JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas merespons perihal isu penambahan klausul wajib militer bagi warga negara dalam Revisi UU (RUU) TNI.

Agtas mengeklaim tidak ada klausul wajib militer bagi warga negara.

"Menurut saya enggak ada, kan draftnya sudah ada," ujar Agtas saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025) malam.

Agtas berpendapat, kalaupun ada, klausul wajib militer ada pada aturan Komcad.

"Kalau seingat saya itu enggak ada, itu harusnya masuk di dalam Komponen Cadangan," tuturnya.

Sementara itu, Agtas mewajarkan wajib militer, mengingat kegiatan itu ada di hampir semua negara.

"Kalau wajib militer, semua negara juga sama," imbuh Agtas.

Diketahui, beredar draf RUU TNI yang di dalamnya mencantumkan klausul perubahan pada Pasal 7 ayat 2 nomor 8.

Berikut bunyinya:

Di bagian bawahnya, terdapat tiga penjelasan mengenai poin tersebut:

A. Membantu Pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan Pertahanan Negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

B. Membantu Pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Membantu Pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas merespons perihal isu penambahan klausul wajib militer bagi warga negara dalam Revisi UU (RUU) TNI.

Agtas mengeklaim tidak ada klausul wajib militer bagi warga negara.

"Menurut saya enggak ada, kan draftnya sudah ada," ujar Agtas saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025) malam.

Agtas berpendapat, kalaupun ada, klausul wajib militer ada pada aturan Komcad.

"Kalau seingat saya itu enggak ada, itu harusnya masuk di dalam Komponen Cadangan," tuturnya.

Sementara itu, Agtas mewajarkan wajib militer, mengingat kegiatan itu ada di hampir semua negara.

"Kalau wajib militer, semua negara juga sama," imbuh Agtas.

Diketahui, beredar draf RUU TNI yang di dalamnya mencantumkan klausul perubahan pada Pasal 7 ayat 2 nomor 8.

Berikut bunyinya:

Di bagian bawahnya, terdapat tiga penjelasan mengenai poin tersebut:

A. Membantu Pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan Pertahanan Negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

B. Membantu Pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Membantu Pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan kurikulum wajib militer untuk mendidik siswa SMA yang terlibat tawuran dan balap liar inisiatif Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi perlu payung hukum dalam pelaksanaannya.

Hal itu disampaikan oleh Praktisi Pendidikan, Idris Apandi (44) kepada Kompas.com, Selasa (25/2/2025).

Idris mengatakan, rencana Dedi tersebut merupakan hal baik yang bisa menjadi sarana untuk orangtua dan sekolah untuk membangun karakter siswa.

“Tinggal nanti teknisnya harus diatur secara jelas antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat /Dinas Pendidikan Provinsi Jabar dengan mitra, misalnya TNI,” ujar Idris.

Idris menambahkan, payung hukum untuk penerapan kurikulum wajib militer tersebut bisa berbentuk Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, dan lainnya.

Peraturan tersebut nantinya menjadi dasar hukum terkait mekanisme penerapan kurikulum wajib militer untuk siswa SMA.

“Kegiatan "wajib militer" yang digagas oleh KDM bisa diintegrasikan ke dalam Pendidikan Bela Negara sebagaimana yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara khususnya point ‘Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib’,” tambah Idris.

Idris menilai rencana Gubernur Jawa Barat menerapkan kurikulum wajib militer untuk siswa SMA yang terlibat tawuran dan balap liar dalam jangka pendek akan cukup efektif untuk menangani persoalan tersebut.

Ia mengingatkan, pembentukan karakter siswa untuk pencegahan fenomena kenakalan pelajar harus melalui proses pendidikan.

"Untuk jangka pendek mungkin saja cukup efektif, tapi untuk jangka panjang, pembentukan karakter bela negara harus melalui proses pendidikan," ujar Idris.

Ia menambahkan, kurikulum wajib militer bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran yang relevan seperti PPKN jika ingin diikuti seluruh siswa jenjang SMA. Menurutnya, integrasi tersebut bersifat preventif dan bukan penanganan.

"Di sekolah pun ada ekstrakurikuler wajib Pendidikan Kepramukaan. Ini pun bisa jadi sarana pendidikan bela negara," pungkas pria yang pernah menjabat anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat Masa Jabatan 2019-2024.

Idris mengatakan, kasus kenakalan pelajar seperti tawuran dan balap liar saat ini telah menjurus ke tindakan kriminalitas. Ia menyebutkan, kasus-kasus tersebut berdampak buruk terhadap karakter peserta didik dan bahkan menyebabkan cacat sampai meninggal dunia.

“Kang Dedi Mulyadi memunculkan gagasan akan memberlakukan "wajib militer" bagi anak SMA/SMK yang terlibat geng motor dan tawuran. Mungkin tujuannya untuk mendisiplinkan murid/ pelaku. Hal ini juga sebagai bagian dari pendidikan karakter sehingga kasus geng motor dan tawuran bisa ditekan seminimal mungkin," kata Idris.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi berencana memasukkan mata pelajaran wajib militer ke sekolah menengah atas (SMA) di daerahnya sebagai salah satu bentuk penanganan fenomena tawuran pelajar dan balap liar.

"Dan saya berencana memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara," kata Dedi usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dedi mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan bekerja sama dengan Komando Daerah (Kodam) Militer III/Siliwangi dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk merealisasikan rencana tersebut.

Menurut dia, wajib militer akan ditujukan kepada anak-anak yang terlibat geng motor hingga perkelahian antarsiswa.

"Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor, kena perkelahian antar pemuda antara siswa, kita akan masukkan wajib militer," ujar Dedi.

Pihak berwenang Korea Selatan menghukum seorang pria usai diduga sengaja menambah bobot tubuh demi menghindari tugas berat di wajib militer (wamil).

The Korea Herald melaporkan Pengadilan Distrik Timur Seoul menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada seorang pria karena dinilai melanggar Undang-Undang Dinas Militer.

Ia disebut telah melipatgandakan porsi makan hariannya serta minum banyak air sebelum melakukan pemeriksaan fisik untuk wajib militer.

Pria 26 tahun itu disebut mampu memenuhi syarat untuk menjadi tentara aktif berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada Oktober 2017. Dia memperoleh nilai 2 dalam pemeriksaan awal tersebut.

Namun, pada pemeriksaan fisik Juni 2023, ia mendapat nilai 4 karena berat badannya 102,3 kilogram. Dengan tinggi 169 cm, ia memiliki indeks massa tubuh 35,8 yang membuatnya sangat gemuk.

Dilansir dari Channel NewsAsia (CNA), pria itu mengaku mendapat kiat-kiat dari temannya agar tak perlu repot-repot menjalani wajib militer. Salah satu caranya yakni dengan menambah berat badan.

Dengan bobot tubuh yang berat, ia dapat bertugas dalam peran non-tempur di sebuah lembaga pemerintah dan tidak harus tinggal di mes.

Berdasarkan Undang-Undang Dinas Militer Korsel, mereka yang menghindari wajib militer tanpa alasan yang dapat dibenarkan dapat dipenjara hingga tiga tahun.

Selain pria tersebut, teman pria itu juga dijatuhi hukuman enam bulan penjara atas tuduhan persekongkolan.

Teman pria tersebut telah membantah terlibat persekongkolan. Ia mengeklaim tidak menyangka bahwa pria itu akan melakukan apa yang ia ucapkan.

Pengadilan distrik memutuskan menjatuhkan hukuman yang relatif ringan bagi kedua pria tersebut karena mereka tidak pernah dihukum atas tindak pidana. Terdakwa juga telah mengakui kesalahannya dan berjanji untuk menjalankan wajib militer dengan sungguh-sungguh.

Korea Selatan mengharuskan semua pria yang berbadan sehat untuk wajib militer selama minimal 18 bulan.