TNI melakukan penggerebekan kasus peredaran narkoba di Bima, Nusa Tenggara Barat. SETARA Institute mengkritik keras tindakan penggerebekan oleh TNI ini karena melanggar hukum.

"Penggerebekan pengedar narkoba di Bima oleh Komando Rayon Militer 1608-04/Woha dan Unit Intelijen Kodim 1608/Bima menuai polemik dan mengundang kontroversi di ruang publik. Tindakan yang dilakukan oleh TNI tersebut melanggar hukum, karena pemberantasan narkoba secara yuridis bukanlah yurisdiksi TNI," kata Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/5/2025).

Dia menegaskan UU yang berlaku tidak memberi TNI wewenang untuk menggerebek peredaran narkoba. Wewenang tersebut ada di aparat penegak hukum.

"UU TNI, KUHAP, dan UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan kewenangan apa pun kepada TNI untuk melakukan penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba. Penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba merupakan kewenangan kepolisian, BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil melalui koordinasi dengan kepolisian dan BNN," tuturnya.

Dia mengingatkan agar hal ini menjadi koreksi. Dia meminta DPR agar menegur Panglima TNI perihal ini.

"Dengan demikian, harus ada koreksi atas pelanggaran hukum tersebut agar tidak merusak tertib hukum (legal order). Dewan Perwakilan Rakyat dengan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan seyogianya memberikan teguran keras dan/atau Panglima TNI," ungkapnya.

Dia juga mendorong Presiden untuk menegur Panglima TNI. Sebab, bukan kali ini saja TNI bertindak di luar kewenangannya.

"Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan juga mesti melakukan tindakan yang dibutuhkan kepada Panglima TNI agar jajarannya tidak melakukan tindakan di luar kewenangan. Bukan kali ini saja TNI melakukan tindakan di luar kewenangan," jelasnya.

Penggerebekan Narkoba di Bima

Sebelumnya, diberitakan TNI melakukan penggerebekan narkoba di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kodim 1608/Bima melalui Koramil 1608-04/Woha bersama Unit Intel menggagalkan peredaran narkoba di kawasan tambak Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (1/5/2025).

"Penggerebekan ini merupakan respons cepat terhadap laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas ilegal di lokasi tersebut. Menyikapi informasi itu, Dandim 1608/Bima segera menginstruksikan Danramil dan Pasi Intel untuk melakukan penindakan," kata Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/5).

Operasi dipimpin langsung oleh Danramil Kapten Cba Iwan Susanto dan Pasi Intel Kapten Inf. Bambang Herwanto, serta melibatkan unsur masyarakat sebagai saksi di lapangan.

Dalam operasi tersebut, petugas TNI mengamankan tiga orang pelaku berinisial S (26), I (23), dan M (25), yang seluruhnya berasal dari wilayah Kecamatan Woha.

Dari tangan para tersangka, diamankan 32 paket sabu dengan total berat 38,68 gram, tiga unit handphone, lima dompet, beberapa tas berisi alat penggunaan sabu, uang tunai, serta berbagai barang bukti lainnya seperti alat isap, timbangan elektrik, alat suntik, dan senjata tajam berupa pipa kaca serta gunting kecil.

Penggerebekan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Banyak yang mempermasalahkan wewenang TNI.

Sementara itu, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto buka suara. Dia menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut terlihat di depan mata. Maka dari itu TNI bertindak untuk penanganan awal.

"Ya kalau kita umpama di depan mata nih ya terlihat, melihat sesuatu yang tindak pidana. Kan nggak mungkin kita akan membiarkan. Jadi dalam penanganan awal nggak apa-apa kita tangkap," tutur Mayjen Yusri saat wartawan menemuinya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025).

TNI juga akan melihat pelakunya. Jika pelakunya sipil, maka akan diserahkan ke polisi.

"Tetapi kita melihat pelakunya siapa nih. Ya kalau memang dia orang sipil, ya diserahkan kepada kepolisian atau kepada kejaksaan. Jadi kita nggak akan membiarkan, oh biar saja, itu bukan domain saya. Tidak juga. Ya kalau memang itu di depan mata berat kita menangkap, kita berat mengamankan. Tertangkap tangan lagi," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi gugatan uji formil terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahasiswa Unpad mempersoalkan proses pembentukan UU TNI, terutama terkait dengan partisipasi publik yang dianggap kurang dan tidak transparannya legislasi yang dilakukan.

Gugatan ini diajukan lima mahasiswa Unpad, yakni Mochammad Rasyid Gumilar, Muhammad Akmal Abdullah, Kartika Eka Pertiwi, Fadhil Wirdiyan Ihsan, dan Riyan Fernando, pada Selasa (29/4/2025).

Apa Alasan Mahasiswa Gugat UU TNI ke MK?

Lima mahasiswa Unpad itu menilai bahwa prosedur legislasi UU TNI tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengedepankan prinsip partisipasi publik yang berarti.

“Kita melihat banyak pelanggaran terhadap due process of law. Misalnya, UU ini baru diumumkan ke publik 21 hari setelah diundangkan,” ujar Rasyid dalam pernyataannya di Gedung MK, Selasa (29/4/2025).

Mahasiswa juga mengkritisi keterlambatan penyebaran informasi, tidak adanya proses Prolegnas yang sah, serta kurangnya konsultasi publik dalam penyusunan naskah akademik.

Gugatan mahasiswa ini meminta agar UU TNI tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum karena dianggap cacat formil.

Mereka menilai revisi UU TNI tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang yang diatur oleh UUD 1945.

“Revisi UU ini dimasukkan ke Prolegnas hanya berdasarkan surat Presiden. Tidak ada mekanisme formal yang ditempuh sesuai aturan,” tambah Rasyid.

Bagaimana Respons Pemerintah soal Gugatan UU TNI?

Menanggapi langkah lima mahasiswa Unpad itu, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa gugatan ini adalah hak konstitusional setiap warga negara.

Meski begitu, ia mempertanyakan substansi dari gugatan tersebut.

"Kalau gugatan sebagai sebuah hak yang diperbolehkan, tapi apa lagi yang mau digugat?" ujar Prasetyo Hadi di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

"Semua sudah diberikan penjelasan, pasal-pasal atau poin-poin perubahan juga sudah disampaikan ke publik,” kata dia menambahkan.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai isi UU TNI dan tidak ada hal substansial yang perlu dipersoalkan.

Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa pemerintah tetap membuka diri untuk mempelajari isi gugatan tersebut.

Apa Saja yang Berubah dari Revisi UU TNI?

UU TNI yang baru ini merupakan hasil revisi dari UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Perubahan ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 April 2025.

Beberapa perubahan penting yang diatur dalam UU TNI 2025 antara lain perpanjangan usia pensiun perwira tinggi hingga 65 tahun, penambahan tugas TNI dalam menangani ancaman siber, dan penguatan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan.

Namun, UU TNI 2025 ini telah menimbulkan kontroversi dan penolakan dari sejumlah pihak.

Banyak pihak yang khawatir dengan meningkatnya kekuasaan TNI dalam sektor sipil, minimnya partisipasi publik dalam pembentukan UU, serta kekhawatiran akan militarisasi politik.

Meskipun demikian, pemerintah dan DPR tetap melanjutkan proses legislasi dengan alasan bahwa revisi ini diperlukan untuk menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Reaksi Pemerintah Setelah Kelompok Mahasiswa Gugat UU TNI 2025: Apa Lagi yang Mau Digugat?".

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi adanya gugatan untuk membatalkan UU TNI hasil revisi yang diajukan mahasiswa dan sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Prasetyo Hadi mempertanyakan substansi apa lagi yang ingin digugat.

"Kalau gugatan sebagai sebuah hak ya diperbolehkan, tapi apa lagi yang mau digugat? Semua sudah diberikan penjelasan, pasal-pasal atau poin-poin perubahan di situ juga sudah diberikan penjelasan ke publik gitu," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo memandang tidak ada lagi substansi yang menonjol untuk dipermasalahkan. Kendati demikian, ia menyerahkan hal itu ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk penghormatan.

"Dan rasa-rasanya ya tidak lagi yang menonjol secara substansi ya, tapi kalau ada yang menggugat ya monggo ya, silakan, nanti dipelajari," tambahnya.

Sebelumnya, Undang-Undang (UU) TNI hasil revisi digugat ke MK. Penggugat meminta MK membatalkan UU tersebut dan menghukum Presiden serta para anggota DPR. Gugatan nomor 58/PUU-XXIII/2025 itu diajukan oleh dua orang berstatus mahasiswa bernama Hidayatuddin dan Respati Hadinata.

Dalam dokumen permohonannya, mereka mengajukan gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mereka beralasan pengesahan RUU TNI dalam rapat DPR bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mereka menganggap pembahasan revisi UU TNI tidak transparan. Mereka juga menyebutkan UU TNI tidak memberi penjelasan yang detail soal penyelesaian konflik komunal.

Para pemohon pun merasa berhak menuntut ganti rugi terkait pengesahan revisi UU TNI itu. Mereka beralasan telah menjadi pembayar pajak, namun hak konstitusionalnya dilanggar oleh pembentuk UU dalam proses pembahasan dan pengesahan revisi UU TNI yang mereka anggap tidak transparan serta tak sesuai dengan aturan.

Pemohon meminta presiden membayar ganti rugi sebesar Rp 25 miliar. Selain itu, meminta MK menghukum Pimpinan dan masing-masing anggota Badan Legislasi DPR RI untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 5 miliar.

Simak juga Video: Prabowo Tegaskan Tak Ada Niat Bangkitkan Dwifungsi Lewat UU TNI: Come On!

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mempersilakan siapa pun menggugat UU TNI, yang baru disahkan DPR RI sekitar sebulan lalu dan diteken Presiden.

Namun, ia bertanya-tanya tentang alasan masyarakat menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, pemerintah dan DPR RI sudah memberikan penjelasan atas perubahan pasal dalam beleid tersebut.

"Kalau gugatan sebagai sebuah hak ya diperbolehkan. Tapi apa lagi yang mau digugat, semua sudah diberikan penjelasan," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Menurut Prasetyo, penjelasan pasal itu sudah disampaikan ke publik secara transparan.

Ia berpendapat, tidak ada lagi perubahan yang menonjol di beleid tersebut.

"Pasal-pasal atau poin-poin perubahan di situ juga sudah diberikan penjelasan ke publik gitu. Dan rasa-rasanya tidak lagi yang menonjol secara substansi ya. Tapi kalau ada yang menggugat, ya monggo. Silakan, nanti dipelajari," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia digugat delapan kali ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejak disahkan bulan lalu, Kamis (20/3/2025).

Dilansir dari laman mkri.id, gugatan UU TNI yang telah mendapat nomor registrasi sebanyak lima perkara.

Perkara pertama terdaftar pada 23 April 2025 dengan nomor perkara 45/PUU-XXII/2025 yang diajukan oleh para mahasiswa dari Fakultas Hukum UI.

Kemudian, registrasi perkara pada tanggal 25 April 2025 untuk empat perkara dengan nomor 55, 56, 57, dan 58/PUU-XXIII/2025.

Sedangkan untuk gugatan yang baru masuk dalam tahap permohonan diajukan pada 23, 25, dan 28 April 2025.

Tiga gugatan ini belum mendapat nomor perkara.

Dari delapan perkara ini, tujuh di antaranya menggugat terkait uji formal pembentukan UU TNI, sedangkan satu masuk pada uji materiil.

Salah satu penggugat adalah mahasiswa Universitas Padjajaran, Moch Rasyid Gumilar, yang mengatakan bahwa gugatan itu dilayangkan karena melihat pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, mengesahkan UU TNI secara serampangan.

"Kita bisa melihat contohnya, presiden baru mengumumkan adanya pengesahan atau pengundangan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 ini di tanggal 17 April, namun faktanya kita mengetahui bahwa undang-undang ini sudah diundangkan tanggal 26 Maret," ucap Rasyid saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Undang-Undang (UU) TNI hasil revisi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugat meminta MK membatalkan UU tersebut dan menghukum Presiden serta para Anggota DPR.

Dilihat dari situs MK, Minggu (27/4/2025), gugatan nomor 58/PUU-XXIII/2025 itu diajukan oleh dua orang berstatus mahasiswa bernama Hidayatuddin dan Respati Hadinata. Mereka disebut menerima kuasa sebagai pemohon I dan II dari empat mahasiswa lainnya, yakni Risky Kurniawan, Albert Ola Masan Setiawan Muda, Otniel Raja Maruli Situmorang dan Jamaluddin Lobang.

Dalam dokumen permohonannya, mereka mengajukan gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mereka beralasan pengesahan RUU TNI dalam rapat DPR bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mereka menganggap pembahasan revisi UU TNI tidak transparan. Mereka juga menyebut UU TNI tidak memberi penjelasan yang detail soal penyelesaian konflik komunal.

"Bahwa dalam UU TNI soal penyelesaian konflik komunal tidak memiliki kepastian sama sekali terutama terhadap masyarakat. Dalam membantu pemerintah daerah untuk penyelesaian konflik komunal disebutkan pula soal pemogokan. Pemogokan yang dimaksud tidak ada kejelasan lebih lanjut seperti apa substansi yang dimaksud," ujar mereka.

Para pemohon pun merasa berhak menuntut ganti rugi terkait pengesahan revisi UU TNI itu. Mereka beralasan telah menjadi pembayar pajak, namun hak konstitusionalnya dilanggar oleh pembentuk UU dalam proses pembahasan dan pengesahan revisi UU TNI yang mereka anggap tidak transparan serta tak sesuai aturan.

"Para Pemohon memandang bahwa perlu adanya bentuk pertanggungjawaban konkret dari Pembentuk Undang-Undang melalui mekanisme pemberian ganti kerugian. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pemberian ganti rugi tersebut secara tegas dalam putusannya," ujar mereka.

Berikut petitum para pemohon:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945.

3. Menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berlaku kembali.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak putusan ini diucapkan'

3. Menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini

4. Memerintahkan kepada:

(1) Pimpinan dan Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025;

(2) Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029;

(3) Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029; secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi inkonstitusional secara permanen;

5. Menyatakan bahwa seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPR RI periode 2024-2029, oleh karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II tanggal 18 Februari 2025 untuk membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp 50.000.000.000 terhitung sejak putusan ini diucapkan.

7. Menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, oleh karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

8. Menghukum Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp 25.000.000.000 terhitung sejak putusan ini diucapkan.

9. Menyatakan bahwa seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI periode 2024-2029 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI periode 2024-2029, oleh karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

10. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029 untuk membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp 5.000.000.000 terhitung sejak putusan ini diucapkan.

11. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025 untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp 25.000.000.000 jika masing-masing Pimpinan dan Anggota DPR RI Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

12. Menghukum Presiden Republik Periode 2024-2029 Indonesia tersebut untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp 12.500.000.000, jika Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

13. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029 tersebut untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp 2.500.000.000 jika masing-masing Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

14. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut sudah meneken Undang-Undang (UU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah yang jatuh pada 31 Maret 2025.

"Sudah sudah (diteken), sebelum Lebaran," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Kamis, 17 April 2025.

Menurut Prasetyo, UU TNI itu diteken sekitar tanggal 27 atau 28 Maret 2025. Namun untuk lebih pastinya, dia akan mengecek tanggalnya lebih dahulu.

"Tanggal berapa ya itu 27 atau 28 nanti aku cek lagi ya,” ujarnya.

Kenapa Belum Diundangkan?

Namun, hingga 21 April 2025, draf UU TNI belum bisa diakses oleh publik meskipun dikatakan sudah diteken oleh Presiden Prabowo.

Prasetyo Hadi berdalih, ada tahapan yang harus dilalui sebelum draf resminya diberikan kepada publik.

"Kan semua ada prosesnya secara administratif. Setelah diteken kan ada pengarsipan, ada di-check kembali, masuk ke lembaran negara, dan seterusnya," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Meski begitu, Prasetyo menjanjikan draf UU TNI sudah mulai bisa diakses publik melalui website Setneg pada 21 April 2025.

Namun, berdasarkan penelusuran Kompas.com di laman resmi Setneg pada 22 April 2025, belum ada draf UU TNI terbaru.

Polemik soal Dwifungsi

Sebelum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 pada Kamis, 20 Maret 2025, Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI memang menuai polemik.

Salah satunya adalah kekhawatiran mengenai bangkitnya kembali dwifungsi ABRI karena adanya penambahan posisi jabatan publik yang bisa diduki oleh TNI aktif.

Namun, Presiden Prabowo hingga Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sudah membantah perihal isu dwifungsi tersebut.

"Tidak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on? Non sense itu. Menurut saya, UU TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat," ujar Prabowo dilansir dari Kompas.id pada 7 April 2025.

Prabowo dalam perbicangannya dengan enam pemimpin redaksi (pemred) pada 6 April 2025, menyampaikan bahwa inti dari RUU TNI soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi.

Pasalnya, menurut dia, pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) hingga panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu satu tahun.

Sementara itu, Menkum menyebut, UU TNI yang disetujui oleh parlemen hanya menambahkan penugasan prajurit di dua lembaga yang sebelumnya juga sudah berhubungan dengan TNI.

“Yakni yang ada di Mahkamah Agung karena ada hakim militer dan ada Kamar Pidana Militernya, juga di Kejaksaan Agung yang kebetulan memang sudah sebelum Pak Presiden Prabowo juga Jaksa Agung Pidana Militer kan sudah ada. Dan itu memberi legitimasi terhadapnya,” ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025), dikutip dari Antaranews.

Supratman pun menegaskan bahwa UU TNI yang akan diteken oleh Presiden Prabowo Subianto tidak berubah dari draf yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025.

Pasal yang Disorot

Sebagaimana diberitakan, ada beberapa pasal yang menjadi sorotan dalam RUU TNI.

Pertama, perubahan Pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian/lembaga sipil.

Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UU TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Namun, dalam draf RUU TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI akfif dapat menjabat di 14 kementerian/lembaga.

Kementerian/lembaga yang dimaksud adalah kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara.

Kemudian, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian/lembaga sipil tersebut.

Kemudian, Pasal 53 UU TNI tentang batas usia pensiun. Pada UU TNI lama, batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama adalah 53 tahun.

Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Pasal 53 Ayat (3) UU TNI baru mencatat batas usia pensiun bintara dan tamtama paling tinggi 55 tahun; perwira sampai dengan pangkat kolonel adalah 58 tahun.

Kemudian, perwira tinggi bintang 1 adalah 60 tahun; perwira tinggi bintang 2 paling tinggi 61 tahun; dan perwira tinggi bintang 3 adalah 62 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut sudah meneken Undang-Undang (UU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah yang jatuh pada 31 Maret 2025.

"Sudah sudah (diteken), sebelum Lebaran," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Kamis, 17 April 2025.

Menurut Prasetyo, UU TNI itu diteken sekitar tanggal 27 atau 28 Maret 2025. Namun untuk lebih pastinya, dia akan mengecek tanggalnya lebih dahulu.

"Tanggal berapa ya itu 27 atau 28 nanti aku cek lagi ya,” ujarnya.

Kenapa Belum Diundangkan?

Namun, hingga 21 April 2025, draf UU TNI belum bisa diakses oleh publik meskipun dikatakan sudah diteken oleh Presiden Prabowo.

Prasetyo Hadi berdalih, ada tahapan yang harus dilalui sebelum draf resminya diberikan kepada publik.

"Kan semua ada prosesnya secara administratif. Setelah diteken kan ada pengarsipan, ada di-check kembali, masuk ke lembaran negara, dan seterusnya," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Meski begitu, Prasetyo menjanjikan draf UU TNI sudah mulai bisa diakses publik melalui website Setneg pada 21 April 2025.

Namun, berdasarkan penelusuran Kompas.com di laman resmi Setneg pada 22 April 2025, belum ada draf UU TNI terbaru.

Polemik soal Dwifungsi

Sebelum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 pada Kamis, 20 Maret 2025, Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI memang menuai polemik.

Salah satunya adalah kekhawatiran mengenai bangkitnya kembali dwifungsi ABRI karena adanya penambahan posisi jabatan publik yang bisa diduki oleh TNI aktif.

Namun, Presiden Prabowo hingga Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sudah membantah perihal isu dwifungsi tersebut.

"Tidak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on? Non sense itu. Menurut saya, UU TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat," ujar Prabowo dilansir dari Kompas.id pada 7 April 2025.

Prabowo dalam perbicangannya dengan enam pemimpin redaksi (pemred) pada 6 April 2025, menyampaikan bahwa inti dari RUU TNI soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi.

Pasalnya, menurut dia, pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) hingga panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu satu tahun.

Sementara itu, Menkum menyebut, UU TNI yang disetujui oleh parlemen hanya menambahkan penugasan prajurit di dua lembaga yang sebelumnya juga sudah berhubungan dengan TNI.

“Yakni yang ada di Mahkamah Agung karena ada hakim militer dan ada Kamar Pidana Militernya, juga di Kejaksaan Agung yang kebetulan memang sudah sebelum Pak Presiden Prabowo juga Jaksa Agung Pidana Militer kan sudah ada. Dan itu memberi legitimasi terhadapnya,” ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025), dikutip dari Antaranews.

Supratman pun menegaskan bahwa UU TNI yang akan diteken oleh Presiden Prabowo Subianto tidak berubah dari draf yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025.

Pasal yang Disorot

Sebagaimana diberitakan, ada beberapa pasal yang menjadi sorotan dalam RUU TNI.

Pertama, perubahan Pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian/lembaga sipil.

Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UU TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Namun, dalam draf RUU TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI akfif dapat menjabat di 14 kementerian/lembaga.

Kementerian/lembaga yang dimaksud adalah kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara.

Kemudian, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian/lembaga sipil tersebut.

Kemudian, Pasal 53 UU TNI tentang batas usia pensiun. Pada UU TNI lama, batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama adalah 53 tahun.

Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Pasal 53 Ayat (3) UU TNI baru mencatat batas usia pensiun bintara dan tamtama paling tinggi 55 tahun; perwira sampai dengan pangkat kolonel adalah 58 tahun.

Kemudian, perwira tinggi bintang 1 adalah 60 tahun; perwira tinggi bintang 2 paling tinggi 61 tahun; dan perwira tinggi bintang 3 adalah 62 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut sudah meneken Undang-Undang (UU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah yang jatuh pada 31 Maret 2025.

"Sudah sudah (diteken), sebelum Lebaran," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Kamis, 17 April 2025.

Menurut Prasetyo, UU TNI itu diteken sekitar tanggal 27 atau 28 Maret 2025. Namun untuk lebih pastinya, dia akan mengecek tanggalnya lebih dahulu.

"Tanggal berapa ya itu 27 atau 28 nanti aku cek lagi ya,” ujarnya.

Kenapa Belum Diundangkan?

Namun, hingga 21 April 2025, draf UU TNI belum bisa diakses oleh publik meskipun dikatakan sudah diteken oleh Presiden Prabowo.

Prasetyo Hadi berdalih, ada tahapan yang harus dilalui sebelum draf resminya diberikan kepada publik.

"Kan semua ada prosesnya secara administratif. Setelah diteken kan ada pengarsipan, ada di-check kembali, masuk ke lembaran negara, dan seterusnya," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Meski begitu, Prasetyo menjanjikan draf UU TNI sudah mulai bisa diakses publik melalui website Setneg pada 21 April 2025.

Namun, berdasarkan penelusuran Kompas.com di laman resmi Setneg pada 22 April 2025, belum ada draf UU TNI terbaru.

Polemik soal Dwifungsi

Sebelum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 pada Kamis, 20 Maret 2025, Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI memang menuai polemik.

Salah satunya adalah kekhawatiran mengenai bangkitnya kembali dwifungsi ABRI karena adanya penambahan posisi jabatan publik yang bisa diduki oleh TNI aktif.

Namun, Presiden Prabowo hingga Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sudah membantah perihal isu dwifungsi tersebut.

"Tidak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on? Non sense itu. Menurut saya, UU TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat," ujar Prabowo dilansir dari Kompas.id pada 7 April 2025.

Prabowo dalam perbicangannya dengan enam pemimpin redaksi (pemred) pada 6 April 2025, menyampaikan bahwa inti dari RUU TNI soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi.

Pasalnya, menurut dia, pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) hingga panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu satu tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan mengapa draf UU TNI tidak langsung disebar ke publik setelah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo berdalih, ada tahapan yang harus dilalui sebelum draf resminya diberikan kepada publik.

"Kan semua ada prosesnya secara administratif. Setelah diteken, kan ada pengarsipan, ada dicek kembali, masuk ke lembaran negara, dan seterusnya," ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Meski begitu, Prasetyo menjanjikan draf UU TNI sudah mulai bisa diakses publik melalui situs web Setneg per hari ini.

"Insya Allah hari ini sudah," imbuh dia.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam RUU TNI adalah perubahan Pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian/lembaga sipil.

Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UU TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Namun, dalam UU TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian/lembaga.

Kementerian/lembaga yang dimaksud adalah kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian/lembaga sipil tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Revisi Undang-undang (RUU) Kejaksaan dan Polri akan dibahas pada tahun ini sesuai rencana awal.

"[RUU Polri dan Kejaksaan dibahas tahun ini] Kalau sesuai dengan agenda, iya," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/4).

Kendati demikian, Prasetyo menyebut substansi daripada kedua RUU tersebut masih akan dibahas lebih lanjut lagi nantinya.

"Tapi bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi," tuturnya.

Prasetyo juga membantah apabila RUU Polri akan membuat lembaga tersebut semakin super power. Sebab, kata dia, sampai saat ini kedua RUU itu masih belum dibahas.

"Super power-nya di mana, wong kita isinya belum kita bahas kok," katanya.

Sebelumnya RUU Polri masuk dalam daftar RUU yang kini menjadi sorotan koalisi masyarakat sipil usai pengesahan RUU TNI beberapa waktu lalu. Meski begitu, RUU tersebut hingga kini belum resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas dan siap dibahas DPR.

Di periode DPR sebelumnya, RUU Polri menjadi sorotan terutama menyangkut soal wacana penambahan wewenang Polri untuk melakukan penyadapan dan kerja intelijen.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi fenomena kehadiran personel TNI di sejumlah kampus, seperti di UIN Walisongo dan Universitas Indonesia (UI), yang belakangan disorot publik.

Prasetyo dalam perbincangannya bersama wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, mengatakan akan menelusuri lebih lanjut maksud dan konteks dari kunjungan tersebut.

“Ya, coba dilihat konteksnyalah. Nanti saya cek dululah itu teman-teman TNI ke sana dalam rangka ngapain,” ujar Prasetyo saat dimintai tanggapan oleh wartawan, Senin.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai bentuk kehadiran TNI yang disebut-sebut muncul tiba-tiba dalam sebuah diskusi kampus, Prasetyo kembali menekankan pentingnya memahami terlebih dahulu situasi dan tujuan kehadiran tersebut sebelum publik menarik kesimpulan.

Pernyataan ini disampaikan Prasetyo di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap keterlibatan aparat keamanan di ruang akademik, yang dinilai dapat mengganggu kebebasan berpikir dan berdiskusi di lingkungan kampus.

Sejak disahkannya revisi UU TNI pada Maret 2025, kehadiran TNI di lingkungan kampus terjadi berulang kali dan menjadi sorotan, di antaranya kehadiran anggota TNI di diskusi bertema kebebasan akademik di UIN Walisongo pada 14 April 2024 yang menimbulkan kekhawatiran, sebab aparat menanyakan identitas panitia secara rinci.

Terbaru, Komandan Kodim Depok mendatangi kegiatan mahasiswa di Universitas Indonesia pada 16 April 2025 dengan mengklaim diundang oleh pihak kampus dan berdialog secara santai dengan mahasiswa hingga larut malam.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

AKHIRNYA, setelah melalui pembahasan yang cukup intens di parlemen, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, dan diundangkan dalam Lembaran Negara.

Pengesahan UU TNI yang baru ini telah memicu perdebatan serius di ruang publik. Isinya dianggap membawa implikasi strategis terhadap struktur kelembagaan dan peran TNI dalam kehidupan berbangsa.

Penambahan tugas operasi militer selain perang (OMSP), perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif, hingga kenaikan usia pensiun bagi perwira tinggi menjadi sorotan utama.

Namun, polemik ini semestinya tidak dilihat semata-mata sebagai wacana normatif dan birokratik.

Ia perlu dimaknai dalam kerangka besar sistem pertahanan nasional, terutama dalam konteks konstitusionalitas Pasal 30 UUD 1945 yang menegaskan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sebagai basis utama strategi pertahanan negara.

Melacak jejak konstitusional

Konsep Sishankamrata, yang pertama kali diperkenalkan oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1954, lahir dari pengalaman historis bangsa Indonesia dalam menghadapi agresi militer dan mempertahankan kemerdekaan.

Konsep ini menegaskan bahwa pertahanan negara bukan semata tanggung jawab militer, tetapi merupakan kerja kolektif seluruh rakyat dan komponen bangsa.

Hal ini kemudian dikukuhkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah kekuatan utama pertahanan dan keamanan, sedangkan rakyat menjadi kekuatan pendukung.

Dengan demikian, Sishankamrata adalah wujud nyata dari semangat gotong royong dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.

Pemisahan ABRI menjadi TNI dan Polri pada era reformasi memang mengubah struktur kelembagaan. Namun, tidak boleh mengaburkan substansi strategis dari Sishankamrata itu sendiri.

Seperti diingatkan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, pemisahan tersebut tidak boleh menjadikan kedua institusi berjalan terpisah tanpa sistem yang terpadu.

Dalam konteks ini, setiap perubahan terhadap struktur, tugas, dan kewenangan TNI harus tetap menjunjung tinggi semangat integrasi sistem pertahanan, tunduk pada supremasi sipil, dan tidak menyimpang dari prinsip negara demokrasi.

Tantangan pertahanan di era modern memang menuntut adaptasi. Namun, adaptasi itu harus tetap berpijak pada konstitusi dan nilai-nilai reformasi, agar kekuatan militer tetap berada dalam kerangka hukum dan kendali sipil yang sah.

Peluang dan risiko dalam perubahan

Salah satu perubahan signifikan adalah diperluasnya kewenangan prajurit aktif untuk menduduki jabatan pada lembaga sipil strategis – dari intelijen, siber, pencarian dan pertolongan, hingga Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.

UU ini juga menetapkan bahwa masa dinas perwira tinggi dapat diperpanjang hingga usia 63 tahun, bahkan dua kali setahun melalui Keputusan Presiden.

Kebijakan ini memang mencerminkan adaptasi terhadap ancaman multidimensi yang makin kompleks: dari ancaman siber, disinformasi, hingga bencana dan terorisme.

Namun perlu dicatat, sebagaimana disampaikan dalam dokumen Pendapat Ahli di Mahkamah Konstitusi, pemberlakuan batas usia pensiun yang berbeda antara TNI dan Polri sebelumnya telah menimbulkan ketidakseimbangan struktural yang dapat mengganggu kesatuan sistem pertahanan dan keamanan nasional.

Ironisnya, keputusan tentang masa pensiun ini lebih banyak didasarkan pada asumsi mengenai daya tahan fisik semata, tanpa riset ilmiah yang mendalam tentang kondisi usia produktif prajurit, proyeksi ancaman strategis, atau rasio personel dengan luas wilayah NKRI.

Namun demikian, arah kebijakan Prabowo-Gibran memberi konteks yang relevan untuk membaca ulang posisi UU TNI.

Konsep Advance Sishankamrata, sebagaimana dijabarkan dalam narasi kampanye mereka dan Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020–2024 (Perpres No. 8/2021), menempatkan pendidikan, gizi anak, hingga penyiapan komponen cadangan sebagai bagian dari strategi pertahanan semesta.

Ini merupakan perluasan paradigma Sishankamrata: tidak hanya sebagai pertahanan teritorial, tapi sebagai kebijakan pembangunan manusia dan sosial yang menopang ketahanan nasional.

Dalam konteks ini, reformulasi UU TNI bisa dianggap sebagai upaya penguatan kelembagaan dan struktur strategis jangka panjang. Namun tentu saja, hal ini tetap harus dijalankan dengan prinsip checks and balances yang kuat.

Menjaga profesionalitas, meneguhkan reformasi

TNI adalah pilar utama pertahanan negara. Maka menjaga profesionalisme dan netralitas TNI menjadi kunci utama menjaga stabilitas nasional.

Di sinilah DPR, Mahkamah Konstitusi, dan elemen masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memastikan agar semangat Reformasi 1998 tidak tergerus oleh ekspansi wewenang yang tidak terukur.

UU TNI 2025 memang dapat dibaca sebagai momentum korektif sekaligus strategis untuk memperkuat pertahanan nasional di tengah lanskap ancaman yang kian kompleks dan tak terduga – baik dalam bentuk konvensional, non-konvensional, hingga hibrida.

Namun, sebesar apa pun semangat pembaruannya, koreksi ini hanya akan bermakna jika dijalankan dalam koridor demokrasi konstitusional, menjunjung tinggi supremasi sipil, dan menjamin keterpaduan sistem pertahanan nasional secara utuh dan menyeluruh.

Pembaruan dalam sektor pertahanan tidak boleh mengaburkan semangat reformasi TNI yang telah diperjuangkan selama dua dekade terakhir.

Apalagi jika berisiko menghidupkan kembali bayang-bayang dwifungsi ABRI di masa lalu, atau memperlemah kepercayaan publik terhadap lembaga pertahanan.

Sebab keunggulan suatu sistem pertahanan tidak semata ditentukan oleh kekuatan alutsista atau panjangnya masa dinas seorang perwira, melainkan oleh legitimasi moral dan kepercayaan rakyat yang menopangnya.

Sebagaimana diingatkan oleh Jenderal A.H. Nasution dalam doktrin “perang rakyat semesta”, kekuatan sejati pertahanan Indonesia bukan semata terletak pada militer yang hebat, tetapi pada keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam menjaga Tanah Air.

Dalam konteks itu, pertahanan negara bukan hanya soal membentengi batas wilayah dengan senjata, tetapi lebih dari itu: soal membangun kepercayaan, keteladanan, dan kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh potensi bangsa.

Dan di tengah ketidakpastian global hari ini, kepercayaan publik adalah “senjata strategis” yang tak kalah penting dari kapal perang atau rudal pintar.

Jika UU TNI 2025 benar-benar ingin menjadi instrumen penguatan pertahanan, maka ia harus dimaknai sebagai ajakan untuk memperkuat ikatan antara militer dan rakyat, bukan sekadar memperkuat struktur, tetapi membangun makna.

Karena negara ini tidak akan kuat oleh otot semata, melainkan oleh legitimasi yang dibangun atas dasar partisipasi dan cinta rakyat terhadap bangsanya sendiri.