Intan Jaya -

Aparat TNI terlibat kontak tembak dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Aparat TNI dan Komnas HAM Perwakilan Papua memiliki data berbeda terkait jumlah anggota OPM yang tewas dalam baku tembak tersebut.

Kontak tembak antara satuan tugas (Satgas) Habema TNI dengan OPM terjadi di Distrik Hitadipa dan Distrik Sugapa, Intan Jaya. Kontak tembak itu berlangsung selama dua hari yakni Selasa (13/5) pagi dan Rabu (14/5) sekitar pukul 04.00 WIT.

"Kontak tembak antara aparat keamanan dari satuan tugas (Satgas) TNI dengan gerombolan OPM berlangsung sejak Selasa pagi terjadi di beberapa kampung di Distrik Sugapa," kata Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono dalam keterangannya, Kamis (15/5/2025).

Iwan menuturkan peristiwa itu terjadi saat TNI memasuki Distrik Sugapa, tepatnya Kampung Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba. Kelompok OPM tersebut dipimpin oleh Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker

"TNI berhasil mensterilkan wilayah Kampung Sugapa Lama dan Kampung Bambu Kuning dari aktivitas kelompok bersenjata yang dipimpin oleh tokoh separatis Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker," bebernya.

"Berdasarkan laporan resmi di lapangan, sebanyak 18 anggota kelompok bersenjata tewas, dan sejumlah barang bukti berhasil diamankan," lanjutnya.

Barang bukti yang diamankan aparat TNI di antaranya 1 pucuk senjata organik AK-47, 1 pucuk senjata rakitan, puluhan butir amunisi berbagai kaliber. Kemudian busur dan anak panah, bendera bintang kejora, serta alat komunikasi.

Iwan menuturkan operasi ini menjadi langkah penting dalam menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat. Pihaknya juga memastikan proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan.

"Seluruh personel TNI yang terlibat dilaporkan dalam kondisi aman dan lengkap. Saat ini pasukan masih bersiaga di beberapa sektor guna mengantisipasi kemungkinan pergerakan kelompok yang tersisa," bebernya.

Iwan mengungkapkan aparat TNI menjalankan misi damai dengan memasuk sejumlah kampung di Distrik Sugapa. Misi itu terkait pelayanan kesehatan, edukasi dan pengamanan rencana pembangunan jalan ke Hitadipa.

"Namun, kedatangan mereka justru dimanipulasi oleh kelompok bersenjata OPM dengan menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup, dan menyebarkan informasi bahwa kedatangan TNI akan mengancam nyawa masyarakat," ungkap Iwan.

Komnas HAM Sebut 4 Anggota OPM Tewas

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey menanggapi kontak tembak antara Satgas Habema TNI dan OPM di Intan Jaya. Komnas HAM mengatakan data yang dirilis TNI belum tervalidasi.

"Begini, kami sendiri belum dapat validasi korban yang jelas karena kalau kita lihat data yang dirilis oleh TNI Satgas Habema ada 18 OPM yang meninggal. Tapi kemudian oleh tim yang dibentuk Pemda yang dipimpin oleh Joakim itu datanya 6 yang meninggal," kata Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey kepada detikcom, Jumat (16/5).

Frits mengungkapkan berdasarkan data dari Pemda Intan Jaya anggota OPM yang tewas hanya 4 orang dan dua orang lainnya merupakan warga sipil. Selain korban tewas, ada pula korban luka.

"Berdasarkan data 3 orang dari OPM juga mengalami luka. Selain itu juga ada 1 anggota TNI terluka di tangan saat kontak tembak terjadi. Sehingga kita belum bisa memvalidasi jumlah korban," bebernya.

Di sisi lain, Frits mengingatkan potensi serangan balasan dari OPM pascakontak tembak tersebut. Menurutnya, OPM akan menyerang aparat TNI/Polri dan warga sipil yang merupakan pendatang.

"Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh kami itu pasti ada respons balasan cepat atau lambat yang dilakukan oleh OPM. Sasarannya balasan adalah aparat keamanan TNI-Polri atau warga non-pribumi," katanya.

Frits mengatakan wilayah Intan Jaya memang masuk wilayah rawan konflik. Menurutnya, perlu pendekatan khusus dalam meredam konflik di sejumlah wilayah di Papua.

"Wilayah Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Yahukimo, Lanin Jaya, Pegunungan Bintang, dan Paniai, itu daerah-daerah rawan konflik. Karena itu butuh pendekatan untuk meredam," katanya.

Dia menegaskan konflik di wilayah tersebut tidak bisa dibiarkan dengan penyelesaian menggunakan senjata. Dia ingin negara hadir untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak jatuh korban jiwa.

"Kelompok OPM itu punya jaringan dengan masyarakat sipil, dia punya keluarga dengan masyarakat sipil. Mereka membaur dengan masyarakat sipil ketika terjadi insiden, dalam situasi itu pasti kelompok rentan menjadi korban," bebernya.

Frits mengatakan kelompok-kelompok rentan itu adalah lansia, perempuan, dan anak-anak. Dia berharap dilakukan dialog kemanusian untuk menghentikan konflik kekerasan yang terjadi di Papua.

"Negara sudah hadir. Tetapi kemudian kehadiran negara itu harus bisa menyelesaikan dan kalau kita lihat anatomi kekerasan, terutama yang terdiri dari kelompok OPM, itu akan berkelanjutan di wilayah-wilayah lain," imbuhnya.

(hsr/hsr)

Jakarta -

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menanggapi aksi penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey saat ikut mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun yang hilang di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Agus mengatakan penanganan Papua memerlukan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya.

"Ya makanya ya. Di Papua itu bukan hanya tugas TNI, harus berkolaborasi," kata Agus di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Agus mengaku telah melakukan MoU dengan sejumlah kementerian. Hal itu, kata dia, dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah-daerah terpencil.

"Saya sudah membuat MoU dengan beberapa kementerian, dengan Kementerian Transmigrasi, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, harus sama-sama membangun daerah-daerah terpencil itu agar kesulitan masyarakat itu bisa segera teratasi," jelasnya.

Sebelumnya, pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun hingga saat ini masih terus dilakukan. Proses pencarian ini diwarnai aksi penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) ke rombongan tim pencarian Iptu Tomi.

Dilansir detikSulsel, Senin (28/4), Kepala Komnas HAM perwakilan Papua Frits Ramandey menjadi korban penembakan yang dilakukan KKB. Peristiwa itu ketika Frits berada di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni pada Minggu (27/4), sekitar pukul 07.10 WIT, lokasi Iptu Tomi diduga hanyut.

"Tepat pukul 07.10 WIT, kami ditembak oleh kelompok KKB dari jarak sebelah kali (Rawara)," kata Frits.

Frits mengaku terlibat dalam operasi pencarian Iptu Tomi mewakili Komnas HAM. Dia bersama aparat kepolisian sudah berada di lokasi dan mendirikan camp sejak Rabu (23/4).

"Jadi sebagai kepala Komnas HAM kami diundang untuk menghadiri proses pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun," tuturnya.

(amw/lir)

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pencarian Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun di pesisir Sungai Rawara, Teluk Bintuni, Papua Barat terus berlanjut.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey, bersama rombongan sempat ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Minggu (27/4/2025).

Penembakan terjadi saat Frits ikut melakukan pencarian terhadap hilangnya Iptu Tomi Marbun.

Saat itu, Frits bersama rombongan menginap di sebuah kamp yang berada tak jauh dari Sungai Rawara, lokasi Iptu Tomi Marbun diduga hilang dan tenggelam.

Sekitar pukul 07.10 WIT, Frits bersama empat anggota kepolisian hendak turun ke Sungai Rawara.

Tiba-tiba, dia bersama empat anggota polisi ditembaki oleh KKB dari arah seberang sungai.

“Puji Tuhan kami selamat dari penembakan tersebut,” kata Frits saat dihubungi Kompas.com, Minggu malam.

Frits menambahkan, kehadiran dan keterlibatan Komnas HAM Papua dalam tim adalah ikut melakukan pencarian dan rekonstruksi terhadap hilangnya Iptu Tomi Marbun yang sudah memasuki 4 bulan ini.

Dari penembakan itu, tim pengamanan Brimob yang tak jauh dari lokasi langsung melakukan penembakan balasan.

Alhasil, Frits dan keempat rekannya bisa lari dan menyelamatkan diri dari KKB yang melakukan penyerangan tersebut.

Usai penembakan itu, Frits bersama rekan-rekannya dievakuasi oleh tim Brimob ke lokasi yang lebih aman guna menghindari adanya tembakan dari KKB.

“Saya sudah dievakuasi ke Distrik Moskona,” ujarnya.

Pencarian Tomi Marbun Perlu diketahui bahwa Ketua Komnas HAM Papua sejak Senin (21/4/2025) sudah berada di Kabupaten Teluk Bintuni dan lanjut ke Distrik Moskona serta Mayerga.

Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki satu hari dan tiba di lokasi kejadian, di mana Iptu Tomi Marbun diduga mengalami musibah dan hilang.

Frits bersama tim pencarian Iptu Tomi Marbun berada di lokasi kejadian dari Selasa (22/4/2025) untuk melakukan pencarian dan rekonstruksi hingga Minggu (27/4/2025).

Diberitakan sebelumnya bahwa Iptu Tomi Marbun dikabarkan hanyut saat hendak menyeberang Sungai Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pada 18 Desember 2024.

Iptu Tomi Marbun dinyatakan hilang di tengah operasi penangkapan KKB di wilayah tersebut.

Kini, operasi pencarian Iptu Tomi Marbun dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhony Isir, bersama ratusan personel dari SAR Brimob, Pengamanan Brimob, dan Polres Teluk Bintuni.

Teluk Bintuni -

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat ikut dalam operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi S Marbun di Teluk Bintuni, Papua Barat. Frits selamat dari serangan pelaku dan kini telah dievakuasi dari lokasi kejadian.

Penembakan itu terjadi di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni pada Minggu (27/4) sekitar pukul 07.10 WIT. Frits mulanya terlibat dalam operasi gabungan mencari Iptu Tomi yang diduga hanyut hilang 18 Desember 2024 lalu.

"Jadi sebagai kepala Komnas HAM kami diundang untuk menghadiri proses pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun," kata Frits kepada detikcom, Minggu (27/4/2025).

Frits mengatakan operasi pencarian terhadap Iptu Tomi dimulai Senin (21/4) lalu. Frits bersama personel lainnya kemudian berjalan kaki dari Bintuni menuju tempat kejadian perkara (TKP).

"Kami berada di sana dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari ini, hari Minggu. Lokasinya sangat jauh dari Bintuni lalu Sungai Rawara itu arusnya sangat kencang," ujarnya.

Menurut Frits, tim saat itu mendirikan camp di sekitar lokasi tempat Iptu Tomi dilaporkan hanyut. Belakangan, Frits turun ke Kali Rawara didampingi 4 personel kepolisian untuk mandi, cuci, kakus (MCK).

"Cuma karena saya mau pimpin ibadah pagi, sehingga saya turun ke sungai untuk MCK. Saat saya turun ke sungai bersama 4 anggota, saat itu kami ditembak," beber Frits.

Dia mengaku pelaku melepaskan 4 kali tembakan dari seberang sungai. Situasi itu direspons anggota Brimob yang kemudian turun ke lokasi kejadian dan melakukan serangan balasan.

"Mereka menembak kami 4 kali tapi kemudian Brimob yang ada di sekitar melakukan penembakan perlindungan sehingga kami bisa menyelamatkan diri di camp di mana kami singgah," terangnya.

Frits memastikan penyerangan itu tidak membuatnya luka. Saat ini dia sudah dievakuasi oleh aparat gabungan pascapenembakan tersebut.

"Puji Tuhan, saya dilindungi Tuhan, kami berlima dilindungi Tuhan, tidak ada yang kena. Kami lima orang selamat. Saya sudah dievakuasi dari Sungai Rawara, sekarang saya ada di Kampung Moskona," ungkap Frits.

Frits tidak mengetahui kondisi terkini usai penembakan tersebut. Dia belum memastikan apakah operasi pencarian terhadap Iptu Tomi dilanjutkan atau tidak.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 510 personel gabungan melanjutkan operasi pencarian terhadap Iptu Tomi. Iptu Tomi hilang selama 4 bulan terakhir saat memimpin pengejaran terhadap anggota KKB.

Total 510 personel itu terdiri dari unsur Polri, TNI, Basarnas, dan instansi terkait lainnya. Personel yang melakukan pencarian disebar ketiga zona pencarian yang rencananya berlangsung hingga 3 Mei mendatang.

"Kita lakukan ini merupakan kegiatan kemanusiaan juga sekaligus menepis adanya isu-isu yang sedang berkembang bahwa proses pencarian tidak transparan," ucap Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo kepada wartawan, Rabu (23/4).

(sar/ata)

Teluk Bintuni -

Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey dievakuasi usai ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Sungai Rawara, Teluk Bintuni, Papua Barat. Frits diserang saat terlibat dalam operasi pencarian terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun yang hilang 4 bulan terakhir.

"Saya sudah dievakuasi dari Sungai Rawara, sekarang saya ada di Kampung Moskona," kata Frits kepada detikcom, Minggu (27/4/2025).

Frits memastikan tidak mengalami luka akibat dari tembakan pelaku. KKB melakukan penyerangan saat Frits turun ke sungai didampingi 4 personel kepolisian.

"Puji Tuhan, saya dilindungi Tuhan, kami berlima dilindungi Tuhan, tidak ada yang kena. Kami lima orang selamat," ungkapnya.

Dia mengaku ikut terlibat dalam operasi pencarian terhadap Iptu Tomi. Komnas HAM Papua diundang menyaksikan dan mencari Iptu Tomi yang diduga hanyut di Kali Rawara saat mengejar KKB pada 18 Desember 2024 lalu.

"Jadi sebagai kepala Komnas HAM kami diundang untuk menghadiri proses pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun," beber Frits.

Frits mengatakan sudah berada di tempat kejadian perkara (TKP) sejak Rabu (23/4). Personel gabungan mendirikan camp di sekitar lokasi Iptu Marbun dilaporkan hanyut.

"Selain ancaman KKB, tapi ancaman arus di sungai sangat kencang, lalu jarak tempuh itu sangat jauh. Jalannya 2 hari. Jadi memang sangat berisiko," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, penembakan itu terjadi di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni pada Minggu (27/4) sekitar pukul 07.10 WIT. Frits saat itu hendak mandi, cuci, kakus (MCK) didampingi 4 personel kepolisian.

"Nah tepat pukul 07.10 WIT kami ditembak oleh kelompok KKB dari jarak sebelah kali. Tapi syukur kami berlima tidak ada yang korban," imbuh Frits.

(sar/ata)

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap lima temuan awal kasus tewasnya tiga anggota polisi usai ditembak di Way Kanan , Lampung pada Senin (17/3/2025). Peristiwa tersebut mengakibatkan gugurnya Kapolsek dan dua anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Negara Batin.

Mereka adalah Kapolsek Negara Batin AKP (Anumerta) Lusiyanto, serta dua anggotanya, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto dan Briptu (Anumerta) Ghalib Surya Ganta. Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Uli Parulian Sihombing mengatakan sebagai bagian dari upaya tindak lanjut atas peristiwa tersebut, Komnas HAM telah melakukan pemantauan lapangan pada 8-11 April 2025 di Provinsi Lampung.

Kegiatan pemantauan meliputi permintaan keterangan dari berbagai pihak terkait, serta peninjauan langsung ke lokasi kejadian guna memperoleh informasi yang akurat dan menyeluruh. "Pertama, peristiwa ini tidak semata-mata terkait dengan aktivitas perjudian sabung ayam, tetapi juga mencakup aksi kekerasan bersenjata yang mengakibatkan gugurnya tiga aparat penegak hukum dari Polsek Negara Batin dan berdampak juga pada anggota Polres Way Kanan yang bertugas pada saat itu,? kata Uli dalam keterangannya dikutip, Minggu (13/4/2025).



Kedua, kata dia, penembakan yang terjadi tidak terlepas dari rangkaian tindakan kekerasan, termasuk pertanyaan mendasar mengenai pelaku penembakan, penggunaan senjata, serta luka tembak yang ditimbulkan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. "Ketiga, luka tembak yang diderita ketiga aparat penegak hukum dari Polsek Negara Batin bersifat fatal dan secara langsung menyebabkan kematian para korban,? imbuhnya.

Keempat, lanjut dia, perlunya ada koordinasi antar penegak hukum untuk memastikan perolehan dan pengujian alat bukti sesuai dengan peraturan-perundangan, serta menjamin untuk memastikan pemulihan hak-hak korban dan keluarganya termasuk restitusi, dan atau kompensasi serta bentuk pemulihan lainnya.

Kelima, upaya pemulihan terhadap korban dan keluarga telah dilakukan sebagian, termasuk adanya komitmen dari institusi terkait untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan keluarga korban.

"Komnas HAM menegaskan bahwa keterbukaan dan transparansi dalam penanganan kasus ini merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin akuntabilitas, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia," ujarnya.

Uli menyebut Komnas HAM mendorong semua pihak untuk bersikap terbuka dan saling melengkapi informasi guna memastikan kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak korban serta keluarganya. Penegakan hukum yang adil dan transparan sangat diperlukan untuk memulihkan hak-hak korban serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

"Komnas HAM akan melakukan permintaan keterangan kepada Detasemen Polisi Militer (Denpom) II Lampung guna mendalami proses penanganan terhadap pelaku yang merupakan anggota TNI. Komnas HAM akan terus melakukan pemantauan dan memastikan bahwa proses hukum dan upaya pemulihan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," pungkasnya.

Lampung -

Tim pencari fakta Komnas HAM RI mendatangi Polda Lampung. Tujuan kedatangan mereka untuk memastikan penegakan hukum secara transparan dan kepastian hak para korban yakni tiga anggota Polri yang tewas ditembak Kopda Basar.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya ingin berkoordinasi dengan jajaran Polda Lampung untuk lebih mendalami terkait dengan fakta-fakta yang ada.

"Tujuan Komnas HAM ingin memastikan penegakan hukumnya berjalan dengan baik, adil dan transparan, kami juga ingin memastikan keluarga korban yakni anaknya haknya bisa terpenuhi (kompensasi atau pendidikan dan lainnya) kami ingin memastikan hal tersebut. Rencana kami juga akan bertemu dengan keluarga korban," katanya, Selasa (8/4/2025).

Uli menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Polda Lampung untuk diberikan ruang seluas-luasnya untuk meminta keterangan kepada jajaran Polda Lampung, termasuk Polsek dan Polres Way Kanan.

Menurut dia, kasus tewasnya AKP Anm Lusiyanto, Aipda Anm Petrus dan Briptu Anm Ghalib menjadi atensi khusus pihaknya. Selain mendatangi Polda Lampung, Uli juga menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak TNI.

"Kasus ini menjadi atensi Komnas HAM, sebelumnya kami juga sudah melakukan koordinasi di Jakarta dengan berbagai lembaga negara lainnya sehingga kami disini lebih menggali dan mendalami fakta-fakta nya. Kami juga berkordinasi dengan pihak Denpom dan Korem serta Kodam," ujarnya.

Usai melakukan pertemuan dengan tim penyidik Polda Lampung, para Komisioner Komnas HAM berencana akan mengunjungi keluarga tiga anggota Polri yang gugur.

(csb/csb)

TAKALAR, iNewsCelebes.id - Seorang pengunjung Lapas (LP) Kelas IIB Takalar diamankan saat mencoba menyelundupkan tembakau sintetis yang diduga jenis gorila untuk suaminya yang merupakan narapidana kasus narkotika. Pengunjung tersebut, Nindi (35), diketahui membawa paket tembakau sintetis seberat 2,3 gram yang disembunyikan di dalam kaos kakinya.

Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Takalar mengungkapkan bahwa suami Nindi, Muhammad Iqbal, adalah narapidana yang baru dipindahkan dari Rutan Kelas I Makassar sekitar satu bulan lalu.

"Bersangkutan baru saja turun dari sel merah dan masuk ke dalam sel blok, tetapi kembali terlibat dalam upaya penyelundupan tembakau sintetis ini," ujar KPLP Lapas Takalar, Heintje.

Kronologi kejadian bermula pada pukul 09.00 WITA, saat pihak lapas membuka layanan kunjungan perayaan hari raya bagi warga binaan. Sekitar pukul 09.40 WITA, Nindi mendapatkan giliran untuk mengunjungi suaminya. Sesuai dengan prosedur, setiap pengunjung dan barang bawaannya diperiksa sebelum masuk ke dalam lapas. Saat pemeriksaan badan terhadap pengunjung wanita, petugas menemukan satu bungkus tembakau sintetis di dalam kaos kaki Nindi.

"Saat diperiksa, Nindi mengakui bahwa barang tersebut adalah pesanan suaminya. Jika dilihat dari jumlahnya, tembakau sintetis ini kemungkinan untuk konsumsi pribadi, bukan untuk diedarkan," tambah Heintje.

Muhammad Iqbal sendiri diketahui memiliki riwayat sebagai pengguna dan pengedar tembakau sintetis sebelumnya. Atas kejadian ini, pihak lapas langsung mengambil tindakan tegas dengan kembali memasukkan Iqbal ke dalam sel merah. Sementara itu, Nindi beserta barang bukti diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Takalar untuk diproses lebih lanjut.

"Kami dari Lapas Takalar berkomitmen penuh untuk memberantas peredaran narkoba dan tidak akan memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan narkotika di dalam lingkungan lapas," tegas Heintje.

Editor : Muhammad Nur

Takalar -

Wanita bernama Nindi (35) diamankan saat mencoba menyelundupkan tembakau sintetis yang diduga jenis gorila untuk suaminya yang ditahan di Lapas Kelas IIB Takalar. Wanita itu membawa paket tembakau sintetis seberat 2,3 gram yang disembunyikan di dalam kaos kakinya.

"Setelah pemeriksaan badan, pengunjung wanita didapati ada alas kaki tepatnya di dalam kaos kaki dia plester satu bungkus tembakau yang diduga sintetis gorila di kakinya. Diakui atau dibenarkan sendiri oleh ibu Nindy bahwa itu tembakau sintetis gorila pesanan suaminya," ujar KPLP Lapas Takalar, Heintje kepada detikSulsel, Rabu (2/3/2025).

Penangkapan tersebut dilakukan oleh pihak Lapas IIB Takalar yang melakukan pemeriksaan kepada pengunjung dalam rangka libur hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Rabu (2/3) pagi. Suami dari wanita tersebut diketahui bernama Muhammad Ikbal (35).

Heintje mengatakan, Muhammad Iqbal, adalah narapidana yang baru dipindahkan dari Rutan Kelas I Makassar. Proses pemindahannya dilakukan sekitar satu bulan lalu.

"Bersangkutan baru saja turun dari sel merah dan masuk ke dalam sel blok, tetapi kembali terlibat dalam upaya penyelundupan tembakau sintetis ini," katanya.

Heintje menduga tembakau sintetis ini akan digunakan sendiri oleh narapidana tersebut. Pelaku dan barang bukti kini telah diserahkan ke Polres Takalar.

"Satuan Narkoba telah mengambil data dan mengambil ibu bersama barangnya. Kalau dari timbangan yang dirilis oleh Satuan Narkoba Polres Takalar 2,3 gram dalam satu paket," jelas Heintje.

Menurut Hetinje, narapidana tersebut merupakan tahanan dalam kasus peredaran dan pengguna narkotika jenis tembakau gorila. Sedangkan barang bukti yang didapat ini merupakan barang sisanya.

"Dulu dia (narapidana) mengedar dan menggunakan. Barang ini adalah sisa barang yang diambil dari rumahnya sisa paket tembakau diduga sintetis suaminya," ungkapnya.

(hmw/asm)

Jakarta -

Markas Besar (Mabes) TNI mengatakan proses hukum bagi oknum TNI AD penembak 3 anggota Polri di Way Kanan, Lampung, masih berjalan. Mabes TNI akan menghukum seberat-beratnya apabila oknum tersebut terbukti bersalah.

"Masalah proses hukum yang di Lampung ya, artinya kan kemarin sudah disampaikan tersangka-tersangkanya, dari petunjuk dari Panglima TNI kita ikuti saja, proses investigasi, penyelidikan dan belum selesai," kata Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (27/3/2025).

Dia menegaskan para prajurit akan dihukum berat jika terbukti terlibat. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung.

"Nanti kalau memang betul terbukti bersalah, dan benar-benar betul-betul dia melakukan itu, sesuai hasil scientific investigation dan sebagainya, dan sebagainya yang telah dikembangkan oleh tim investigasi. Ya kita hukum seberat-beratnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Kristomei mengatakan pihaknya tidak akan melindungi prajurit terlibat. Pihaknya akan memecat oknum prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah.

"Nggak ada, ngapain kita lindungi-lindungi. Sudah jelas kalau Panglima TNI, kalau bagi prajurit yang melanggar hukum, ya kita proses," kata dia.

"Ngapain takut, kalau prajurit pecat-pecat. Kan yang daftar jadi prajurit TNI banyak, hari ini aja yang dilantik segitu banyaknya, 805 orang. Yang daftar ribuan. Jadi ngapain melindungi yang jelek. Sudah hukum aja lah, banyak yang daftar, kok," imbuhnya.

Sebagai informasi, peristiwa penembakan terhadap tiga polisi itu terjadi pada Senin (17/3) sore. Saat itu, ketiga polisi tersebut tengah menggerebek salah satu lokasi sabung ayam di Way Kanan, Lampung.

Mereka yang gugur adalah Inspektur Satu (Iptu) Lusiyanto, Brigadir Kepala (Bripka) Petrus Apriyanto, dan Brigadir Dua (Bripda) Ghalib Surya Ganta. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta.

Dua oknum TNI yang menembak tiga polisi di Way Kanan, Lampung, berinisial Kopda B dan Peltu L, resmi jadi tersangka. Keduanya pun dijerat dengan pasal yang berbeda.

"Untuk Kopda B dijerat dengan Pasal 340 juncto 338 KUHPidana. Sementara untuk Peltu L dijerat dengan Pasal 303 KUHPidana," kata WS Danpuspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana, Rabu (25/3).

(wnv/wnv)

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghormati keputusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Jakarta II-08 yang menolak permohonan restitusi yang diajukan oleh keluarga bos rental mobil, Ilyas Abdurrahman.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati menyoroti pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa keluarga korban sudah menerima santunan dari pihak kesatuan terdakwa.

"Nah, tadi disampaikan pertimbangan kenapa restitusi tidak dikabulkan. Di antaranya karena para keluarga sudah mendapatkan santunan," ucap Sri di Pengadilan Militer, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Sri menegaskan, restitusi merupakan hak korban akibat penderitaan dari tindak pidana yang berdampak pada kehidupannya.

Sementara santunan merupakan hal yang berkaitan dengan dukacita, kemudian juga rasa sakit.

"Sehingga memang kami berharap itu dipisahkan, dibedakan," ungkapnya.

Sri juga mengingatkan, terdakwa telah dihukum maksimal, yaitu hukuman seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer.

"Ini yang saya kira perlu dipertimbangkan kembali. Karena memang selama ini korban sangat sulit, sangat minim untuk mendapatkan hak atas restitusi karena mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaku," tambahnya.

Sebelumnya, Pengadilan Militer Jakarta II-08 menolak permohonan restitusi atau ganti rugi yang diajukan keluarga korban penembakan Ilyas Abdurrahman (48) di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim, Letnan Kolonel (Chk) Arif Rachman, dalam sidang vonis terhadap tiga anggota TNI Angkatan Laut (AL) yang menjadi terdakwa dalam kasus penembakan tersebut.

"Majelis hakim berpendapat tidak dapat mengabulkan permohonan restitusi yang dibebankan kepada para terdakwa sebagaimana dalam tuntutan oditur militer," kata Arif Rachman.

Majelis hakim menilai, finansial ketiga terdakwa tidak cukup untuk membayar permohonan ganti rugi yang diajukan oleh keluarga korban, yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

Lebih lanjut, Arif menambahkan bahwa ketiga terdakwa telah divonis pidana penjara dan dipecat dari keanggotaan TNI.

"Dengan demikian, majelis hakim menilai pada diri para terdakwa sudah tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk memenuhi pembayaran tuntutan restitusi kepada korban meninggal dunia dan korban luka," ungkapnya.

Selain itu, TNI AL telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban, dengan besaran Rp 100 juta untuk keluarga Ilyas Abdurrahman dan Rp 35 juta untuk Ramli Abu Bakar (60), teman Ilyas yang menjadi korban luka dalam kasus ini.

"Maka, majelis hakim menilai satuan para terdakwa dapat dikatakan sebagai pihak ketiga," tutup Arif.

Solo -

Kepastian status hukum dua oknum TNI yang diduga menembak mati 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung, diumumkan besok. Hari ini petinggi TNI-Polri mengadakan pertemuan di Mako Polda Lampung.

Dilansir detikSumbagsel, Senin (24/3/2025), dari pantauan di Mapolda Lampung, jajaran petinggi TNI yang hadir di antaranya Wadanpus Pomad, Mayjend TNI Eka Wijaya Permana, dan Karopaminal Mabes Polri.

Wakapolda Lampung Brigjen Ahmad Ramadhan membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ahmad menyampaikan pertemuan itu membahas kasus yang melibatkan dua oknum TNI yang diduga melakukan penembakan terhadap tiga anggota Polri.

"Iya ada, ada pertemuan itu. Membahas hasil investigasi tim gabungan terkait penanganan kasus di Way Kanan," ungkap Ahmad kepada wartawan, Senin (24/3).

Ahmad menjelaskan dari hasil pertemuan tersebut disepakati akan diadakan konferensi pers (konpers) yang akan digelar di Mapolda Lampung pada Selasa (25/3) besok.

"Jadi besok (Selasa) hasilnya investigasinya diumumkan, besok akan dilaksanakan preskon oleh Kapolda bersama Danpus Pomad pukul 10.00 WIB," pungkasnya.

(apl/ams)