Jakarta -

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membentuk Tim Penegakan Hukum Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) Nasional. Pembentukan tim ini adalah langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan kendaraan angkut barang, yakni over dimension and overload.

"Kami tidak akan menolerir lagi praktik KDM yang sudah lama merugikan negara, membahayakan keselamatan, dan merusak infrastruktur. Dengan pembentukan tim ini, penegakan hukum akan lebih terarah, sistematis, dan tegas," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (13/5/2025).

Dia menjelaskan Tim Penegakan Hukum KDM akan menjadi ujung tombak dalam menindak kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan dimensi dan muatan. Hal ini disampaikan Agus kepada wartawan di sela kegiatan survei jalur, antisipasi kemacetan libur panjang Hari Waisak di Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Tim Penegakan Hukum KDM, terang mantan Wakapolda Jateng ini, terdiri atas personel Direktorat Lalu Lintas di tingkat polda, Satlantas di tingkat polres, dan akan bersinergi dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya. Agus menegaskan tim akan fokus menertibkan, menindak langsung, serta mengedukasi terkait pelanggaran hukum kepada pemilik dan pengemudi kendaraan angkutan barang.

Foto ilustrasi. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memimpin rapat. (dok. Korlantas Polri)

Masih kata Agus, dasar hukum penindakan antara lain Pasal 277 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi 'kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi'. Sanksi dari pasal tersebut adalah pidana satu tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.

Kemudian Pasal 307, yang berbunyi 'pengemudi atau pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebih dikenakan pidana dua bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu. Selanjutnya Pasal 169 ayat 1, yaitu 'modifikasi kendaraan tanpa izin resmi dikenakan pidana dua bulan atau denda Rp 500 ribu'.

"Zero KDM bukan wacana. Ini adalah komitmen Polri demi keselamatan publik, keadilan usaha, dan keberlanjutan infrastruktur nasional. Kami akan jalankan ini secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan," tegas Agus.

Selain razia di titik-titik rawan, pelabuhan, dan kawasan industri, Korlantas Polri juga akan menerapkan pendekatan teknologi, seperti pengawasan berbasis kamera e-TLE, integrasi jembatan timbang digital, serta pelaporan masyarakat berbasis aplikasi. Agus menerangkan kendaraan KDM menyebabkan kerusakan jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menciptakan ketidakadilan dalam dunia usaha angkutan.

"Oleh karena itu, kami membentuk tim khusus yang akan bekerja terintegrasi dan lintas wilayah," ucap Agus.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho (dok Korlantas Polri)

Tim Penegakan Hukum KDM akan aktif melakukan razia terfokus di titik-titik rawan KDM, kawasan industri, jalan nasional, dan pelabuhan logistik. Kegiatan ini juga akan didukung digitalisasi data kendaraan, integrasi sistem jembatan timbang, serta pelaporan publik berbasis aplikasi.

"Kami tegaskan, ini bukan sekadar penindakan, tapi upaya pembenahan sistemik. KDM adalah tindak pidana lalu lintas dan pelanggaran yang merugikan negara. Kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu," tutur dia.

"Korlantas juga mengajak pelaku usaha angkutan untuk mulai bertransformasi ke armada legal dan patuh aturan. Kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan swasta adalah kunci mengakhiri era KDM di Indonesia," pungkas mantan Direktur Lalu Lintas Polda Jateng ini.

Simak juga video "Prabowo Apresiasi Pengamanan Mudik, Kakorlantas: Ini Menambah Semangat Kami" di sini:

(aud/hri)

SEMARANG, KOMPAS.com - Sebanyak 62 narapidana beragama Buddha menerima remisi khusus dari pemerintah pada Hari Raya Waisak Tahun 2025, yang jatuh pada Senin (12/05/2025).

Remisi ini diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah sebagai penghargaan negara atas perilaku baik dan partisipasi aktif warga binaan dalam program pembinaan selama menjalani masa pidana.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jateng, Mardi Santoso, menegaskan bahwa remisi ini mencerminkan perhatian negara terhadap proses pemasyarakatan.

"Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Waisak ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan penghargaan atas komitmen dan perubahan positif narapidana dalam mengikuti pembinaan," ujar Mardi dalam keterangan tertulis.

Mardi menjelaskan bahwa remisi khusus Waisak hanya diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif, seperti telah menjalani pidana minimal enam bulan, tidak memiliki catatan pelanggaran disiplin (Register F), serta memiliki putusan hukum tetap.

Dari total 62 penerima remisi, seluruhnya merupakan narapidana dewasa, dan tidak ada anak binaan yang menerima remisi pada tahun ini.

Besaran remisi bervariasi, mulai dari 15 hari hingga 2 bulan, tergantung pada lama masa pidana yang telah dijalani.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembang Kuning Nusakambangan tercatat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan jumlah penerima remisi terbanyak, yakni 16 orang.

Dari segi jenis tindak pidana, sebanyak 55 narapidana terlibat dalam kasus narkotika, sementara 7 lainnya merupakan kasus tindak pidana umum.

Mardi berharap remisi ini dapat mendukung proses integrasi sosial para narapidana setelah menyelesaikan masa hukuman. "Harapannya remisi ini menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri serta siap kembali menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat," tandasnya.

Denpasar -

Sebanyak 34 narapidana (napi) beragama Buddha di Bali mendapat remisi dalam rangka Hari Raya Waisak 2025. Puluhan warga binaan yang mendapat diskon hukuman itu tersebar di lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun rumah tahanan (Rutan) di seluruh Bali.

"Remisi Hari Raya Waisak diberikan dikarenakan telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan undang-undang pemasyarakatan," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Bali, Decky Nurmansyah, melalui keterangan resmi yang diterima detikBali, Senin (15/5/2025).

Decky menjelaskan pemberian remisi merupakan penghargaan atas upaya warga binaan yang memperbaiki diri selama menempuh masa hukuman. Dia berharap para narapidana dapat termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Berdasarkan data dari Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bali, remisi dalam rangka Waisak terbanyak diterima oleh narapidana dari Lapastik Bangli, yakni 13 orang. Disusul napi dari Lapas Kerobokan sebanyak 10 orang.

Kemudian napi dari LP Perempuan Kerobokan sebanyak 3 orang, Lapas Tabanan (1), Lapas Singaraja (2), Rutan Bangli (3), dan Rutan Gianyar (1). Seluruhnya merupakan penerima remisi khusus (RK) I, yakni mendapat pengurangan masa pidana sebagai penghargaan atas perilaku baik.

Artinya, tidak ada napi yang mendapat RK II dalam rangka memperingati Waisak tahun ini. RK II merupakan jenis remisi yang memungkinkan narapidana bebas langsung setelah menerima remisi.

(iws/iws)

SURABAYA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur memberikan Remisi Khusus (RK) Waisak kepada 24 orang narapidana beragama Buddha yang tersebar di berbagai Lapas dan Rutan se-Jawa Timur (Jatim)

Remisi ini diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor: PAS-708.PK.05.04, PAS-709.PK.05.04, dan PAS-710.PK.05.04 Tahun 2025. Seluruh narapidana penerima remisi mendapatkan Remisi Khusus I (RK I), yaitu pengurangan masa pidana sebagian. Tidak terdapat narapidana yang memperoleh Remisi Khusus II (RK II) atau langsung bebas pada momen Waisak tahun ini.

"Remisi ini adalah bentuk penghormatan negara terhadap hak beragama narapidana, serta apresiasi atas perilaku baik dan kesungguhan mereka dalam menjalani pembinaan," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jatim, Kadiyono, Senin (12/5/2025).

Para penerima remisi tersebar di sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan, antara lain, Lapas Kelas I Surabaya (5 orang), Lapas Kelas I Malang (4 orang), Rutan Kelas I Surabaya (3 orang), Lapas Perempuan Kelas IIA Malang (3 orang), Lapas Banyuwangi (3 orang) Lapas Pemuda Madiun (2 orang) dan beberapa UPT lainnya masing-masing 1 orang

Remisi Keagamaan diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif, seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin. ?Pemberian remisi ini juga mencerminkan komitmen kami dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif dan sistem pemasyarakatan yang humanis,? tambah Kadiyono.

Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Keagamaan merupakan salah satu hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Remisi ini rutin diberikan dalam peringatan hari besar keagamaan seperti Idulfitri, Natal, Nyepi, dan Waisak.

MEDAN, iNewsMedan.id- Sebanyak 347 narapidana di Sumatera Utara memperoleh remisi dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak tahun 2025. Informasi ini disampaikan oleh Yudi Suseno, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, pada Minggu, 12 Mei 2025. 

Dari total tersebut, 204 orang merupakan napi kasus pidana umum, sedangkan 143 lainnya terlibat dalam perkara-perkara khusus yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2006 dan PP Nomor 99 Tahun 2012. Kasus narkotika menjadi yang paling dominan, dengan 138 napi di antaranya mendapat pengurangan hukuman. 

Yudi menjelaskan bahwa seluruh penerima remisi hanya mendapatkan Remisi Khusus I (RK I), yaitu pengurangan sebagian masa pidana. "Tidak ada penerima Remisi Khusus II (RK II) atau remisi yang langsung diikuti dengan bebasnya narapidana," ujarnya dalam keterangan tertulis. 

Selain itu, seorang anak binaan juga menerima remisi RK I selama 15 hari, namun tidak ada anak yang menerima remisi untuk tindak pidana khusus seperti narkoba atau korupsi.

"Per 8 Mei 2025, jumlah penghuni lapas dan rutan di wilayah Sumut mencapai 32.287 orang, yang terdiri dari 23.485 narapidana dan 8.802 tahanan, "tutup Yudi.

Editor : Ismail

Meskipun tidak ada warga binaan yang langsung bebas, pengurangan masa pidana ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri.

Singkawang (ANTARA) - Sebanyak 72 warga binaan permasyarakatan (WBP) beragama Buddha di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Singkawang mendapatkan remisi Waisak 2569 Buddhist Era (BE).

Penyerahan remisi secara simbolis oleh Kepala Lapas Singkawang David Anderson Setiawan dalam acara yang berlangsung di aula lapas setempat, Senin.

Kalapas mengatakan bahwa remisi khusus ini sebagai bentuk penghargaan kepada warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan di dalam lapas.

"Meskipun tidak ada warga binaan yang langsung bebas, pengurangan masa pidana ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri," katanya.

David mengatakan bahwa remisi bukan hanya soal pengurangan masa pidana, melainkan menjadi dorongan moral untuk terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

Ia berpesan kepada penerima senantiasa menjaga suasana lapas tetap aman dan kondusif. Menurut dia, hal itu agar tercipta kekhidmatan selama perayaan.

"Selamat merayakan Waisak, remisi ini merupakan apresiasi kepada WBP karena telah mengikuti pembinaan dengan baik," ujarnya.

Salah satu warga binaan penerima remisi berinisial BL mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian negara.

"Saya merasa dihargai dan makin yakin untuk berubah. Remisi ini memberi semangat baru buat saya untuk terus belajar dan memperbaiki diri," katanya.

Pewarta: Narwati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) kepada 1.079 warga dan anak binaan beragama Buddha di seluruh Indonesia.

Pemberian remisi khusus dan pengurangan masa pidana itu dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak 2025 yang jatuh pada hari ini, Senin (12/5/2025).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan pemberian remisi keagamaan merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak-hak narapidana yang telah berproses dalam pembinaan.

"Remisi khusus keagamaan seperti ini adalah bentuk penghargaan atas perubahan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Harapannya, ini menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali ke tengah masyarakat," ujar Agus melalui siaran pers, Senin (12/5/2025).

Secara terperinci, dari total 1.524 narapidana dan anak binaan beragama Buddha, sebanyak 1.079 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima remisi khusus dan pengurangan masa pidana Waisak. Sebanyak 1.077 orang narapidana mendapatkan remisi, serta dua orang anak binaan mendapatkan pengurangan masa pidana.

Adapun dari 1.077 orang narapidana yang mendapatkan remisi khusus, sebanyak 1.072 orang menerima RK I atau pengurangan sebagian. Kemudian, 5 orang narapidana lainnya menerima RK II atau langsung bebas.

Sementara itu, dua anak binaan menerima pengurangan masa pidana atau PMP I yang berarti pengurangan sebagian.

"Besaran remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan, tergantung pada masa pidana yang telah dijalani dan hasil evaluasi pembinaan," bunyi keterangan pers Ditjen PAS.

Secara kewilayahan, tiga wilayah dengan jumlah narapidana penerima remisi tertinggi adalah Sumatra Utara sebanyak 186 orang, Kalimantan Barat sebanyak 184 orang, dan DKI Jakarta sebanyak 150 orang.

Adapun, dua anak binaan yang menerima PMP I masing-masing berasal dari wilayah Kepulauan Riau dan Sumatra Utara.

Ditjen PAS menyebut pemberian remisi tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan hak narapidana, namun juga mendorong efisiensi anggaran negara melalui penghematan biaya makan warga binaan mencapai Rp620,1 juta.

Untuk diketahui, pemberian remisi dan PMP kepada narapidana dan anak binaan berlandaskan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang (UU) No.22/2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) No.32/1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden (Keppres) No.174/1999 tentang Remisi.

Per 2 Mei 2025, berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia mencapai 275.760 orang, terdiri dari tahanan, narapidana, anak, dan anak Binaan.

Total penghematan biaya makan narapidana dari remisi Waisak 2025 mencapai Rp620.160.000,00.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan remisi khusus (RK) Waisak 2025 kepada 1.077 narapidana dan pengurangan masa pidana (PMP) kepada dua anak binaan yang beragama Buddha di seluruh Indonesia.

Dari total 1.524 narapidana dan anak binaan beragama Buddha, kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, sebanyak 1.079 napi di antaranya memenuhi syarat untuk menerima RK dan PMP Waisak.

Jumlah itu terdiri atas 1.072 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian, 5 narapidana menerima RK II atau langsung bebas setelah memperoleh remisi, dan dua anak binaan menerima PMP I atau pengurangan sebagian.

Besaran remisi yang diberikan pun bervariasi, mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan. Hal ini tergantung pada masa pidana yang telah dijalani dan hasil evaluasi pembinaan.

Sumatera Utara, kata Agus, menjadi provinsi dengan jumlah narapidana penerima remisi Waisak tertinggi, yakni 186 orang. Disusul Kalimantan Barat sebanyak 184 orang dan Daerah Khusus Jakarta sebanyak 150 orang. Sementara itu, dua anak binaan yang menerima PMP I masing-masing berasal dari Kepulauan Riau dan Sumatera Utara.

Menurut Agus, pemberian remisi keagamaan merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak-hak narapidana yang menunjukkan perubahan positif setelah melalui pembinaan.

"Remisi khusus keagamaan seperti ini adalah bentuk penghargaan atas perubahan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Kami berharap ini menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali ke tengah masyarakat," ucapnya.

Selain sebagai bentuk pemenuhan hak narapidana, kata Agus, remisi juga memberikan dampak positif dalam efisiensi anggaran negara. Bahkan, total penghematan biaya makan narapidana dari remisi Waisak 2025 mencapai Rp620.160.000,00.

Dikatakan pula bahwa remisi dan PMP diberikan kepada narapidana dan anak binaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan per 2 Mei 2025, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak di Indonesia mencapai 275.760 orang

Agus menyatakan bahwa Kementerian Imipas melalui Ditjen Pemasyarakatan berkomitmen untuk terus mewujudkan sistem pembinaan yang adil, humanis, dan berbasis hak asasi manusia, termasuk dalam pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pemberian remisi bukan hanya pengurangan masa pidana, melainkan bertujuan agar narapidana menjadi manusia yang lebih baik ke depannya.

Tanjungpinang (ANTARA) - Sebanyak 69 warga binaan pemasyarakatan (WBP) mendapatkan remisi khusus 2589 Buddhist Era (BE) dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Remisi khusus ini berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.PK.05.04-560 tanggal 24 April 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Remisi dan Pengurangan Masa Pidana Khusus Hari Raya Waisak 2589 BE/2025 kepada Narapidana dan Anak Binaan.

"Pemberian remisi ini merupakan salah satu bentuk apresiasi negara kepada narapidana yang terus berupaya menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa tahanan," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Kepri Aris Munandar di Tanjungpinang, Senin.

Aris Munandar menjelaskan bahwa remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana terhadap narapidana dan anak yang memenuhi syarat dalam peraturan perundang-undangan.

Narapidana yang mendapatkan remisi, kata dia, adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, seperti telah berstatus sebagai narapidana minimal 6 bulan pidana penjara, lalu tidak melakukan pelanggaran selama menjalani pidana, serta aktif mengikuti program dan kegiatan pembinaan di lapas/rutan.

"Pemberian remisi bukan hanya pengurangan masa pidana, melainkan bertujuan agar narapidana menjadi manusia yang lebih baik ke depannya," ujar dia.

Ia menyebutkan 69 WBP yang menerima remisi khusus Waisak 2025, terdiri atas narapidana 68 orang dan anak binaan satu orang. Seluruhnya menerima pengurangan masa pidana atau Remisi Khusus I, sedangkan Remisi Khusus II atau langsung bebas nihil.

WBP penerima remisi Waisak 2025, kata dia, tersebar di Lapas Kelas II A Tanjungpinang 13 orang, Lapas Kelas II A Batam 14 orang, Lapas Kelas II A Narkotika Tanjungpinang 20 orang, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam satu orang.

Berikutnya Lembaga Perempuan Kelas II B Batam empat orang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dabo Singkep satu orang, Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang lima orang, Rumah Tahanan Negara Kelas II A Batam enam orang, dan Rumah Tahnan Negara Kelas II B Tanjung Balai Karimun lima orang.

Penyerahan remisi Waisak 2025 secara simbolis di rutan hingga lapas masing-masing pada Senin pagi.

Pewarta: Ogen
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan Remisi Khusus (RK) Waisak 2025 kepada 1.077 narapidana dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) kepada 2 Anak Binaan beragama Buddha di seluruh Indonesia.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengatakan bahwa pemberian remisi keagamaan merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak-hak narapidana yang telah berproses dalam pembinaan.

"Remisi khusus keagamaan seperti ini adalah bentuk penghargaan atas perubahan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Harapannya, ini menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali ke tengah masyarakat," kata Agus dalam keterangan tertulis, Senin (12/5/2025).

Agus menerangkan bahwa dari total 1.524 narapidana dan Anak Binaan beragama Buddha, sebanyak 1.079 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima RK dan PMP Waisak.

Mereka terdiri dari 1.072 narapidana yang menerima RK I atau pengurangan sebagian, 5 narapidana yang menerima RK II atau langsung bebas setelah memperoleh remisi, dan dua Anak Binaan yang menerima PMP I atau pengurangan sebagian.

"Besaran remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan, tergantung pada masa pidana yang telah dijalani dan hasil evaluasi pembinaan," ujarnya.

Agus mengatakan bahwa tiga wilayah dengan jumlah narapidana penerima remisi tertinggi adalah Sumatera Utara sebanyak 186 orang, Kalimantan Barat sebanyak 184 orang, dan DKI Jakarta sebanyak 150 orang.

Sementara itu, dua Anak Binaan yang menerima PMP I masing-masing berasal dari wilayah Kepulauan Riau dan Sumatera Utara.

Dia mengatakan bahwa pemberian remisi ini tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan hak narapidana, namun juga memberikan dampak positif dalam efisiensi anggaran negara.

"Tercatat, total penghematan biaya makan narapidana dari remisi Waisak 2024 mencapai Rp 620.160.000," tuturnya.

Terakhir, Agus mengatakan bahwa remisi dan PMP diberikan kepada narapidana dan Anak Binaan didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Per 2 Mei 2025, berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia mencapai 275.760 orang, terdiri dari Tahanan, Narapidana, Anak, dan Anak Binaan.

"Ditjenpas berkomitmen untuk terus mewujudkan sistem pembinaan yang adil, humanis, dan berbasis hak asasi manusia, termasuk dalam pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana," ucap dia.

MEDAN, iNewsMedan.id – Sebanyak 38 warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan yang beragama Buddha mendapatkan Remisi Khusus (RK) dalam rangka perayaan Hari Raya Waisak tahun 2025. Remisi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan dari negara atas perubahan perilaku positif yang ditunjukkan oleh para narapidana serta telah dipenuhinya syarat administratif dan substantif. 

Penyerahan remisi digelar dalam sebuah upacara yang berlangsung di Vihara Buddha Dharma Rutan Kelas I Medan. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kepala Rutan Kelas I Medan, Andi Surya, didampingi jajaran pejabat struktural, staf registrasi, serta warga binaan penerima remisi. 

Surat Keputusan (SK) remisi diserahkan secara simbolis oleh Karutan kepada perwakilan warga binaan. Seluruh remisi yang diberikan tergolong dalam kategori Remisi Khusus I (RK I), yaitu pengurangan masa pidana sebagian. Adapun rinciannya sebagai berikut: 

Remisi Normal: 

• RK I selama 15 hari: 3 orang 

• RK I selama 1 bulan: 19 orang 

• RK I selama 1 bulan 15 hari: 1 orang 

• RK I selama 2 bulan: 0 orang 

Remisi PP 99: 

• RK I selama 15 hari: 2 orang 

• RK I selama 1 bulan: 12 orang 

• RK I selama 1 bulan 15 hari: 1 orang 

• RK I selama 2 bulan: 0 orang 

Total keseluruhan penerima remisi mencapai 38 orang. Tidak ada warga binaan yang memperoleh Remisi Khusus II (RK II), atau pembebasan langsung pada momen Waisak tahun ini. 

Dalam amanatnya, Karutan Andi Surya menegaskan bahwa pemberian remisi merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendorong reintegrasi sosial narapidana. 

“Remisi bukan sekadar pemotongan masa hukuman, tapi juga simbol kepercayaan negara bahwa setiap individu berhak untuk berubah dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik,” ujar Andi. 

Ia juga berharap peringatan Hari Raya Waisak yang sarat dengan nilai kedamaian dan kasih sayang dapat menjadi momentum bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri. 

“Selamat kepada 38 warga binaan yang hari ini menerima remisi. Jadikan ini sebagai motivasi untuk terus berbenah dan menaati peraturan yang berlaku selama masa pembinaan di Rutan Kelas I Medan,” tutupnya.

Editor : Ismail

Jakarta (ANTARA) - Lima berita ekonomi pilihan yang tayang pada Minggu (11/5) masih menarik untuk disimak pada hari ini. Mulai dari pengembangan ekonomi biru, volume pengendara yang meninggalkan Jabotabek pada libur Waisak, hingga soal reformasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Berikut rangkumannya:

KKP tegaskan komitmen ekonomi biru dan zonasi laut di OOC-APEC

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen pengelolaan laut berkelanjutan melalui program ekonomi biru dan regulasi zonasi ruang laut pada forum internasional Our Ocean Conference (OOC) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Busan, Korea Selatan.

"KKP mewakili Indonesia menyampaikan komitmen mengelola laut secara berkelanjutan melalui program prioritas ekonomi biru pada forum OOC dan APEC yang berlangsung di Busan, Korea Selatan," kata Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya

Sebanyak 368.470 kendaraan tinggalkan Jabotabek pada H-2 libur Waisak

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 368.470 kendaraan meninggalkan Jabotabek pada H-3 sampai dengan H-2 periode libur panjang Hari Raya Waisak 2025 atau pada Jumat-Sabtu 9-10 Mei 2025.

"Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung). Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 13,6 persen jika dibandingkan lalin normal," ujar Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya

Sertifikasi dan standar mutu kunci UMKM kuliner bersaing global

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan pentingnya sertifikasi dan standardisasi mutu bagi pengusaha UMKM kuliner di Indonesia agar mampu bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional.

Saat memberikan sambutan pada penutupan Chef Expo 2025 di Jakarta, Sabtu (10/5), Maman menyatakan bahwa UMKM kuliner tidak bisa lagi hanya mengandalkan resep warisan.

Baca selengkapnya

Sri Mulyani antisipasi dampak ekonomi global ke transisi energi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengantisipasi dampak gejolak perekonomian global terhadap implementasi transisi energi.

Saat berdiskusi dengan Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim Rachel Kyte, Sri Mulyani menyoroti persoalan perubahan iklim, terutama transisi energi, makin kompleks di tengah dinamika global. Sebab, kondisi rantai pasok yang terdisrupsi membuat proses transisi energi makin terhambat.

Baca selengkapnya

Menperin tegaskan reformasi TKDN bukan karena tekanan negara lain

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasmita menyatakan, reformasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dilakukan pihaknya bukan merupakan kebijakan yang tergesa-gesa atau disebabkan tekanan dari negara lain.

"Kami ingin tegaskan bahwa reformasi TKDN bukan karena latah, tidak reaktif, dan bukan karena tekanan. Ini sudah kami mulai sejak Februari 2025, jauh sebelum adanya dinamika yang berkembang belakangan ini," kata Menperin dalam pernyataan di Jakarta, Minggu.

Baca selengkapnya

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025