JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengungkapkan, penerbitan sertifikat tanah ulayat dilakukan untuk melindungi hak masyarakat hukum adat.

Langkah ini dipandang sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi dan wilayah yang secara turun-temurun dikuasai oleh masyarakat hukum adat.

“Sertifikat tanah bukan pemberian negara, melainkan pengakuan negara atas hak yang sudah ada. Jadi, ini adalah hak masyarakat hukum adat yang wajib dilindungi,” tegas Ossy sebagaimana dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN, Senin (19/5/2025).

Di hadapan niniak mamak, Kementerian ATR/BPN terus mendorong percepatan penerbitan sertifikat tanah ulayat dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda) dan lembaga adat.

Menurutnya, proses ini memerlukan sinergi kuat agar tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya yang melekat dalam masyarakat hukum adat.

Dia juga menegaskan, legalisasi tanah ulayat bukan semata soal administrasi pertanahan, namun juga bentuk keadilan sosial.

“Masyarakat hukum adat adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa ini. Pengakuan atas tanah ulayat mereka adalah bentuk komitmen kita terhadap keadilan dan keberlanjutan,” tegas dia.

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyatakan komitmen mendukung sertifikasi tanah ulayat.

“Apabila disertifikatkan tanah kaum ini dan memang sudah turun-temurun tanah itu dijaga. Pajaknya tidak saya tagih. Kenapa demikian? Tujuan kita adalah melindungi tanah-tanah ulayat kaum,” tuturnya.

Selain sosialisasi, Ossy pun menyerahkan sebanyak 12 Sertifikat Hak Pakai (HP) Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi, 1 sertifikat tanah wakaf, dan 5 Sertifikat Hak Milik (SHM) masyarakat.

Setelah penyerahan, Politisi Demokrat tersebut juga meluncurkan layanan elektronik pada Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bukittinggi.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menanggapi vonis delapan tahun penjara terhadap Muhammad Haryono (MH), saksi pelaku atau justice collaborator (JC) dalam kasus penembakan warga oleh oknum polisi di Kalimantan Tengah.

Putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Senin (19/5/2025).

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati, menyatakan bahwa vonis tersebut sudah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap JC, yakni harus lebih ringan daripada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku utama.

“Yang jelas, hukuman 8 tahun penjara terhadap MH ini sesuai, bahwa dia harus lebih rendah dari pelaku utama (Brigadir Anton),” ujar Sri usai menghadiri sidang vonis di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Sri menambahkan, LPSK mengapresiasi majelis hakim yang mempertimbangkan status MH sebagai JC dalam putusannya.

Menurutnya, peran JC seperti Haryono sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu perkara secara terang.

“Itu perannya LPSK dan saya kira menjadi penting di situ, kami memastikan bahwa memang ada anggota masyarakat yang bersedia untuk menjadi saksi sekalipun dia terlibat dalam suatu tindak pidana,” jelasnya.

Haryono diketahui merupakan sopir taksi daring yang turut serta dalam kasus bersama Brigadir Anton, namun berstatus sebagai JC karena memberikan informasi penting kepada penyidik.

Sri menegaskan bahwa vonis terhadap Haryono telah memenuhi prinsip bahwa hukuman bagi JC harus lebih ringan dari terdakwa utama yang telah divonis penjara seumur hidup.

Mengenai apakah vonis 8 tahun masih dianggap berat, Sri menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada tim penasihat hukum terdakwa.

Meski demikian, LPSK membuka kemungkinan untuk memberikan pendampingan kepada Haryono jika pihaknya memutuskan menempuh upaya banding atau kasasi.

“Saudara MH berhak mengajukan banding atau kasasi, silakan dipertimbangkan, dan itu bukan kewenangan dari LPSK,” tutup Sri.

Polda Riau mengambil langkah cepat dan tegas usai kaburnya 11 tahanan dari Rutan Mapolres Kampar. Melalui Surat Telegram Kapolda Riau, sejumlah pejabat di Polres Kampar dicopot.

Pencopotan itu tertuang dalam Telegram Nomor ST/409/V/KEP./2025, tanggal 18 Mei 2025. Waka Polda Riau, Brigjen Jossy Kusumo menegaskan kebijakan mutasi ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Irjen Herry Heryawan.

"Tidak boleh ada kekosongan kendali di lapangan, apalagi ketika sejumlah pejabat tengah menjalani pemeriksaan oleh Bidpropam. Organisasi harus tetap berjalan dan publik harus tetap dilayani," kata Waka Polda Riau, Minggu (18/5/2025).

Dalam mutasi ini Kompol Rifendi yang sebelumnya menjabat Kabag Ops Polres Kampar dimutasi sebagai Kaur Produk Kreatif di Subbid Multimedia Bid Humas Polda Riau. Jabatan Kabag Ops Polres Kampar kini diisi Kompol Romi Irwansyah dari Ditreskrimsus Polda Riau.

Sementara Kasatresnarkoba Polres Kampar AKP Era Maifo juga turut dimutasi. Sebagai pengganti, AKP Markus Timbul Sinaga yang sebelumnya menjabat Wakasat Reskrim Polresta Pekanbaru ditunjuk mengisi jabatan Kasatresnarkoba Polres Kampar.

Khusus penguatan pengawasan ruang tahanan juga dilakukan penunjukan Ipda Hazli Murham. Hazli diarahkan menjadi Kasattahti Polres Kampar.

Jossy menegaskan mutasi ini bagian dari langkah manajerial strategis yang bertujuan tidak hanya sebagai sanksi atau rotasi semata. Tapi sebagai peneguhan komitmen institusi terhadap profesionalisme dan kepercayaan publik.

"Setiap pejabat yang diberi amanah harus siap bekerja dengan patuh terhadap perintah pimpinan, profesional dalam bertugas dan paham akan arah kebijakan institusi. Kita tidak boleh memberi ruang untuk kelalaian," tegas Brigjen Jossy.

Polda Riau menegaskan akan terus melakukan evaluasi menyeluruh agar insiden serupa tidak terulang. Termasuk memastikan bahwa institusi Polri tetap menjadi garda terdepan dalam pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Tahanan pendamping (Tamping) di bagian kebersihan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Taja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) ketahuan menyembunyikan narkoba jenis sabu di gerobak sampah.

Kedua tamping tersebut yakni Indra dan Edi Irawan. Dari tangan keduanya, didapati sabu sebanyak 4 paket atau seberat 3,58 gram yang diduga milik warga binaan lainnya yakni Tendi Albert.

"Ketiga warga binaan ini sudah diamankan di Mapolres Ogan Ilir," kata Kasat Narkoba Polres Ogan Ilir, Iptu Surya Atmajaya, Minggu (18/5/2025).

Dijelaskan Surya, peristiwa penyelundupan sabu ke dalam lapas dengan gerobak sampah ini terjadi Selasa (13/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB. Pada saat itu, petugas gabungan P2U dan pengawal lapas melakukan pemeriksaan.

Lalu ditemukan sejumlah narkoba jenis sabu sebanyak 4 paket di dalam plat gerobak sampah yang dibawa warga binaan menuju ke arah ruang tahanan.

"Ketika gerobak sampah yang mereka gunakan itu di periksa, petugas menemukan 4 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,58 gram," jelasnya.

Surya menjelaskan sabu itu disembunyikan dalam sebuah kotak rokok dan kantong plastik hitam, serta diselipkan menggunakan sebuah baut.

Menindaklanjuti temuan tersebut, pihak Lapas langsung melaporkan kejadian itu ke Satres Narkoba Polres Ogan Ilir. Sekitar pukul 13.30 WIB. Unit II Satres Narkoba melakukan pemeriksaan terhadap ketiga terduga pelaku, termasuk satu warga binaan lainnya bernama Tendi Albert, yang diketahui merupakan pemilik barang haram tersebut.

"Hasil pemeriksaan awal mengungkap bahwa barang bukti sabu tersebut awalnya diambil oleh I, kemudian diserahkan kepada EI atas perintah dari TA. Ketiganya kini telah diamankan di Mapolres Ogan Ilir untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ungkapnya.

Selain mengamankan para pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 4 paket sabu seberat 3,58 gram bruto, 1 kantong plastik warna hitam, 1 buah baut, 1 kotak rokok, 1 unit gerobak sampah dan 1 unit handphone merek Oppo warna hitam milik TA.

"Ketiga tersangka akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun," pungkasnya.

Video: Pria di Ogan Ilir Bacok Teman Gegara Kesal Utang Tak Dibayar

Video: Pria di Ogan Ilir Bacok Teman Gegara Kesal Utang Tak Dibayar

Ketum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mendukung proses hukum kasus pemerasan modus minta jatah proyek Rp 5 triliun oleh Ketua Kadin Kota Cilegon, Muh Salim (54). Dia memastikan keanggotaan Kadin dari Salim dkk akan dinonaktifkan.

"Kami menyayangkan tindakan pengurus Kadin Kota Cilegon dan mendukung langkah hukum yang diambil Polda Banten," kata Anindya dalam keterangannya dilansir situs Kadin Indonesia, Minggu (18/5/2025).

"Secara internal, Kadin mengambil tindak tegas dengan menonaktifkan pengurus Kadin Kota Cilegon yang terlibat pemalakan," tambahnya.

Anindya menyesalkan peristiwa saat ketiga tersangka mendatangi kantor PT Chengda, kontraktor utama pembangunan CAA, untuk menanyakan janji yang pernah diberikan. Sebab, saat diskusi berlangsung, terjadi adegan yang menimbulkan kesan intimidasi dan pemalakan.

"Kadin menyesalkan peristiwa itu karena sudah menyebabkan kegaduhan yang tidak perlu," ucapnya.

Oknum Kadin Cilegon Jadi Tersangka

Sebelumnya, Muh Salim ditetapkan sebagai tersangka karena meminta proyek senilai Rp 5 triliun tanpa melalui proses lelang. Ia langsung ditahan setelah gelar perkara dilakukan.

"Pada pukul 21.00 WIB, telah dilaksanakan gelar perkara penetapan tersangka dan penahanan," ujar Dirkrimum Polda Banten Kombes Dian Setyawan, Jumat (16/5).

Muh Salim diduga menggerakkan massa untuk melakukan aksi di lokasi proyek PT China Chengda Engineering. Selain terhadap Muh Salim, polisi menetapkan dua orang lain sebagai tersangka: Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Ismatullah (39) dan Ketua HNSI Rufaji Jahuri (50).

"Muh Salim dan Ismatullah menemui pihak PT Total (perwakilan PT Chengda) dan memaksa meminta proyek," kata Dian.

Dalam pertemuan itu, Ismatullah bahkan disebut menggebrak meja saat menuntut proyek tanpa melalui proses lelang. Sementara itu, Rufaji Jahuri diduga mengancam akan menghentikan proyek jika HNSI tidak dilibatkan.

Simak Video: Acungan Jempol Ketua Kadin Cilegon Usai Jadi Tersangka Pemerasan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kota Bogor (ANTARA) - Kantor Imigrasi Sukabumi, Jawa Barat menggelar edukasi keimigrasian bagi mahasiswa asing di Universitas Nusa Putra, Kabupaten Sukabumi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Sukabumi Henki Irawan di Sukabumi, Jumat, menyampaikan edukasi itu dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum dan peraturan keimigrasian di kalangan mahasiswa internasional.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara institusi pendidikan dan kantor imigrasi dalam menciptakan lingkungan akademik yang tertib, inklusif, serta mendukung integrasi mahasiswa asing di tengah masyarakat dalam menghormati kearifan budaya lokal.

Dekan Fakultas Hukum, Bisnis, dan Pendidikan Universitas Nusa Putra Teddy Lesmana mengapresiasi Kantor Imigrasi Sukabumi dan menyatakan komitmen penuh kampus dalam mendampingi mahasiswa asing, baik dari sisi akademik maupun administratif dalam mematuhi hukum keimigrasian.

Ia juga berharap imigrasi dapat hadir di kampus memberikan edukasi dan pelayanan keimigrasian agar mahasiswa asing dapat merasakan kehadiran imigrasi sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran keimigrasian oleh mahasiswa asing.

Henki Irawan menegaskan kegiatan edukasi ini merupakan langkah preventif agar mahasiswa asing memahami secara menyeluruh peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang keimigrasian.

Ia mengingatkan mahasiswa asing wajib mematuhi peraturan kampus serta menghormati kearifan lokal masyarakat setempat

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Universitas Nusa Putra atas kesempatan dan ruang kerja sama ini. Tujuan utama kami adalah memberikan edukasi menyeluruh mengenai ketentuan hukum yang berlaku, agar mahasiswa asing tidak melakukan pelanggaran baik terhadap hukum nasional, maupun ketentuan keimigrasian” ujar Henki Irawan.

Henki menegaskan setiap pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan, baik secara administratif maupun pidana.

Ia berharap kampus itu memiliki pojok imigrasi (immigration corner) sebagai fasilitas layanan keimigrasian di dalam kampus.

“Dengan adanya immigration corner, kami berharap mahasiswa dapat lebih mudah mengakses layanan seperti layanan penerbitan paspor, serta layanan izin tinggal bagi mahasiswa asing,” katanya.

Kegiatan ini turut diisi dengan sesi pemaparan materi dari dua pejabat teknis Kantor Imigrasi Sukabumi.

Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Tedy Wibisono menjelaskan berbagai dokumen yang wajib dimiliki mahasiswa asing, termasuk prosedur permohonan, perpanjangan, dan perubahan jenis izin tinggal melalui platform resmi evisa.imigrasi.go.id.

“Mahasiswa asing harus memastikan izin tinggalnya tetap aktif dan diperpanjang tepat waktu. Jenis izin tinggal yang umum digunakan adalah Izin Tinggal Terbatas (ITAS) untuk keperluan studi. Kami sarankan pengajuan perpanjangan dilakukan jauh sebelum masa berlaku habis,” kata Tedy.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Torang Pardosi, memaparkan jenis-jenis pelanggaran keimigrasian yang kerap ditemukan di lapangan, seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, hingga keterlibatan dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud kedatangannya.

“Sanksi terhadap pelanggaran dapat berupa deportasi, penangkalan masuk kembali ke wilayah Indonesia, hingga proses hukum pidana. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap aturan menjadi sangat penting bagi mahasiswa asing,” kata Torang.

Kegiatan ini disambut antusias oleh para mahasiswa asing yang hadir. Mereka menyampaikan apresiasi atas informasi yang disampaikan dan mengakui pentingnya memahami aspek legal selama menempuh pendidikan di Indonesia.

Melalui kegiatan edukasi ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi berharap keberadaan mahasiswa asing di Kabupaten Sukabumi tidak hanya berdampak positif dalam ranah akademik, tetapi juga mampu menjembatani hubungan antarbangsa melalui kepatuhan terhadap hukum di Indonesia.

Pewarta: Heri Sutarman/Budi Setiawanto
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyoroti tuntutan 15 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Muhammad Haryono (MH), seorang sopir taksi yang menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus polisi tembak warga di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Rabu (14/5/2025).

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati, menyayangkan tuntutan berat terhadap MH yang dinilai tidak mempertimbangkan peran dan keberanian MH sebagai JC.

“Tuntutan terhadap MH juga dapat berdampak terhadap keberanian masyarakat dalam bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana,” ujar Sri dalam keterangan tertulis, Jumat (16/5/2025).

Sebelumnya, pada 29 April 2025, LPSK telah mengirimkan Rekomendasi Pemberian Hak Sebagai JC untuk MH kepada JPU, dalam perkara nomor: 50/Pid.B/2025/PN Plk, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng dan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya.

Sri menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut mencakup permintaan pemberian keringanan tuntutan pidana sebagai bentuk penghargaan atas kesaksian dan kontribusi MH dalam mengungkap kasus secara terang dan jelas.

“Rekomendasi dikirimkan pada jaksa terkait dengan kedudukan MH selaku JC untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana. LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim,” jelasnya.

LPSK menilai bahwa MH bukan pelaku utama, tidak memiliki niat atau motif untuk mencuri atau membunuh, dan berperan karena tekanan fisik dan psikologis dari pelaku utama, yakni Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS).

Brigadir AKS merupakan anggota polisi aktif bersenjata yang memiliki peran dominan dalam tindak pidana, termasuk dalam pembuangan jasad korban dan upaya menghilangkan jejak.

“MH juga mempunyai itikad baik untuk memberikan keterangan yang dapat membantu pengungkapan perkara,” tambah Sri.

Dalam sidang, MH didakwa dengan Pasal 365 ayat (4) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, serta Pasal 181 KUHP tentang penghilangan barang bukti, dan dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP terkait turut serta secara sadar.

Sri menilai bahwa jika JC seperti MH tetap dijatuhi tuntutan berat, maka akan menjadi preseden buruk yang bisa menghambat kemauan saksi lain untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

LPSK juga berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, termasuk kondisi psikologis MH dan itikad baiknya untuk membantu pengungkapan perkara.

“Dalam sidang lanjutan, LPSK berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa MH bertindak dalam tekanan dan ketakutan, serta telah menunjukkan iktikad baik dengan menjadi JC,” pungkas Sri Nurherwati.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan mall Jambi City Center (JCC) di Kota Jambi. Usai memanggil dan memeriksa Sekda Kota Jambi, A Ridwan, kini pihak Kejaksaan juga akan melakukan pemanggilan terhadap Kabag Hukum Pemko Jambi Gempa Awaljon Putra buat dimintai keterangannya.

"Ya untuk besok Jumat beliau (Gempa Awaljon Putra) kita mintai keterangannya terkait JCC," kata Kasi Pidsus Kejari Jambi, Soemarsono kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Pemanggilan Gempa ini dalam kapasitas sebagai Kabag Hukum Pemko Jambi. Meski Gempa juga merupakan seorang jaksa aktif, namun pemanggilan Gempa itu dalam kaitan dirinya yang kini bertugas sebagai Kabag Hukum di lingkup Pemko Jambi.

"Kan diperiksa sebagai Kabag Hukum Kota Jambi," ujar Soemarsono.

Soemarsono mengaku, pemanggilan terhadap Kabag Hukum Pemko Jambi itu sebagai bentuk tindak lanjut perkara yang sedang diusut pihak Kejaksaan. Apalagi, pihak Kejaksaan mulai mencium adanya aroma skandal besar yang merugikan aset daerah dengan dugaan kerugian negara di pembangunan mall JCC di Jalan Hos Cokroaminoto, Simpang Kawat, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

Bahkan, sejak peletakan batu pertama dalam pembangunan ikon pusat perbelanjaan modern di Provinsi Jambi pada 2016 silam, Mal JCC itu belum pernah dibuka untuk umum. Pihak Kejaksaan juga mengetahui bahwa pembangunan mal JCC ini dilakukan di lahan eks Terminal Simpang Kawat seluas 8.842 m² sebagai jaminan kredit.

Semula, bangunan mal JCC ini juga digadang-gadang akan menjadi pusat belanja modern yang tentunya membantu pihak UMKM Jambi pun ikut mengeliat. Namun, sejak didirikan pada 2016 silam bangunan itu tak juga kunjung diresmikan hingga kini menjadi bangunan kosong 'berhantu'.

Dari laporan yang didapatkan, mall JCC ini juga disebut akan diresmikan pada 2020 silam. Akan tetapi sejak mal itu dibangun, peresmian yang digaungkan itu tak kunjung terealisasi baik.

Sejauh ini, pihak Kejaksaan sedang mengumpulkan beberapa bukti dan data-data penting untuk menggarap kasus mal JCC tersebut.

"Sekarang pemanggilan sejumlah nama untuk mengumpulkan data," terang Soemarsono.

Untuk diketahui, pembangun mall JCC ini dengan sistem BOT selama 30 tahun antara pihak pengelola PT Bliss Properti Indonesia dengan pihak Pemkot Jambi. Pembangunan JCC ini dibangun pada era kepemimpinan Syarif Fasha selaku Wali Kota Jambi pada periode 2013-2023.

Dalam pembangunan JCC ini dengan sistem BOT, nantinya Pemkot Jambi akan mendapatkan kontribusi sebesar Rp 85 M dengan tiga tahap pembayaran. Diawal tahun 2015 Pemkot Jambi sudah menerima setoran dari pihak investor sebagai PAD sebesar Rp 7,5 miliar selama lima tahun.

Namun, di tahun selanjutnya tahap kedua untuk 2021-2030 di mana seharusnya Pemkot Jambi menerima Rp 25 miliar akan tetapi itu tidak terealisasi lantaran pembangunan mal JCC tidak beroperasi.

Selanjutnya pada tahap ketiga 2031-2046 kontribusi untuk Pemkot Jambi Rp 52,5 miliar. Akan tetapi jika pembangunan mal JCC itu masih terbengkalai maka bisa saja Pemkot Jambi tidak akan mendapatkan keuntungan dari sistem BOT itu.

Video: Polda Jambi Tangkap 274 Pelaku Premanisme, 32 Ditahan

Video: Polda Jambi Tangkap 274 Pelaku Premanisme, 32 Ditahan

Warga negara (WN) Estonia (47) ditangkap Kantor Imigrasi Kelas II Khusus TPI Singaraja, Senin (12/5/2025) malam. Ia ditangkap di kawasan wisata Taman Ulun Danu Bulian, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, karena membuat keributan akibat mabuk alkohol.

"Yang bersangkutan diamankan berdasarkan pengaduan masyarakat pengelola wisata dan pemilik camp di Taman Ulun Danu Bulian serta Perbekel Pancasari," kata Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, Hendra Setiawan, Kamis (15/5/2025).

Hasil pemeriksaan petugas Imigrasi Singaraja, PM diketahui telah melebihi izin tinggal alias overstay di Bali selama 10 hari dan tidak sanggup membayar denda. PM sebelumnya datang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VOA) yang diterbitkan pada 3 April dan berlaku hingga 2 Mei 2025.

"Saat ini WNA dimaksud sedang dalam detensi Kantor Imigrasi Singaraja untuk menunggu tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi," jelas Hendra.

Video Bule AS Pura-pura Jadi Tamu Hotel di Bali Lalu Curi Barang Wisatawan

Video Bule AS Pura-pura Jadi Tamu Hotel di Bali Lalu Curi Barang Wisatawan

Sebanyak 12 anggota Polres Kampar, Riau diperiksa Bid Propam Polda Riau. Belasan polisi diperiksa terkait kaburnya 11 tahanan kasus pencurian dan narkoba.

Kabid Propam Polda Riau Kombes Edwin L Sengka mengatakan 12 polisi itu diperiksa sejak 11 tahanan kabur. Personel diperiksa sesuai tanggungjawab masing-masing dan piket saat insiden terjadi.

"12 orang diperiksa. Ya, mereka yang piket saat kejadian," terang Sengka saat ditemui di Mapolda Riau, Kamis (15/5/2025).

Pemeriksaan dilakukan secara internal di Mapolres Kampar. Termasuk mendalami dugaan kelalaian personel piket malam itu.

"Terkait itu (dugaan kelalaian dan lain-lain). Nanti perkembangan kita update lagi," kata Sengka.

Selain memeriksa 12 personel piket, Tim Khusus yang dipimpin Wakapolda Brigjen Polisi Adrianto Jossy juga terus memburu para pelaku. Tercatat sudah dua tahanan ditangkap.

Dua tahanan ditangkap yakni Feri Rahmadi dan Okta Epandri. Keduanya ditangkap saat pelarian dan ditemukan di Air Tiris, Kampar menuju ke Pekanbaru.

Berikut identitas tahanan kabur dari Polres Kampar:

1. Nederlansen, kelahiran Pekanbaru 1996. Alamat Jalan Limbungan, Kota Rumbai dan terlibat kasus 363 KUHP.
2. M. Haiz Zulhakim, Kelahiran Pekanbaru 2002. Alamat Jalan Teropong, Kota Pekanbaru dan terlibat kasus 363 KUHP.
3. Okta Epandri, kelahiran Pagar Dewa. Terlibat kasus 363 KUHP.
4. Asep Irawan, kelahiran Sumatera Utara 1986. Alamat Pasir Sialang Kampar dan terlibat kasus narkoba.
5. Roni Mahardika, kelahiran Binjai 1994. Alamat Padang Mutung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
6. Rohman, kelahiran Negeri Lama 1997. Alamat Tapung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
7. Joni Afliyadi, kelahiran Batusangkar 1985. Alamat Desa Gema Kampar dan terlibat kasus narkoba.
8. Ahmad Zahri Andika, kelahiran Medan 1988. Alamat Desa Tapung Hilir Kampar dan terlibat kasus narkoba
9. Otrianus, kelahiran Lintau 1986. Alamat Rumbai Pesisir Pekanbaru dan terlibat kasus 363 KUHP.
10. Feri Rahmadi, kelahiran Pekanbaru 1986. Alamat Jalan Cipta Karya Kota Pekanbaru dan terlibat kasus narkoba.
11. Marianto Damanik, kelahiran Bandar 1998. Alamat Desa Muara Mahat Tapung Kampar dan terlibat kasus narkoba.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Sebanyak 11 tahanan Polres Kampar, Riau kabur dini hari tadi. Berikut identitas tahanan yang kabur dan tengah diburu tim khusus Polda Riau.

"Tahanan kabur ada 11 odang. Saat ini lagi dikejar tim khusus," kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto saat dikonfirmasi, Rabu (14/5/2025).

Anom mengungkap 11 tahanan yang kabur merupakan tersangka kasus narkoba dan pencurian dengan pemberatan. Seluruhnya kini sedang diburu tim yang dipimpin Wakapolda Brigjen Pol Jossy.

Berikut identitas tahanan kabur dari Polres Kampar:

1. Nederlansen, kelahiran Pekanbaru 1996. Alamat Jalan Limbungan, Kota Rumbai dan terlibat kasus 363 KUHP.
2. M. Haiz Zulhakim, Kelahiran Pekanbaru 2002. Alamat Jalan Teropong, Kota Pekanbaru dan terlibat kasus 363 KUHP.
3. Okta Epandri, kelahiran Pagar Dewa. Terlibat kasus 363 KUHP.
4. Asep Irawan, kelahiran Sumatera Utara 1986. Alamat Pasir Sialang Kampar dan terlibat kasus narkoba.
5. Roni Mahardika, kelahiran Binjai 1994. Alamat Padang Mutung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
6. Rohman, kelahiran Negeri Lama 1997. Alamat Tapung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
7. Joni Afliyadi, kelahiran Batusangkar 1985. Alamat Desa Gema Kampar dan terlibat kasus narkoba.
8. Ahmad Zahri Andika, kelahiran Medan 1988. Alamat Desa Tapung Hilir Kampar dan terlibat kasus narkoba
9. Otrianus, kelahiran Lintau 1986. Alamat Rumbai Pesisir Pekanbaru dan terlibat kasus 363 KUHP.
10. Feri Rahmadi, kelahiran Pekanbaru 1986. Alamat Jalan Cipta Karya Kota Pekanbaru dan terlibat kasus narkoba.
11. Marianto Damanik, kelahiran Bandar 1998. Alamat Desa Muara Mahat Tapung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
    

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Sebuah insiden tak pantas terjadi saat pertunjukan Reog Obyok di Ponorogo. Seorang penari Jathil perempuan dilecehkan secara fisik oleh penonton pria dengan sengaja memukul bagian pantat. Namun, pelaku lolos dari jerat hukum.

Kejadian ini sempat terekam kamera dan videonya viral di media sosial. Oleh pembarong, si penari jathil sempat ditahan agar tidak tersulut emosinya. Video itu pun viral di akun media sosial dan telah ditonton sebanyak 1,7 juta kali.

Berikut Fakta-fakta Penari Jathil Ponorogo Dilecehkan Saat Pentas

1. Terjadi Saat Pentas Reog Obyok

Seorang penari jathil di Ponorogo mengalami pelecehan. Salah satu penonton sengaja memukul bagian pantat si penari perempuan. Sontak, kejadian yang sempat terekam itu pun viral di media sosial.

Diketahui, peristiwa tersebut terjadi di Desa Tugurejo, Kecamatan Sawoo, Ponorogo pada Senin (11/5/2025) malam. Saat itu, ada pentas seni Reog Obyok. Salah satu bentuk atraksi, selain penampilan Reog juga ada penampilan menari dari para penari Jathil.

2. Penari Marah dan Menampar Pelaku

Dalam video berdurasi 2 menit itu, tampak seorang penari jathil menari di depan pembarong. Lalu, tiba-tiba datang seorang pria berkaus hitam mendekati penari dan dengan sengaja memukul bagian pantat si penari.

Tak terima dengan perlakuan tak senonoh tersebut, sang penari langsung melabrak si pelaku. Dengan penuh emosi, si penari kesal tampak memarahi dan menampar pelaku.

3. Video Viral Ditonton Jutaan Kali

Oleh pembarong, si penari jathil sempat ditahan agar tidak tersulut emosinya. Video itu pun viral di akun media sosial dan telah ditonton sebanyak 1,7 juta kali.

"Viral ... pemain jathil Reog obyog ponorogo di tampar bagian bawah tubuhnya hingga kaget. Kondisi yg menampar dalam keadaan mabuk, sontak ada sedikit keributan dan dilerai pemain seniman reog lainnya. Admin sudah menghubungi korban juga dan minta izin publikasi. Info terbaru akan di laporkan ke polsek setempat," tulis akun @ponorogo.update.

4. Warganet Kecam Tindakan Pelaku

Kejadian itu pun mendapat berbagai respons warganet. Banyak yang menyayangkan kejadian tersebut.

"Maaf banget knp semuanya seperti menganggap wajar...banyak laki laki disana knp diem aja," tulis akun arsyadinata_mams.

"Mbak jathil: "cuma penari bukan elsi"," terang akun el.vinaresa.

"Kok pakai nanya termasuk pelecehan apa bukan. Jelas-jelas pelecehan. Bahkan nyuit-nyuitin aja udah masuk ke pelecehan kok," tulis akun crearuna23.

5. Kasus Diselesaikan Secara Damai

Kapolsek Sawoo, AKP Yudi Kristiawan membenarkan adanya laporan tersebut saat dikonfirmasi. Namun kasus telah diselesaikan dengan cara damai.

"Pada Senin sore (12/5/2025), kedua belah pihak kita pertemukan di Balai Desa Tugurejo bersama perangkat desa dan Bhabinkamtibmas. Dalam pertemuan itu, pelaku mengakui kesalahannya dan korban juga telah memaafkan," ujar Yudi.

6. Pelaku Ngaku Mabuk

Proses mediasi tersebut dihadiri oleh Bhabinkamtibmas Desa Tugurejo Aipda Suyanto, perangkat desa, korban serta pelaku. Yudi menjelaskan, pihak pelaku mengakui perbuatannya dilakukan dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman keras.

"Pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan siap melakukan klarifikasi kepada Paguyuban Reog Ponorogo," tegas Yudi.

Video: Korban Lain Pelecehan Dokter YA di Malang Lapor Polisi

Video: Korban Lain Pelecehan Dokter YA di Malang Lapor Polisi