Pemerintah Indonesia mengatakan Israel tidak memenuhi kewajiban internasional sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia menyebut Israel telah melanggar hukum karena tidak melaksanakan kewajiban hak asasi manusia di Palestina.

"Israel tidak memenuhi kewajiban internasionalnya sebagai anggota PBB dan Occupying Power. Ini merupakan pelanggaran berat hukum internasional," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono saat menyampaikan pendapat hukum atau advisory opinion di Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), Den Haag, Belanda, Kamis (1/5/2025).

"Ketidakmauan Israel melaksanakan kewajiban hukumnya telah menyebabkan rakyat Palestina tidak dapat melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri," imbuhnya.

Sugiono menerangkan pelanggaran yang terus menerus dilakukan Israel menimbulkan pertanyaan kelayakan Israel disebut negara 'cinta damai'. Di mana hal itu, kata Sugiono, menjadi prasyarat keanggotaan PBB.

"Pelanggaran yang terus-menerus dilakukan oleh Israel dan keengganan Israel memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional telah menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakannya untuk disebut sebagai negara yang 'cinta damai', yang merupakan prasyarat keanggotaan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Piagam PBB," ujarnya.

Sugiono mengatakan fatwa hukum dari Mahkamah Internasional akan memberikan pedoman yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat internasional. Termasuk, kata Sugiono, menyelesaikan isu Palestina dan bencana kemanusiaan terbesar abad ini.

"Fatwa Hukum dari Mahkamah Internasional akan memberikan pedoman yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat internasional dalam menyelesaikan isu Palestina, termasuk menyelesaikan bencana kemanusiaan terbesar abad ini," kata Sugiono.

Sebagai informasi, Majelis Umum PBB, melalui resolusi Nomor 79/232, telah meminta ICJ untuk menetapkan Fatwa tersebut setelah krisis berkepanjangan di Palestina semenjak 7 Oktober 2023. ICJ kemudian meminta masukan negara anggota PBB dan organisasi internasional dalam proses penyusunan Fatwa Hukum-nya.

Permintaan Fatwa Hukum ke ICJ terkait Palestina merupakan kali ketiga diajukan oleh Majelis Umum PBB. Dalam Fatwa Hukum terakhir yang ditetapkan pada 19 Juli 2024, ICJ telah menetapkan bahwa pendudukan berkelanjutan Israel atas wilayah Palestina bertentangan dengan hukum internasional dan Israel harus segera mengakhiri pendudukannya atas wilayah Palestina.

Hingga 30 April, tercatat 39 negara termasuk Indonesia, dan 4 organisasi internasional mendaftarkan diri untuk memberikan pernyataan lisan.

Adapun Fatwa Hukum yang tengah dimintakan Majelis Umum diharapkan dapat secara spesifik menguraikan kewajiban Israel sebagai anggota PBB dan Kuasa Pendudukan (Occupying Power) yang termasuk penghormatan dan fasilitasi bantuan kemanusiaan atas rakyat Palestina.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menyampaikan pendapat hukum atau advisory opinion dalam sidang umum Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Sugiono mengatakan rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.

"Israel harus patuh pada kewajiban terhadap PBB, Organisasi Internasional dan Negara Ketiga yang Beroperasi di Palestina," kata Sugiono dalam sidang Mahkamah Internasional atau Internasional Court of Justice (ICJ) di Den Haag, Belanda, Rabu (30/4/2025).

Sugiono mengatakan kewajiban tersebut timbul berdasarkan hukum internasional dan piagam PBB. Di mana, kata dia, hukum itu mengatur Israel memiliki kewajiban menghormati, melindungi, serta memfasilitasi PBB di mana pun berada, termasuk di Palestina.

"Langkah menghalangi, bahkan melarang organisasi PBB seperti UNRWA, dan organisasi internasional lainnya untuk beroperasi memberikan bantuan kemanusiaan adalah pelanggaran terhadap kewajiban tersebut," ujarnya.

Sugiono mengatakan Israel sebagai Occupying Power memiliki kewajiban melindungi masyarakat di Palestina. Selain itu, kata dia, Israel harus menjamin kebutuhan dasar rakyat Palestina.

"Sebagai Kuasa Pendudukan atau Occupying Power, Israel juga memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia, untuk melindungi masyarakat sipil di Palestina," jelasnya.

"Occupying Power wajib menjamin kebutuhan dasar masyarakat Palestina, menjamin hak-hak dasar mereka termasuk hak dasar untuk mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan hak-hak dasar lain-lain," sambungnya.

Sugiono menjelaskan dalam hukum internasional telah dijamin jika fasilitas dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan tak boleh dirusak. Sugiono menegaskan Israel pun gagal memenuhi kewajiban untuk rakyat Palestina.

"Indonesia menegaskan bahwa Israel telah gagal memenuhi kewajiban internasional tersebut. Tindakan melarang beroperasinya UNRWA, melarang bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza dari PBB dan berbagai pihak lainnya, telah membuktikan bahwa Israel tidak mematuhi hukum internasional," paparnya.

Sugiono mengatakan gagalnya Israel memenuhi kewajibannya mengakibatkan rakyat Palestina tak bisa melaksanakan hak dasar. Padahal, kata dia, rakyat Palestina memiliki hak untuk hidup dengan damai.

"Saya menegaskan di depan ICJ bahwa hak untuk melaksanakan self-determination rakyat Palestina adalah sah. Hak rakyat Palestina ini telah diakui oleh PBB melalui berbagai resolusinya, dan bahkan juga telah diakui oleh ICJ dalam beberapa keputusannya, termasuk pada Fatwa Hukum ICJ tahun 2004 dan 2024," ungkap dia.

"Saya juga menyampaikan kepada ICJ bahwa berbagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional telah menyebabkan rakyat Palestina tidak dapat melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri tersebut," lanjutnya.

Sugiono mengatakan pelanggaran hukum itu tak hanya membuat rakyat Palestina menderita. Namun, juga menghancurkan pelaksanaan hak dasar yang dijamin oleh hukum internasional.

Lebih lanjut, Sugiono mendorong ICJ mengeluarkan fatwa hukum terkait kegagalan Israel itu. Dia mengatakan ICJ memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa hukum yang diminta oleh Majelis Umum PBB.

"Karena itu saya menegaskan kepada ICJ bahwa fatwa hukum perlu dikeluarkan, dan bahwa hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri harus dijamin.
Rekan-rekan sekalian," kata dia.

"Partisipasi Indonesia dalam proses hukum di ICJ ini sekali lagi menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Secara nyata, Indonesia memberikan dukungan tersebut di semua fora internasional, baik di PBB di New York, di Jenewa, dalam berbagai pertemuan bilateral, dan sekarang, saat ini di forum ICJ," sambungnya.

Sugiono menekankan dunia perlu untuk membuka mata dan melakukan aksi nyata agar tindakan kekerasan berhenti. Sugiono mengatakan solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan keluar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkan perdamaian dan penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

"Saya harap, dengan masukan dari Pemerintah Indonesia dan dari negara-negara lain, advisory opinion Majelis Hakim ICJ dapat ditetapkan secara adil dan menjadi acuan untuk penegakan hukum internasional dalam penanganan bencana kemanusiaan yang berlarut-larut di Palestina," tuturnya.

Simak juga Video 'AS Dukung Israel Larang Bantuan UNRWA ke Gaza di Pengadilan Dunia':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menggarisbawahi urgensi memajukan reformasi multilateral adalah supaya multilateralisme lebih inklusif, transparan, terpercaya, dan responsif terhadap tantangan global.

Hal tersebut disampaikan Menlu RI dalam pernyataannya pada sesi kedua Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri (FMM) BRICS yang bertajuk “Reformasi Institusi Internasional untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan” di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (28/4).

Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menegaskan pentingnya reformasi lembaga-lembaga global, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta memperkuat suara negara-negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional, menurut keterangan Kemlu RI di Jakarta, Selasa.

Salah satu bentuk reformasi PBB yang didukung Indonesia adalah perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, kata Menlu RI.

Sugiono juga menegaskan pentingnya penguatan peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam membangun sistem kesehatan global yang tangguh, khususnya dalam menghadapi pandemi dan krisis kesehatan global yang dapat muncul di masa depan.

Untuk itu, Indonesia mendorong reformasi WHO supaya berbasis pada kepentingan negara-negara anggotanya, ucap dia.

Lebih lanjut, Menlu RI menekankan bahwa BRICS harus menjadi pelopor dalam mewujudkan dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.

"Kita harus bergerak dari visi menuju implementasi nyata dengan mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk mewujudkan reformasi," kata Sugiono.

Ia juga mengumumkan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan New Development Bank (NDB) sebagai bentuk dukungan RI terhadap perluasan akses pembiayaan pembangunan bagi Negara-negara Selatan (Global South).

Sementara itu, dalam sesi pertama FMM BRICS sebelumnya, Menlu RI menyoroti semakin pentingnya peran aktif dan konstruktif BRICS dalam mendorong perdamaian dan menegakkan norma-norma multilateral di tengah tergerusnya kepercayaan global.

Di sela-sela FMM BRICS, Menlu Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Brasil Mauro Vieira dan pertemuan pull-aside dengan Menlu Ethiopia dan Menteri Negara untuk Kerja Sama Internasional Uni Emirat Arab dalam konteks bilateral maupun BRICS.

Agenda FMM BRICS yang diikuti Menlu RI di Rio de Janeiro, Brazil, pada 28-29 April 2025, menjadi agenda FMM BRICS pertama yang dihadiri Indonesia setelah resmi bergabung menjadi anggota organisasi itu pada Januari lalu.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

JENEWA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono, hadir dan menyampaikan pernyataan nasional pada Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2/2025).

Dalam pernyataannya, Sugiono menegaskan komitmen Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk berperan aktif dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di tingkat global.

"Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yakni menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," tegas Menlu Sugiono, seperti dikutip dari laman Kemlu RI.

Sugiono juga mencermati dinamika dunia saat ini yang diwarnai dengan kesenjangan pembangunan, meningkatnya diskriminasi dan Islamofobia, serta persoalan di Palestina.

Ia menyampaikan pandangan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global, dengan menekankan pentingnya setiap negara menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya.

"Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya," ungkapnya.

Menlu Sugiono menjabarkan berbagai kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia.

Kebijakan tersebut mencakup program Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Sugiono menegaskan, Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya, yaitu melindungi HAM, dan bukan menjadi alat politik dalam hubungan antar negara.

"Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara. Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," tegasnya.

Terkait situasi di Palestina, Menlu Sugiono menegaskan, berdiri untuk keadilan berarti menentang ketidakadilan global.

"Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina. Karenanya, Indonesia menyerukan, khususnya kepada mereka yang mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar segera menghentikan genosida dan perang di Palestina. Hentikan penerapan double standard dalam penegakan HAM," tambahnya.

Menutup pernyataannya, Menlu Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk selalu mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan solusi yang nyata.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga mengingatkan, HAM adalah oksigen kemanusiaan yang kini terancam oleh konflik, ketidakadilan ekonomi, dan penyalahgunaan teknologi.

Dalam konteks Palestina, Guterres menyerukan gencatan senjata permanen, pembebasan sandera, dan solusi dua negara untuk mewujudkan perdamaian yang adil.

Diketahui, High-Level Segment (HLS) diselenggarakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya.

HLS kali ini diikuti oleh lebih dari 128 pejabat tinggi, termasuk Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dari berbagai negara.

Diketahui, Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026, dan aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB.

Termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, serta pembangunan kapasitas di bidang HAM.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono menegaskan isu hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Sugiono menjelaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM global.

"Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," kata Menlu Sugiono dalam pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss (24/2/2025).

Sugiono mengatakan Indonesia teguh memajukan amanat konstitusi. Sugiono menegaskan pandangan Indonesia dalam menyampaikan agenda HAM di tengah berbagai persoalan, mulai dari kesenjangan pembangunan, meningkatnya diskriminasi dan Islamofobia, serta persoalan di Palestina.

"Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya," ujarnya.

Sugiono juga menjabarkan berbagai kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia. Termasuk program Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

"Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya," tuturnya.

Sugiono menegaskan Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya, yaitu melindungi HAM. Dia meminta Dewan HAM PBB tidak menjadi alat politik dalam hubungan antar negara.

"Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara. Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sugiono menegaskan pemerintah mendukung keadilan untuk negara Palestina. Dia meminta genosida dan peperangan di Palestina agar dihentikan.

"Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina. Karenanya, Indonesia menyerukan, khususnya kepada mereka yang mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar segera menghentikan genosida dan perang di Palestina. Hentikan penerapan double standard dalam penegakan HAM," jelasnya.

High-Level Segment (HLS) diselenggarakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya. HLS kali ini diikuti lebih dari 128 oleh pejabat tinggi di tingkat Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan lainnya.

Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026. Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB, termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, dan pembangunan kapasitas di bidang HAM.

Simak juga Video: Mahfud MD Respons Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, investor.id – Menteri luar negeri (Menlu) RI Sugiono menyebutkan isu-su terkait hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Menlu Sugiono saat bertemu Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volker Turk.

Keduanya bertemu di sela-sela Pertemuan Segmen Tingkat Tinggi (HLS) Dewan HAM PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss pada Senin (24/2) waktu setempat.

“Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," ujar Sugiono kepada Turk, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta pada Selasa (25/2/2025).

Sugiono menambahkan, berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia. Itu termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah bersubsidi.

“Indonesia bahkan saat ini memiliki satu menteri yang fokus spesifik menangani isu HAM," kata dia.

Sementara itu, Turk menyampaikan pandangannya tentang dampak dinamika saat ini terhadap agenda HAM global. Dia mencatat dan mengapresiasi kemajuan Indonesia melalui Strategi Nasional untuk Bisnis dan HAM.

Turk juga mengungkapkan harapannya agar Indonesia bisa terus memainkan peran penting dalam mendorong pemajuan HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.

Dia juga meminta negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk berperan lebih besar dalam penyelesaian konflik di Myanmar dan menawarkan kesiapan untuk membantu mengatasi situasi HAM di sana.

Turk juga menyampaikan dukungan penuh terhadap peran Indonesia dalam penyelesaian konflik di Myanmar dan persoalan Rohingya.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar NegeriSugiono mengungkapkan, Indonesia kini memiliki satu menteri yang fokus pada isu penanganan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ungkapan ini disampaikannya saat bertemu dengan Komisioner Tinggi (KT) HAM PBB Volker Turk di sela-sela Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2/2025).

“Indonesia bahkan saat ini memiliki satu Menteri yang fokus spesifik menangani isu HAM," kata Sugiono dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri, Selasa (25/2/2025).

Ia pun mengungkapkan bahwa pemerintah menjadikan isu HAM sebagai salah satu prioritas.

Sugiono membeberkan ada banyak kebijakan yang dibuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi HAM.

Program tersebut termasuk program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, dan pembangunan 3 juta rumah rakyat, khususnya untuk masyarakat di pedesaan.

“Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," kata Sugiono.

Di sisi lain, KT HAM menyampaikan pandangannya mengenai dampak dinamika global saat ini terhadap agenda HAM di tingkat global.

KT HAM mencatat dan mengapresiasi kemajuan Indonesia melalui Strategi Nasional untuk Bisnis dan HAM.

KT HAM menyampaikan harapan agar Indonesia dapat terus memainkan peran penting dalam mendorong pemajuan HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.

Secara khusus, KT HAM mengharapkan ASEAN dapat berperan lebih dalam upaya penyelesaian isu Myanmar dan mendukung penuh peran Indonesia dalam hal ini, termasuk dalam penanganan isu Rohingya.

KT HAM menawarkan kesiapannya untuk turut berkontribusi dalam penanganan situasi HAM di Myanmar.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar NegeriSugiono mengungkapkan, Indonesia kini memiliki satu menteri yang fokus pada isu penanganan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ungkapan ini disampaikannya saat bertemu dengan Komisioner Tinggi (KT) HAM PBB Volker Turk di sela-sela Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2/2025).

“Indonesia bahkan saat ini memiliki satu Menteri yang fokus spesifik menangani isu HAM," kata Sugiono dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri, Selasa (25/2/2025).

Ia pun mengungkapkan bahwa pemerintah menjadikan isu HAM sebagai salah satu prioritas.

Sugiono membeberkan ada banyak kebijakan yang dibuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi HAM.

Program tersebut termasuk program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, dan pembangunan 3 juta rumah rakyat, khususnya untuk masyarakat di pedesaan.

“Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," kata Sugiono.

Di sisi lain, KT HAM menyampaikan pandangannya mengenai dampak dinamika global saat ini terhadap agenda HAM di tingkat global.

KT HAM mencatat dan mengapresiasi kemajuan Indonesia melalui Strategi Nasional untuk Bisnis dan HAM.

KT HAM menyampaikan harapan agar Indonesia dapat terus memainkan peran penting dalam mendorong pemajuan HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.

Secara khusus, KT HAM mengharapkan ASEAN dapat berperan lebih dalam upaya penyelesaian isu Myanmar dan mendukung penuh peran Indonesia dalam hal ini, termasuk dalam penanganan isu Rohingya.

KT HAM menawarkan kesiapannya untuk turut berkontribusi dalam penanganan situasi HAM di Myanmar.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar NegeriSugiono menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memfokuskan diri pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pernyataannya pada Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2/2025), Sugiono menyatakan bahwa Indonesia akan berperan aktif dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) global.

"Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yakni menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," kata Sugiono, dalam keterangan pers yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri, pada Selasa.

Sugiono menekankan bahwa setiap negara harus menempatkan HAM dalam kebijakan mereka.

Ia juga mengungkapkan beberapa praktik pemenuhan HAM di Indonesia, seperti program makan bergizi gratis (MBG), pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

“Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya,” tambah dia.

Lebih lanjut, Sugiono mengungkapkan bahwa Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya untuk melindungi HAM dan tidak dijadikan alat politik dalam hubungan antarnegara.

Menurutnya, kerja sama dalam bidang HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara.

"Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," ujar dia.

Sebagai informasi, High-Level Segment (HLS) diadakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya.

HLS kali ini diikuti lebih dari 128 oleh pejabat tinggi di tingkat Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan lainnya.

Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026.

Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB, termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, dan pembangunan kapasitas di bidang HAM.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan reformasi multilateral akan menjadi salah satu agenda prioritas diplomasi Indonesia demi mewujudkan perkembangan dunia yang lebih inklusif dan adil bagi semua negara.

"Indonesia akan berada di lini depan penggerak reformasi multilateral," katanya dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Jakarta, Jumat.

Dalam hal ini, Menlu Sugiono menekankan pentingnya reformasi multilateral untuk mewujudkan "Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fit-for-purpose; arsitektur keuangan internasional yang tangguh dan inklusif; serta memberi ruang bagi kepemimpinan Negara-Negara Selatan (Global South)".

Menurutnya, dunia saat ini menghadapi krisis yang saling berkaitan dan tidak ada kawasan manapun yang sepenuhnya terbebas dari konflik dan ketegangan. Sayangnya, kata dia, tatanan global yang ada saat ini masih belum mampu merespons dinamika konflik dunia yang semakin menegang.

Kondisi global dan tantangan multilateralisme pun diperparah dengan krisis iklim yang menuntut respons bersama dari semua negara, ucap Menlu RI.

“Multilateralisme seperti kehilangan daya. Hukum internasional dan Piagam PBB semakin tak dihormati. Arsitektur ekonomi dunia pun tak lagi sesuai untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan sebagian besar negara-negara global,” tutur Sugiono.

Dengan demikian, melalui peran aktif dalam berbagai forum multilateral, Indonesia akan terus mendorong penyempurnaan tata kelola global demi memastikannya tetap relevan menjawab tantangan zaman.

Dukungan RI terhadap multilateralisme juga tampak dari komitmen memenuhi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, di mana kemajuan Indonesia memenuhi capaian SDGs "berada pada jalurnya, termasuk dalam isu lingkungan dan transisi energi," kata dia.

Ia pun memandang setiap negara memiliki “tanggung jawab yang sama dalam bentuk berbeda” dalam menangani krisis iklim, karena negara-negara berkembang tak semaju negara-negara besar terkait kemampuan mitigasi iklim dalam berbagai aspek.

“Untuk itu, kewajiban negara-negara terhadap perubahan iklim juga tak bisa dipukul rata. Negara-negara maju dan kuat harus membantu dan memberdayakan negara-negara berkembang dalam isu ini,” kata Sugiono.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menekankan bahwa diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis di panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

“Diplomasi Indonesia akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, dengan Asta Cita sebagai panduan strategis,” kata Menlu Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri di Jakarta, Jumat.

Hal itu, menurut dia, diwujudkan melalui pendekatan visioner yang tidak hanya merespons tantangan tetapi juga turut berperan sebagai kekuatan positif dalam membentuk dinamika global secara proaktif.

Menlu Sugiono menyoroti dunia yang kini dihadapkan dengan berbagai macam krisis, mulai dari konflik dan perang di berbagai belahan dunia, krisis iklim, pangan, energi, dan air, serta rivalitas antar kekuatan besar.

Di tengah ancaman itu semua, dia menyayangkan solidaritas dan kerja sama global yang semakin terkikis.

“Dunia tidak membutuhkan lebih banyak perpecahan atau politik kekuatan”, ujarnya.

Dia pun menegaskan bahwa dunia membutuhkan kepemimpinan kolaboratif yang membangun rasa saling percaya dan mempersatukan, serta kepemimpinan yang berani menghadapi tantangan dengan cara-cara yang inovatif.

“Kita harus berani menapaki jalan yang belum dilalui, bicara dengan cara yang belum pernah disampaikan, dan membangun jembatan kolaborasi yang sebelumnya belum ada”, tambahnya.

Untuk itu, Menlu RI menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia terus mengukuhkan perannya sebagai pemimpin di panggung global, mitra terpercaya, sekaligus sebagai tetangga yang baik.

Sejarah panjang diplomasi Indonesia menunjukkan peran sebagai penggagas perubahan, mulai dari Konferensi Asia-Afrika 1955, pembentukan ASEAN pada 1967, konsepsi Negara Kepulauan yang diakui dunia dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 hingga ASEAN Outlook on the Indo-Pacific pada 2019.

Dalam setiap langkahnya, Indonesia konsisten menjadi bagian dari solusi dan menjembatani perbedaan, kata Sugiono yang juga mengingatkan bahwa jembatan yang dibangun harus dilalui bersama.

Sugiono lebih lanjut menekankan bahwa diplomasi Indonesia akan terus menjadi kekuatan pemersatu, menjembatani perbedaan, serta menciptakan solusi inovatif di tengah kompleksitas tantangan global.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengatakan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI meminta anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk periode yang akan datang. Utut menduga anggaran yang diminta berbeda dengan yang dilontarkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai beberapa waktu lalu.

Utut mulanya memberikan tanggapan atas pemaparan program 100 hari Kemlu di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Utut menyebut dalam poin presentasi yang didapat pihaknya, Kemlu meminta anggaran sebesar Rp 20 triliun ke DPR RI.

"Ini katanya dengan persentasi Bapak nomor 31 tentang anggaran yang akan diminta untuk ditambahkan, yaitu sebesar Rp 20 Triliun itu ada di poin 31 dalam presentasi Pak Menlu," kata Utut di Raker Komisi I, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Utut lantas menyinggung soal jumlah duta besar Indonesia untuk negara lain pada 2020-2024 sebanyak 88. Ia menyoroti soal penempatan dubes dari sisi karier dan non karier yang mestinya bisa dievaluasi.

"Ini juga perlu potensi dievaluasi karena penempatan dubes kalau memang konsep Pak Prabowo seperti itu dubes adalah pekerjaan yang harusnya langsung berkontribusi kepada pertambahan ekonomi kita," tambahnya.

Ia menyebut anggaran Rp 20 Triliun jika disetujui maka infrastruktur diplomatik esensial RI mestinya sudah terpenuhi. Utut menyinggung soal APBN dan defisit yang telah disepakati.

"Yang ingin saya sampaikan kalau Bapak minta Rp 20 Triliun itu pemahamannya Kemlu jauh lebih baik, minimum essential diplomatic infrastructure sudah terpenuhi. Ini peta APBN kita disepakati 17 September digedok Rp 3.621,3 Triliun defisitnya 616 (triliun)," ujar Utut.

Ia mengatakan Kemlu juga harus memikirkan cara menutup defisit negara. Utut juga mewanti posisi RI di aliansi negara-negara ekonomi berkembang apakah bisa mengatasi persoalan itu.

"Saya tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju BRICS, tetapi mohon dipertimbangkan defisit ini nanti ditutup dari mana. Sekali lagi Rp 20 triliun tentu Pak Menlu kita semua di sini sepakat akan mendukung," tutur Utut.

"Mudah-mudahan teman-teman seperti itu ya, kita semua sepakat mendukung dengan catatan ke depan ini benar-benar teman-teman di Kemlu ini memberi output yang positif. Kalau di zaman Pak Jokowi dahulu dua tugas utama kemlu, yaitu menarik, direct investment, yang kedua adalah tourism," tambanya.

Kendati demikian, Utut mengingatkan dalam menjalankan dua tugas itu Kemlu seringkali tak dibekali dengan dana memadai. Ia berharap anggota di Komisi I DPR juga sepakat untuk menyetujui anggaran yang diminta Kemlu.

Di momen ini, Utut mengaku paham anggaran Rp 20 Triliun yang diminta Kemlu. Ia menilai hitungan itu tak terinspirasi dari Menteri HAM RI, Natalius Pigai, yang meminta dana serupa.

"Dua titik ini (investasi dan turisme) yang tugasnya ada, tidak dilengkapi weapon-nya. Sekali lagi politik adalah soal keberpihakan, keberpihakan yang paling konkret adalah soal anggaran," ujar politikus PDIP ini.

"Mudah-mudahan kita satu tone, kita sepakat mendukung karena ini usulan Pak Menlu dugaan saya agak beda dengan Pak Natalius Pigai, walaupun angkanya kebetulan sama Rp 20 triliun, dugaan saya bukan terinspirasi, tetapi ini benar-benar atas kebutuhan," imbuhnya.