KOMPAS.com - Ajun Inspektur Satu (Aiptu) berinisial LC, anggota Polres Pacitan, tengah menjadi sorotan setelah diduga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita berinisial PW (21).

Peristiwa ini disebut terjadi di ruang tahanan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Pacitan.

Saat kejadian berlangsung, Aiptu LC diketahui menjabat sebagai Pejabat Sementara (Ps) Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) di lingkungan Polres Pacitan.

Berikut ini duduk perkara insiden anggota Polres Pacitan yang diduga Perkosa tahanan wanita.

Bagaimana awal mula insiden anggota Polres Pacitan ini?

Kasus ini mencuat setelah korban melaporkan langsung insiden yang dialaminya kepada pihak internal kepolisian.

Pelaku diduga telah memperkosa tahanan wanita (PW) di ruang tahanan Mapolres Pacitan

Tindak kekerasan seksual yang dilakukan Aiptu LC diduga berlangsung selama tiga hari berturut-turut, yakni sejak Jumat (4/4/2025) hingga Minggu (6/4/2025).

PW diketahui merupakan warga asal Jawa Tengah yang sedang menjalani masa penahanan di Mapolres Pacitan.

Ia ditahan karena terlibat dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, PW diduga berperan sebagai mucikari yang memperdagangkan anak di bawah umur di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Pacitan.

Apa tindakan terhadap anggota Polres Pacitan ini?

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Sie Propam Polres Pacitan dan Bidang Propam Polda Jawa Timur.Pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Aiptu LC pun segera dilakukan.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast, membenarkan adanya dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap tahanan perempuan.

“Yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan,” ujar Abraham, dikutip Kompas.com (20/04/2025).

Apa tindak lanjut Polda Jawa Timur?

Anggota Polres Pacitan berinisial Aiptu LC resmi ditahan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Mapolda Jatim) terkait dugaan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita.

Penahanan dilakukan sebagai bagian dari proses pemeriksaan internal yang saat ini tengah berjalan.

Selama proses penyelidikan dan penyidikan, Aiptu LC ditempatkan di ruang khusus di Gedung Propam Polda Jatim.

Penahanan ini juga merupakan bagian dari penanganan kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri.

Apakah pelaku dapat dikenai PTDH?

Dilansir Kompas.com (20/04/2025), Abraham mengonfirmasi bahwa proses hukum terhadap Aiptu LC telah berlangsung sejak laporan diterima oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Pacitan dan Bidang Propam Polda Jatim sejak dilaporkan awal April 2025.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personil Propam Polda Jatim telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personil Polres Pacitan inisial LC," kata Abraham.

Proses hukum terhadap Aiptu LC akan dilaksanakan dengan tegas dan tanpa pandang bulu.

Menurut Abraham, jika terbukti bersalah, Aiptu LC terancam menerima sanksi berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Abraham menambahkan bahwa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Aiptu LC tidak hanya berupa PTDH, tetapi juga sanksi hukum lainnya.

"Yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sanksi hukum lainnya," tegas Abraham dalam keterangannya.

Sumber:

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Aiptu LC Anggota Polres Pacitan yang Diduga Perkosa Tahanan Wanita Terancam Sanksi PTDH, Klik untuk baca: https://www.kompas.com

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Polisi Diduga Perkosa Tahanan Wanita Kasus TPPO di Pacitan, Aiptu LC Terancam Dipecat Tidak Hormat, Klik untuk baca: https://www.kompas.com

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Polisi Diduga Perkosa Tahanan Wanita Kasus TPPO di Pacitan, Aiptu LC Terancam Dipecat Tidak Hormat, Klik untuk baca: https://www.kompas.com

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas II Lhokseumawe, Provinsi Aceh, memperketat pembuatan paspor untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pasalnya, pengurusan paspor kerap disalahgunakan oleh agen untuk keperluan tindak pidana perdagangan orang.

Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, Izhar Rizky, kepada wartawan di Lhokseumawe, Minggu (20/4/2025), menyebutkan bahwa tim Imigrasi memperketat proses wawancara masyarakat yang mengajukan paspor.

“Masyarakat umumnya menyebutkan keperluan paspor untuk digunakan liburan, ibadah, atau lainnya. Kita perketat diwawancara, jika jawabannya terbelit-belit ataupun tidak jelas, langsung kita tolak,” kata Izhar Rizky.

Apalagi, sambungnya, pemohon paspor anak di bawah umur dan perempuan.

Maka, tim Imigrasi akan sangat hati-hati dalam mewawancarai pemohon.

“Apalagi misalnya tujuannya negara yang kerap terjadi tindak pidana perdagangan orang dengan status korban scammer (penipuan),” terangnya.

Dia mengimbau agar masyarakat jangan tergiur janji manis berpenghasilan tinggi di luar negeri. Terpenting, pastikan pekerjaan di luar negeri sesuai hukum yang berlaku di negara tujuan.

“Jangan langsung menerimanya, pastikan kembali, ini untuk mencegah terjadinya TPPO,” katanya.

Saat ini, kuota pembuatan paspor adalah 60 orang per hari.

“Saat ini rata-rata masyarakat yang membuat paspor pergi ibadah umrah, haji, liburan, dan berobat, sedangkan negara yang banyak dikunjungi yakni Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendorong peran Imigrasi mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Andreas mendorong Imigrasi memasifkan program Desa Binaan untuk mencegah TPPO. Hal itu disampaikan Andreas seusai enam hari mengunjungi sejumlah Kantor Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan di NTT.

"Saya kira kita semua tahu di NTT ini salah satu isu besar, isu utama, isu pokok yang berkaitan dengan mobilitas manusia itu TPPO dan korban TPPO," kata Andreas seusai berdialog dengan petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (28/3/2025) sore.

Andreas menyebut masalah TPPO memang bukan domain Imigrasi. Namun, masalah TPPO ini beririsan dengan Imigrasi terkait dengan mobilitas manusia antarnegara.

"Memang ini tidak langsung urusan Imigrasi, persoalan imigrasi, tapi ada persoalan yang berkaitan dengan imigrasi, soal lalu lintas manusia. Imigrasi itu penjaga pintu orang masuk dan orang keluar," kata Andreas.

"Warga negara kita keluar, kembali lagi ke Indonesia. Orang dari luar datang ke Indonesia kembali lagi ke negaranya. Itulah kenapa Imigrasi ini selalu ditanya," lanjut wakil rakyat dari Dapil NTT 1 ini.

Andreas mengatakan Dirjen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini memiliki program Desa Binaan. Program ini diharapkan bisa mencegah pekerja migran dari NTT menjadi korban TPPO. I minta program Desa Binaan ini perlu libatkan tokoh agama dan komponen masyarakat lainnya.

"Ini program baru, kita di NTT ini tahu di mana sebenarnya daerah-daerah sumber pekerja migran kita, ini supaya tepat sasaran, dan kita libatkan bicara dengan Romo, kampus, libatkan mahasiswa. Menurut saya akan lebih efektif itu mencegah," kata Andreas.

"Mencegah mereka agar jangan menjadi (pekerja migran) ilegal. Kalau sudah ilegal itu potensi jadi macam-macam. Korban dieksploitasi sampai dengan hal paling menyedihkan dan paling tragis yang kita dengar tapi kita tidak bisa berbuat apa-juga juga ketika mereka pulang dengan peti mati," lanjut politikus PDI Perjuangan ini.

Andreas berjanji akan menyuarakan di pusat terkait program Desa Binaan Imigrasi ini. Diharapkan progam ini dijalankan secara masif di wilayah NTT.

"Dari masukan ini nanti saya juga bicarakan di pusat program ini lebih dimasifkan khususnya untuk wilayah NTT dan yang paling penting tepat sasaran," katanya.

"Kita mungkin tidak harus pergi langsung ke desa-desa itu tapi pakai LO, pastor, mahasiswa yang ada di desanya, kepala desanya untuk membina mereka," tandas Andreas.

Video: Imigrasi Razia 12 Perusahaan PMA di Batam, Belasan WNA Langgar Aturan

Video: Imigrasi Razia 12 Perusahaan PMA di Batam, Belasan WNA Langgar Aturan

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan penolakan penerbitan 16 permohonan paspor pada Januari - Februari 2025, sebab terindikasi PMI non prosedural atau ilegal.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Kharisma Rukmana di Batam, Selasa, menyampaikan pihaknya terus berupaya memperketat dalam penerbitan paspor, sebagai pencegahan perjalanan PMI ilegal hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kian marak di luar negeri.

“Total penolakan permohonan paspor di bulan Januari 2025 sudah ada delapan permohonan, begitu juga pada bulan Februari, juga delapan permohonan yang ditolak. Biasanya, karena memberikan keterangan yang tidak benar atau terindikasi menjadi PMI non prosedural,” ujar Kharisma.

Ia menambahkan Imigrasi Batam juga telah membentuk desa binaan sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing dan mencegah tindak pidana perdagangan orang di daerah tersebut.

Menurut Kharisma, di setiap desa binaan Imigrasi tersebut terdapat Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Ini inovasi dari Imigrasi. Sudah terbentuk di dua kelurahan. Nanti bakal nambah terus dan dibentuk di kelurahan lainnya. Alasan untuk dua lokasi ini karena melihat beberapa kasus yang menonjol terkait TPPO,” kata dia.

Dalam sehari, Imigrasi Batam membuka pelayanan melalui M-paspor sebanyak 200 pemohon.

“Juga ada kuota untuk pemohon prioritas 50 orang dan kuota percepatan sebanyak 20 pemohon yang datang langsung dan 10 pemohon yang melalui aplikasi M-paspor,” kata dia.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa yang berkaitan dengan undang-undang dan penindakan hukum terjadi di sepanjang Jumat (7/3).

Dari mulai perang teknologi dalam pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hingga KPK tetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI menjadi tersangka.

Berikut rangkuman berita hukum yang telah disusun Antara.

1. Kemenko Kumham Imipas sebut teknologi berperan deteksi potensi TPPO

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) menyebutkan teknologi berperan penting dalam mendeteksi potensi perdagangan orang sejak dini.

Dalam rapat koordinasi dengan Kemenko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) di Jakarta, Selasa (5/3), Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas Herdaus mengatakan bahwa perdagangan orang masih marak terjadi di Indonesia.

Baca di sini

2. Pelapor dugaan suap pemilihan ketua DPD serahkan data tambahan ke KPK

Jakarta (ANTARA) - Muhammad Fithrat Irfan selaku pelapor kasus dugaan suap pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024–2029 menyerahkan sejumlah data tambahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat.

"Hari ini, 7 Maret 2025, saya mendatangi kembali Gedung KPK RI untuk melengkapi data-data yang diduga 95 orang yang terlibat dalam suatu pemilihan pimpinan, ketua DPD RI dan wakil ketua MPR RI unsur DPD," kata Fithrat Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Baca di sini

3. Kepala BNN: Bandar narkoba gunakan istilah "Jumat Berkah"

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala BNN Republik Indonesia Mathinus Hukom menyatakan prihatin bandar narkoba menggunakan istilah "Jumat Berkah" guna mengambil hati masyarakat untuk memuluskan bisnis haramnya.

"Saya sedih ada bandar narkoba menggunakan istilah Jumat Berkah untuk mengambil hati masyarakat," kata Mathinus Hukom di Pangkalpinang, Jumat.

Baca di sini

4. Kejagung periksa mantan Dirjen Migas terkait kasus minyak mentah

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung memeriksa dua mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pada tahun 2018—2023.

"Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa TA (Tutuka Ariadji) selaku Dirjen Migas pada Kementerian ESDM periode 2020–2024," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

5. KPK tetapkan Sekjen DPR Indra Iskandar tersangka korupsi rumah jabatan

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020.

"Untuk tersangka tujuh orang, yaitu Indra Iskandar selaku PA (pengguna anggaran) dan kawan-kawan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Komisi XIII DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia berencana mengajak Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, untuk melihat langsung kondisi masyarakat di NTT terkait persoalan ini.

"Saya juga sudah sampaikan beberapa kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, dan beliau akan saya ajak ke Nusa Tenggara Timur untuk melihat kondisi langsung di sini," katanya.

Menurut Rudi, kasus TPPO di NTT saat ini semakin masif, tetapi penanganannya belum optimal karena tidak dilakukan secara komprehensif.

"NTT saat ini rawan untuk kasus TPPO dan yang ditangani selama ini hanya di ujungnya saja. Jadi, tidak komprehensif dalam artian kalau kita hanya menunggu tindakan hukum baik dari kepolisian maupun kejaksaan, itu tidak menyelesaikan masalah," jelasnya.

Rudi mengungkapkan persoalan TPPO telah dibahas dalam pertemuan antara Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Imigrasi serta pemerhati pekerja migran Indonesia. Pembahasan ini bertujuan merancang program kerja sama dengan pemerintah daerah di NTT untuk mengatasi persoalan TPPO secara menyeluruh.

"Saya sudah rapat juga dengan Kementerian Imigrasi sebelumnya, dan juga dengan pemerhati pekerja migran Indonesia untuk merancang program bagaimana duduk bersama pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di NTT dalam mengatasi persoalan TPPO," ujarnya.

Ia menambahkan, bekerja di luar negeri adalah hak setiap warga negara. Namun, yang dibutuhkan adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta keterampilan sebelum mereka berangkat ke luar negeri.

"Untuk pekerjaan itu merupakan hak asasi manusia. Kita tidak bisa melarang seseorang atau warga NTT untuk bekerja di luar negeri, tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia bersama pemerintah daerah untuk menyiapkan pelatihan dasar seperti bahasa, keterampilan, dan lainnya," pungkasnya.

Rudi juga menyoroti perlunya pemerintah daerah mengetahui secara jelas perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTI) yang melakukan perekrutan tenaga kerja di masing-masing daerah.

"Kenapa demikian? Agar tidak ada lagi lembaga PJTI yang bekerja tidak transparan. Karena ini berkaitan dengan hak hidup seseorang, hak pendapatan, serta hak jaminan sosial dan kesehatan di negara lain," tegasnya.

Selain kasus TPPO, Rudi turut menyoroti belum adanya Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (HAM) di NTT. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu program yang tengah dibahas di tingkat kementerian.

"Berkaitan dengan Kementerian HAM di wilayah NTT yang belum ada, ini menjadi program Pak Menteri. Jadi, ini merupakan kementerian baru yang membutuhkan struktur, dan saat ini sedang berjalan," ujarnya.

Ia mengaku akan melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah guna memfasilitasi kehadiran Kanwil HAM di NTT.

"Kami sudah bertemu beliau dan Pak Gubernur NTT yang baru siap untuk bekerja sama memfasilitasi semua hal, termasuk Kanwil HAM itu sendiri di NTT," lanjut Rudi.

Video MBG Hari Pertama di Labuan Bajo, Siswa Minta Tambah Porsi Sayur-Buah

Video MBG Hari Pertama di Labuan Bajo, Siswa Minta Tambah Porsi Sayur-Buah

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum pada Rabu (26/2) menjadi sorotan, mulai dari Polri berhasil membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengirimkan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Bahrain hingga Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita dokumen dan uang tunai dalam penggeledahan di rumah pengusaha minyak bumi Muhammad Riza Chalid.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Polri bongkar kasus TPPO jaringan internasional ke Bahrain

Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jaringan internasional yang mengirimkan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Bahrain.

Kasubdit III Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Amingga Meilana Primastito dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa dalam pengungkapan kasus itu, pihaknya menangkap dan menahan tiga tersangka yang berinisial SG, RH, serta NH.

Dijelaskan oleh Amingga, tiga tersangka tersebut memiliki peran berbeda-beda. Tersangka SG berperan sebagai penghubung dengan pemberi kerja di Bahrain dan menerima uang dari korban.

Selengkapnya klik di sini.

2. Polrestabes Bandung minta "sahur on the road" dilakukan untuk ibadah

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung meminta kegiatan "sahur on the road" dilakukan dengan tujuan ibadah dan tidak boleh dilaksanakan di jalanan.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono menyatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Pemkot Bandung dan berkomitmen untuk memastikan sahur on the road hanya dilakukan di tempat ibadah seperti masjid.

"Jadi tidak boleh di jalan-jalan. Walaupun memang mereka (masyarakat) mau sahur on the road, silakan tetapi di tempat ibadah," kata Budi di Bandung, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

3. Majelis hakim tolak keberatan Dirut PPM pada kasus korupsi APD Kemenkes

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) COVID-19 pada Kemenkes tahun 2020.

Hakim Ketua Syofia Marlianti menyatakan surat dakwaan penuntut umum terkait kasus tersebut telah menguraikan perbuatan terdakwa secara cermat, jelas, dan lengkap bagaimana pembuatan dilakukan dengan waktu dan tempat yang cermat, jelas, dan lengkap.

"Menyatakan surat dakwaan penuntut umum adalah sah sebagai dasar untuk memeriksa tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Ahmad Taufik," ujar Hakim Ketua dalam sidang putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.​​​​​​​

4. Kapolri sebut TNI/Polri tetap solid usai insiden di Mapolres Tarakan

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa TNI dan Polri tetap solid meskipun terjadi insiden penyerangan di Mapolres Tarakan oleh sejumlah oknum prajurit TNI pada hari Senin (24/2).

"Saya kira Pangdam (Pangdam VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugrah) dan Kapolda (Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol. Hary Sudwijanto) sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. TNI dan Polri tetap solid serta terus bekerja sama dalam menjaga dan mengawal negeri ini," ujar Kapolri Jenderal Pol. Sigit dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.​​​​​​​

5. Kejagung sita dokumen dan uang tunai di rumah Riza Chalid

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita dokumen dan uang tunai dalam penggeledahan di rumah pengusaha minyak bumi Muhammad Riza Chalid di Jalan Jenggala, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa (25/2).

Sebagai informasi, penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018—2023. Putra dari Riza yang bernama Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.

“Kami memaknai ini rumah yang dijadikan sebagai kantor. Penyidik menemukan 34 ordner yang di dalamnya terdapat berbagai dokumen yang terkait dengan korporasi atau perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan impor dari minyak mentah ini, dan termasuk shipping di dalamnya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Penundaan ini sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia. Penundaan keberangkatan agar mereka tidak menjadi korban tindak pidana di luar negeri

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Banda Aceh menunda keberangkatan 54 penumpang pesawat terbang yang hendak berangkat ke Malaysia melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, untuk mencega pekerja migran ilegal.

Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh Gindo Ginting di Banda Aceh, Jumat, mengatakan penundaan keberangkatan puluhan penumpang keluar negeri tersebut dilakukan periode 1 Januari hingga 20 Februari 2025.

"Penundaan ini dilakukan setelah petugas imigrasi mendalami indikasi penumpang tersebut berencana berangkat ke luar negeri sebagai pekerja migran secara nonprosedural," kata Gindo Ginting.

Ia menyebutkan modus atau alasan keberangkatan mereka keluar negeri dengan tujuan mengunjungi saudara atau berwisata, namun setelah diperiksa lebih lanjut, mereka tidak dapat membuktikan dan menjelaskan alasan tersebut.

"Penundaan ini sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia. Penundaan keberangkatan agar mereka tidak menjadi korban tindak pidana di luar negeri," katanya.

Gindo Ginting menegaskan penundaan tersebut merupakan bagian dari upaya melindungi calon pekerja migran dari potensi eksploitasi dan memastikan keberangkatan pekerja migran sesuai dengan prosedur yang sah.

"Penundaan keberangkatan ini adalah langkah preventif mencegah tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia. Kami bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait memastikan pekerja migran yang sah yang dapat berangkat keluar negeri," katanya.

Gindo Ginting mengingatkan masyarakat berhati-hati ketika menerima tawaran bekerja di luar negeri, terutama yang tidak jelas asal-usulnya. Pastikan tawaran bekerja di luar negeri tersebut terdaftar resmi dan dilakukan secara prosedural.

"Jangan asal menerima tawaran bekerja di luar negeri. Pastikan dokumen persyaratan bekerja ke luar negeri sudah lengkap, sah, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku,, sehingga tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia," kata Gindo Ginting.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Kasus warga negara asing (WNA) nakal belakangan angkanya mengalami peningkatan. Di berbagai daerah di Indonesia, ulah mereka tak jarang sudah di luar batasan hingga menimbulkan keresahan bagi warga sekitar.

Kasus ini pun tak luput dari sorotan Komisi XIII DPR RI. Saat melakukan kunjungan ke Kantor Imigrasi Bandung, isu mengenai WNA nakal turut dibahas yang salah satunya terjadi karena masalah overstay hingga tidak memiliki izin menetap.

"Imigrasi di satu sisi, kita itu adalah pintu terdepan. Saat masuk, harus ada skrining, tapi juga harus mengawasi untuk menindak mereka yang overstay atau tidak ada izin," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara, Kamis (20/2/2025).

Dewi mengatakan, dalam upaya pencegahan, Imigrasi sudah punya sistem yang ketat dalam mengawasi WNA yang datang ke Indonesia. Salah satunya, melalui face recognition yang bisa mendeteksi riwayat perjalanan si WNA tersebut.

"Tentunya kalau untuk mencegah orang asing berulah, pada saat datang itu kan kita memberikan visa on arrival. Itu mungkin ada wawancara, kita usulkan kalau kita melihat, biasanya dari paspor dan lai-lain ada riwayat perjalanan, itu lebih diperketat," ungkapnya.

"Di situ kan ada record data, secara terpadu orang masuk di airport aja udah ada foto. Begitu foto, masuk di ruang data, kalau mereka buruan Interpol misalnya, langsung keluar datanya. Tinggal memang security datanya harus diperketat lagi untuk keamanan data itu," tuturnya menambahkan.

Selain itu, kunjungan Komisi XIII turut membahas tentang inovasi Imigrasi Bandung dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dewi Asmara dan rombongan begitu tertarik dengan program Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) yang bisa menekan angka kasus TPPO di Jabar.

"Alhamdulillah di Jabar ada program Pimpasa, Imigrasi yang di desa-desanya banyak pekerja migrannya. Jadi menempatkan petugas untuk memberi penerangan kepada masyarakat jangan tertipu dengan calo kerja, termasuk kewaspadaan TPPO buat anak yang masih berusia 14 tahun tapi dikeluarkan KTP-nya dengan umur 18 tahun," katanya.

"Mudah-mudahan ini ke depannya bertambah baik, meski ada efisiensi, pelayanan kepada masyarakat tidak berkurang," pungkasnya.

Video: Menteri Imipas Copot 71 Pegawai Imigrasi Soetta Buntut Pungli WN China

Video: Menteri Imipas Copot 71 Pegawai Imigrasi Soetta Buntut Pungli WN China

Biasanya karena memberikan keterangan yang tidak benar atau terindikasi menjadi PMI non prosedural

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan penolakan penerbitan sembilan paspor pada Januari 2025, karena terindikasi PMI non prosedural atau ilegal.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Kharisma Rukmana di Batam, Sabtu menyampaikan pihaknya terus berupaya memperketat dalam penerbitan paspor, sebagai pencegahan perjalanan PMI ilegal hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kian marak di luar negeri.

“Total penolakan permohonan paspor di bulan Januari 2025 sudah ada sembilan permohonan. Biasanya karena memberikan keterangan yang tidak benar atau terindikasi menjadi PMI non prosedural,” ujar Kharisma.

Ia menambahkan Imigrasi Batam juga telah membentuk desa binaan sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing dan mencegah tindak pidana perdagangan orang di daerah tersebut.

Menurut Kharisma, di setiap desa binaan Imigrasi tersebut terdapat Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Ini inovasi dari Imigrasi. Sudah terbentuk di dua kelurahan. Nanti bakal nambah terus dan dibentuk di kelurahan lainnya. Alasan untuk dua lokasi ini karena melihat beberapa kasus yang menonjol terkait TPPO,” kata dia.

Dalam sehari, Imigrasi Batam membuka pelayanan melalui M-paspor sebanyak 200 pemohon.

“Juga ada kuota untuk pemohon prioritas 50 orang dan kuota percepatan sebanyak 20 pemohon yang datang langsung dan 10 pemohon yang melalui aplikasi M-paspor,” kata dia.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengapresiasi upaya penegak hukum memvonis terdakwa kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Beni Susanto terhadap pekeria migran Indonesia (PMI).

"Saya Abdul Kadir Karding selaku Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan apresiasi serta hormat setinggi tingginya kepada aparat penegak hukum gabungan," kata Menteri P2MI itu sebagaimana rilis pers KP2MI pada Rabu.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Menteri Karding kepada aparat penegak hukum gabungan yang terdiri dari Ditpolairud Polda Riau, Satuan Polres Bengkalis, Kejaksaan Tinggi Bengkalis dan Pengadilan Negeri Bengkalis di Provinsi Riau karena telah memvonis terdakwa kasus TPPO dengan nama Beni Susanto.

Beni Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan penyelundupan manusia, dengan pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 ribu, sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN BIs dan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN BIs.

Putusan itu juga berdasarkan Undang Undang No 18 Tahun 2017 pasal 81, yang berbunyi: "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar, menurut keterangan rilis tersebut.

Kasus itu disebutkan terungkap berdasarkan penelusuran penempatan PMI secara non-prosedural dan TPPO terhadap PMI di Bengkalis pada November 2023.

Ditpolairud Polda Riau beserta anggota melakukan penyelidikan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyelundupan manusia.

Dari laporan tersebut, Komandan kapal IV-1002 & Komandan kapal IV-1002 dan Komandan IV-2005 melakukan penggerebekan di kos-kosan Melati Sei Juling dan didapati atas nama Beni dan Supandi, beserta tiga orang korban yang akan diberangkatkan ke Malaysia.

Menyusul putusan tersebut, Kementerian P2MI menyambut baik putusan tersebut karena akan membuat efek jera para pelaku dan menjadi perhatian bagi pelaku TPPO lainnya.

Upaya pencegahan penempatan ilegal PMI dan pencegahan TPPO terhadap PMI di Provinsi Riau masih akan terus dilakukan KP2MI/BP2MI, Polda Riau dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya dengan dukungan dari Polri, setelah Menteri KP2MI bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 9 Januari 2025.

Rilis tersebut juga melampirkan data pencegahan TPPO yang sudah dilakukan di Provinsi Riau dari 2023-2024, antara lain total 37 kasus TPPO pada 2023 yang menindak 43 terdakwa dengan korban PMI sebanyak 316 orang.

Kemudian, pada 2024 Provinsi Riau juga mencatat 18 kasus TPPO yang menjerat dua tersangka, dengan korban PMI sebanyak 159 orang.

Pewarta: Katriana
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II TPI Singaraja membentuk dua desa binaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dua desa binaan keimigrasian tersebut, yakni Desa Tamblang (Kabupaten Buleleng) dan Desa Pergung (Kabupaten Jembrana).

Kepala Kanim Singaraja, Hendra Setiawan, mengungkapkan pembentukan desa binaan keimigrasian juga bertujuan untuk melindungi warga yang ingin bekerja ke luar negeri agar terhindar dari TPPO. Program ini melibatkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) yang bertugas untuk memberikan sosialisasi terkait bahaya TPPO kepada masyarakat.

"Kami berikan edukasi langsung dan akses imigrasi semakin dekat di situ karena kami menempatkan Pimpasa," ujar Hendra saat konferensi pers akhir tahun di kantornya, Selasa (31/12/2024).

Wilayah hukum Kanim Singaraja meliputi Buleleng, Jembrana, dan Karangasem. Menurut Hendra, pemerintah desa di dua desa binaan tersebut juga bisa berkoordinasi langsung dengan Pimpasa jika ingin menanyakan informasi tentang prosedur pengiriman PMI ke luar negeri.

"Jadi, perbekel-perbekel tidak harus jauh-jauh ke (kantor) imigrasi. Cukup koordinasi dengan Pimpasa," imbuhnya.

Imigrasi Singaraja, dia berujar, akan kembali menambah desa binaan pada 2025. Menurutnya, Pimpasa yang ditempatkan di desa-desa binaan itu merupakan pegawai Kanim Singaraja.

"Dia harus pasang mata pasang telinga untuk membaca situasi TPPO di daerahnya. Ke depan, saya akan menugaskan seluruh pegawai Imigrasi Singaraja sebagai Pimpasa, yang berperan seperti halnya Babinsa atau Bhabinkamtibmas," pungkasnya.

Sensasi Melompat Bebas dari Atas Jumping Spot Air Terjun Lemukih, Bali

Sensasi Melompat Bebas dari Atas Jumping Spot Air Terjun Lemukih, Bali