Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa senilai Rp 100 juta. Bantuan tersebut diberikan untuk membiayai operasional posyandu hingga pembentukan badan hukum Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Saya sampaikan bankeu (bantuan keuangan) kepada desa total sebesar Rp 123,8 miliar, per desa Rp 100 juta. Penggunaannya, pertama, berkaitan dengan operasional posyandu karena posyandu saat ini telah bertransformasi menjadi new posyandu dengan menjalankan enam standar pelayanan minimal (SPM)," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten Berly Rizki Natakusumah di kantor Gubernur Banten, Jumat (16/5/2025).

"Kemudian operasional PKK, khususnya dukungan ketahanan pangan, lalu berkaitan dengan penguatan atau pembiayaan penyertaan modal kepada BUMDes, pembentukan notaris untuk Koperasi Merah Putih, dan yang terakhir adalah beasiswa sarjana penggerak," ujarnya.

Berly menjelaskan setiap desa wajib membentuk Kopdes Merah Putih. Untuk saat ini, desa hanya perlu membentuk badan hukum, tidak perlu sampai membahas usaha yang akan dijalankan.

"Koperasi Desa Merah Putih, seluruh desa wajib memiliki Koperasi Desa Merah Putih. Saat ini kita diarahkan pemerintah pusat untuk menyelesaikan pendirian koperasinya. Nanti tindak lanjutnya, kita menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat," ujarnya.

Di Banten terdapat 1.238 desa di empat kabupaten. Mereka ditargetkan menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk membahas Kopdes Merah Putih pada akhir Mei 2025.

"Koperasi Merah Putih, sekitar 30 persen desa di bulan Mei ini sudah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) terkait pembentukan Koperasi Merah Putih, dan juga menyusun struktur kepengurusannya," ujarnya.

"Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta notaris setelah Musdesus, yang ditargetkan selesai pada kisaran Juni 2025," sambungnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Lima tahanan Polres Kampar di Riau yang kabur berhasil ditangkap. Saat ini tersisa enam tersangka yang sedang diburu Tim Khusus Polda Riau.

"Siang ini ada penambahan tiga orang lagi diamankan. Total saat ini sudah lima yang diamankan," kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto saat dikonfirmasi, Kamis (15/5/2025).

Ketiga tahanan yang baru ditangkap adalah Ahmad Zahri, Roni Mahardika dan Otrianus. Sedangkan tahanan yang sudah ditangkap lebih dulu, Ferry Rahmadi dan Okta Epandri.

Ferry dan Okta ditangkap saat pelarian di Air Tiris. Sedangkan Zahri, Roni dan Oktrianus ditangkap di Desa Tambang.

Adapun enam tahan lain yang masih diburu adalah Nederlansen, Haiz Zulhakim, Asep Irawan, Rohman, Joni Afliyadi dan Marianto Damanik. Seluruhnya merupakan tersangka kasus narkoba dan pencurian.

Sebelumnya 11 tahanan kabur dari Polres Kampar, Rabu (14/5) dini hari. Mereka kabur dengan menggergaji besi di ventilasi sel Mapolres Kampar.

Setelah tahanan kabur, Polda Riau langsung membentuk Tim Khusus untuk memburu 11 tahanan itu. Tim dipimpin langsung Waka Polda Riau Brigjen Pol Andrianto Jossy.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

SEMARANG, KOMPAS.com - Sebanyak 62 narapidana beragama Buddha menerima remisi khusus dari pemerintah pada Hari Raya Waisak Tahun 2025, yang jatuh pada Senin (12/05/2025).

Remisi ini diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah sebagai penghargaan negara atas perilaku baik dan partisipasi aktif warga binaan dalam program pembinaan selama menjalani masa pidana.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jateng, Mardi Santoso, menegaskan bahwa remisi ini mencerminkan perhatian negara terhadap proses pemasyarakatan.

"Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Waisak ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan penghargaan atas komitmen dan perubahan positif narapidana dalam mengikuti pembinaan," ujar Mardi dalam keterangan tertulis.

Mardi menjelaskan bahwa remisi khusus Waisak hanya diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif, seperti telah menjalani pidana minimal enam bulan, tidak memiliki catatan pelanggaran disiplin (Register F), serta memiliki putusan hukum tetap.

Dari total 62 penerima remisi, seluruhnya merupakan narapidana dewasa, dan tidak ada anak binaan yang menerima remisi pada tahun ini.

Besaran remisi bervariasi, mulai dari 15 hari hingga 2 bulan, tergantung pada lama masa pidana yang telah dijalani.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembang Kuning Nusakambangan tercatat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan jumlah penerima remisi terbanyak, yakni 16 orang.

Dari segi jenis tindak pidana, sebanyak 55 narapidana terlibat dalam kasus narkotika, sementara 7 lainnya merupakan kasus tindak pidana umum.

Mardi berharap remisi ini dapat mendukung proses integrasi sosial para narapidana setelah menyelesaikan masa hukuman. "Harapannya remisi ini menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri serta siap kembali menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat," tandasnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta agar pemerintah desa segera melaksanakan musyawarah desa khusus (Musdesus) pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Dia menargetkan seluruh desa telah Musdesus pada akhir Mei ini dan badan hukum Kopdes selesai pada 12 Juli.

Yandri menjelaskan tahapan-tahapan membangun Koperasi Desa Merah Putih dari awal pembentukan badan usaha sampai penentuan modal dan jenis usaha. Untuk saat ini, Yandri menyebut desa sedang membentuk badan hukum koperasi di tingkat desa.

"Kita akan mempercepat musyawarah desa khusus. Dari musyawarah desa khusus itu, ada berita acaranya yang nanti akan dibawa ke notaris. Dari notaris akan diusulkan ke Kementerian Hukum untuk dibuat badan hukumnya," ujar Yandri kepada wartawan di Kota Serang, Banten, Rabu (7/5/2025).

"Setelah badan hukum dibuat, nanti akan langkah berikutnya, tentang permodalan, tentang gudang, jenis usaha, rekrutmen tenaga kerja, itu tahap berikutnya," ujar Yandri.

Yandri menyampaikan sedang menggenjot agar terjadi musyawarah desa khusus untuk membahas Koperasi Desa Merah Putih. Dia menargetkan semua desa sudah melangsungkan Musdesus pada akhir Mei 2025, dan badan hukum koperasi selesai pada Juni 2025.

"Akhir Mei, semua musyawarah desa khusus selesai. Nanti Juni, kalau bisa persoalan badan hukum di Kementerian Hukum selesai. Jadi 12 Juli mudah-mudahan, seluruh desa, termasuk kelurahan, badan hukum telah ada di Hari Koperasi 12 Juli," ujarnya.

"Setelah itu, kita melangkah di unit usaha dan permodalan dan sebagainya," lanjutnya.

Sebelumnya, Yandri Susanto didampingi Wamendes PDT Ahmad Riza Patria menghadiri peluncuran percepatan Musdesus se-Provinsi Jawa Tengah. Musdesus dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Pada kesempatan tersebut, Yandri mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam surat edaran tersebut, sudah diatur alur musyawarah desa khusus, peserta, sampai dengan terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di 80.000 desa dan kelurahan tersebut.

"Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sudah membuat surat edaran, siapa saja peserta musyawarah desa khusus, siapa yang mengundang dan apa saja yang akan dilakukan di musyawarah desa khusus," ujar Yandri dalam keterangannya, Selasa (6/5).

Ia mengatakan, peserta musyawarah desa khusus meliputi kepala desa, perangkat desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan anggotanya, tokoh masyarakat, pendamping desa, penyuluh pertanian dan lain sebagainya.

Simak juga Video: Yandri: Melupakan Desa Sama dengan Melupakan Koperasi, Sangat Bahaya

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo tiba di rutan KPK untuk mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia berkunjung sebagai bentuk pelayanan.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (14/4/2025), Suharyo tiba sekitar pukul 10.43 WIB. Dia terlihat mengenakan pakaian batik.

Suharyo ditemani oleh kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy. Dia lebih dulu terlihat mendaftarkan diri untuk kunjungan, dan setelahnya masuk Rutan KPK.

Suharyo terlihat membawa sebatang daun palem. Dia menyatakan membawa palem dalam rangka Paskah.

"(Membawa apa) Palem. Dalam rangka Paskah," kata Suharyo.

Sebelumnya, Suharyo mengatakan akan mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditahan di Rutan KPK. Suharyo menyebutkan kunjungan ke rutan merupakan hal biasa.

"Pelayanan ini sudah biasa saya lakukan. Kunjungan ke Pak Hasto adalah dalam rangka tugas pelayanan itu," kata Suharyo kepada wartawan, Jumat (11/4).

Dia mengatakan salah satu tugas Uskup adalah mengunjungi rutan dan lapas. Dia mengatakan Hasto saat ini berada di rutan yang masuk wilayah pelayanannya.

"Salah satu tugas pelayanan saya sebagai Uskup adalah kunjungan ke rutan dan lapas yang ada di wilayah pelayanan saya di Jakarta dan Tangerang," ujarnya.

Suharyo mengatakan dia akan datang jika diberikan izin. Hakim yang mengadili Hasto telah memberi izin tersebut.

"Kalau diizinkan oleh yang berwenang," katanya.

Simak Video 'Pihak Hasto akan Ajukan Banding Usai Eksepsi Ditolak Hakim':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo berencana mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditahan di rutan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pihaknya hanya akan melaksanakan penetapan pengadilan.

"KPK hanya melaksanakan penetapan pengadilan," kata Jubir KPK Tessa Mahardika saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025).

Tessa menyampaikan bila sudah diizinkan pengadilan, maka pihaknya akan menjalankan izin tersebut.

"Bila sudah ada izin dari pengadilan maka KPK akan menjalankan dalam bentuk Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim," ucapnya.

Kunjungan Kardinal Suharyo

Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, akan mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditahan di Rutan KPK pekan depan. Suharyo menyebut kunjungan ke rutan merupakan hal biasa.

"Pelayanan ini sudah biasa saya lakukan. Kunjungan ke Pak Hasto adalah dalam rangka tugas pelayanan itu," kata Suharyo kepada wartawan, Jumat (11/4).

Dia mengatakan salah satu tugas Uskup adalah mengunjungi rutan dan lapas. Dia mengatakan Hasto saat ini berada di rutan yang masuk wilayah pelayanannya.

"Salah satu tugas pelayanan saya sebagai Uskup adalah kunjungan ke rutan dan lapas yang ada di wilayah pelayanan saya di Jakarta dan Tangerang," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito tidak mempersoalkan Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditahan di rutan KPK. Lakso meminta KPK menindaklanjuti kunjungan tersebut jika syarat kunjungan sudah terpenuhi.

"Pada sisi KPK, kunjungan tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sehingga seharusnya KPK cukup berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Apabila seluruh syarat administrasi sudah dipenuhi maka KPK dapat menindaklanjuti kunjungan tersebut," kata Lakso saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025).

Lakso meyakini kunjungan Kardinal Suharyo hanya sebatas pelayanan untuk jemaatnya. Ia menyebut kunjungan itu tulus untuk melayani.

"Saya sangat menyakini bahwa Kardinal Suharyo selaku Pimpinan Keagaaman tentu melakukan pelayanan terhadap jemaatnya, termasuk Hasto Kristianto secara tulus," ucapnya.

Meski begitu, ia menilai KPK tetap harus mempertimbangkan waktu kunjungan Kardinal Suharyo. Pasalnya, lanjut dia, banyak pihak yang mau mempolitisasi kunjungan tersebut.

"Akan tetapi, bapak perlu mempertimbangkan apakah waktu kunjungan tersebut tepat. Mengingat adanya kemungkinan pihak-pihak yang mempolitisi hal tersebut sehingga kunjungan yang tulus tersebut digambarkan secara tidak tepat oleh pihak yang berkepentingan," ujar dia.

"Terlebih, saat ini, proses persidangan berjalan dan eksepsi Hasto ditolak sehingga kuasa hukum Hasto sedang terlihat kebingungan menanggapi perkembangan situasi tersebut," lanjutnya.

Kunjungan Kardinal Suharyo

Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, akan mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditahan di Rutan KPK pekan depan. Suharyo menyebut kunjungan ke rutan merupakan hal biasa.

"Pelayanan ini sudah biasa saya lakukan. Kunjungan ke Pak Hasto adalah dalam rangka tugas pelayanan itu," kata Suharyo kepada wartawan, Jumat (11/4).

Dia mengatakan salah satu tugas Uskup adalah mengunjungi rutan dan lapas. Dia mengatakan Hasto saat ini berada di rutan yang masuk wilayah pelayanannya.

"Salah satu tugas pelayanan saya sebagai Uskup adalah kunjungan ke rutan dan lapas yang ada di wilayah pelayanan saya di Jakarta dan Tangerang," ujarnya.

Simak juga Video: Kardinal Ignatius Suharyo Akan Kunjungi Hasto di Rutan KPK 14 April

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (31/3) menjadi sorotan, mulai dari 8.065 warga binaan lapas Jakarta terima remisi Nyepi dan Lebaran 2025 hingga dua warga Lombok Tengah-NTB luka parah akibat ledakan petasan 8 kg.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. 8.065 warga binaan lapas Jakarta terima remisi Nyepi dan Lebaran 2025

Sebanyak 8.065 orang warga binaan lembaga pemasyarakatan di DKI Jakarta menerima remisi atau pengurangan masa pidana khusus Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri/Lebaran 2025 di Jakarta, Senin.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta Heri Azhari mengungkapkan pemberian remisi khusus pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025 merupakan wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan, yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan komitmen dalam menjalani proses pembinaan.

"Ada 13 orang warga binaan yang menerima remisi khusus Nyepi dan 8.052 orang yang menerima remisi khusus Lebaran. Remisi khusus yang diberikan antara 15 hari hingga maksimal dua bulan," ujar Heri dalam konferensi pers usai kegiatan pemberian remisi khusus secara simbolis.

Baca selengkapnya di sini

2. Kanwil Ditjenpas Jakarta optimistis KUHP baru urai kepadatan lapas

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) DKI Jakarta Heri Azhari optimistis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang akan diterapkan pada 2 Januari 2026 akan mengurai kepadatan lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara.

Hal itu karena dalam KUHP baru akan ada pidana alternatif yang diterapkan kepada narapidana sehingga tidak semua narapidana nantinya akan dipenjara.

"Orang yang dipidana nanti akan banyak alternatif hukuman lainnya selain pidana penjara," ujar Heri dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

3. Polda Jambi pastikan kesiapan PSU Pilkada 2024 di Bungo

Kepolisian Daerah (Polda) Jambi memastikan kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Bungo yang akan digelar pada 5 April 2025.

Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Jambi Kombes Pol Edi Faryadi di Jambi, Senin, mengatakan bahwa pengecekan telah dilakukan, salah satunya di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 di Desa Rantau Ikil guna memastikan kesiapan pengamanan menjelang PSU.

“Terkait lokasi penyimpanan logistik PSU, kami menegaskan agar pengamanannya dilakukan selama 1x24 jam oleh personel kepolisian untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan,” kata Edi Faryadi.

Baca selengkapnya di sini

4. Subsatgas Aksus lakukan sterilisasi lokasi prioritas Idul Fitri 1446 H

Personel Subsatgas Aksi Khusus (Aksus) terus meningkatkan pengamanan di lokasi-lokasi yang menjadi titik konsentrasi masyarakat menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menjamin keamanan masyarakat selama momentum keagamaan besar seperti Idul Fitri.

"Sterilisasi di lokasi-lokasi ibadah dan ruang publik yang digunakan masyarakat untuk shalat Idul Fitri merupakan upaya preventif," kata Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

5. Dua warga Lombok Tengah-NTB luka parah akibat ledakan petasan 8 kg

Dua orang warga Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami luka cukup parah akibat terkena ledakan petasan berukuran 8 kilogram pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Kedua korban inisial IR (25) dan IG (23) saat ini sedang mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Provinsi NTB, setelah terkena ledakan petasan," kata Kasi Humas Polres Lombok Tengah Iptu Lalu Brata Kusnadi di Lombok Tengah, Selasa.

Ia mengatakan peristiwa yang menimpa kedua korban terjadi pada Senin (31/3) sore atau pukul 16.00 WITA itu terjadi ketika IR dan IG membawa sisa petasan yang berukuran 8 kilogram yang belum diledakkan pada malam Hari Raya Idul Fitri ke pinggir kali tidak jauh dari rumahnya.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

SEMARANG, iNews.id - Sebanyak 7.607 narapidana dari berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di Jawa Tengah (Jateng) menerima Remisi KhususIdul Fitri 2025. Di antara ribuan narapidana penerima remisi itu, 84 orang di antaranya langsung bebas, Senin (31/3/2025).

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jateng Kunrat Kasmiri mengatakan, pemberian remisi ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa hukuman.

“Remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif, termasuk berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan serta telah menjalani minimal enam bulan masa pidana,” ujar Kunrat Kasmiri, Senin (31/3/2025).

Dari total 7.607 narapidana yang menerima remisi, sebagian besar mendapat pemotongan masa tahanan antara 15 hari hingga dua bulan. Sementara itu, 84 orang yang menerima remisi langsung bebas dan dapat segera kembali ke keluarga mereka untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama.

Remisi ini diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pemberian remisi bagi narapidana dan anak binaan dalam rangka perayaan hari besar keagamaan. Program ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para narapidana untuk terus berperilaku baik selama menjalani masa hukuman.

Selain itu, Kanwil Ditjenpas Jateng terus berupaya meningkatkan pembinaan bagi para narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

“Kami berharap mereka yang menerima remisi, terutama yang bebas, bisa kembali beradaptasi di tengah masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu,” katanya.

Dengan pemberian remisi ini, dapat menghemat anggaran sebesar Rp3.656.692.500. Diketahui jumlah penghuni Lapas/Rutan se-Jawa Tengah per 30 Maret 2025 mencapai 14.760 penghuni. Meliputi 11.792 narapidana dan 2.968 tahanan dengan kapasitas jumlah hunian sejumlah 10.717 orang.

Editor: Donald Karouw

TANGERANG, KOMPAS.com - Sebanyak 1.360 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas IIA Tangerang mendapatkan remisi khusus Idul Fitri tahun ini.

Dari jumlah tersebut, 11 orang langsung bebas setelah menerima Remisi Khusus (RK) II.

Kepala Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, Yogi Suhara mengatakan, remisi ini diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.

"Dari total 2.716 warga binaan kami, sebanyak 1.360 orang mendapatkan remisi. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat, termasuk yang masih berstatus tahanan, berjumlah 1.142 orang," ujar Yogi, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (31/3/2025).

Yogi mengatakan, dari 1.360 warga binaan yang mendapat remisi, sebanyak 1.349 orang menerima RK I atau pemotongan masa pidana tanpa langsung bebas.

Sementara itu, 11 orang mendapatkan RK II yang membuat mereka langsung bebas pada hari Idul Fitri ini.

Selain itu, terdapat lima warga binaan lain yang saat ini masih menjalani subsider atau hukuman pengganti denda.

Menurut Yogi, remisi diberikan kepada warga binaan yang memenuhi syarat berkelakuan baik dan menaati aturan selama menjalani hukuman.

"Secara substantif, warga binaan harus berkelakuan baik, mengikuti tata tertib di dalam lapas, serta secara administratif sudah memiliki putusan pengadilan dan eksekusi dari kejaksaan. Selain itu, tidak memiliki catatan pelanggaran atau register F," kata dia.

Ia juga mengungkapkan, mayoritas warga binaan di Lapas Pemuda Tangerang berasal dari kasus narkoba.

"Saat ini, kasus narkoba masih mendominasi jumlah narapidana di lapas kami," imbuh dia.

Remisi Idul Fitri ini telah diumumkan secara resmi kepada para warga binaan pada Minggu (30/3/2025) pagi.

"Ini kami umumkan karena kami sudah mendapatkan kepastiannya," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 8.065 orang warga binaan lembaga pemasyarakatan di DKI Jakarta menerima remisi atau pengurangan masa pidana khusus Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri/Lebaran 2025 di Jakarta, Senin.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta Heri Azhari mengungkapkan pemberian remisi khusus pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025 merupakan wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan, yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan komitmen dalam menjalani proses pembinaan.

"Ada 13 orang warga binaan yang menerima remisi khusus Nyepi dan 8.052 orang yang menerima remisi khusus Lebaran. Remisi khusus yang diberikan antara 15 hari hingga maksimal dua bulan," ujar Heri dalam konferensi pers usai kegiatan pemberian remisi khusus secara simbolis.

Untuk remisi khusus Lebaran 2025, tercatat ada sebanyak 7.941 orang warga binaan yang mendapatkan remisi khusus (RK) I atau pengurangan sebagian, sedangkan sejumlah 111 orang warga binaan menerima RK II atau langsung bebas.

Namun, dia menyampaikan hanya 66 orang narapidana yang dinyatakan langsung bebas setelah mendapat RK II, sementara sisanya masih menjalani hukuman pengganti (subsider).

Heri mengatakan pemberian remisi sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata penghukuman.

"Pemberian penghargaan kepada warga binaan yang telah berperilaku baik bertujuan memotivasi mereka agar terus berusaha memperbaiki diri dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih bertanggung jawab," katanya.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemberian remisi khusus Nyepi dan Lebaran 2025 tidak diberikan secara sembarangan, melainkan hanya kepada warga binaan yang telah berkelakuan baik selama enam bulan terakhir.

Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada seluruh petugas
pemasyarakatan di wilayah Ditjen Pemasyarakatan DKI Jakarta yang telah bekerja keras lantaran tanpa dedikasi mereka, pemberian remisi tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Sementara kepada seluruh warga binaan, Heri
mengajak mereka terus berperan aktif dalam mengikuti program pembinaan dan menjalani kehidupan yang lebih baik.

Ia mengingatkan bagi warga binaan yang belum
mendapatkan remisi, selalu ada kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri.

"Terus berusaha dan tunjukkan perubahan positif karena kesempatan akan selalu ada bagi mereka yang serius dalam memperbaiki diri," ucap Heri menegaskan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel – Sebanyak 7.607 narapidana dari berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di Jawa Tengah (Jateng) mendapat Remisi Khusus Idulfitri 2025. Di antara ribuan napi itu, 84 orang di antaranya langsung bebas pada Senin (31/3/2025) atau bertepatan Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1446 H.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jateng, Kunrat Kasmiri, mengemukakan bahwa pemberian remisi ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa hukuman.

"Remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif, termasuk berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan, serta telah menjalani minimal enam bulan masa pidana," kata Kunrat dalam keterangannya, hari ini.

Dari total 7.607 narapidana yang menerima remisi, sebagian besar mendapatkan pemotongan masa tahanan antara 15 hari hingga dua bulan. Sementara itu, 84 orang yang menerima remisi langsung bebas dan dapat segera kembali ke keluarga mereka untuk merayakan Hari Raya Idulfitri bersama.

Remisi tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI tentang pemberian remisi bagi narapidana dan anak binaan dalam rangka perayaan hari besar keagamaan. Program ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para narapidana untuk terus berperilaku baik selama menjalani masa hukuman.

Kanwil Ditjenpas Jateng terus berupaya meningkatkan pembinaan bagi para narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. "Kami berharap, mereka yang menerima remisi, terutama yang bebas, bisa kembali beradaptasi di tengah masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu," ujar Kunrat.

Dengan pemberian remisi ini, negara dapat menghemat anggaran sebesar Rp3,65 miliar. Untuk diketahui, jumlah penghuni lapas/rutan se-Jawa Tengah per 30 Maret 2025 adalah 14.760 penghuni yang meliputi 11.792 narapidana dan 2.968 tahanan dengan kapasitas jumlah hunian sejumlah 10.717 orang

(Ahmad Islamy Jamil)