Ratusan driver ojek online (Ojol) menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Kota Medan. Massa mendesak Presiden Prabowo Subianto membuat aturan yang melindungi para driver ojol.

Pantauan detikSumut, Selasa (20/5/2025), ratusan ojol memadati Jalan Diponegoro tepat di pintu masuk Kantor Gubsu. Mereka terlihat memegang poster yang berisi keluhan dan tuntutan mereka.

Juru Bicara Godam, Agam Zubir, meminta agar Presiden Prabowo Subianto memperhatikan ojol di Indonesia. Salah satunya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sehingga ada payung hukum ojol.

"Memohon kepada Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gubernur Sumatera Utara agar segera memperhatikan ojol, agar mengeluarkan regulasi, berupa Perpu sebagai payung hukum ojol, karena legislator kita tidak mampu membuat aturan, sehingga perlu diintervensi menggunakan Perpu," kata Agam Zubir saat orasi.

Selain itu, mereka juga mendesak agar aplikator menghapuskan program promo. Sebab hal itu disebut membuat mereka selaku driver tidak mendapat pendapatan yang layak.

"Kita meminta agar aplikator menghapus program instan, promo, yang membuat kita tidak mendapatkan pendapatan yang layak," ucapnya.

Hingga saat ini, ratusan driver ojol terus melakukan aksi unjuk rasa. Mereka terlihat menyampaikan tuntutannya secara bergantian.

Video: CELIOS Dukung Rencana Driver Ojol Jadi Bagian UMKM, Alasannya?

Video: CELIOS Dukung Rencana Driver Ojol Jadi Bagian UMKM, Alasannya?

Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Teguh Suratman, mengingatkan bahwa warga yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum harus mengikuti peraturan dan menjaga situasi agar tetap kondusif. Pendemo yang melakukan tindakan anarkis akan dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam undang-undang.

"Dalam hal ini saya ingin menyampaikan sedikit pendapat terkait dengan unjuk rasa atau demo. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, kemudian di dalam melaksanakan unjuk rasa atau demo tentu harus menghargai hak dan kewajiban dan hak dan kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus seimbang. Artinya dalam satu sisi itu hak di sisi lain kewajiban yang harus berjalan seimbang sehingga tidak ada yang dirugikan," kata Teguh dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).

Teguh mengatakan demo diperbolehkan dalam undang-undang. Tetapi, kata dia, jangan sampai demo disusupi oleh hal-hal yang tidak sesuai aturan.

"Kemudian di dalam melaksanakan unjuk rasa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diperbolehkan jangan sampai tercederai karena melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang tersebut," tutur dia.

"Misalnya pelaku melakukan tindakan anarkis, melakukan perusakan itu tidak boleh, harus menjaga kondusifitas situasi masyarakat sehingga tidak akan terjadi kekacauan," imbuhnya.

Teguh menambahkan akan ada konsekuensi jika massa aksi melakukan pelanggaran. Dia menyebut para pelaku bisa diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang terkait.

"Ketika peraturan perundang-undangan tersebut tidak dipatuhi maka akan berakibat timbulnya suatu sanksi dan sanksi itu tidak bisa ditolak dan tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa menyalahkan aparat kepolisian yang menegakkan sanksi karena aparat kepolisian yang menegakkan sanksi itu dilindungi oleh undang-undang," tutur dia.

Teguh mengingatkan agar menyampaikan pendapat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia mengatakan setiap tindakan pelanggaran hukum ada sanksi kepada pelaku.

"Oleh karena itu sedapat mungkin patuhi aturan hukum yang berlaku, sebab ketika melanggar hukum maka konsekuensinya akan dikenai sanksi. Sanksi yang dikenakan bergantung pada jenis yang dilanggar, bisa sanksi yang diatur dalam UU 19/98 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan undang-undang pelanggarannya, misalnya UU lalu lintas, KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain," tutur dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah peserta unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengekspresikan kekecewaan mereka setelah pengesahan revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Undang-Undang.

Melalui stiker dan poster yang dipasang di area gerbang gedung, mereka berharap suara ketidakpuasan ini dapat didengar oleh para pembuat undang-undang.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, salah satu stiker yang menarik perhatian menyinggung soal Sapta Marga, yang merupakan kode kehormatan dan pedoman bagi prajurit TNI dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari.

"Negara ini asanya Pancasila, bukan Sapta Marga," bunyi salah satu stiker berwarna biru yang ditempelkan pada barrier beton.

Untuk menjaga keamanan selama aksi unjuk rasa, kepolisian mengerahkan sebanyak 1.824 personel gabungan yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait.

Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI pada Kamis (27/3/2025).

"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari mahasiswa dan beberapa aliansi, kami melibatkan 1.824 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangan tertulisnya.

Susatyo menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR RI.

Selain itu, pengarahan arus lalu lintas di depan gedung tersebut bersifat situasional.

"Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan," tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menemui mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kawasan Patung Kuda Arjuna, Monas, pada Kamis (20/2) petang.

Dalam kesempatan itu, Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengutus dirinya untuk berkomunikasi dengan para mahasiswa.

"Saya mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adik-adik," katanya.

Ia pun memastikan bahwa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia didengar oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyu pun menghargai sikap kritis dari para mahasiswa dan mencoba menjawab apa yang menjadi tuntutan mereka.

"Kami sudah membaca apa yang adik-adik tuntut," kata dia kepada para pendemo.

Mensesneg saat ini sedang berorasi di depan para mahasiswa dengan menaiki mobil komando yang digunakan oleh massa aksi.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 588 personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda Arjuna, Monas.

"Kekuatan pengamanan 588 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan agar selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

Selain pengamanan unjuk rasa, Polres Metro Jakpus juga mengamankan acara pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.

Susatyo menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan pendekatan preemtif, preventif dan penegakan hukum.

"Kami memastikan pelaksanaan pelantikan berlangsung aman dan kondusif. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional untuk mengurai kepadatan di sekitar Istana Negara dan Monas," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2025

Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menilai unjuk rasa mahasiswa sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi.

Walaupun demikian, Prasetyo meminta masyarakat berimbang dan jeli menerima serta memahami informasi yang berkembang terutama terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.

"Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi," kata Mensesneg meneruskan pendapat Presiden terkait unjuk rasa itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Prasetyo, dalam kesempatan yang sama, pun mengajak masyarakat, termasuk mahasiswa yang berunjuk rasa, untuk lebih jeli memahami informasi simpang siur soal kebijakan pemerintah. Dia menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga telah memastikan kebijakan efisiensi pemerintah tidak berdampak kepada anggaran untuk beasiswa, biaya UKT, dan tak juga berdampak kepada pemecatan tenaga honorer.

"Kami mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli. Dari Jumat lalu sudah dijelaskan oleh Bu Menkeu, saya juga hadir, bersama pimpinan DPR, bahwa efisiensi ini tidak berdampak pada pendidikan. KIP (Kartu Indonesia Pintar), beasiswa, termasuk LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tetap berjalan," tutur Mensesneg.

Prasetyo pun kembali menekankan semangat efisiensi itu bukan untuk mengganggu pelayanan kepada masyarakat, tetapi memangkas pengeluaran negara yang selama ini kurang produktif, misalnya, seperti seminar-seminar atau acara diskusi (FGD).

"Semangat efisiensi ini bukan untuk mengganggu masyarakat, tapi untuk memangkas hal-hal yang kurang produktif, seperti acara seremonial, seminar, atau FGD yang sudah terlalu banyak. Sekarang rakyat butuh aksi nyata," ujar Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Menkeu Sri Mulyani menyatakan kriteria efisiensi kementerian/lembaga mencakup aktivitas-aktivitas seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), acara-acara peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya. Artinya, sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi tidak terdampak kebijakan penghematan belanja tersebut.

"Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," kata Menkeu dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2) minggu lalu.

Menkeu melanjutkan jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 sebanyak 1.040.192 mahasiswa. Anggaran yang telah disiapkan untuk beasiswa tersebut sebesar Rp14,69 triliun.

"Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," kata Menkeu.

Presiden Prabowo dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, juga menekankan efisiensi anggaran pemerintah tidak mengganggu kegiatan operasional. Anggaran yang berhasil dihemat justru dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, misalnya seperti penyediaan pupuk dan perbaikan fasilitas pendidikan.

"Jadi habis itu kunker, seminar, FGD, forum group discussion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi, rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Ngak usah seminar lagi," tegas Presiden.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Togar M Simatupang menyatakan, Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro belum mengambil langkah hukum terkait tudingan dugaan penamparan terhadap pegawainya. Dugaan tersebut pun viral di media sosial dengan narasi negatif.

"Kita belum ada ke arah sana untuk menempuh langkah hukum," katanya saat konferensi pers di kantor Kemendiktisaintek, Jakarta Selasa (21/1/2025).

Terkait rekaman suara yang beredar luas soal dugaan Satryo marah kepada pegawai vendor yang mengurus air di rumah dinasnya, Togar belum mengetahui sumber rekaman tersebut. Dia pun belum tahu siapa yang membuat dan menyebarkan rekaman tersebut.

Menurut Togar, orang yang menyebarkan rekaman tersebut hanya ingin mencari keuntungan belaka. Togar menilai tujuan penyebaran rekaman itu juga masih belum diketahui, apakah untuk mencemarkan nama baik Satryo ataukah ada hal lain.

Saat ini, Kemendiktisaintek masih mempelajari potensi timbulnya polemik yang terjadi akibat munculnya rekaman yang dinilai tak relevan tersebut. 

"Kalau itu nanti terjadi secara kontinu atau ada suatu tanda petik potensi untuk mengganggu ketertiban umum, kita harus mencermati secara bijaksana. Jadi belum perlu mengambil langkah hukum," ucapnya.

Ia juga menanggapi terkait aksi unjuk rasa kemarin yang membawa spanduk besar dengan bentuk bahasa simbolik dan hiperbola. Diakui hal semacam itu sering terjadi dalam aksi demontrasi di kalangan mahasiswa maupun di lembaganya.

Pada unjuk rasa Senin (10/1/2025) di kantor Kemendiktisaintek, terbentang spanduk bertulisan putih berlatar hitam itu memuat pesan, "Pak Presiden, selamatkan kami dari menteri pemarah yang suka main tampar dan main pecat." 

Togar menilai penggunaan kata-kata yang berlebihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perhatian publik agar aksi ASN Kemendiktisaintek ini lebih mendapat sorotan.

Sebelumnya, beredar rekaman suara Menteri Satryo yang marah hingga memaki-maki seseorang di rumah dinas Widya Chandra.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Sebanyak 150 mahasiswa dari tujuh universitas di Jakarta yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Hukum Sumedang-Jakarta akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta pada Senin (16/12/2024).

Aksi ini menuntut pencopotan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Sumedang, Ratri Handoyo Eko Saputro, dari jabatannya.

Tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap insiden kaburnya dua narapidana dari Lapas Sumedang pada Selasa (3/12/2024).

Koordinator lapangan aksi unjuk rasa, Daffariza Aditya, menyatakan bahwa pelarian dua narapidana tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar Lapas.

"Meskipun kedua narapidana berinisial ER dan D berhasil ditangkap kembali, hal ini tetap membahayakan warga Sumedang, khususnya yang tinggal di sekitar Lapas," ujar Daffa kepada Kompas.com melalui WhatsApp pada Sabtu (14/12/2024).

Daffa, mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, menjelaskan bahwa Forum Mahasiswa Hukum Sumedang-Jakarta telah melakukan kajian internal selama beberapa hari.

Hasil kajian tersebut menunjukkan adanya dugaan kelalaian petugas piket Lapas Kelas II B Sumedang saat insiden terjadi.

"Hal ini harus dipertanggungjawabkan oleh petugas piket Lapas pada saat itu dan Kalapas Kelas II B Sumedang," tegas Daffa.

Ia juga menyoroti bahwa alih-alih mendapatkan sanksi, petugas piket tersebut justru menerima penghargaan dari Ratri Handoyo Eko Saputro.

"Ini sangat mencederai pemikiran warga Sumedang, khususnya yang tinggal di sekitar Lapas," tambahnya.

Daffa mengungkapkan bahwa aksi unjuk rasa di kantor kementerian tersebut akan diikuti mahasiswa dari Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Borobudur, Universitas Stiami, Universitas BSI, STIE Jakarta, dan Universitas Azzahra Jakarta, serta beberapa mahasiswa dari Sumedang.

Ada tiga poin tuntutan yang akan disampaikan oleh Forum Mahasiswa Hukum Sumedang-Jakarta.

Pertama, mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk segera mencopot Ratri Handoyo Eko Saputro dari jabatannya.

Kedua, meminta agar seluruh petugas piket Lapas yang bertugas saat narapidana kabur diberhentikan karena diduga melakukan kelalaian.

Ketiga, mendesak evaluasi terhadap seluruh jajaran petugas dan konstruksi bangunan Lapas Kelas II B Sumedang.

Daffa menegaskan bahwa aksi ini merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai, dan UU Nomor 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

KOMPAS.COM/AAM AMINULLAH Lapas Kelas II B Sumedang, dan sebaran banner rencana aksi dari Forum Mahasiswa Hukum Sumedang-Jakarta.

Menanggapi rencana aksi unjuk rasa ini, Ratri Handoyo Eko Saputro menyatakan bahwa ia telah melaporkan hal tersebut kepada kantor wilayah Lapas.

"Saya sudah laporkan ke pimpinan di kanwil, jadi saya belum bisa memberi pernyataan lebih lanjut terkait hal ini," ujar Ratri kepada Kompas.com melalui WhatsApp.

Sebelumnya, diberitakan bahwa dua warga binaan Lapas Kelas II B Sumedang melarikan diri dengan cara memanjat genteng saat persiapan shalat dzuhur.

Ratri menjelaskan bahwa evaluasi akan dilakukan, terutama terkait ketinggian tembok yang mengelilingi Lapas yang saat ini hanya enam meter.

"Kami berencana untuk meningkatkan ketinggian tembok menjadi delapan meter," tambahnya.