Bisnis.com, BATAM - Sepanjang April hingga Mei 2025, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dan Polda Kepri telah mengamankan 23 Warga Negara Asing (WNA) bermasalah di wilayah tersebut.

"Para WNA bermasalah yang kami amankan dalam operasi gabungan Wira Waspada ini berasal dari China, Myanmar, Kanada hingga Bangladesh," kata Kepala Kantor Imigrasi Batam Hajar Aswad, Jumat (16/5/2025) di Batam.

Setelah diamankan, puluhan WNA itu akan dipulangkan ke negara masing-masing. "Para WNA ini terbukti melanggar aturan masuk dan bekerja di Indonesia hanya menggunakan visa kunjungan wisata," katanya lagi.

Dari 23 WNA yang diamankan, Imigrasi menangkap dua WNA China di salah satu penginapan di Batam Center pada 7 Mei 2025.

Kedua WNA China yang menyalahi aturan tinggal tersebut diketahui bekerja sebagai buruh kasar pada proyek pembangunan Opus Bay di Tanjunguncang.

"Selain itu WNA China ini berada di bawah tanggung jawab perusahaan subkon dari Surabaya. Jadi, kami berkoordinasi dengan Polda Kepri untuk penyelidikan," paparnya.

Selain itu, petugas Imigrasi Batam juga mengamankan 17 WNA Myanmar. Dari 17 WNA itu, 10 di antaranya menyalahi izin tinggal dan salah seorang WNA berinisial TS merupakan pencari suaka.

"TS ini diduga sebagai koordinator yang memberikan akomodasi dan transportasi kepada rekan senegaranya, dan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Mereka di Singapura ditawari pekerjaan sebagai pelayan, perawat, hingga asisten rumah tangga. Untuk menghindari kecurigaan di Batam, mereka sembunyi dan pindah-pindah penginapan," ujarnya.

Selanjutnya pada 15 Mei 2025, Imigrasi Batam juga mengamankan satu WNA Kanada berinisial DJM, yang dilaporkan membuat kerusuhan di sekitar Hotel OS Batam. "Untuk WNA Kanada, kami masih melakukan pemeriksaan kejiwaan," imbuhnya.

Untuk tiga orang WNA Bangladesh, Hajar menyebut mereka masuk secara ilegal dari pintu masuk tidak resmi.

Puluhan WNA ini terbukti melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Pasal 113 UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman 1 tahun pidana penjara dan/atau denda sebesar Rp100 juta.

JAKARTA - Sebanyak 170 warga negara asing (WNA), termasuk dari India dan Pakistan , terancam dideportasi dari Indonesia lantaran tidak lengkapnya dokumen keimigrasian hingga bermasalah hukum. Mereka diamankan dalam Operasi Wira Waspada yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman mengatakan, pihaknya melakukan Operasi Wira Waspada dengan kendali pusat secara serentak. Operasi tersebut digelar pada 14 sampai dengan 16 Mei 2025. Operasi tersebut dilakukan di 28 titik secara bersama-sama, tersebar di wilayah Jabodetabek.

"Adapun hasil dari operasi tersebut, Dirjen Imigrasi menjaring 170 warga negara asing, yang berasal dari 27 negara dan dalam pelaksanaannya Dirjen Imigrasi melibatkan sepuluh Kantor Imigrasi di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi," jelas Yuldi Yusman saat jumpa pers di Aula Ditjen Imigrasi, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2025).

Yuldi membeberkan, WNA asal Nigeria hingga Kamerun mendominasi daftar yang akan dideportasi. "Negara yang pertama menduduki peringkat pertama Nigeria ada 61 orang. Kemudian Kamerun ada 27 orang, kemudian Pakistan ada 14 orang, Sierra Leone ada 12 orang, Pantai Gading ada 8 orang, dan India ada 6 orang," ucapnya.

Yuldi mengatakan, lokasi yang dijadikan sasaran objek operasi tersebut ada di tiga objek, yaitu apartemen, kafe di wilayah Jakarta Pusat, dan pusat perbelanjaan di Jakarta Barat.

"Hal ini kita jadikan target operasi karena melihat situasi yang berkembang beberapa akhir belakangan ini, adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara asing, terutama yang akhir belakangan di swalayan mengamuk tanpa bisa dikendalikan," ujar Yuldi.



Yuldi menyebut, 170 WNA itu tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang lengkap hingga over stay atau melebih masa tinggal, sehingga diambil tindakan tegas.

Menurut Yuldi, para WNA tersebut diduga melanggar Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai orang asing pemegang izin tinggal yang berada di wilayah Indonesia dan melebihi masa berlakunya, serta Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur tentang penyampaian data palsu atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal.

"Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak 500 juta rupiah, serta pengenaan TAK ataupun Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menangkan 170 Warga Negara Asing dari 27 negara dalam Operasi Wira Waspada di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 14-16 Mei 2025.

"Hasil dari operasi tersebut, Ditjen Imigrasi menjaring 170 warga negara asing yang berasal dari 27 negara," kata Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman dalam konferensi pers di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Yuldi mengatakan, para WNA yang diamankan mayoritas berasal dari Nigeria sebanyak 61 orang, disusul Kamerun sebanyak 27 orang, Pakistan sebanyak 14 orang, Sierra Leone sebanyak 12 orang, Pantai Gading 8 orang, dan Gambia 8 orang.

Dia mengatakan, mereka diamankan petugas setelah tak dapat menunjukkan dokumen perjalanan.

Selain itu, mereka menggunakan visa investor fiktif.

"Kita lihat dokumen yang digunakan itu rata-rata visa investor, jadi seolah-olah mereka melakukan investasi di Indonesia, tapi ketika dicek kegiatan investasinya tidak ada, kemudian perusahaan-perusahaan yang mereka investasikan di Indonesia juga tidak ada," ujarnya.

Para WNA dinilai melanggar Pasal 78 dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman hukuman pidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp 500 juta.

"Serta pengenaan TAK atau tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi membeberkan jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia per 24 Maret 2025 mencapai 78.077 orang.

Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Keimigrasian Yuldi Yusman mengemukakan orang asing yang paling banyak masuk ke Indonesia berasal dari Australia yaitu sebanyak 13.104 orang, kemudian dari China sebanyak 12.493 orang, lalu dari India 5.688 orang, Singapura 4.491 orang, dan Jepang 3.869 orang.

"Total data tamu asing yang tercatat pada aplikasi Pengawasan Orang Asing [APOA] ada 78.077 orang, terdiri dari 23.835check indan 54.242check out," tutur Yuldi di Jakarta, Rabu (26/3).

Menurut Yuldi, puluhan ribu orang asing itu paling banyak menginap di Provinsi Bali yaitu sebanyak 47.772 orang, kemudian di Kepulauan Riau 6.068 orang, Jawa Timur 4.647 orang, NTT 4.066 orang dan Jakarta 3.210 orang.

"Kami menggunakan APOA sebagai alat yang bisa digunakan pengelola penginapan untuk mengawasi orang asing ini," katanya.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan bahwa Ditjen Imigrasi terus menjalin kolaborasi denganstakeholderterkait guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

"Dengan adanya aplikasi APOA dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia dapat berjalan lebih optimal," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kementerian Imigrasi untuk mulai mengawasi gerakan orang asing atau warga negara asing (WNA) yang ada di Indonesia.

Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Keimigrasian Yuldi Yusman mengemukakan bahwa Presiden Prabowo telah membuat aturan baru untuk mengawasi gerak-gerik orang asing di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah akan mengawasi orang asing tersebut sejak tiba di Indonesia dan menginapannya. Dia juga menjelaskan bahwa pemilik hotel yang hotelnya disewa orang asing pun harus melapor ke imigrasi.

"Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, terdapat ancaman pidana, yaitu berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp25 juta," tuturnya di Jakarta, Rabu (26/3).

Dia mengatakan proses pelaporan terhadap orang asing yang menginap itu bisa melalui aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) di mana pemilik penginapan harus melakukan registrasi terlebih dulu di aplikasi tersebut.

"Mereka harus meminta paspor dari tamu asing yang akan menginap dan kemudian mengunggah foto halaman depan paspor tersebut atau mengambil foto secara langsung melalui aplikasi. Setelah itu, data tamu asing dimasukkan ke dalam sistem dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya," katanya.

Dia membeberkan alasan pemerintah mulai melakukan pengawasan terhadap orang asing itu agar Indonesia bisa terbebas dari aktivitas ilegal yang dilakukan orang asing yang bisa mengancam kedaulatan negara.

"Dengan adanya pelaporan yang lebih terstruktur, peluang untuk mendeteksi aktivitas ilegal yang dapat mengancam ketertiban umum dan kedaulatan negara menjadi lebih besar," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kementerian Imigrasi untuk mulai mengawasi gerakan orang asing atau warga negara asing (WNA) yang ada di Indonesia.

Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Keimigrasian Yuldi Yusman mengemukakan bahwa Presiden Prabowo telah membuat aturan baru untuk mengawasi gerak-gerik orang asing di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah akan mengawasi orang asing tersebut sejak tiba di Indonesia dan menginapannya. Dia juga menjelaskan bahwa pemilik hotel yang hotelnya disewa orang asing pun harus melapor ke imigrasi.

"Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, terdapat ancaman pidana, yaitu berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp25 juta," tuturnya di Jakarta, Rabu (26/3).

Dia mengatakan proses pelaporan terhadap orang asing yang menginap itu bisa melalui aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) di mana pemilik penginapan harus melakukan registrasi terlebih dulu di aplikasi tersebut.

"Mereka harus meminta paspor dari tamu asing yang akan menginap dan kemudian mengunggah foto halaman depan paspor tersebut atau mengambil foto secara langsung melalui aplikasi. Setelah itu, data tamu asing dimasukkan ke dalam sistem dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya," katanya.

Dia membeberkan alasan pemerintah mulai melakukan pengawasan terhadap orang asing itu agar Indonesia bisa terbebas dari aktivitas ilegal yang dilakukan orang asing yang bisa mengancam kedaulatan negara.

"Dengan adanya pelaporan yang lebih terstruktur, peluang untuk mendeteksi aktivitas ilegal yang dapat mengancam ketertiban umum dan kedaulatan negara menjadi lebih besar," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi merilis Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) terbarukan guna mengoptimalkan pengawasan keberadaan orang asing atau warga negara asing (WNA) di Indonesia.

Direktur Pengawasan dan Penindakan pada Keimigrasian Yuldi Yusman menuturkan aplikasi APOA memiliki berbagai fitur yang mempermudah proses pelaporan tamu asing yang menginap ataupun tinggal di tempat mereka.

Menurutnya, petugas Imigrasi berwenang meminta data orang asing kepada hotel atau tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penginapan dalam hal ini kami menggunakan APOA sebagai platform-nya.

"Pemilik atau pengelola penginapan cukup mendaftarkan tamu melalui aplikasi ini, kemudian datanya dapat diakses oleh petugas Imigrasi untuk keperluan pengawasan," ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman, Rabu (26/3/2025).

Implementasi APOA berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perubahannya dalam UU Nomor 63 Tahun 2024. Pasal 72 ayat (1) dan (2) dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemilik atau pengelola penginapan wajib memberikan informasi mengenai tamu asing yang menginap apabila diminta oleh Petugas Imigrasi.

"Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, terdapat ancaman pidana berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp25 juta," imbuhnya.

Yuldi mengatakan proses pelaporan orang asing yang check-in di hotel melalui APOA dimulai dengan pemilik atau pengelola penginapan melakukan login ke sistem APOA.

Setelah masuk, mereka harus meminta paspor dari tamu asing yang akan menginap dan kemudian mengunggah foto halaman depan paspor tersebut atau mengambil foto secara langsung melalui aplikasi. Setelah itu, data tamu asing dimasukkan ke dalam sistem dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya.

"Jika semua informasi sudah benar, pengelola dapat melanjutkan proses hingga mendapatkan Surat Tanda Terima Pelaporan Orang Asing, yang menjadi bukti bahwa laporan telah berhasil dikirim melalui aplikasi APOA," ucapnya.

Untuk pelaporan saat check-out tamu, pemilik atau pengelola penginapan kembali masuk ke sistem APOA dan memilih data orang asing yang akan keluar dari penginapan. Mereka harus memastikan bahwa data yang dipilih sudah sesuai dengan tamu yang benar-benar melakukan check-out.

Setelah melakukan verifikasi, mereka dapat melanjutkan dengan memilih tombol check-out pada aplikasi. Dengan langkah ini, laporan check-out tamu asing akan tersimpan dalam sistem dan menjadi bagian dari catatan pengawasan keimigrasian.

"Proses ini penting untuk memastikan data orang asing di Indonesia tetap akurat dan terpantau dengan baik," imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan bahwa intensitas perlintasan warga negara asing (WNA) di wilayah timur lebih tinggi bila dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia.

Dia menyampaikan perlintasan WNA yang melakukan perjalanan masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui pemeriksaan di wilayah timur pada tahun 2023 hingga Januari 2025 sebesar 56,4 persen dari total keseluruhan perlintasan nasional.

"Hal ini menunjukkan bahwa intensitas perlintasan di wilayah timur lebih tinggi dibandingkan wilayah barat pada periode ini," kata Saffar saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia merinci bahwa lima bandara internasional dan pos lintas batas negara (PLBN) di wilayah timur dengan volume perlintasan orang asing tertinggi, yakni Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali sebagai posisi teratas.

"Kemudian diikuti oleh Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Sam Ratulangi Manado, PLBN Motaain Atambua, dan Bandara Zainuddin Abdul Madjid Mataram," katanya.

Dia pun mengatakan bahwa pemeriksaan keimigrasian terhadap WNA yang masuk dan keluar Indonesia di wilayah timur mengalami tren peningkatan di tahun 2023 ke tahun 2024.

Di mana, WNA yang masuk wilayah Indonesia melalui pemeriksaan kedatangan mengalami peningkatan sebesar 24,01 persen, dari 5.906.559 pemeriksaan pada tahun 2023, menjadi 7.324.825 pemeriksaan pada tahun 2024.

"Serta terdapat data terakhir pada Januari 2025 yaitu adanya 602.092 pemeriksaan kedatangan WNA," ucapnya.

Adapun untuk WNA yang keluar wilayah Indonesia melalui pemeriksaan keberangkatan mengalami peningkatan sebesar 21,57 persen, dari 5.966.795 pemeriksaan pada tahun 2023, menjadi sebanyak 7.253.850 pemeriksaan pada tahun 2024.

"Serta Januari 2025 terdapat data keberangkatan WNA sebanyak 639.622," ujarnya.

Dia juga menyebut berdasarkan kinerja penegakan hukum satuan kerja wilayah timur, terdapat 1.758 tindakan administratif keimigrasian diberikan kepada orang asing sepanjang tahun 2024.

"Dan 189 tindakan administratif keimigrasian (diberikan kepada orang asing) pada periode Januari 2025," katanya.

Kemudian, lanjut dia, terdapat 42 orang asing yang dijatuhi sanksi pidana atau pro justitia di tahun 2024, serta satu orang asing yang dijatuhi sanksi pidana atau pro justitia pada Januari 2025.

"Data ini menunjukkan bahwa capaian kinerja penegakan hukum keimigrasian satuan kerja di wilayah timur tahun 2024 berkontribusi sebesar 37,7 persen TAK (tindakan administratif keimigrasian) dan 35,9 persen pro justitia terhadap capaian nasional Indonesia," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa pihaknya melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap 5.564 warga negara asing (WNA) yang melakukan pelanggaran terkait keimigrasian sepanjang 2024.

"Hasil dari pengawasan orang asing, terdapat 5.564 pelanggaran yang dilakukan penegakan hukum keimigrasian," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Jumlah tersebut, kata dia, terdiri dari 130 WNA yang dikenakan penegakan hukum pidana keimigrasian, dan 5.434 WNA dikenakan penegakan hukum administrasi keimigrasian (tindakan administratif keimigrasian/TAK).

Adapun empat besar TAK yang dilakukan pihaknya, yakni berupa tindakan deportasi dan usulan penangkalan 2.564; keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat 1.437; deportasi 1.406; tindakan keimigrasian lainnya 91.

Dia menyebut penegakan hukum keimigrasian tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 124,13 persen jika dibandingkan tahun 2023.

"Jumlah pelanggaran keimigrasian yang dikenakan penegakan hukum pidana keimigrasian tahun 2023 sebanyak 58 WNA, pada tahun 2024 sebanyak 130 WNA," paparnya.

Dia juga menyebut jumlah pelanggaran yang dikenakan penegakan hukum administrasi keimigrasian tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 62,16 persen, dari 3.351 WNA pada tahun 2023, menjadi 5.434 WNA pada tahun 2024.

Dia menyebut pihaknya juga telah melakukan kegiatan pengawasan terhadap WNA di Indonesia sebanyak 12.489 kegiatan sepanjang tahun 2024.

"Pengawasan di bawah kendali pusat sebanyak 1.630 kegiatan, sedangkan pengawasan di bawah kendali satuan kerja terdapat 10.859 kegiatan," ucapnya.

Dia menambahkan bahwa di Provinsi Bali sendiri, Kemen Imipas bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM baru sama mencabut perizinan perusahaan dari 267 penanaman modal asing (PMA) yang ada di Bali.

Hal itu, lanjut dia, dilakukan dalam rangka mendorong kepatuhan investasi serta mencegah dampak negatif PMA terhadap ekonomi dan masyarakat lokal.

"Atas upaya pencabutan tersebut Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM melakukan operasi Bumi Putera dalam rangka mengevaluasi status keimigrasian para WNI tersebut," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor berhasil menangkap MA (39), warga negara Arab Saudi, yang menjadi buron setelah melakukan pemukulan terhadap seorang marbut Masjid Al Muqsith di Cisarua, Bogor.

Penangkapan ini dilakukan Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Bogor bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas pada Selasa (14/01/2025) di sebuah vila di Desa Batu Layang, Cisarua.

Insiden pemukulan tersebut terjadi pada Minggu (12/01/2025) dan sempat viral di media sosial.

Berdasarkan keterangan Kepala Kantor Imigrasi Bogor, Ruhiyat M. Tolib, kejadian bermula saat MA menolak melepas alas kaki ketika memasuki area batas suci masjid, meskipun telah diperingatkan oleh petugas Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).

Keributan pun terjadi, hingga MA memukul seorang marbut bernama Rohmat.

“Kejadian tersebut juga terbukti dari rekaman CCTV,” ujar Ruhiyat.

Ruhiyat juga menyampaikan bahwa pihak DKM Al-Muqsith dan korban telah melakukan pendekatan restorative justice dengan memaafkan pelaku, sambil berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Pelaku terbukti overstay

Selain melakukan kekerasan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa MA telah tinggal di Indonesia secara ilegal (overstay) sejak 8 Januari 2025.

Ia masuk menggunakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival) pada 10 Desember 2024, namun tidak memperpanjang izin tinggalnya.

“MA melanggar Pasal 78 Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dapat dikenakan denda Rp1.000.000 per hari. Ia juga melanggar Pasal 75 UU Keimigrasian karena telah mengganggu ketertiban umum,” ungkap Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman, dikutip dari rilis tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (17/01/2025).

Sanksi administratif keimigrasian yang bisa dijatuhkan meliputi deportasi, penangkalan, hingga pembatalan izin tinggal.

“Kami meminta masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan WNA di sekitar tempat tinggal mereka,” tambah Yuldi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa penangkapan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum di Indonesia.

“Kami mengingatkan seluruh warga negara asing (WNA) di Indonesia untuk mematuhi hukum dan norma sosial yang berlaku. Pengawasan akan terus diperkuat, dan sinergi dengan aparat hukum akan diperluas,” tegas Agus.

BOGOR - Warga negara asing (WNA) atau turis Arab Saudi yang berkelahi dengan seorang marbot masjid daerah Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor diamankan Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bogor. Saat ini, WNA tersebut masih dalam pemeriksaan lebih lanjut.

"Iya jadi alhamdulillah orang asingnya sudah kita amankan di Kantor Imigrasi Bogor. Sekarang sedang tahap pemeriksaan, apakah betul dia sebagai pelaku yang menganiaya WNI yang di masjid atau bukan," kata Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Oktinardo Kansil dikonfirmasi, Rabu (15/1/2024).

Dia menjelaskan, meskipun korban dalam hal ini enggan membuat laporan polisi, tetapi tetap dilakukan pemeriksaan oleh Imigrasi. Sedangkan, untuk putusan diberikan sanksi atau tidaknya akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Yang penting, tadi arahan dari direktorat kita memeriksa dulu bagaimana-bagaimananya. Nanti selesai pemeriksaan kita akan lapor ke direktorat, nanti direktorat yang menyimpulkan pak mau dikenakan atau tidak (sanksi)," jelasnya.

Adapun jika berdasarkan video viral yang beredar, WNA asal Arab Saudi tersebut dapat dikenakan sanksi Pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian Tahun 2011 tentang Pendeportasian dan Penangkalan. "Untuk sementara seperti itu. Tapi ini masih kita perdalam lagi betul atau tidak, dia pelaku yang di video itu kita perdalam dulu," pungkasnya.

Kronologi Cekcok Turis Arab Saudi dengan Marbot Puncak

Sebelumnya, beredar video keributan antara Warga Negara Asing (WNA) dari Arab Saudi dengan marbot masjid di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, peristiwa itu terjadi pada Minggu 12 Januari 2025.

Awalnya terlihat seorang pria bertubuh besar cekcok dengan pria lain yang memegang alat pel. Usai cekcok, tampak keduanya terlibat baku hantam.

Beberapa pria lain di lokasi berusaha melerai perkelahian yang masih berada dalam area masjid itu. Ditulis dalam keterangan video, keributan terjadi diduga karena WNA buang air kecil di tempat wudhu dan memakai sandal di area masjid.

Ketika ditegur oleh marbot, WNA tidak terima dan terjadi keributan. "Turis Arab baku hantam marbot masjid di Puncak," tulis keterangan video dikutip, Senin (13/1/2025).

Polisi yang mendapat laporan, menindaklanjuti peristiwa itu dengan mendatangi lokasi. Hasilnya, marbot enggan membuat laporan polisi karena sudah menerima kejadian itu dengan lapang dada.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 17 warga negara Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal. Warga negara Vietnam tersebut bekerja di klinik bedah kecantikan.

"Yang diamankan totalnya ada 17 warga negara asing. Dari 17 tersebut, ada sepuluh orang perempuan dan tujuh orang laki-laki," Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Yuldi Yusman saat konferensi pers didi Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi , Jakarta,Jumat (10/1/2025).

Yuldi menambahkan, sebanyak 15 orang tersebut menggunakan Visa on Arrival atau VOA. "Dua orang lainnya menggunakan Izin Tinggal Terbatas atau ITAS sebagai investor," katanya.

Menurutnya, penangkapan tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat terkait aktivitas warga asing dalam klinik bedah kecantikan di kawasan Pluit Timur, Jakarta Utara. Setelah diusut, klinik tersebut beroperasi sejak 2018.

"Kemudian petugas melakukan penyelidikan kurang lebih dua hari, ya. Dua hari dengan masuk ke sana berpura-pura menjadi pasien," ujarnya.



Belasan WN Vietnam itu disangkakan Pasal 122 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atas penyalahgunaan izin tinggal, dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp500 juta.