Mataram -

Mantan Bupati Lombok Barat periode 2009-2014 dan 2014-2015 Zaini Arony kembali meminta pengalihan penahanan. Dari tahanan rutan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah.

"Kami memohon untuk penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah," ungkap kuasa hukum Zaini Arony, Hijrat Priyatno ditemui di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Kamis (15/5/2025).

Zaini Arony merupakan tersangka dugaan korupsi kerja sama operasional (KSO) antara BUMD PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera pada Lombok City Center (LCC) bersama dua orang lainnya. Yakni, mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha dan mantan Direktur PT Patut Patuh Patju (Tripat) Lalu Azril Sopiandi.

Permohonan penangguhan tahanan sudah dilayangkan ke kejaksaan. Hijrat mengungkap alasan permintaan penangguhan tahanan. Mulai faktor usia Zaini Arony yang sudah menginjak 72 tahun dan segi kesehatan.

"Pertimbangannya dari segi usia, beliau juga punya riwayat penyakit diabetes dan rekam medisnya sudah ada. Itu menjadi bahan pertimbangan," katanya.

Pertimbangan tersebut sudah diserahkan ke kejaksaan. Pihaknya tinggal menunggu permohonan penangguhan penahanan tersebut disetujui atau tidak.

"Itu semua kami serahkan kepada kejaksaan untuk menilai, karena itu kewenangan dari kejaksaan. Apa pun itu kami hormati," ujar Hijrat.

Pengajuan pengalihan penahanan Zainy Arony sudah dilakukan beberapa kali. Mulai dari kasus dengan kerugian Rp 39 miliar itu masih berjalan di penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, dan saat pelaksanaan tahap dua ke jaksa penuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

"Kami tim kuasa hukum dari Pak Zaini Arony tidak henti-hentinya memohon kepada kejaksaan, baik di Kejati NTB maupun dilimpahkan ke Kejari Mataram ini, tetap kita memohon untuk diperhatikan untuk penahanannya bisa dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah," pintanya.

Waktu permohonan pengalihan penahanan di Kejati NTB, Hijrat melanjutkan, sejumlah tokoh agama dijadikan sebagai penjamin. Akan tetapi, para tokoh agama itu kini dihilangkan sebagai penjamin saat mengajukan permohonan ke jaksa penuntut.

"Hari ini (Kamis, 15/5/2025) kami menjaminkan dari kuasa hukumnya. (Tokoh agama) Kali ini belum ada, mungkin ke depan bisa disusul," ujarnya.

Sementara, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Mataram, Mardiyono, mengatakan tidak ada penangguhan tahanan terhadap Zaini Arony. Alih-alih adanya penangguhan penahanan, permohonan saja tidak ada yang diterima.

"Tidak ada permohonan penangguhan penahanan, tidak ada. Baik dari tersangka maupun kuasa hukum tersangka. Tidak ada permohonan penangguhan," tegasnya.

Kalau pun ada permohonan penangguhan penahanan, akan disampaikan ke atasannya. " Akan kami laporkan ke pimpinan, kemudian akan dipertimbangkan oleh pimpinan," tutur Mardiyono.

Kasus dugaan korupsi itu terjadi saat Zaini menjabat sebagai bupati pada 2013. Saat itu, Zaini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Tripat yang mengenalkan tersangka Lalu Azril Sopiandi dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Mantan narapidana pemerasan terkait proses permohonan izin dan pengembangan kawasan wisata di wilayah Lobar tahun 2010-2012 ini disebut berperan aktif dalam sejumlah pertemuan membahas rencana KSO bersama pihak PT Tripat dan PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Ia juga menerbitkan surat KSO antara PT Tripat selaku BUMD Lobar, dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera. KSO tersebut tanpa persetujuan dari DPRD setempat.

Sementara, peran tersangka Lalu Azril Sopiandi dan Isabel Tanihaha melakukan KSO yang menjabat sebagai diretur di masing-masing perusahaan. Wujud KSO itu adalah LCC.

Salah satu poin krusial KSO diantara mereka itu melegalkan atau mengesahkan atau dapat mengagunkan sertifikat HGB (hak guna bangunan) atas tanah eks penyertaan modal Pemda Lobar.

Luas tanah pusat pembelanjaan itu 8,4 hektare, yang terdiri dari dua sertifikat. Salah satu sertifikat tanah dengan luas 4,8 hektare diagunkan ke Bank Sinarmas.

Sebenarnya, kasus korupsi di LCC ini pernah diusut Kejati NTB. Waktu itu, mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopiandi dan mantan Manager Keuangan PT Tripat Abdurrazak ditetapkan tersangka dan telah diadili. Di pengadilan, keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sehingga menimbulkan kerugian negara.

Lalu Azril Sopandi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Selain itu juga ia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 891 juta subsider 2 tahun penjara.

Sementara, Abdurrazak divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Abdurrazak juga turut dibebankan membayar uang pengganti senilai Rp 235 juta subsider satu tahun penjara.

Jaksa Lanjutkan Penahanan Para Tersangka

Jaksa Kejari Mataram melanjutkan penahanan Zaini. Dia kembali ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah. "Pak Zaini Arony kami tahan di Rutan Praya, Lombok Tengah," ujar Kasipidsus Kejari Mataram Mardiyono, Kamis.

Jaksa turut melanjutkan penahan terhadap tersangka lainnya, yaitu mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha. Untuk Isabel Tanihaha, Mardiyono berujar, penahanannya dilanjutkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Mataram.

"Untuk dua orang (tersangka) Isabel Tanihaha dan Zaini Arony pada tahap penuntutan ini kita tahan selama 20 hari ke depan," katanya.

Satu tersangka lagi dalam kasus ini Lalu Azril Sopiandi, selaku mantan Direktur PT PT Patut Patuh Patju (Tripat). Untuk Azril sendiri, jaksa tidak melanjutkan penahanannya karena masih berstatus terpidana.

"Sedangkan untuk Pak Azril tidak kita lakukan penahanan, karena yang bersangkutan masih berstatus narapidana. Masih tetap di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat," ucap dia.

Disebutkan, penahanan terpisah para tersangka dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. "Untuk kepentingan pembuktian, seperti itu," sebutnya.

Penahanan yang dilakukan, lanjutnya, setelah jaksa penuntut menerima pelimpahan para tersangka dan barang bukti dari penyidik Kejati NTB. "Iya, hari ini pelaksanaan tahap dua (penyerahan tersangka dan barang bukti) atas tiga tersangka, yaitu tersangka Isabel Tanihaha, Zaini Arony dan Lalu Azil Sopiandi," tandas Mardiyono.

(hsa/gsp)

Mataram -

Terdakwa kasus kekerasan seksual I Wayan Agus Suartama alias Agus difabel berkeluh kesah dalam persidangan. Salah satunya, ia mengeluh karena tidak lagi memiliki pendamping saat penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Adapun hal-hal lain diceritakan mengenai di lapas karena Agus saat ini sudah tidak memiliki pendamping," kata penasihat hukum Agus, Michael Ansory, Kamis (14/5/2025).

Menurut Michael, pendamping Agus yang disediakan untuk mengurusnya saat berada di lapas sudah bebas. Walhasil, hingga saat ini, Agus tidak memiliki pendamping di lapas. "Sehingga Agus berkeluh kesah di dalam pledoinya secara lisan," ujarnya.

Agus sudah tidak memiliki pendamping di lapas sejak pekan lalu. Persoalan tidak memiliki pendamping itu juga telah disuarakan Agus pada persidangan sebelumnya.

Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, ungkap Michael, juga telah mengingatkan jaksa penuntut umum (JPU) agar memperhatikan hak dari Agus. Namun, hak Agus itu hingga kini tidak dipenuhi.

Sebagaimana diketahui, JPU sebelumnya menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram menjatuhi Agus dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. JPU menilai Agus terbukti bersalah dan melanggar Pasal 6 huruf C juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

(hsa/hsa)

Jakarta -

Muh Sukriaka, pecatan anggota polisi yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda NTB, ditangkap kembali. Ia dibekuk di rumah salah satu istrinya di wilayah Lombok Tengah setelah buron selama 20 hari.

Dirresnarkoba Polda NTB Kombe Roman Smaradhana Alhaj mengatakan, Sukriaka ditangkap Tim Puma Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB pada 5 Mei 2025.

"Ditangkap di wilayah Lombok Tengah, rumah istri kesekiannya," kata Roman, Kamis (14/5/2025).

Sukriaka (46), warga Dusun Lingkung Daye, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, itu sebelumnya kabur dari Rutan Polda NTB pada 16 April 2025.

"Sebulan setelah ditangkap, dia kabur. Ditangkap kembali 5 Mei 2025 setelah kurang lebih 20 hari kabur. Ditangkap Tim Puma Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB," ujarnya.

Lompat Tembok Saat Bersih-bersih

Sukriaka melarikan diri saat diberi tugas membersihkan lingkungan tahanan. "Saat itu disampaikan Dittahti Polda NTB yang bersangkutan (Muh Sukriaka) di sore (16 Mei 2025) lagi bersih-bersih. Kemudian ada kesempatan untuk melarikan diri. Singkatnya seperti itu," jelas Roman.

Ia kabur dengan cara melompati tembok tahanan ketika petugas lengah.

Sukriaka merupakan tersangka kasus narkoba yang ditangkap Ditresnarkoba Polda NTB pada Sabtu, 15 Maret 2025. Dari penangkapan itu, polisi menyita 15 bungkus sabu dengan berat total 3,463 gram.

"Tiga gram lebih sabu itu sudah dalam beberapa poket, sudah dibagi-bagi," jelas Roman.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka membeli sabu dari seseorang berinisial T di Lombok Tengah sebanyak 10 gram dengan harga Rp 1 juta per gram. Barang itu kemudian dijual kembali dengan harga Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per poket.

"Tersangka mendapatkan keuntungan hingga Rp 500 ribu per gramnya," ujar Roman.

(dpw/iws)

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum telah terjadi pada Selasa (13/5), dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari perkiraan transaksi belanja narkoba ilegal di Indonesia hingga MA menolak permohonan peninjauan kembali (PK) mantan Menkominfo Johnny Gerard Plate.

1. Jenazah Kolonel Antonius Hermawan siang ini dibawa ke Yogyakarta

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana mengatakan bahwa jenazah Kolonel Antonius Hermawan yang tewas akibat ledakan pada pemusnahan amunisi afkir di Garut, Jawa Barat, akan dibawa ke kampung halaman korban di Desa Kaliwungu, Desa Harjobinangun, Provinsi Yogyakarta, Selasa (13/5) pukul 12.45 WIB.

Selengkapnya baca di sini.

2. BNN: Potensi transaksi belanja narkoba ilegal Rp524 triliun per tahun

Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan potensi nilai transaksi belanja narkoba ilegal di Indonesia mencapai Rp524 triliun per tahun.

Selengkapnya baca di sini.

3. MA tolak peninjauan kembali mantan Menkominfo Johnny Plate

Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate dalam kasus korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo pada tahun 2020—2022.

Selengkapnya baca di sini.

4. Komisi III DPR apresiasi Polri tangguhkan penahanan mahasiswi ITB

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang memberikan penangguhan penahanan terhadap mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS.

Selengkapnya baca di sini.

5. Polisi selidiki penyebab kecelakaan tunggal jip wisata di jalur Bromo

Kepolisian Resor (Polres) Malang, Jawa Timur, melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab kecelakaan tunggal jip yang mengangkut delapan wisatawan di jalur wisata arah Gunung Bromo.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, proses hukum terhadap mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS yang menjadi tersangka pengunggah meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, sudah sesuai prosedur.

Diketahui, SSS telah ditangguhkan penahananya pada Minggu, 11 Mei 2025. Tetapi, proses hukumnya dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

“Kami yakini proses ini dilandasi dengan proses secara prosedural, proporsional, dan profesional dan tentu juga dari tim kuasa hukum selalu mendampingi dalam hal ini juga untuk memberikan akuntabilitas,” kata Trunoyudo di Jakarta, pada Minggu, dikutip dari Antaranews.

Dia menjelaskan bahwa proses penyidikan dimulai pada 7 April 2025. Setelah adanya laporan polisi bernomor LP/B/159/III/2025/SPKT pada tanggal 24 Maret 2025.

Kemudian, penyidik telah memeriksa tiga orang saksi dan meminta keterangan dari lima orang ahli. Lalu, menyita barang bukti, baik dari para saksi maupun tersangka, dan barang bukti tersebut telah diperiksa dengan digital forensik

Hingga akhirnya penyidik menangkap SSS selaku pemilik akun media sosial X yang diduga melanggar UU ITE pada 6 Mei 2025.

“Atas dugaan melakukan tindak pidana dugaan manipulasi atau menciptakan informasi atau dokumen elektronik yang seolah-olah merupakan data yang autentik dan/atau mengunggah berupa dokumen atau gambar yang memiliki muatan terhadap melanggar kesusilaan,” ujar Trunoyudo

Selanjutnya, tersangka SSS ditahan pada tanggal 7 Mei 2025 hingga penahanannya ditangguhkan pada tanggal 11 Mei 2025.

Dorongan agar Dibina

Penangkapan terhadap SSS saat itu sempat menuai berbagai reaksi dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga Istana.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pihak kepolisian telah melakukan kriminalisasi dengan menangkap mahasiswi ITB yang membuat meme Prabowo dan Jokowi.

“Kami menilai dalam konteks kebebasan berpendapat polisi telah melakukan kriminalisasi terhadap mahasiswa ITB. Kasus ini menunjukan bahwa negara anti kritik,” ujar Kepala Divisi Hukum KontraS, Andrie Yunus saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu (10/5/2025).

Andrie menilai, Bareskrim Polri telah menyimpang dari tugasnya sebagai pelindung masyarakat. Pasalnya, penangkapan ini bertentangan dengan hak atas kebebasan berpendapat yang termaktub dalam UUD 1945.

Terlebih, lembaga negara, termasuk Presiden bukan entitas yang dilindungi reputasinya oleh hukum hak asasi manusia.

Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menilai sebaiknya mahasiswi ITB itu dibina.

"Ya kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu," kata Hasan di Kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (10/5/2025).

Menurut Hasan, kemungkinan mahasiswi tersebut terlalu bersemangat memberikan kritikan kepada pemerintah.

Oleh karenanya, dia berpandangan bahwa harus ada pembinaan terhadap mahasiswi tersebut.

"Mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu," ujar Hasan.

Meski begitu, jika memang ditemukan persoalan hukum di kasus itu, dia menyerahkanya ke aparat penegak hukum.

"Ya, kecuali ada soal hukumnya, kalau soal hukumnya kita serahkan saja itu kepada penegak hukum, tapi kalau karena pendapat, karena ekspresi itu sebaiknya diberi pemahaman dan pembinaan saja bukan dihukum gitu,” kata Hasan.

Penangguhan Penahanan

Sebagaimana diketahui, penahanan terhadap SSS ditangguhkan pada 11 Mei 2025.

Trunoyudo mengatakan, penangguhan penahanan itu diberikan oleh penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri atas dasar permohonan dari tersangka SSS melalui penasehat hukumnya serta orang tuanya.

Selain itu, penangguhan juga diberikan karena adanya iktikad baik dari tersangka SSS beserta keluarganya untuk memohon maaf karena telah membuat kegaduhan.

Di sisi lain, tersangka SSS juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi, serta pihak ITB atas perbuatannya.

“Yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya,” ujarnya.

Pertimbangan selanjutnya adalah aspek kemanusiaan serta memberi kesempatan SSS untuk menempuh pendidikannya.

“Penangguhan penahanan ini diberikan, tentu didasarkan pada aspek atau pendekatan kemanusiaan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya,” kata Trunoyudo.

Ketua Komisi III DPR dan ITB Jadi Penjamin

Tak hanya itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ternyata menjadi penjamin bahwa SSS tidak akan melarikan diri meski penahanannya ditangguhkan.

Pernyataan ini tertuang dalam Surat Jaminan Penangguhan Penahanan yang dikirim Habiburokhman ke Mabes Polri.

"Dengan ini saya menjamin bahwa saudari SSS tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, tidak akan melarikan diri," kata Habiburokhman dalam surat tersebut.

Selain itu, Politikus Partai Gerindra ini juga menjamin bahwa mahasiswi ITB tersebut tidak akan merusak barang bukti, mengulangi tindak pidana, dan menghalangi jalannya penyidikan maupun penuntutan di pengadilan.

Permohonan penangguhan penahanan ini juga dilayangkan oleh ITB. Pihak kampus memastikan akan melakukan pembinaan akademik kepada SSS.

"ITB akan melanjutkan proses pembinaan akademik dan karakter terhadap yang bersangkutan,” tulis pihak ITB, dikutip dari situs resminya.

“ITB berkomitmen untuk mendidik, mendampingi, dan membina mahasiswi tersebut untuk dapat menjadi pribadi dewasa yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi adab dan etika dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi, dengan dilandasi nilai-nilai kebangsaan,” tulis pihak ITB lagi.

“Kami yakini proses ini dilandasi dengan proses secara prosedural, proporsional, dan profesional dan tentu juga dari tim kuasa hukum selalu mendampingi dalam hal ini juga untuk memberikan akuntabilitas,”

Jakarta (ANTARA) - Polri mengatakan bahwa proses hukum terhadap mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS yang menjadi tersangka pengunggah meme tidak senonoh bergambar Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, sudah sesuai prosedur.

Adapun proses hukum tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri sebelum akhirnya penahanan terhadap SSS ditangguhkan pada Minggu (11/5).

“Kami yakini proses ini dilandasi dengan proses secara prosedural, proporsional, dan profesional dan tentu juga dari tim kuasa hukum selalu mendampingi dalam hal ini juga untuk memberikan akuntabilitas,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, pada Minggu (11/5) malam.

Dikemukakan Brigjen Pol. Trunoyudo, kasus ini bermula ketika adanya laporan polisi bernomor LP/B/159/III/2025/SPKT pada tanggal 24 Maret 2025.

Kemudian, Dittipidsiber memulai proses penyidikan pada 7 April 2025. Dalam prosesnya, penyidik telah memeriksa tiga orang saksi dan meminta keterangan dari lima orang ahli.

Selain itu, penyidik juga menyita barang bukti, baik dari para saksi maupun tersangka, dan barang bukti tersebut telah diperiksa dengan digital forensik.

Lantas, pada 6 Mei 2025, penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap SSS selaku pemilik akun media sosial X yang diduga melanggar UU ITE.

“Atas dugaan melakukan tindak pidana dugaan manipulasi atau menciptakan informasi atau dokumen elektronik yang seolah-olah merupakan data yang autentik dan/atau mengunggah berupa dokumen atau gambar yang memiliki muatan terhadap melanggar kesusilaan,” kata Brigjen Pol. Trunoyudo.

Tersangka SSS pun mulai ditahan pada tanggal 7 Mei 2025 hingga penahanannya ditangguhkan pada tanggal 11 Mei 2025.

Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa penangguhan penahanan itu diberikan oleh penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri atas dasar permohonan dari tersangka SSS melalui penasehat hukumnya serta orang tuanya.

Selain itu, penangguhan juga diberikan karena adanya iktikad baik dari tersangka SSS beserta keluarganya untuk memohon maaf karena telah membuat kegaduhan.

“Penangguhan penahanan ini diberikan tentu mendasari pada aspek atau pendekatan kemanusiaan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya,” katanya.

Lebih lanjut, Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa tersangka SSS juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden RI Joko Widodo serta pihak ITB atas perbuatannya.

“Yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya,” ujarnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa menarik di bidang Hukum terjadi di sepanjang Minggu (11/5). Dari mulai penangguhan penahanan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) hingga pengantin dibacok jelang nikah.

Rangkaian berita tersebut telah dirangkum oleh ANTARA.

1. Ketua Komisi III DPR ajukan penangguhan penahanan mahasiswi ITB

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengajukan jaminan penangguhan penahanan seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) yang ditangkap polisi karena unggahan meme menyangkut kepala negara di media sosial.

Dia yakin bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merupakan sosok yang bijak dalam menanggapi kasus yang menjerat mahasiswi berinisial SS tersebut.

Baca di sini

2. Barantin tegaskan pentingnya penegakan hukum lindungi SDA hayati

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat M Panggabean menegaskan pentingnya penegakan hukum karantina demi melindungi sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit lintas batas wilayah.

"Masa depan karantina yang kuat bergantung pada penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran operasional," kata Sahat dalam Workshop Penegakan Hukum Barantin di Depok, Jawa Barat sebagaimana keterangan di Jakarta, Minggu.

Baca di sini

3. Kemenhut bantah temuan ganja di dalam kawasan TN Kerinci Seblat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membantah informasi yang beredar mengenai penemuan 19 batang ganja di Desa Sungai Dalam Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, berada di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Minggu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) Haidir menjelaskan bahwa lokasi penemuan tanaman ganja tersebut berada di Areal Penggunaan Lain (APL), bukan berada di wilayah Gunung Kerinci dan tidak masuk dalam kawasan TNKS.

Baca di sini

4. 142 preman ditangkap dalam operasi di kawasan industri Bandung

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung menangkap sebanyak 142 orang dalam operasi penertiban premanisme yang digelar di kawasan industri Kahatex Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengatakan operasi tersebut digelar sebagai bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan menyusul adanya laporan masyarakat mengenai maraknya aksi premanisme.

Baca di sini

5.Seorang pengantin pria di Palembang diserang dan dibacok jelang akad nikah

Palembang (ANTARA) - Seorang pengantin pria di Palembang, Sumatera Selatan, nyaris meregang nyawa setelah dibacok dan diancam ditembak oleh orang tak dikenal sesaat menjelang acara akad nikahnya pada Minggu.

Informasi yang dihimpun, kejadian berawal saat pengantin pria bernama Ahmad Anda (31) bersama keluarganya tiba di lokasi akad nikah dan resepsi pernikahannya dengan calon pengantin perempuan Parida menggunakan mobil di Jalan Panca Usaha, Palembang.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Polisi menangguhkan penahanan mahasiswi ITB berinisial SSS yang mengunggah meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Polisi memastikan proses hukum dijalankan sesuai prosedur.

"Melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, 5 orang untuk diminta keterangan sebagai pendapat ahli serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti, baik dari para saksi dan tersangka dan telah dilakukan pemeriksaan digital forensic, sehingga penyidik sudah menganggap cukup dan lengkap proses ini untuk dilakukan proses penyidikan," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers, Minggu (11/5/2025).

Trunoyudo menyebut saat ini SSS dalam kondisi sehat. Tim kuasa hukum, jelasnya, turut mendampingi seluruh proses hukum sebagai bentuk transparansi.

"Kami yakini proses ini dilandasi dengan proses secara prosedural, proporsional dan profesional dan tentu juga dari tim kuasa hukum selalu mendampingi dalam hal ini juga untuk memberikan akutabilitas, objektifitas dan transparansi," lanjutnya.

Terkait penangguhan penahanan ini ITB telah bersuara. ITB akan melanjutkan proses pembinaan akademik dan karakter terhadap yang bersangkutan.

"ITB berkomitmen untuk mendidik, mendampingi dan membina mahasiswi tersebut untuk dapat menjadi pribadi dewasa yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi adab dan etika dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi, dengan dilandasi nilai-nilai kebangsaan," kata Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Institut Teknologi Bandung Nurlaela Arief dalam keterangannya.

Simak juga video "Istana Usul Mahasiswi Pembuat Meme Jokowi-Prabowo Dibina" di sini:

(isa/dhn)

BANDUNG - Mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Teknologi Bandung (ITB) inisial SSS bebas dari tahanan Bareskrim Polri, Minggu (11/5/2025). Mahasiswi yang sempat ditahan gara-gara membuat dan mengunggah meme Prabowo-Jokowi ke media sosial itu mendapatkan penangguhan penahanan.

Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Dr N Nurlaela Arief menyambut baik penangguhan penahanan SSS. "ITB mengucapkan terima kasih atas kerja sama berbagai pihak, Ketua Komisi III DPR, Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM), Tim Pengacara, Keluarga Mahasiswa (KM ITB), rekan-rekan media, serta masyarakat yang turut mengawal proses ini," ujar Nurlaela, Minggu (11/5/2025).

Dia juga berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek yang telah memberikan pendampingan. "ITB akan melanjutkan proses pembinaan akademik dan karakter terhadap yang bersangkutan," katanya.

ITB berkomitmen untuk mendidik, mendampingi, dan membina mahasiswi tersebut untuk dapat menjadi pribadi dewasa yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi adab, dan etika dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi dengan dilandasi nilai-nilai kebangsaan.

"Sebagai bagian dari upaya edukatif, ITB akan memperkuat literasi digital, literasi hukum dan etika berkomunikasi di berbagai media, termasuk dengan penyelenggaraan diskusi terbuka, kuliah umum, dan program pembinaan yang melibatkan teman sebaya, pakar, dan dosen," tuturnya.

Hal ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mahasiswa tentang kebebasan yang konstruktif dalam era digital. ITB mendorong seluruh sivitas akademika untuk menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi bersama.

Kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara, namun harus dijalankan dengan tanggung jawab, pemahaman hukum, serta penghormatan terhadap hak dan martabat orang lain.

"ITB terus melakukan segala upaya untuk terciptanya atmosfer akademik yang sehat dan berkualitas, tetap memberi ruang bagi kebebasan berkumpul, berpendapat dan berekspresi, melakukan kajian kritis, namun tetap sopan, beretika, serta bertanggung jawab," kata Nurlaela.

Denpasar -

Pengunggah meme tak senonoh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) berinisial SSS kini jadi tersangka. SSS adalah mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Teknologi Bandung (ITB).

Dilansir detikNews, SSS telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Namun, kronologi penangkapan maupun motif belum dijelaskan detail.

"Sudah (jadi tersangka), ditahan di Bareskrim," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Erdi Adrimulan Chaniago kepada wartawan, Sabtu (10/5/2025).

Berikut fakta-fakta mahasiswi ITB pembuat meme tak senonoh Prabowo-Jokowi jadi tersangka.

ITB Buka Suara

Pihak kampus juga sudah buka suara terkait kasus ini. Mereka membenarkan bahwa SSS adalah mahasiswinya.

"Institut Teknologi Bandung menanggapi pemberitaan mengenai penangkapan mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) oleh kepolisian, terkait pengunggahan meme melalui media sosial," ujar Direktur Komunikasi & Humas Institut Teknologi Bandung Nurlaela Arief dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).

"Dengan ini kami sampaikan: ITB telah berkoordinasi secara intensif dan bekerja sama dengan berbagai pihak," tambahnya.

Nurlaela mengatakan orang tua mahasiswi tersebut sudah datang ke ITB hari ini. Orang tua mahasiswi itu meminta maaf.

"Kami juga telah berkoordinasi dengan Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM), pihak kampus tetap memberikan pendampingan bagi mahasiswi," lanjutnya.

Terancam 12 Tahun Penjara

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut SSS diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Tersangka SSS melanggar Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," kata Truno.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) UU ITE, mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan, Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 UU ITE, mengatur tentang kejahatan orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 miliar.

Istana Minta Pelaku Dibina

Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau President Communication Office (PCO) Hasan Nasbi merespons soal mahasiswi ITB yang ditangkap setelah membuat dan mengunggah meme foto wajah Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hasan mengusulkan mahasiswa itu lebih baik dibina.

"Kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda, ya mungkin ada semangat-semangat yang telanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda, bisa dibina, bukan dihukum gitu," kata Hasan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

Hasan menyebut para mahasiswa yang selama ini bersemangat memberikan kritik harus diberi pemahaman dan pembinaan kecuali ada indikasi melakukan perbuatan pidana. Ia menekankan Indonesia negara demokrasi.

"Bukan dihukum gitu. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi, mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu," sebutnya.

"Ya, kecuali ada soal hukumnya, kalau soal hukumnya, kami serahkan saja itu kepada penegak hukum," lanjutnya.

Hasan menjelaskan Prabowo tidak akan mengadukan apa pun terkait hal itu. Meski begitu, dirinya tetap menyayangkan karena ekspresi yang disampaikan seharusnya bertanggung jawab.

"Kami nggak tahu, kan Pak Prabowo tidak mengadukan apa-apa, Presiden tidak mengadukan apa-apa, walaupun kami menyayangkan. Kalau menyayangkan, tentu, karena ruang ekspresi itu kan harus diisi dengan hal-hal yang bertanggung jawab," ucap dia.

"Bukan dengan hal-hal yang menjurus pada mungkin penghinaan atau kebencian. Tapi tetap saja, Bapak Presiden sampai hari ini kan tidak pernah melaporkan," tambahnya.

Relawan Dukung Proses Hukum

Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) mendukung proses hukum terhadap mahasiswi ITB itu. "Saya mendukung agar perempuan itu diproses secara hukum," ujar Ketum Bara JP, Utje Gustaaf Patty kepada wartawan, Sabtu.

Utje bertanya-tanya bagaimana mungkin pengunggah meme itu adalah seorang mahasiswi. "Kok level mahasiswa sekarang seperti itu ya?" jelasnya.

Ketum Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer atau Noel bicara senada. Ia mendukung kepolisian memproses hukum mahasiswi ITB tersebut.

"Kita pasti dukung lah," ucap Noel.

Menurutnya, apa yang dilakukan mahasiswi ITB tersebut adalah kebebasan berekspresi yang kelewat batas. "Berpendapat bukan berarti semaunya," sambungnya.

Projo: Lecehkan Kepala Negara

Ketum Pro-Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menyorot meme yang diunggah mahasiswi ITB. Menurut Budi, hal itu merupakan bentuk pelecehan.

"Tindakan mengunggah foto yang melecehkan pemimpin negara sangat tidak dibenarkan. Tidak bisa ditoleransi. Apalagi, itu foto montage, editing, yang artinya tidak faktual. Itu hoaks untuk menghina atau melecehkan orang lain atau kepala negara sebagai pribadi sekaligus jabatan atau lembaganya," ujar Budi kepada wartawan, Sabtu.

Budi mengatakan kebebasan itu bukan tanpa batas. Karena kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan pihak lain.

"Saya berpendapat, tindakan ini tidak perlu analisa atau asumsi. Sudah jelas. Biarlah aparat penegak hukum menanganinya sesuai hukum dan aturan, sekaligus pembelajaran untuk kita semua," jelas Budi.

Ia mengajak masyarakat untuk menggunakan ruang digital secara cerdas dan bertanggung jawab. "Jangan salah artikan kebebasan berpendapat dan demokrasi menjadi tindakan 'semau gue'," terang Budi.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini

(nor/nor)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengajukan diri menjadi penjamin agar mahasiswi ITB pengunggah meme Jokowi-Prabowo bebas dari tahanan polisi.

“Benar, saya menjamin beliau,” kata Habiburokhman kepada Kompas.com, Minggu (11/5/2025).

Habiburokhman yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini memaklumi mahasiswi tersebut lantaran usianya.

“Saya pikir namanya anak muda, salah ya biasa,” ujarnya.

Dia mengajukan diri sembagai penjamin mahasiswi ITB tersebut pada Sabtu (10/5/2025) kemarin.

Mahasiswi itu ditangkap karena membuat dan mengunggah meme yang menggambarkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

“Membenarkan bahwa seorang perempuan berinisial SSS telah ditangkap dan diproses,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Jumat (9/5/2025) lalu.

Pihak ITB pun membenarkan kejadian tersebut dan telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak.

Mahasiswi tersebut ditangkap atas pelanggaran Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 , UU ITE.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengimbau Presiden RI Prabowo Subianto untuk menegur kepolisian, yang menangkap mahasiswi ITB Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) berinisial SSS yang diduga menyebarkan meme Prabowo-Jokowi.

Imbauannya ini dia layangkan supaya menghindarkan kesan bahwa Pemerintahan Prabowo anti demokrasi. Dia memandang tindakan penahanan mahasiswi ITB itu berlebihan dan tak masuk akal alias konyol.

“Karena Presiden atau Prabowo Subianto dan Joko Widodo itu tidak lagi bisa dipandang dan ditempatkan sebagai pribadi, mereka sudah menyatu menjadi institusi publik, karena itu tidak dalam perspektif hukum tidak bisa lagi dilihat sebagai pribadi,” terangnya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Minggu (11/5/2025).

Sebab itu, Abdul merasa penangkapan hingga penahanan mahasiswi tersebut juga telah melukai demokrasi. Karena menurutnya saat seseorang telah menduduki jabatan publik, maka tak ada lagi ruang pribadi baginya.

“Tidak ada lagi ruang pribadi bagi seseorang yang duduk dan telah duduk pada jabatan publik. Jadi polisi sebagai penegak hukum itu lebay [berlebihan] dan tidak mengerti demokrasi,” singgungnya.

Sebelumnya, polisi menangkap seorang wanita berinisial SSS yang diduga telah membuat foto palsu vulgar Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Bahwa seorang perempuan berinisial SSS telah ditangkap dan diproses," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Trunoyudo kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Trunoyudo tidak menjelaskan secara detail terkait sosok yang telah diringkus tersebut. Namun, dia menyampaikan bahwa saat ini SSS sudah menjadi tersangka dan masih dalam proses penyidikan.

Dia menambahkan, SSS yang juga sudah ditetapkan tersangka diduga melanggar pasal pada Undang-undang (UU) tentang Informasi dan Elektronik (ITE).

“Tersangka SSS melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE," pungkas Trunoyudo.

Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB, Nurlaela Arief mengatakan saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait persoalan tersebut.

“ITB telah berkoordinasi secara intensif dan bekerja sama dengan berbagai pihak," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (9/5/12025).

Nurlaela menambahkan, salah satu pihak yang telah berkomunikasi dengan pihaknya yakni orang tua SSS dengan mendatangi pihak kampus secara langsung dan menyatakan permintaan maaf.