JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut sudah meneken Undang-Undang (UU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah yang jatuh pada 31 Maret 2025.

"Sudah sudah (diteken), sebelum Lebaran," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Kamis, 17 April 2025.

Menurut Prasetyo, UU TNI itu diteken sekitar tanggal 27 atau 28 Maret 2025. Namun untuk lebih pastinya, dia akan mengecek tanggalnya lebih dahulu.

"Tanggal berapa ya itu 27 atau 28 nanti aku cek lagi ya,” ujarnya.

Kenapa Belum Diundangkan?

Namun, hingga 21 April 2025, draf UU TNI belum bisa diakses oleh publik meskipun dikatakan sudah diteken oleh Presiden Prabowo.

Prasetyo Hadi berdalih, ada tahapan yang harus dilalui sebelum draf resminya diberikan kepada publik.

"Kan semua ada prosesnya secara administratif. Setelah diteken kan ada pengarsipan, ada di-check kembali, masuk ke lembaran negara, dan seterusnya," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Meski begitu, Prasetyo menjanjikan draf UU TNI sudah mulai bisa diakses publik melalui website Setneg pada 21 April 2025.

Namun, berdasarkan penelusuran Kompas.com di laman resmi Setneg pada 22 April 2025, belum ada draf UU TNI terbaru.

Polemik soal Dwifungsi

Sebelum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 pada Kamis, 20 Maret 2025, Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI memang menuai polemik.

Salah satunya adalah kekhawatiran mengenai bangkitnya kembali dwifungsi ABRI karena adanya penambahan posisi jabatan publik yang bisa diduki oleh TNI aktif.

Namun, Presiden Prabowo hingga Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sudah membantah perihal isu dwifungsi tersebut.

"Tidak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on? Non sense itu. Menurut saya, UU TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat," ujar Prabowo dilansir dari Kompas.id pada 7 April 2025.

Prabowo dalam perbicangannya dengan enam pemimpin redaksi (pemred) pada 6 April 2025, menyampaikan bahwa inti dari RUU TNI soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi.

Pasalnya, menurut dia, pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) hingga panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu satu tahun.

Sementara itu, Menkum menyebut, UU TNI yang disetujui oleh parlemen hanya menambahkan penugasan prajurit di dua lembaga yang sebelumnya juga sudah berhubungan dengan TNI.

“Yakni yang ada di Mahkamah Agung karena ada hakim militer dan ada Kamar Pidana Militernya, juga di Kejaksaan Agung yang kebetulan memang sudah sebelum Pak Presiden Prabowo juga Jaksa Agung Pidana Militer kan sudah ada. Dan itu memberi legitimasi terhadapnya,” ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025), dikutip dari Antaranews.

Supratman pun menegaskan bahwa UU TNI yang akan diteken oleh Presiden Prabowo Subianto tidak berubah dari draf yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025.

Pasal yang Disorot

Sebagaimana diberitakan, ada beberapa pasal yang menjadi sorotan dalam RUU TNI.

Pertama, perubahan Pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian/lembaga sipil.

Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UU TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Namun, dalam draf RUU TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI akfif dapat menjabat di 14 kementerian/lembaga.

Kementerian/lembaga yang dimaksud adalah kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara.

Kemudian, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian/lembaga sipil tersebut.

Kemudian, Pasal 53 UU TNI tentang batas usia pensiun. Pada UU TNI lama, batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama adalah 53 tahun.

Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Pasal 53 Ayat (3) UU TNI baru mencatat batas usia pensiun bintara dan tamtama paling tinggi 55 tahun; perwira sampai dengan pangkat kolonel adalah 58 tahun.

Kemudian, perwira tinggi bintang 1 adalah 60 tahun; perwira tinggi bintang 2 paling tinggi 61 tahun; dan perwira tinggi bintang 3 adalah 62 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut sudah meneken Undang-Undang (UU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah yang jatuh pada 31 Maret 2025.

"Sudah sudah (diteken), sebelum Lebaran," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Kamis, 17 April 2025.

Menurut Prasetyo, UU TNI itu diteken sekitar tanggal 27 atau 28 Maret 2025. Namun untuk lebih pastinya, dia akan mengecek tanggalnya lebih dahulu.

"Tanggal berapa ya itu 27 atau 28 nanti aku cek lagi ya,” ujarnya.

Kenapa Belum Diundangkan?

Namun, hingga 21 April 2025, draf UU TNI belum bisa diakses oleh publik meskipun dikatakan sudah diteken oleh Presiden Prabowo.

Prasetyo Hadi berdalih, ada tahapan yang harus dilalui sebelum draf resminya diberikan kepada publik.

"Kan semua ada prosesnya secara administratif. Setelah diteken kan ada pengarsipan, ada di-check kembali, masuk ke lembaran negara, dan seterusnya," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Meski begitu, Prasetyo menjanjikan draf UU TNI sudah mulai bisa diakses publik melalui website Setneg pada 21 April 2025.

Namun, berdasarkan penelusuran Kompas.com di laman resmi Setneg pada 22 April 2025, belum ada draf UU TNI terbaru.

Polemik soal Dwifungsi

Sebelum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 pada Kamis, 20 Maret 2025, Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI memang menuai polemik.

Salah satunya adalah kekhawatiran mengenai bangkitnya kembali dwifungsi ABRI karena adanya penambahan posisi jabatan publik yang bisa diduki oleh TNI aktif.

Namun, Presiden Prabowo hingga Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sudah membantah perihal isu dwifungsi tersebut.

"Tidak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on? Non sense itu. Menurut saya, UU TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat," ujar Prabowo dilansir dari Kompas.id pada 7 April 2025.

Prabowo dalam perbicangannya dengan enam pemimpin redaksi (pemred) pada 6 April 2025, menyampaikan bahwa inti dari RUU TNI soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi.

Pasalnya, menurut dia, pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) hingga panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu satu tahun.

Sementara itu, Menkum menyebut, UU TNI yang disetujui oleh parlemen hanya menambahkan penugasan prajurit di dua lembaga yang sebelumnya juga sudah berhubungan dengan TNI.

“Yakni yang ada di Mahkamah Agung karena ada hakim militer dan ada Kamar Pidana Militernya, juga di Kejaksaan Agung yang kebetulan memang sudah sebelum Pak Presiden Prabowo juga Jaksa Agung Pidana Militer kan sudah ada. Dan itu memberi legitimasi terhadapnya,” ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025), dikutip dari Antaranews.

Supratman pun menegaskan bahwa UU TNI yang akan diteken oleh Presiden Prabowo Subianto tidak berubah dari draf yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025.

Pasal yang Disorot

Sebagaimana diberitakan, ada beberapa pasal yang menjadi sorotan dalam RUU TNI.

Pertama, perubahan Pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian/lembaga sipil.

Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UU TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Namun, dalam draf RUU TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI akfif dapat menjabat di 14 kementerian/lembaga.

Kementerian/lembaga yang dimaksud adalah kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara.

Kemudian, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian/lembaga sipil tersebut.

Kemudian, Pasal 53 UU TNI tentang batas usia pensiun. Pada UU TNI lama, batas usia pensiun TNI bagi perwira paling lama 58 tahun, sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama adalah 53 tahun.

Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Pasal 53 Ayat (3) UU TNI baru mencatat batas usia pensiun bintara dan tamtama paling tinggi 55 tahun; perwira sampai dengan pangkat kolonel adalah 58 tahun.

Kemudian, perwira tinggi bintang 1 adalah 60 tahun; perwira tinggi bintang 2 paling tinggi 61 tahun; dan perwira tinggi bintang 3 adalah 62 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut sudah meneken Undang-Undang (UU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah yang jatuh pada 31 Maret 2025.

"Sudah sudah (diteken), sebelum Lebaran," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Kamis, 17 April 2025.

Menurut Prasetyo, UU TNI itu diteken sekitar tanggal 27 atau 28 Maret 2025. Namun untuk lebih pastinya, dia akan mengecek tanggalnya lebih dahulu.

"Tanggal berapa ya itu 27 atau 28 nanti aku cek lagi ya,” ujarnya.

Kenapa Belum Diundangkan?

Namun, hingga 21 April 2025, draf UU TNI belum bisa diakses oleh publik meskipun dikatakan sudah diteken oleh Presiden Prabowo.

Prasetyo Hadi berdalih, ada tahapan yang harus dilalui sebelum draf resminya diberikan kepada publik.

"Kan semua ada prosesnya secara administratif. Setelah diteken kan ada pengarsipan, ada di-check kembali, masuk ke lembaran negara, dan seterusnya," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Meski begitu, Prasetyo menjanjikan draf UU TNI sudah mulai bisa diakses publik melalui website Setneg pada 21 April 2025.

Namun, berdasarkan penelusuran Kompas.com di laman resmi Setneg pada 22 April 2025, belum ada draf UU TNI terbaru.

Polemik soal Dwifungsi

Sebelum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 pada Kamis, 20 Maret 2025, Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI memang menuai polemik.

Salah satunya adalah kekhawatiran mengenai bangkitnya kembali dwifungsi ABRI karena adanya penambahan posisi jabatan publik yang bisa diduki oleh TNI aktif.

Namun, Presiden Prabowo hingga Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sudah membantah perihal isu dwifungsi tersebut.

"Tidak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on? Non sense itu. Menurut saya, UU TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat," ujar Prabowo dilansir dari Kompas.id pada 7 April 2025.

Prabowo dalam perbicangannya dengan enam pemimpin redaksi (pemred) pada 6 April 2025, menyampaikan bahwa inti dari RUU TNI soal perpanjangan usia pensiun perwira tinggi.

Pasalnya, menurut dia, pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) hingga panglima TNI yang kerap terjadi dalam kurun waktu satu tahun.

Seorang mantan insinyur China dijatuhi hukuman mati karena membocorkan rahasia negara kepada kekuatan asing.

Dilansir kantor berita AFP, Rabu (19/3/2025), Kementerian Keamanan Negara China mengatakan dalam sebuah unggahan di akun WeChat resminya, pria yang bermarga Liu itu, "secara diam-diam menyalin, menggandakan, dan menjual sejumlah besar rahasia negara kepada badan intelijen dan spionase asing".

Liu pernah bekerja sebagai asisten insinyur di sebuah lembaga penelitian, dan mengundurkan diri setelah merasa bahwa ia telah diperlakukan tidak adil, kata kementerian tersebut.

Namun, sebelum pergi, ia "secara diam-diam menyalin dan menyimpan sejumlah besar materi rahasia yang pernah ditanganinya, dengan maksud untuk menggunakannya nanti sebagai pembalasan atau pemerasan terhadap atasannya", tambah kementerian.

Kementerian tidak menyebutkan lembaga penelitian yang mempekerjakan Liu, dan juga tidak menyebutkan nama lengkap Liu.

Menurut kementerian, Liu memiliki banyak utang setelah investasi yang gagal dan "mengalihkan perhatiannya ke materi rahasia yang dimilikinya, sehingga menimbulkan pikiran pengkhianatan untuk menjual informasi tersebut ke intelijen".

Badan intelijen asing yang tidak disebutkan namanya tersebut, kemudian memutus kontak setelah menipu Liu agar menyerahkan informasi rahasia itu dengan "harga yang sangat rendah", menurut kementerian tersebut.

"Namun, Liu tidak menyadari konsekuensi dari tindakannya," kata kementerian, seraya menambahkan bahwa ia kemudian pergi ke luar negeri untuk menjual informasi rahasia.

Lihat juga video: Lagi! Iran Hukum Mati 3 Pengunjuk Rasa Kematian Mahsa Amini

"Selama enam bulan, ia secara diam-diam bepergian ke banyak negara, yang sangat membahayakan rahasia nasional China," imbuh kementerian.

Liu dijatuhi hukuman mati setelah penyelidikan, kementerian tersebut menambahkan.

Tidak ada rincian yang diberikan tentang kapan ia akan dieksekusi mati.

Beijing telah meningkatkan peringatan bahwa kekuatan asing berusaha untuk mengekang kebangkitan China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Badan-badan keamanan China sering memperingatkan bahwa mata-mata bekerja untuk memikat warga China yang setia agar mengkhianati negara -- sering dengan cara yang mengerikan dan tidak biasa.

Kementerian Keamanan Nasional yang sangat tertutup juga telah mengungkap temuannya di media sosial. Pada November 2024, Kementerian Keamanan Nasional mengungkap bahwa mantan pegawai pemerintah tingkat tinggi dijatuhi hukuman mati karena menyerahkan rahasia negara kepada badan mata-mata negara asing, dengan imbalan uang tunai.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Bagi masyarakat yang ingin mengurus paspor di Kantor Imigrasi Medan dan Unit Layanan Paspor (ULP) Kualanamu, pendaftaran permohonan melalui aplikasi M-Paspor untuk periode Februari 2025 telah dibuka pada Jumat, 31 Januari 2025 lalu.

Jangan lewatkan kesempatan ini, dan pastikan Anda mencatat jadwal dan tarif pembuatan paspor yang berlaku. Dikutip dari laman Instagram @imigrasi_medan, berikut adalah informasi jadwal dan tarif pembuatan paspor yang berlaku:

Kuota pendaftaran M-Paspor dibuka Jumat, 31 Januari 2025

Mulai Pukul 16.00 WIB untuk Kantor Imigrasi Medan (Paspor Elektronik) dan Pukul 16.15 WIB untuk ULP Kualanamu (Paspor Elektronik)

Siapkan dokumen dan lakukan pendaftaran segera setelah kuota dibuka. Jangan lupa untuk melakukan pembayaran agar permohonan Anda tidak dibatalkan.

Cara Pengajuan Permohonan Paspor melalui Aplikasi M-Paspor:

1. Unduh Aplikasi M-Paspor:

Aplikasi M-Paspor tersedia di Play Store (untuk pengguna Android) dan App Store (untuk pengguna iOS). Unduh dan pasang aplikasi tersebut pada perangkat Anda.

2. Registrasi Akun

Buka aplikasi dan lakukan registrasi dengan mengisi data diri sesuai dengan identitas resmi Anda. Pastikan informasi yang diberikan akurat untuk menghindari masalah di kemudian hari.

3. Pilih Jenis Layanan Paspor

Setelah berhasil masuk, pilih jenis layanan paspor yang diinginkan, seperti paspor baru, perpanjangan, atau penggantian paspor yang hilang/rusak.

4. Unggah Dokumen Pendukung

Siapkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan, seperti KTP, KK, akta kelahiran, atau dokumen lainnya sesuai ketentuan. Unggah dokumen tersebut melalui aplikasi.

5. Pilih Kantor Imigrasi dan Jadwal Kedatangan

Tentukan kantor imigrasi yang akan Anda kunjungi, seperti Kantor Imigrasi Medan atau ULP Kualanamu. Selanjutnya, pilih jadwal kedatangan sesuai ketersediaan kuota.

6. Lakukan Pembayaran

Setelah semua data lengkap, Anda akan menerima kode billing untuk pembayaran tarif pembuatan paspor. Lakukan pembayaran melalui kanal pembayaran yang tersedia, seperti ATM, mobile banking, atau internet banking.

7. Konfirmasi dan Unduh Bukti Pembayaran:

Setelah pembayaran berhasil, unggah bukti pembayaran ke aplikasi M-Paspor sebagai konfirmasi.

8. Datang ke Kantor Imigrasi

Pada hari yang telah ditentukan, datanglah ke kantor imigrasi yang dipilih dengan membawa dokumen asli untuk proses verifikasi dan pengambilan foto biometrik.

9. Tunggu Pemberitahuan Pengambilan Paspor

Setelah semua proses selesai, Anda akan menerima pemberitahuan melalui aplikasi atau SMS mengenai kapan paspor Anda siap untuk diambil.

Dengan menggunakan aplikasi M-Paspor, proses pengajuan paspor menjadi lebih mudah dan efisien, mengurangi waktu antrean di kantor imigrasi.

Kebijakan Masa Berlaku Paspor

Berdasarkan ketentuan terbaru, masa berlaku paspor mengikuti aturan berikut:

• WNI yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah: dapat memilih 5 tahun atau 10 tahun.
• WNI yang belum berusia 17 tahun atau belum menikah: hanya dapat memiliki paspor dengan masa berlaku 5 tahun.

Tarif Pembuatan Paspor

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024, berikut adalah tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pengurusan paspor:

• Paspor elektronik dengan masa berlaku 5 tahun: Rp650.000,-
• Paspor elektronik dengan masa berlaku 10 tahun: Rp950.000,-

Catatan Penting

Aplikasi M-Paspor hanya digunakan untuk pengajuan permohonan paspor baru dan penggantian paspor secara online.

Untuk permohonan paspor hilang/rusak, pemohon wajib datang langsung ke kantor imigrasi untuk pemeriksaan oleh Bidang Inteldakim.

Sebelum mengisi permohonan, pastikan data yang Anda masukkan sudah benar.

Segera lakukan pembayaran setelah menyelesaikan pendaftaran.

Datanglah sesuai jadwal dan lokasi yang telah dipilih.

Bawa berkas persyaratan asli dan fotokopi (kertas A4) saat kedatangan.

Pastikan Anda tidak melewatkan kesempatan ini dan segera lakukan registrasi melalui aplikasi M-Paspor. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengurus paspor dengan lebih mudah dan cepat.

Artikel ditulis oleh Muhammad Raffi, Mahasiswa Magang dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Layanan Pulih, Dirjen Imigrasi Minta Masyarakat Instal Ulang M-Paspor

Layanan Pulih, Dirjen Imigrasi Minta Masyarakat Instal Ulang M-Paspor

Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) kembali viral. Kali ini, salah seorang warga binaan terlihat tengah asyik mengisap sabu.

Video warga binaan Lapas Tanjung Raja viral di media sosial sudah terjadi ketiga kalinya dalam enam bulan terakhir.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, pada potongan video yang berdurasi 30 detik terlihat pria berbaju putih tengah asyik menghisap sabu dari bong yang dibuat dari plastik botol minum kemasan sambil direkam.

Pelaksana Harian (PLH) Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) Kelas IIA Tanjung Raja Meta Putra membenarkan kejadian yang viral terekam pada video itu. Namun, dia membantah jika video tersebut sudah lama.

"Video yang viral itu benar tapi kejadiannya tahun 2022 lalu," kata Meta, Senin (27/1/2025).

Menurut Meta, video laki-laki yang asyik menghisab sabu itu sudah sering di-unggah ke media sosial. Namun, dia tidak mengetahui motif dan niat pengunggah video tersebut.

"Sudah tiga kali disebar sejak tahun 2022 ada juga Desember tahun lalu. Sekarang di-up lagi. Kami juga kurang paham maksudnya apa," ungkapnya.

Meta menyebut, jika petugas yang bertugas saat kejadian waktu itu sudah diberi sanksi. Salah satu sanksi yang diberikan yakni dimutasi.

"Saat ini Lapas Tanjung Raja sudah diperketat untuk mencegah kasus kecolongan serupa terjadi lagi," ujarnya.

Video: Kalapas di Sumsel Dinonaktifkan Imbas Viral Napi Pesta Sabu

Video: Kalapas di Sumsel Dinonaktifkan Imbas Viral Napi Pesta Sabu

Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) kembali viral. Kali ini, salah seorang warga binaan terlihat tengah asyik mengisap sabu.

Video warga binaan Lapas Tanjung Raja viral di media sosial sudah terjadi ketiga kalinya dalam enam bulan terakhir.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, pada potongan video yang berdurasi 30 detik terlihat pria berbaju putih tengah asyik menghisap sabu dari bong yang dibuat dari plastik botol minum kemasan sambil direkam.

Pelaksana Harian (PLH) Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) Kelas IIA Tanjung Raja Meta Putra membenarkan kejadian yang viral terekam pada video itu. Namun, dia membantah jika video tersebut sudah lama.

"Video yang viral itu benar tapi kejadiannya tahun 2022 lalu," kata Meta, Senin (27/1/2025).

Menurut Meta, video laki-laki yang asyik menghisab sabu itu sudah sering di-unggah ke media sosial. Namun, dia tidak mengetahui motif dan niat pengunggah video tersebut.

"Sudah tiga kali disebar sejak tahun 2022 ada juga Desember tahun lalu. Sekarang di-up lagi. Kami juga kurang paham maksudnya apa," ungkapnya.

Meta menyebut, jika petugas yang bertugas saat kejadian waktu itu sudah diberi sanksi. Salah satu sanksi yang diberikan yakni dimutasi.

"Saat ini Lapas Tanjung Raja sudah diperketat untuk mencegah kasus kecolongan serupa terjadi lagi," ujarnya.

Video: Kalapas di Sumsel Dinonaktifkan Imbas Viral Napi Pesta Sabu

Video: Kalapas di Sumsel Dinonaktifkan Imbas Viral Napi Pesta Sabu

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto telah pihaknya telah mengamankan Warga Negara (WN) China yang mengunggah video selipkan uang Rp 500 ribu di paspor untuk memudahkan masuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Agus mengatakan akan mendalami motif WN China membuat video tersebut.

"Bukan ditangkap, tapi diamankan untuk diklarifikasi. Nanti akan diekspos," kata Agus di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025)

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, uang tersebut digunakan oleh WN China untuk membayar visa on arrival. Menurutnya WN China bermain-main dengan aturan di Indonesia.

"Dari hasil pemeriksaan ternyata uang itu untuk bayar visa on arrival. Berarti kan ini orang main-main ya. Saya dengar juga buat konten tentang polisi lalu lintas," katanya

Agus mengatakan, pihaknya mendalami motif WN China mengunggah video tersebut. Dia mengatakan, Indonesia tidak memerlukan WNA yang hanya ingin mempermalukan Indonesia.

"Lagi kita dalami apakah yang bersangkutan juga membuat konten di negara lain. Artinya apa sih yang menjadi motif dia? Kalau hanya untuk mempermalukan negara, saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu," ucapnya.

Lebih jauh, pihaknya menyampaikan telah mengamankan WN China tersebut. Dia mengatakan pihaknya meminta klarifikasi kepada WN China terkait unggahan video yang viral.

WN China Pengunggah Video Minta Maaf

WN China pembuat video selipkan uang di paspor membuat klarifikasi dan meminta maaf.

Video yang diterima pada Senin (20/1) menunjukkan WN China tersebut membuat klarifikasi dengan latar kaca sebuah gedung. Dalam video berjudul 'Tentang memasuki Indonesia, video klarifikasi dan permintaan maaf' itu, dia mengatakan videonya yang viral menimbulkan opini publik bagi Imigrasi RI.

"Tentang saya 16 Januari 2025 posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia, berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut, video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus, saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," ujar WN China tersebut.

Dia mengatakan uang Rp 500 ribu yang diselipkan hanya untuk biaya visa. Dia mengatakan petugas Bea-Cukai di Indonesia sangat baik dan tidak ada tindakan ilegal dari petugas.

"Uang Rp 500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal. Tapi video yang saya posting, mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman adan kekeliruan, atas hal ini saya ingin menyampaikan, permohonan maaf sebesar-besarnya, kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf," ucapnya.

Dia menyadari konten yang dibuat menyebabkan efek buruk. WN China tersebut juga mengatakan terjadi kesalahpahaman kepada Imigrasi Indonesia.

"Efek buruk yang disebabkan oleh video palsu menyebabkan kesalahpahaman yang terus berlanjut kepada Dirjen Imigrasi Indonesia, hal ini menyebabkan beberapa masalah bagi pemerintahan setempat, saya sangat meminta maaf atas hal ini," tuturnya.

"Video hanya rekaman kehidupan bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini. Dan mengambil tindakan perbaikan, terima kasih," ucapnya.

Lihat Video 'WN China Ngonten Selipkan Rp 500 Ribu di Paspor Minta Maaf':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore :

Sebuah video turis China yang mengaku menyogok petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta viral. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan mempertanyakan motif pembuat video itu.

Aksi WN Cina itu viral di akun media sosial TikTok. Dalam video itu terlihat seorang Warga Negara (WN) China mengungkapkan begitu gampang untuk masuk Indonesia. Yakni, dengan uang.

Mereka kemudian menyelipkan uang sebesar Rp 500 ribu di dalam paspor. Mereka menyebut uang itu untuk mempermudah proses masuk ke Indonesia.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto merespons. Dia mengatakan kementerian telah menyelidiki dugaan suap yang dilakukan oleh petugas tersebut. Ia memastikan bakal menindak tegas jajarannya apabila memang ditemukan bukti pelanggaran.

"Sedang kita cari dan klarifikasi, kalau benar pegawai ya pasti kita tindak," ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Minggu (19/1), seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Agus juga mengatakan akan mencari sosok WN Cina yang ada dalam video tersebut. Dia menyebut akan menerbitkan surat penangkalan dan mendeportasi yang bersangkutan ke negaranya.

"Akan kami deportasi dan tangkal. Saat ini kami cekal di semua TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) agar kita bisa klarifikasi kebenaran unggahan yang bersangkutan," kata dia.

Agus menyebut proses klarifikasi tersebut akan dilakukan karena mencurigai WN Cina itu mempunyai motif lain dengan mengunggah videonya ke sosial media.

"Kepada yang bersangkutan saya lihat motifnya memang mempermalukan. Kita tidak kasih tolerir penyimpangan pegawai namun juga kami tidak rela bangsa ini dipermalukan (membaca niat pelaku)," ujar dia.

***

Artikel ini sudah lebih dulu tayang di CNN Indonesia. Selengkapnya klik di sini.

Video WN China Buron Kasus Judol Ditangkap saat Hendak Liburan ke Batam

Video WN China Buron Kasus Judol Ditangkap saat Hendak Liburan ke Batam

Viral video di media sosial menunjukkan seorang warga negara asing (WNA) China menyelipkan uang Rp 500 ribu untuk mendapat jalur hijau di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Ditjen Imigrasi menegaskan bahwa video tersebut tidak benar.

"Sudah, sudah kita cek CCTV-nya, kita udah cek, tinggal klarifikasi dari orangnya. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta," kata Plt Dirjen Imigrasi Saffar Godam di Plaza Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Godam mengatakan pernyataan turis China tersebut tak benar. Hal ini senada dengan pernyataan Ditjen Imigrasi pada laman di media sosial Instagram.

"Video ini tidak benar. Sudah terkonfirmasi langsung dan disesuaikan dengan pengecekan CCTV bahwa petugas tidak meminta atau menerima imbalan apa pun dari WNA tersebut, dalam video juga tidak sama sekali ada bukti bahwa petugas melakukan hal tersebut," kata akun resmi Ditjen Imigrasi dilihat Minggu (19/1). Plt Dirjen Imigrasi Godam membenarkan hal itu.

Dijelaskan bahwa dua WNA dalam video viral melintas di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta dengan autogate. Ditegaskan Imigrasi petugas Bandara Soetta tak menerima uang apa pun.

"Kedua WNA tersebut diketahui melintas pada Terminal 2 kedatangan dengan autogate sehingga tidak melalui konter manual dengan petugas Imigrasi," lanjut keterangan itu.

"Data kronologi sudah disesuaikan dengan pengecekan CCTV bahwa petugas tidak meminta dan menerima apapun dari yang bersangkutan," sambungnya.

Adapun dalam video yang viral terlihat turis China itu sudah menyiapkan uang Rp 500 ribu sebelum mendarat di Bandara Soetta. Pengunggah menyebutkan rencananya mulus melalui jalur hijau dengan menyelipkan uang itu.

Lihat juga Video 'WN China Buron Kasus Judol Ditangkap saat Hendak Liburan ke Batam':

[Gambas:Video 20detik]

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menemui pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang hadir bersama Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, mengungkapkan isi pertemuan dengan Raffi Ahmad.

Dasco menyebutkan diskusi yang turut dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas itu membahas ide-ide seputar pembinaan generasi muda. Nantinya, ide itu akan dituangkan dalam bentuk regulasi.

"Pembahasan seputar pembinaan generasi muda, itu kan utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda. Ada beberapa ide yang tadi disampaikan untuk dibikin regulasinya. Ada menteri hukum juga tadi," kata Dasco, Senin (13/1/2025).

Raffi Ahmad juga mengunggah momen pertemuan tersebut. Turut hadir Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryadi dalam diskusi tersebut.

Raffi, dalam unggahannya di Instagram, menyebut pertemuan itu membahas peningkatan peran generasi muda. Hal ini meliputi urusan UMKM dan koperasi.

"Berdiskusi terkait peningkatan peran serta Generasi Muda dalam penguatan ekonomi kreatif melalui UMKM dan Koperasi," kata Raffi dalam unggahannya.