Kota Bogor (ANTARA) - Kantor Imigrasi Sukabumi, Jawa Barat menggelar edukasi keimigrasian bagi mahasiswa asing di Universitas Nusa Putra, Kabupaten Sukabumi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Sukabumi Henki Irawan di Sukabumi, Jumat, menyampaikan edukasi itu dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum dan peraturan keimigrasian di kalangan mahasiswa internasional.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara institusi pendidikan dan kantor imigrasi dalam menciptakan lingkungan akademik yang tertib, inklusif, serta mendukung integrasi mahasiswa asing di tengah masyarakat dalam menghormati kearifan budaya lokal.

Dekan Fakultas Hukum, Bisnis, dan Pendidikan Universitas Nusa Putra Teddy Lesmana mengapresiasi Kantor Imigrasi Sukabumi dan menyatakan komitmen penuh kampus dalam mendampingi mahasiswa asing, baik dari sisi akademik maupun administratif dalam mematuhi hukum keimigrasian.

Ia juga berharap imigrasi dapat hadir di kampus memberikan edukasi dan pelayanan keimigrasian agar mahasiswa asing dapat merasakan kehadiran imigrasi sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran keimigrasian oleh mahasiswa asing.

Henki Irawan menegaskan kegiatan edukasi ini merupakan langkah preventif agar mahasiswa asing memahami secara menyeluruh peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang keimigrasian.

Ia mengingatkan mahasiswa asing wajib mematuhi peraturan kampus serta menghormati kearifan lokal masyarakat setempat

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Universitas Nusa Putra atas kesempatan dan ruang kerja sama ini. Tujuan utama kami adalah memberikan edukasi menyeluruh mengenai ketentuan hukum yang berlaku, agar mahasiswa asing tidak melakukan pelanggaran baik terhadap hukum nasional, maupun ketentuan keimigrasian” ujar Henki Irawan.

Henki menegaskan setiap pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan, baik secara administratif maupun pidana.

Ia berharap kampus itu memiliki pojok imigrasi (immigration corner) sebagai fasilitas layanan keimigrasian di dalam kampus.

“Dengan adanya immigration corner, kami berharap mahasiswa dapat lebih mudah mengakses layanan seperti layanan penerbitan paspor, serta layanan izin tinggal bagi mahasiswa asing,” katanya.

Kegiatan ini turut diisi dengan sesi pemaparan materi dari dua pejabat teknis Kantor Imigrasi Sukabumi.

Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Tedy Wibisono menjelaskan berbagai dokumen yang wajib dimiliki mahasiswa asing, termasuk prosedur permohonan, perpanjangan, dan perubahan jenis izin tinggal melalui platform resmi evisa.imigrasi.go.id.

“Mahasiswa asing harus memastikan izin tinggalnya tetap aktif dan diperpanjang tepat waktu. Jenis izin tinggal yang umum digunakan adalah Izin Tinggal Terbatas (ITAS) untuk keperluan studi. Kami sarankan pengajuan perpanjangan dilakukan jauh sebelum masa berlaku habis,” kata Tedy.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Torang Pardosi, memaparkan jenis-jenis pelanggaran keimigrasian yang kerap ditemukan di lapangan, seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, hingga keterlibatan dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud kedatangannya.

“Sanksi terhadap pelanggaran dapat berupa deportasi, penangkalan masuk kembali ke wilayah Indonesia, hingga proses hukum pidana. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap aturan menjadi sangat penting bagi mahasiswa asing,” kata Torang.

Kegiatan ini disambut antusias oleh para mahasiswa asing yang hadir. Mereka menyampaikan apresiasi atas informasi yang disampaikan dan mengakui pentingnya memahami aspek legal selama menempuh pendidikan di Indonesia.

Melalui kegiatan edukasi ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi berharap keberadaan mahasiswa asing di Kabupaten Sukabumi tidak hanya berdampak positif dalam ranah akademik, tetapi juga mampu menjembatani hubungan antarbangsa melalui kepatuhan terhadap hukum di Indonesia.

Pewarta: Heri Sutarman/Budi Setiawanto
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Bandung -

Pihak Priguna Anugerah P alias PAP, oknum Residen Anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) yang melakukan pemerkosaan terhadap anak dari pasien yang dirawat di RSHS Bandung angkat bicara terkait kasus yang menjeratnya. Hal ini disampaikan langsung melalui kuasa hukumnya dari Fra & Co Law Frim, Ferdy Rizky Adilya dan Gumilang Gatot.

Ferdy Rizky Adilya mengatakan, kasus ini masih bergulir di Unit PPA Ditreskimum Polda Jabar. Ferdy menegaskan jika kasus ini akan ditangani seprofesional mungkin.

"Kasus masih dalam tahap penyidikan dan klien kami berstatus sebagai tersangka. Kami berkomitmen menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel," kata Ferdy dalam konferensi pers di Bandung, Kamis (10/5/2025).

Ferdy menyebut, sebelum kasus ini berlanjut di Polda Jabar. Keluarga korban dan pelaku sudah berdamai.

"Sebelum pemberitaan di media berkembang, klien kami melalui perwakilan keluarga telah bertemu dan menyamapaikan secara langsung permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban hingga akhirnya diselesaikan dengan baik, dan kekeluargaan, dan diadakan perdamaian secara tertulis," ujarnya.

Ferdy dan Gumilang sempat menunjukkan bukti perdamaian yang ditandatangani dan disertai materai, lalu bukti pencabutan laporan yang dilakukan Tanggal 23 Maret atau di tanggal korban melakukan pelaporan ke Polda Jabar.

Dengan adanya kejadian ini Priguna, melalui Ferdy memohon maaf atas ulah yang dilakukannya. "Dengan rasa menyesal klien kami menyampaikan permohonan maaf kepada korban, keluarga korban dan seluruh masyarakat Indonesia sehubungan dengan ada kejadian ini, kejadian ini menjadi pembelajaran berharga dan tidak akan terulang lagi oleh klien kami dikemudian hari," terangnya.

Meski laporan sempat dicabut, karena kasus yang menimpa korban merupakan kasus pidana, polisi tetap melanjutkan proses hukum yang menjerat pelaku. Ferdy juga menyebut, jika Priguna siap menghadapi masalah hukum yang menjeratnya.

"Klien kami juga bersedia bertanggungjawab didepan hukum dan menerima konskuensi hukum termasuk konsekuensi terburuk didalam rumah tangganya," pungkasnya.

(wip/sud)

JAKARTA - Perbandingan daya tampung dan peminat Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Diponegoro (Undip) melalui jalur SNBT 2025 diulas di artikel ini. Mana kampus pilihanmu?

Diketahui, pendaftaran Ujian Tertulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes ( UTBK SNBT ) 2025 dibuka pada 11-27 Maret 2025. Para pejuang SNBT 2025 bisa mencatat jadwal berikut ini:

1. Registrasi akun siswa: 13 Januari-27 Maret 2025
2. Pendaftaran UTBK SNBT: 11-27 Maret 2025
3. Pelaksanaan UTBK: 23 April-3 Mei 2025
4. Pengumuman hasil SNBT: 28 Mei 2025
5. Masa unduh sertifikat UTBK : 3 Juni-31 Juli 2025

Salah satu prodi yang banyak peminatnya pada SNBT 2024 adalah Ilmu Hukum. Berikut ini SindoNews tampilkan perbandingan daya tampung dan peminat Prodi Ilmu Hukum di UI, Unpad, dan Undip.

Daya Tampung dan Peminat Prodi Ilmu Hukum UI, Unpad, dan Undip

1. Universitas Indonesia (UI)
Daya Tampung 2025: 171
Peminat 2024: 3.883

2. Universitas Padjadjaran (Unpad)
Daya Tampung 2025: 147
Peminat 2024: 3.684

3. Universitas Diponegoro (Undip)
Daya Tampung 2025: 276
Peminat 2024: 4.520.

Demikian informasi tentang perbandingan daya tampung dan peminat Prodi Ilmu Hukum UI, Unpad, dan Undip. Semoga artikel ini bermanfaat bagi para pejuang SNBT 2025.

JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran ( IKA Unpad ) Ferry Juliantono menyebut pihaknya memiliki semangat dalam mewujudkan ekonomi Pancasila yang lahir di tengah masyarakat. Sejumlah program kerja untuk mewujudkan ekonomi Pancasila pun telah disiapkan.

Hal ini disampaikan Ferry saat memberikan sambutan di acara pelantikan kepengurusan IKA Unpad periode 2024-2028 yang digelar di Gedung Tribrata, Darmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Baca juga: Ferry Juliantono Aklamasi Terpilih Jadi Ketum IKA Unpad

Ferry menjelaskan, ekonomi Pancasila yang diangkat dalam tema pelantikan ini sangat relevan untuk dibicarakan sekarang ini. Menurutnya, saat ini masih banyak indikator-indikator ketidakadilan, dan membutuhkan terobosan pemikiran dan tindakan dari semua pihak, tak terkecuali IKA Unpad.

"Kita akan jadikan Universitas dan pikiran alumni-nya untuk menjaga ekonomi Pancasila sebagai ekonomi konstitusi kita untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tujuan sosial mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa benar-benar terwujud," kata Ferry.

Baca juga: IKA Unpad: Petisi ke Presiden Jokowi Murni, Tanpa Tendensi Politik

Guna mewujudkan hal tersebut, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) itu mengungkap ada sejumlah program kerja yang akan dilaksanakan IKA Unpad.

Pertama, IKA Unpad memiliki rencana pengembangan rumah sakit Unpad selain rumah sakit yang berada di Jatinangor. Hal ini tentunya telah didiskusikan bersama dengan Rektor Unpad.

"Kemudian kita juga akan menjadikan lahan aset Universitas Padjajaran yang ada di Arjasari, Kabupaten Bandung menjadi kawasan Agro Terpadu yang akan kita jadikan sebagai percontohan bagi Universitas dan kegiatan alumni," ujarnya.

Selain itu, kata dia, IKA Unpad juga akan segera membentuk Innovative and Entrepreneur Development Center di Dipati Ukur. Ia berharap, dengan dukungan para alumni baik yang berada di pemerintah, BUMN, hingga sektor swasta lainnya, dapat membantu mendukung insiatif pendirian ini.

"(Ini) kita tunjukkan, kita dedikasikan untuk membantu para alumni-alumni kita dan Universitas dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha, kegiatan bisnis dan juga bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya soft skill bagi alumni-alumni khususnya lulusan S1 yang baru saja lulus dari Universitas Padjajaran," tuturnya.

Tak kalah pentingnya, Ferry menyebut IKA Unpad di periode kepengurusannya ini, akan membentuk korporasi, yayasan hingga membentuk koperasi alumni Universitas Padjajaran.

"Jadi itu yang akan kita buat dan bangun, mungkin ada banyak diantara teman-teman juga yang nanti pada waktu yang akan datang kita akan sempurnakan program-program dan usulannya untuk bisa diimplementasikan," kata dia.

Dengan program-program tersebut, ia berharap ke depan IKA Unpad bersama Universitas Padjadjaran, bisa memberikan dharma bakti yang terbaiknya untuk bangsa, untuk masyarakat Indonesia untuk memecahkan permasalahan yang ada.

"Sambil kita juga bisa membantu pemerintah memberi masukan-masukan yang tentu akan ditunggu kontribusinya untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sekarang," pungkasnya.

Jakarta -

Menurut detikers kampus mana di Indonesia yang terbaik di bidang hukum? Untuk melihatnya, bisa cek daftar menurut pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) by Subject 2025.

Lembaga pemeringkatan THE, baru-baru ini merilis WUR by Subject 2025 berbagai bidang, termasuk hukum. Pemeringkatan menilai 389 institusi dari 48 negara dan wilayah dengan menggunakan 18 indikator kinerja yang ketat.

Dalam bidang hukum, penilaian dirancang dengan cermat untuk mencerminkan kualitas khas dalam disiplin akademis hukum di seluruh dunia.

Disiplin hukum yang dinilai dalam THE WUR by Subject 2025 yakni:

- Hukum Tata Negara dan Administrasi: mengkaji struktur dan kerangka pemerintahan

- Hukum Internasional: mencakup sistem dan perjanjian hukum global

- Hukum Komersial dan Perusahaan: fokus pada bisnis dan kontrak

- Hukum Pidana dan Keadilan: menangani sistem dan prosedur peradilan

- Teori Hukum dan Yurisprudensi: mengeksplorasi landasan filosofis

Hasilnya, Universitas Stanford menjadi yang terbaik di dunia dalam bidang hukum, disusul dengan Universitas Harvard. Universitas New York melengkapi peringkat tiga teratas "THE WUR by Subject 2025: Law".

Universitas Cambridge (4), Columbia University (5), Universitas California, Berkeley (6), Universitas Chicago (8), dan Universitas Yale (9).

Sementara di Asia, National University of Singapore (NUS) menjadi yang terbaik, dengan menempati peringkat ke-12 global. Menyusul Peking University di China yang masuk top 14 global.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Ternyata hanya ada 7 kampus yang masuk dalam daftar THE WUR by Subject 2025: Law.

Berikut ini daftarnya, sebagaimana dikutip situs THE, Kamis (23/1/2025).

Daftar Universitas Terbaik Indonesia Bidang Hukum Versi THE WUR by Subject 2025

1. Universitas Sebelas Maret (UNS)

Peringkat global: 201-250

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Peringkat global: 251-300

3. Universitas Indonesia (UI)

Peringkat global: 251-300

4. Universitas Diponegoro (Undip)

Peringkat global: 300+

5. Universitas Airlangga (Unair)

Peringkat global: 300+

6. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Peringkat global: 300+

7. Universitas Brawijaya (Unibraw)

Peringkat global: 300+

(faz/nwk)

Bandung -

Kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, tak luput dari sorotan. Sejumlah pakar hukum di Bandung memberikan catatan setelah perjalanan perkaranya kandas di tahap praperadilan.

Sekedar diketahui, Tom Lembong sempat melawan dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi kemudian, gugatannya kandas setelah hakim menolak praperadilan tersebut.

Putusan praperadilan itu yang kemudian tak luput menjadi sorotan. Dosen Hukum Unpad, Somawijaya, menilai hakim praperadilan Tom Lembong lebih menitikberatkan pada formalitas dua alat bukti, tanpa mempertimbangkan relevansi tindak pidana yang disangkakan.

"Saya juga melihat kurangnya pengawasan terhadap proses penetapan tersangka. Hakim pada kasus Thom Lembong menilai penetapan tersangka didasarkan pada potential loss, yang menurut Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tidak memenuhi syarat sebagai kerugian negara yang nyata," katanya dala. diskusi panel "Pra Peradilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia," di Unpad, Kota Bandung, Kamis (23/1/2025).

Lebih lanjut, Somawijaya bahkan melihat ada prosedur administratif yang tidak sah dari kasus Tom Lembong. Kata dia, penyidik menahan Tom tanpa dasar penangkapan terlebih dahulu.

Hingga kemudian, dari catatan itu, ia menilai adanya ketidakmampuan peradilan dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, kata dia, lembaga peradilan semestinya menjadi mekanisme untuk melindungi hak seseorang yang tersandung pidana.

"Hal tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan secara menyeluruh dalam setiap perkara, termasuk kasus Tom Lembong. Karena dalam praktiknya, lembaga ini sering kali terjebak dalam penilaian formalitas, yang dapat mengabaikan substansi dan berpotensi melanggar hak asasi manusia," ucapnya.

Di tempat yang sama, Prof Romli Atmasasmita menyebut jika seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak atas kedudukan yang setara di hadapan hukum. Sehingga, menurut dia, pihak tersebut memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, bebas dari penyiksaan dalam proses peradilan pidana.

"Seorang tersangka atau terpidana memiliki hak untuk diperiksa dalam pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum. Mereka juga memiliki hak untuk tetap dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan peradilan yang memiliki kekuatan hukum tetap," ujar Romli.

Prof Nandang Sambas juga menyatakan bahwa alat bukti memiliki fungsi penting dalam proses peradilan. Sehingga, penyidik kata dia, harus bisa membuktikan adanya unsur merugikan keuangan negara, perekonomian negara, unsur penyalahgunaan jabatan, kesempatan atau sarana.

"Proses memperoleh alat bukti sebagai bukti awal harus diuji kebenarannya, kehati-hatian, serta keprofesionalannya melalui mekanisme lembaga pra peradilan," katanya.

Pakar hukum lainnya, Elis Rusmiati menyoroti banyaknya kelemahan dalam proses praperadilan. Di antaranya, pemeriksaan dalam sidang yang hanya dilakukan oleh hakim tunggal.

"Tugas sehari-hari hakim itu banyak. Jika dia bertindak sebagai hakim tunggal dalam praperadilan, itu sangat berat dan membebani," ujar Elis.

Kelemahan lainnya, kata dia, pemeriksaan yang dibatasi paling lambat hanya berlangsung 7 hari. Selain itu, pengajuan pra peradilan juga gugur jika pemeriksaan pokok perkara sudah dimulai.

"Dalam banyak kasus pra peradilan, hakim hanya memperhatikan soal kuantitas, seperti pada alat bukti. Kualitas alat bukti sendiri diabaikan," pungkasnya.

(ral/dir)

Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan dalam lima tahun terakhir, reformasi birokrasi Indonesia telah berkontribusi nyata pada berbagai capaian dalam skala global yang mengantarkan Indonesia pada posisi cukup kompetitif dengan berbagai negara di dunia.

Pertama, berdasarkan Worldwide Governance Indicators, Indonesia berhasil naik peringkat dari 99 (2017) ke 73 (2022) untuk Government Effectiveness. Lalu, untuk Regulator Quality, Indonesia naik peringkat dari 94 ke 87.

Kedua, peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index naik dari peringkat 85 (2019) menjadi 54 (2024). Ketiga, peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) Indonesia naik dari peringkat 107 (2017) menjadi 64 (2024). Keempat, peringkat Indonesia dalam perspektif sektor bisnis juga tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain.

Rini mengatakan reformasi birokrasi tersebut tidak dapat dilakukan sendiri. Hal ini mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi, seperti kebutuhan akan digitalisasi, peningkatan transparansi, dan responsivitas terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, Rini mengatakan dukungan lintas sektor menjadi sangat penting, termasuk dari akademisi, pelaku usaha, media, hingga masyarakat. Pesan ini ia sampaikan pada acara Sarasehan Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Gedung BRI 1, Jakarta, Sabtu (30/11).

"Alumni UNPAD memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada reformasi birokrasi seperti penelitian dan pengembangan evidence-based policy, sebagai mitra strategis dalam meningkatkan advokasi kebijakan terkait, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Kemudian, Rini juga menyoroti birokrasi adalah mesin pembangunan sehingga reformasi birokrasi tidak hanya tentang perbaikan tata kelola internal birokrasi. Melainkan juga tentang bagaimana kualitas kebijakan yang dikeluarkan harus dirasakan langsung dan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

"Maka dari itu, kita harus mampu mengadaptasi pendekatan human-based governance dan transformasi digital, dimana reformasi birokrasi fokus diarahkan pada upaya efisiensi internal birokrasi serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional seperti kemiskinan dan investasi, untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif," tambahnya.

Sementara itu, tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan angka peningkatan baik di kementerian/lembaga maupun provinsi/kabupaten/kota. Pada kementerian/lembaga, rata-rata Indeks RB pada 2023 yaitu 76,81 dibanding tahun 2014 yaitu 52,31. Kemudian, rata-rata pada provinsi yaitu 69,71 yang sebelumnya hanya 41,62, sedangkan di kabupaten/kota menjadi 59,32 yang sebelumnya 55,97.

Sebagai penutup pembicaraan pada diskusi panel, Rini mengajak seluruh hadirin untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan alumni UNPAD, kita pasti bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ini adalah bagian penting dari upaya kita membangun Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur," pungkasnya.

(prf/ega)

Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyadari reformasi birokrasi tidak dapat dilakukan sendiri, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi, seperti kebutuhan akan digitalisasi, peningkatan transparansi, dan responsivitas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, dukungan lintas sektor menjadi sangat penting, termasuk dari akademisi, pelaku usaha, media, hingga masyarakat.

"Alumni UNPAD memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada reformasi birokrasi seperti penelitian dan pengembangan evidence-based policy, sebagai mitra strategis dalam meningkatkan advokasi kebijakan terkait, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Hal itu ia sampaikan pada acara Sarasehan Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Gedung BRI 1, Jakarta, Sabtu (30/11). Lalu, Rini juga menyoroti birokrasi adalah mesin pembangunan sehingga reformasi birokrasi tidak hanya tentang perbaikan tata kelola internal birokrasi. Akan tetapi, juga tentang bagaimana kualitas kebijakan yang dikeluarkan harus dirasakan langsung dan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

"Maka dari itu, kita harus mampu mengadaptasi pendekatan human-based governance dan transformasi digital, dimana reformasi birokrasi fokus diarahkan pada upaya efisiensi internal birokrasi serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional seperti kemiskinan dan investasi, untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif," tambahnya.

Pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan yang baik, tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi menunjukan angka peningkatan baik di kementerian/lembaga maupun provinsi/kabupaten/kota. Rata-rata indeks RB di kementerian/lembaga pada 2023 yaitu 76.81, dibandingkan tahun 2014 yaitu 52,31. Sementara rata-rata pada provinsi yaitu 69,71 yang sebelumnya hanya 41,62, sedangkan di kabupaten/kota 59,32 sebelumnya 55,97.

Gambaran lima tahun terakhir, reformasi birokrasi Indonesia juga telah berkontribusi nyata pada berbagai capaian dalam skala global yang mengantarkan Indonesia pada posisi yang cukup kompetitif dengan berbagai negara di dunia.

Pertama, berdasarkan Worldwide Governance Indicators, Indonesia berhasil naik peringkat dari 99 (2017) ke 73 (2022) untuk Government Effectiveness. Lalu, berhasil naik peringkat dari 94 ke 87 untuk Regulatory Quality.

Kedua, peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index naik dari peringkat 85 (2019) menjadi 54 (2024). Ketiga, peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) Indonesia naik dari peringkat 107 (2017) menjadi 64 (2024). Keempat, peringkat Indonesia dalam perspektif sektor bisnis juga tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain.

Lebih lanjut, Rini mengajak seluruh hadirin untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan alumni UNPAD, kita pasti bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ini adalah bagian penting dari upaya kita membangun Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur," pungkasnya.

Simak juga video: MenPAN-RB Apresiasi Hoegeng Awards, Harap Bisa Terus Menyala

[Gambas:Video 20detik]

(prf/ega)

AMBON, iNewsAmbon.id - Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku menggandeng Universitas Pattimura (Unpatti) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di wilayah Maluku.

“Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan FKPT Maluku,” ungkap Ketua FKPT Maluku, Abd Rauf, di Ambon, Selasa (26/11/2024).

Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan inisiatif Direktorat Pencegahan dalam rangka pelaksanaan program kerja Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi. Tema yang diusung adalah "Bersama Kita Tingkatkan Kinerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku."

Abd Rauf menekankan pentingnya kontribusi masyarakat dalam memutus rantai radikalisme dan terorisme. 

Menurutnya, masyarakat memiliki peran besar dalam membangun “imunitas” terhadap paham radikal dengan pendekatan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pattimura, Nur Aida Kubangun, menyoroti peran mahasiswa dalam mencegah penyebaran radikalisme.

Ia menyatakan, mahasiswa adalah agen perubahan yang memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat dari pengaruh paham radikal.

"Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat kerja sama antara berbagai pihak dalam mewujudkan Maluku yang aman dan bebas dari ancaman terorisme," ujarnya. 

Editor : Nevy Hetharia

Ambon (ANTARA) - Universitas Pattimura (Unppatti) Ambon, Maluku bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI melakukan edukasi pada mahasiswa tentang praktik perlindungan saksi pada urusan hukum.

“Kesadaran untuk melaporkan pelanggaran terkait hak-hak keadilan masih rendah dan banyak orang yang merasa takut untuk mencari keadilan melalui proses hukum,” kata Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Unpatti Ruslan H. S. Tawari dalam keterangan yang diterima di Ambon, Kamis.

Menurutnya, penting untuk menyosialisasikan pemahaman dan kesadaran akan perlindungan saksi dan korban kepada masyarakat, terutama kepada mahasiswa. Karena dengan begitu, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan di bidang hukum.

“Saya berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, dapat menginspirasi para mahasiswa untuk menjadi agen perubahan dalam menghadapi berbagai kejahatan yang telah terjadi selama ini,” kata Tawari.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk mengikuti dan menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber, sehingga mahasiswa dapat menjadi sahabat saksi dan korban kelak.

Dengan demikian, akan melahirkan sistem bernegara yang benar-benar adil dan hukum menjadi panglimanya sehingga setiap orang mendapat keadilan di mata hukum.

Sementara itu ketua LBH Unpatti Julista Mustamu menyatakan bahwa di Maluku terjadi banyak kejahatan, LBH dan Klinik Hukum Unpatti belum dapat menangani beberapa kasus dengan baik, terutama dalam hal perlindungan terhadap saksi dan korban.

Hal ini menjadi alasan utama dilakukannya sosialisasi yang diinisiasi melalui kerja sama antara LBH dan Klinik Hukum Unpatti dengan LPSK RI, ungkap Mustamu.

Sosialisasi ini juga bertujuan untuk memperkenalkan tugas dan wewenang LPSK kepada mahasiswa, serta memberikan pemahaman bahwa saksi dan korban memiliki perlindungan hukum saat memberikan kesaksian dalam kasus-kasus hukum di pengadilan. LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap saksi dan korban.

“Jadi tidak perlu takut untuk melaporkan tindak pidana karena prosedurnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan haknya dilindungi,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, dia berharap mahasiswa dapat menjadi perpanjangan tangan LPSK sebagai sahabat saksi dan korban di Maluku. Dia juga menambahkan bahwa kedepannya Mahasiswa Unpatti dapat melakukan magang pada LPSK untuk mengimplementasikan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Sementara itu Wakil Ketua LPSK RI Wawan Fahrudin menyampaikan dalam presentasinya bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya fokus pada perlindungan bagi pelaku (tersangka/terdakwa), tetapi juga memperhatikan kepentingan para saksi dan korban.

Materi yang dia sampaikan mencakup penjelasan mengenai LPSK, serta tugas dan wewenangnya.

Dia berharap bahwa melalui sosialisasi ini, para mahasiswa dapat mendukung kerja LPSK dalam memberikan perlindungan dan hak-hak bagi saksi dan korban, serta aktif berpartisipasi menjadi relawan sahabat saksi dan korban untuk menyampaikan kabar baik bahwa ada lembaga negara independen yang dapat mereka gunakan untuk mendapatkan akses keadilan dengan baik.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024