrasi

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo mewajibkan hotel dan penginapan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan setiap wisatawan mancanegara (wisman) atau warga negara asing (WNA) yang menginap. Dengan demikian Kantor Imigrasi bisa memantau aktivitas WNA di daerah tersebut.

"Sebagai salah satu destinasi wisata internasional, Labuan Bajo menerima ribuan kunjungan wisatawan asing setiap tahunnya. Pelaporan keberadaan orang asing oleh hotel dan penginapan menjadi elemen penting dalam mendukung kebijakan keimigrasian," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo Jaya Mahendra, Kamis (5/12/2024) malam.

Hal itu disampaikan Jaya dalam sambutannya pada kegiatan pemberian penghargaan kepada hotel dan penginapan yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam pelaksanaan pelaporan orang asing sesuai dengan regulasi keimigrasian. Kegiatan itu dihadiri perwakilan hotel dan penginapan di Labuan Bajo dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Manggarai Barat

Jaya mengatakan pelaporan WNA yang akurat, tepat waktu, dan konsisten tidak hanya memenuhi kewajiban legal oleh hotel tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Peran aktif hotel dan penginapan dalam melaporkan keberadaan tamu asing, dia berujar, sangat membantu Kantor Imigrasi Labuan Bajo dalam memantau pergerakan, mengidentifikasi potensi pelanggaran, dan menjaga ketertiban di wilayah Labuan Bajo.

"Dengan data yang valid, pemerintah juga dapat memastikan bahwa wisatawan menikmati pengalaman yang aman dan nyaman selama berada di Indonesia," tegas Jaya.

Ia menjelaskan kewajiban hotel dan penginapan melaporkan WNA yang menginap ke Imigrasi diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Jaya menegaskan ada sanksi pidana penjara dan denda jika pengelola hotel dan penginapan tidak melaporkan WNA yang menginap ke kantor Imigrasi.

"Sanksinya ada pada Pasal 117 UU 6 2011 tentang Keimigrasian, yakni pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25 juta," tegas Jaya.

Pelaporan WNA ke Imigrasi dilakukan melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Jika sistem mengalami gangguan, pihak hotel dan penginapan dapat melaporkan melalui WhatsApp ke petugas Imigrasi. Bisa juga melalui email atau datang langsung ke Kantor Imigrasi.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo memberikan penghargaan pelaporan orang asing kepada sejumlah hotel di Labuan Bajo. Kategori penghargaan adalah pelaporan orang asing tepat waktu hingga kategori paling akurat.

Menurut Jaya, penghargaan kepada hotel itu pertama kali dilakukan Kantor Imigrasi di Indonesia. Sehari sebelum pemberian penghargaan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo memberikan sosialisasi terkait pelaporan orang asing kepada pengelola hotel di Labuan Bajo.

Jaya mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo atas kerja keras dan dedikasi para pelaku usaha perhotelan. Penginapan dan hotel yang memenuhi kriteria pelaporan orang asing telah menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat berjalan dengan baik.

"Saya berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan dan memperkuat kerja sama dengan Kantor Imigrasi Labuan Bajo," ujarnya.

"Bersama-sama, kita dapat mewujudkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata yang aman, ramah, dan profesional di mata dunia," tandas Jaya.

Pungutan Wisatawan Asing Jalan Terus, Pelabuhan Benoa Jadi Sasaran

Pungutan Wisatawan Asing Jalan Terus, Pelabuhan Benoa Jadi Sasaran