JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi bersama dengan istri Tom Lembong Franciska Wihardja mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Jumat (6/12/2024).

Mereka mengadu Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kesewenang-wenangan yang diduga dilakukan aparat hukum Kejaksaan Agung.

“Audiensi ini dilatarbelakangi oleh permohonan Tim Penasihat Hukum kepada Komnas HAM sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM dan kesewenangan yang dilakukan penyidik terhadap Bapak Thomas Trikasih Lembong dalam penetapan tersangka dan penahanan,” kata Zaid dalam keterangan usai pertemuan.

Thomas Trikasih Lembong merupakan Mantan Menteri perdagangan RI periode 12 Agustus 2015 - 27 Juli 2016.

Tom Lembong dipanggil dan diperiksa secara sporadis dan terus–menerus sebagai saksi oleh penyidik sebanyak 4 kali, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan.

Kemudian Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 29 Oktober 2024, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan/atau pemeriksaan sebagai calon tersangka sebagaimana dimaksud Putusan MKRI 21/PUU-XII/2014.

“Kami memohon kepada Komnas HAM untuk berkenan melakukan investigasi dan pengawasan atas jalannya pemeriksaan pokok perkara yang seharusnya segera dilimpahkan oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan di pengadilan,” lanjut Zaid.

Sementara itu, Franciska menegaskan bahwa sepanjang hidupnya, Tom Lembong selalu mementingkan orang lain dan kebaikan untuk masyarakat, termasuk memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia, khususnya “Hak atas kesejahteraan”.

“Dia (Tom Lembong) juga selalu menggunakan semua kredibilitas beliau, termasuk nama baiknya di dunia internasional, untuk membawa kebermanfaatan bagi Indonesia,” kata wanita yang akrab disapa Ciska itu.

Dia mengatakan bahwa suaminya adalah seorang eksekutif ekspatriat bahkan memberikan kesaksian kepada koran The Australian beberapa hari lalu.

“Pak Lembong dikenal secara luas di kalangan investor internasional sebagai ‘pejabat dengan integritas tertinggi’,” jelasnya.

“Integritas tersebut berhasil membawa investasi-investasi besar yang membuka banyak lapangan pekerjaan dan membawa kebermanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” lanjut dia.

Sebagai informasi, usai ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum Tom Lembong mengajukan permohonan praperadilan.

Namun, gugatan itu ditolak dalam sidang pembacaan putusan praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan impor gula tahun 2015-2016.

“Menolak tuntutan profisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhkan, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputusakan selasa 26 Novmber 2024," kata hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Dengan putusan ini, penetapan tersangka Tom yang sebelumnya digugat tetap sah. Tom lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 berinisial CS.

"Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015-2016 " kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi bersama dengan istri Tom Lembong Franciska Wihardja mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Jumat (6/12/2024).

Mereka mengadu Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kesewenang-wenangan yang diduga dilakukan aparat hukum Kejaksaan Agung.

“Audiensi ini dilatarbelakangi oleh permohonan Tim Penasihat Hukum kepada Komnas HAM sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM dan kesewenangan yang dilakukan penyidik terhadap Bapak Thomas Trikasih Lembong dalam penetapan tersangka dan penahanan,” kata Zaid dalam keterangan usai pertemuan.

Thomas Trikasih Lembong merupakan Mantan Menteri perdagangan RI periode 12 Agustus 2015 - 27 Juli 2016.

Tom Lembong dipanggil dan diperiksa secara sporadis dan terus–menerus sebagai saksi oleh penyidik sebanyak 4 kali, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan.

Kemudian Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 29 Oktober 2024, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan/atau pemeriksaan sebagai calon tersangka sebagaimana dimaksud Putusan MKRI 21/PUU-XII/2014.

“Kami memohon kepada Komnas HAM untuk berkenan melakukan investigasi dan pengawasan atas jalannya pemeriksaan pokok perkara yang seharusnya segera dilimpahkan oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan di pengadilan,” lanjut Zaid.

Sementara itu, Franciska menegaskan bahwa sepanjang hidupnya, Tom Lembong selalu mementingkan orang lain dan kebaikan untuk masyarakat, termasuk memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia, khususnya “Hak atas kesejahteraan”.

“Dia (Tom Lembong) juga selalu menggunakan semua kredibilitas beliau, termasuk nama baiknya di dunia internasional, untuk membawa kebermanfaatan bagi Indonesia,” kata wanita yang akrab disapa Ciska itu.

Dia mengatakan bahwa suaminya adalah seorang eksekutif ekspatriat bahkan memberikan kesaksian kepada koran The Australian beberapa hari lalu.

“Pak Lembong dikenal secara luas di kalangan investor internasional sebagai ‘pejabat dengan integritas tertinggi’,” jelasnya.

“Integritas tersebut berhasil membawa investasi-investasi besar yang membuka banyak lapangan pekerjaan dan membawa kebermanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” lanjut dia.

Sebagai informasi, usai ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum Tom Lembong mengajukan permohonan praperadilan.

Namun, gugatan itu ditolak dalam sidang pembacaan putusan praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan impor gula tahun 2015-2016.

“Menolak tuntutan profisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhkan, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputusakan selasa 26 Novmber 2024," kata hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Dengan putusan ini, penetapan tersangka Tom yang sebelumnya digugat tetap sah. Tom lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 berinisial CS.

"Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015-2016 " kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir menyoroti sikap kejaksaan yang dinilai kurang transparan dalam kasus yang menjerat kliennya.

Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Ari menilai bahwa Jaksa Agung dan jajarannya tidak mampu menjelaskan secara rinci terkait perkara kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong.

Padahal, pihak kejaksaan sudah dicecar habis olah para anggota Komisi III yang menghadiri rapat.

“Kemarin dalam persidangan di Komisi III, pihak kejaksaan tidak bisa menjelaskan secara detail," kata Ari usai sidang praperadilan Tom Lembong, Senin (18/11/2024).

"Mereka hanya mengatakan bahwa ini bukan politik, tetapi hal-hal yang lebih detailnya tidak dapat dijelaskan,” lanjut Ari.

Ari menegaskan bahwa masyarakat menginginkan proses hukum ini dilakukan secara terbuka dan transparan.

Menurutnya, keterbukaan akan menghilangkan kesan adanya upaya untuk menutupi kasus tersebut.

“Masyarakat kita betul-betul ingin pemeriksaan ini dilakukan secara transparan," jelasnya.

"Terbuka saja, jangan ada kesan ini ditutup-tutupi. Supaya kita bisa menilai, apakah yang dimaksud oleh Pak Dodi itu sudah terpenuhi atau belum,” tambah dia.

Lebih lanjut, Ari menegaskan pentingnya memastikan apakah kasus ini memenuhi syarat hukum untuk dilanjutkan.

Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka proses hukum sebaiknya dihentikan.

“Kalau memang sudah terpenuhi, ya kita ikuti jalannya proses persidangan seperti biasa," ujarnya.

"Tapi kalau tidak, ya dihentikan saja di sini, supaya tidak berlarut-larut dan tidak menjerat orang-orang lainnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, rapat yang digelar pada Rabu, (13/11/2024), anggota DPR RI ramai-ramai mencecar Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan jajaran Kejagung untuk memberikan penjelasan terkait penanganan kasus impor gula karena menjadi sorotan publik.

Pada awal rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Al Fath langsung menyinggung soal penetapan tersangka terhadap Tom Lembong.

"Ada beberapa perkara yang memang sedang ditangani oleh Kejagung ini cukup menarik jadi publik benar-benar hari ini melihat kinerja dari Kejagung. Salah satunya dibicarakan oleh masyarakat itu perkara penetapan tersangka mantan menteri Tom Lembong," ujar Rano.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan juga mendesak Kejagung memberikan penjelasan yang lebih rinci.

Kemudian, Anggota DPR lainnya, Benny K Harman, ikut memberikan sorotan tajam. Dia berpendapat bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka jangan berhenti pada individu tersebut saja.

Politikus Partai Gerindra, Muhammad Rahul, juga mengungkapkan soal kekhawatirannya terkait cepatnya proses penetapan tersangka ini.

Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin dengan tegas membantah bahwa penanganan kasus ini memiliki motivasi politik.

Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Nasir Djamil lantas menyoroti masalah keadilan dalam penegakan hukum terkait kasus Tom Lembong. Dia mempertanyakan mengapa hanya Tom Lembong yang menjadi sorotan, padahal ada banyak Menteri Perdagangan lain yang juga terlibat dalam kebijakan impor.

"Untuk kasus Tom Lembong, kami sama sekali tidak pernah maksud soal politik. Kami hanya yuridis, dan itu yang kami punya," kata Burhanuddin.

Burhanuddin juga menegaskan bahwa Kejagung mengusut kasus ini dengan sangat hati-hati, mengikuti prosedur yang berlaku.

"Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu tidak mudah. Kami melalui proses-proses tahapan-tahapan yang sangat rigit dan tidak mungkin kami menentukan seseorang sebagai tersangka, ini akan melanggar HAM. Kami pasti hati-hati,” katanya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong menegaskan, tidak terjadi surplus gula dalam negeri saat kliennya menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) pada 2015.

Tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi mengatakan, produksi nasional gula pada tahun 2015 hanya sebesar 2,53 juta ton.

Sementara, beberapa data menunjukkan konsumsi gula dalam negeri tahun 2015 melebihi jumlah produksi nasional, sehingga terjadi defisit ketersediaan gula.

"Dengan demikian pernyataan (Kejagung) dalam siaran pers tanggal 29 Oktober 2024 yang menyatakan terjadi surplus gula pada tahun 2015, demi hukum terbantahkan," ujar Zaid dalam sidang praperadilan Tom Lembong di PN Jaksel, Senin (18/11/2024).

Tim kuasa hukum Tom Lembong, Dodi S Abdulkadir menambahkan bahwa Tom Lembong sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2016, sehingga Menteri Perdagangan yang menjabat setelahnya juga harus diperiksa dalam perkara ini.

"Bahwa fakanya, Tom Lembong dilantik menjadi Mendag sejak 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Menteri perdagangan sebelum Tom Lembong adalah Rachman Gobel yang menjabat dari 27 Oktober 2014 - 12 Agustus 2015," jelas Dodi.

Setelah Tom Lembong, posisi Mendag ditempati oleh Enggartiasto Lukita (2016-2019), Agus Suparmanto (2019-2020), Muhammad Lutfi (2020-2022) dan Zulkifli Hasan (2022-2024).

Kuasa hukum menyebut bahwa Surat penetapan Thomas Lembong sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2023.

Maka sudah seharusnya Kejagung juga melakukan pemeriksaan terhadap 5 mendag lainnya yang menjabat sebelum dan setelah Tom Lembong.

"Namun pada faktanya sampai dengan saat ini Kejagung belum melakukan pemeriksaan terhadap Mendag lainnya, bahkan sudah membuat pernyataan di media, tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap Mendag lainnya," tegas Dodi.

Dodi menegaskan, dengan tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan Kejagung terhadap 5 Mendag lain, menunjukkan adanya tindakan kesewenang – wenangan dan upaya kriminalisasi terhadap Tom Lembong.

"Seharusnya dalam perkara a quo, Kejagung juga memeriksa Mendag lainnya yang menjabat selama tahun 2015 – 2023. Dengan demikian Penetapan Tom Lembong sebagai tersanka adalah tidak sah," tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong atau Tom lembong, berharap eks menteri perdagangan itu bisa dihadirkan dalam sidang praperadilan perdana yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024) hari ini.

Tim kuasa hukum telah bersurat kepada PN Jaksel untuk dapat mengahdirkan Tom Lembong sebagai pemohon dalam praperadilan melawan Kejaksaan Agung ini.

"Kami sudah buat surat agar beliau di hadirkan. Surat ditujukan kepada Ketua PN Jaksel," ujar Kuasa Hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir kepada Kompas.com, Senin (18/11/2024).

Meski demikian, tim kuasa hukum belum mendapat kepastian apakah Tom Lembong yang kini ditahan di Rutan Salemba itu akan diizinkan untuk hadir atau tidak.

"Hari ini jawabanya," tegas dia.

Ari menambahkan, istri dari Tom Lembong, Ciska Wihardja juga dijadwalkan akan hadir pada sidang praperadilan perdana ini.

"Istri pak Tom Lembong akan hadir di sidang," ungkapnya.

Ia mengatakan, agenda sidang praperadilan yang akan digelar hari ini adalah pembacaan pokok permohonan gugatan.

Dalam praperadilan ini, Tom Lembong menggugat Kejaksaan Agung atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula.

Sidang akan dimulai pada pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan pokok permohonan yang akan dilakukan di hadapan jaksa.

Jaksa nantinya akan memberikan jawaban menegenai pokok pemohonan dari Tom Lembong.

"Hari pertama kita akan membacakan pokok-pokok permohonan kita, dan Jaksa akan menjawab pokok-pokoknya juga," katanya.

Ari mengatakan, selain pembacaan permohonan, sidang praperadilan dengan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL juga diagendakan akan menentukan jumlah saksi dan ahli yang akan dihadirkan.

"Selanjutnya menentukan berapa jumlah saksi dan ahli yang akan di hadirkan," tambah dia.

Sebagai informasi, Tom Lembong ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (29/10/2024) terkait dengan dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016.

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) itu menjalani pemeriksaan oleh Kejagung sebanyak tiga kali sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Terakhir, dibalik tahanan Tom menulis surat terbuka kepada masyarakat Indonesia.

Dalam surat itu, Tom menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah, sedang, dan terus membantunya.

"Terima kasih kepada semua yang terus menanamkan kepercayaannya pada saya," kata Tom dalam surat tersebut, Minggu (10/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong atau Tom lembong, berharap eks menteri perdagangan itu bisa dihadirkan dalam sidang praperadilan perdana yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024) hari ini.

Tim kuasa hukum telah bersurat kepada PN Jaksel untuk dapat mengahdirkan Tom Lembong sebagai pemohon dalam praperadilan melawan Kejaksaan Agung ini.

"Kami sudah buat surat agar beliau di hadirkan. Surat ditujukan kepada Ketua PN Jaksel," ujar Kuasa Hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir kepada Kompas.com, Senin (18/11/2024).

Meski demikian, tim kuasa hukum belum mendapat kepastian apakah Tom Lembong yang kini ditahan di Rutan Salemba itu akan diizinkan untuk hadir atau tidak.

"Hari ini jawabanya," tegas dia.

Ari menambahkan, istri dari Tom Lembong, Ciska Wihardja juga dijadwalkan akan hadir pada sidang praperadilan perdana ini.

"Istri pak Tom Lembong akan hadir di sidang," ungkapnya.

Ia mengatakan, agenda sidang praperadilan yang akan digelar hari ini adalah pembacaan pokok permohonan gugatan.

Dalam praperadilan ini, Tom Lembong menggugat Kejaksaan Agung atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula.

Sidang akan dimulai pada pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan pokok permohonan yang akan dilakukan di hadapan jaksa.

Jaksa nantinya akan memberikan jawaban menegenai pokok pemohonan dari Tom Lembong.

"Hari pertama kita akan membacakan pokok-pokok permohonan kita, dan Jaksa akan menjawab pokok-pokoknya juga," katanya.

Ari mengatakan, selain pembacaan permohonan, sidang praperadilan dengan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL juga diagendakan akan menentukan jumlah saksi dan ahli yang akan dihadirkan.

"Selanjutnya menentukan berapa jumlah saksi dan ahli yang akan di hadirkan," tambah dia.

Sebagai informasi, Tom Lembong ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (29/10/2024) terkait dengan dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016.

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) itu menjalani pemeriksaan oleh Kejagung sebanyak tiga kali sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Terakhir, dibalik tahanan Tom menulis surat terbuka kepada masyarakat Indonesia.

Dalam surat itu, Tom menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah, sedang, dan terus membantunya.

"Terima kasih kepada semua yang terus menanamkan kepercayaannya pada saya," kata Tom dalam surat tersebut, Minggu (10/11/2024).