JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut, eksepsi atau nota keberatan eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar tidak berdasar hukum.

Pernyataan ini jaksa sampaikan saat menanggapi keberatan pihak Zarof atas surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“Penuntut umum berpendapat alasan keberatan yang dimaksud adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum,” kata jaksa di ruang sidang, Kamis (20/2/2025).

Jaksa mengatakan, dalam eksepsinya pihak Zarof menuding Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara dugaan percobaan suap Zarof Ricar.

Alasannya, surat dakwaan jaksa tidak menguraikan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Zarof, terkait pelanggaran kode etik pegawai negeri.

Pihak Zarof juga menyebut, surat dakwaan tidak cermat dalam jelas menguraikan pelanggaran pasal tertentu yang dilakukan Zarof dan kabur.

Terkait keberatan ini, jaksa menyebut, perbuatan Zarof yang telah diuraikan dalam surat dakwaan, berkaitan dengan pelanggaran kode etik pegawai negeri, justru menegaskan adanya kewenangan lembaga peradilan untuk mengadili perkara ini.

Jaksa juga menepis keberatan Zarof dan menyebut surat dakwaan sudah jelas, lengkap, dan cermat.

Menurut jaksa, surat tersebut telah menguraikan perbuatan Zarof, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, hingga pasal-pasal yang menjadi rujukan.

Pasal tertuang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga sudah tepat perkara Zarof disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“Sudah sangat tepat apabila perkara a quo diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang selanjutnya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa,” tutur jaksa.

Sebelumnya, melalui nota keberatan, tim kuasa hukum Zarof menyebut surat dakwaan jaksa tidak menjelaskan kliennya menjanjikan uang Rp 5 miliar untuk majelis kasasi yang mengadili perkara Gregorius Ronald Tanur.

Jaksa mengatakan, dakwaan jaksa menjelaskan Zarof meyakinkan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, terkait pengurusan perkara di MA.

Sementara, ia tidak memiliki kapasitas untuk mengatur putusan majelis kasasi.

“Dalam uraian dakwaan dengan jelas diketahui jika terdakwa memang tidak memiliki kapasitas atau kemampuan tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah sebagaimana yang dimaksud dalam uraian dakwaan alternatif tersebut,” ujar pengacara.

Sebelumnya, Zarof didakwa melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat menyuap Hakim Agung Soesilo yang memimpin majelis kasasi perkara Ronald Tannur.

Kasasi diajukan jaksa penuntut umum yang keberatan anak eks anggota DPR RI itu divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti.

Jaksa menyebut, Zarof menerima uang Rp 5 miliar dari Lisa dalam dua tahap, masing-masing Rp 2,5 miliar.

Suap tersebut bertujuan untuk mengkondisikan persidangan sehingga majelis kasasi memutuskan menguatkan putusan PN Surabaya.

“Melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu permufakatan jahat terdakwa Zarof Ricar dan Lisa Rachmat, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim yaitu untuk memberi uang sebesar Rp 5.000.000.000,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa dugaan percobaan suap majelis kasasi perkara Gregorius Ronald Tannur, Zarof Ricar, meminta dibebaskan dari tahanan.

Permohonan itu disampaikan Zarof melalui tim kuasa hukumnya yang membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“(Meminta majelis hakim) mengeluarkan terdakwa dari tahanan,” kata kuasa hukum Zarof, di ruang sidang Hatta Ali, pada Senin (17/2/2025).

Zarof meminta majelis hakim menerima keberatannya dan tim kuasa hukum.

Pihaknya juga meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada persidangan sebelumnya tidak dapat diterima.

“Atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan penuntut umum tersebut batal demi hukum,” ujar pengacara Zarof.

Pengacara menyebut, dakwaan kumulatif pertama alternatif kesatu jaksa hendak menjelaskan bahwa Zarof menjanjikan uang Rp 5 miliar kepada Hakim Agung Soesilo yang memimpin majelis kasasi Ronald Tannur.

Namun, dalam uraiannya, jaksa justru tidak menjelaskan uang itu dijanjikan Zarof kepada Hakim Agung Soesilo.

Dakwaan tersebut, kata kuasa hukum Zarof, justru menguraikan pernyataan Zarof yang meyakinkan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, mengenai peluang mengondisikan majelis kasasi di MA.

Padahal, dalam surat dakwaan, jaksa tidak menyebutkan kedudukan dan kapasitas Zarof sebagai sosok yang bisa memengaruhi putusan perkara.

“Dalam uraian dakwaan dengan jelas diketahui jika terdakwa memang tidak memiliki kapasitas atau kemampuan tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah sebagaimana yang dimaksud dalam uraian dakwaan alternatif tersebut,” tutur pengacara Zarof.

Sebelumnya, Zarof didakwa melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat menyuap Hakim Agung Soesilo yang memimpin majelis kasasi perkara Ronald Tannur.

Kasasi diajukan jaksa penuntut umum yang keberatan anak eks anggota DPR RI itu divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti.

Jaksa menyebut, Zarof menerima uang Rp 5 miliar dari Lisa dalam dua tahap, masing-masing Rp 2,5 miliar.

Suap bertujuan untuk mengkondisikan persidangan sehingga majelis kasasi memutuskan menguatkan putusan PN Surabaya.

“Melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu permufakatan jahat terdakwa Zarof Ricar dan Lisa Rachmat, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim yaitu untuk memberi uang sebesar Rp 5.000.000.000,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara pelaku pembunuhan, Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat, menawarkan uang Rp 2 miliar kepada pengacara korban, Dini Sera Afrianti, jika sepakat turut mengkondisikan perkara kliennya dan berhasil sesuai keinginan.

Informasi ini diungkapkan kuasa hukum keluarga Dini, Meigi Angga Kuswantoro, saat dihadirkan sebagai saksi dugaan suap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang didakwa menerima suap untuk membebaskan Ronald Tannur.

Dalam persidangan itu, Meigi mengungkapkan, Lisa menemui koleganya yang juga pengacara Dini, Dimas Yemahura Al Farauq, di salah satu rumah makan seafood.

“(Lisa) meminta supaya tidak mempermasalahkan pasal yang diajukan. Kira-kira begitu,” kata Meigi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Meigi menjelaskan, ketika kasus pembunuhan itu masih ditangani kepolisian, pihak pengacara keberatan Ronald Tannur disangka dengan Pasal 380 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 359 KUHP tentang penganiayaan.

Pihak keluarga korban dan kuasa hukum menginginkan Ronald Tannur hanya disangkakan Pasal 380.

“Nah, waktu itulah Lisa coba komunikasi dengan Mas Dimas, kebetulan saya ikut waktu itu untuk tidak mempermasalahkan hak tersebut,” ujar Meigi.

Lisa meminta kuasa hukum Dini mengikuti alur yang direncanakan Lisa untuk meringankan hukuman Ronald Tannur.

Jaksa lantas mengulik apakah dalam lobi-lobi itu Lisa menawarkan sejumlah uang.

Penuntut umum kemudian membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Meigi poin 18.

Salah satu tawaran itu adalah uang Rp 800 juta jika Biro Bantuan Hukum Damar Indonesia yang menjadi pengacara Dini tidak mempermasalahkan pasal yang diterapkan.

“Dan ditawarkan juga uang senilai Rp 2 miliar apabila perkara tersebut sudah goal. Dalam artian diminta untuk mengikuti kepentingan Lisa Rachmat. Kemudian, akan tetapi tawaran tersebut ditolak. Bisa Saudara jelaskan keterangan tersebut?” tanya jaksa.

Meigi pun menjelaskan bahwa keterangannya kepada penyidik itu sudah cukup jelas, bahwa Lisa berupaya menghalangi pihaknya dalam mengawal kasus pembunuhan Dini.

“Itu pada saat itu pada saat proses kapan?” tanya jaksa.

“Itu kalau enggak salah ingat, itu sebelum masuk ke persidangan dan sebelum gelar perkara khusus di Mabes Polri,” tutur Meigi.

Dalam perkara ini, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, didakwa menerima suap senilai Rp 4,6 miliar untuk membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan jaksa.

Suap tersebut diberikan dalam pecahan Rp 1 miliar dan 308.000 dollar Singapura oleh pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Jaksa menyebutkan bahwa uang suap itu bersumber dari ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur, dan telah diberikan selama proses persidangan di PN Surabaya.

Ketiga hakim itu kemudian menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Ronald Tannur.

Selain suap, ketiga hakim itu juga didakwa menerima gratifikasi senilai ratusan juta rupiah.

Direktur money changer PT Indra Forexindo, Agus Sardjono, mengungkap lebih dari 25 transaksi yang dilakukan kuasa hukum Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat. Agus mengatakan Lisa membeli valas mencapai Rp 37 miliar.

Agus bersaksi untuk terdakwa tiga hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (21/1/2025). Agus mengatakan transaksi yang dilakukan Lisa menggunakan KTP anaknya, Hutomo Septian.

"Tadi Saudara mengatakan bahwa Hutomo Septian inilah yang memakai ID-nya yang dipakai untuk transaksi ini. Kemudian Saudara tidak menanyakan alasannya kenapa harus anaknya gitu kan? Padahal itu kan yang bersangkutan ada di situ Lisa itu?" tanya jaksa.

"Yang pertama sudah saya jelaskan Pak, bahwa pada saat dia datang itu, ibu Lisa tidak mau ngasih KTP tapi ibu Lisa-nya memberikan, bicara sama anaknya, 'udah pakai KTP kamu aja' pakai anaknya itu. Ya udah baru kita transaksi bisa jalan," jawab Agus.

Dia mengatakan transaksi yang sering dilakukan Lisa berupa pembelian valuta asing (valas). Total nilainya, kata Agus, mencapai Rp 37 miliar.

"Kemudian dari 25 transaksi ini kan hampir sejumlah Rp 37.080.369.000?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Agus.

Dia mengatakan Lisa selalu meminta anak buahnya untuk mengambil pembelian valas tersebut. Dia menuturkan tak ada surat kuasa dalam pengambilan duit tersebut.

"Kemudian, kalau penjelasan lebih lanjut lagi di dalam keterangan ini bahwa si Lisa ini tidak bisa mengambil langsung kepada pihak daripada money changer tetapi ia menugaskan dua orang, Hana sama Lisa?" tanya jaksa.

"Betul," jawab Agus.

"Kemudian, kan aturan mainnya kalau dia memerintahkan di luar yang bersangkutan tentunya kan harus ada surat kuasa?" tanya jaksa.

"Betul," jawab Agus.

"Ini ada surat kuasanya nggak yang dibuat oleh Saudara Lisa ini?" tanya jaksa.

"Tidak Pak karena kita melakukan saling percaya karena Ibu Lisa-nya itu kan konfirmasi sebelum barang itu diserahkan kita harus konfirmasi dulu sama Bu Lisa. Bu Lisa juga kasih tahu, 'Gus nanti yang ambil si Hana' nah nanti si Hana itu kami foto, sudah difoto dikirim ke Bu Lisa baru kita konfirmasi, 'bu yang ambil orangnya ini?' 'iya' dikasihkan Pak," jawab Agus.

Sebelumnya, tiga hakim PN Surabaya didakwa menerima suap Rp 1 miliar dan SGD 308 ribu atau setara Rp 3,6 miliar terkait vonis bebas Ronald Tannur atas kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Ketiga hakim itu ialah Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, hakim yaitu Terdakwa Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul yang memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Gregorius Ronald Tannur, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 05 Maret 2024, yang menerima hadiah atau janji, berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan SGD 308.000 (tiga ratus delapan ribu dolar Singapura)," kata jaksa penuntut umum.

Kasus ini bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tannur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja, kemudian berupaya agar anaknya bebas.

Dia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat mengurus perkara itu. Lisa Rahmat kemudian menemui mantan Pejabat MA Zarof Ricar untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tannur.

Singkat cerita, suap diberikan dan Ronald Tannur bebas. Belakangan, terungkap kalau vonis bebas itu diberikan akibat suap.

Jaksa juga telah mengajukan kasasi atas vonis Ronald Tannur. MA mengabulkan kasasi itu dan Ronald Tannur telah divonis 5 tahun penjara.

Simak juga video: Firli soal Temuan Bukti Tukar Valas Rp 7,4 M: Saya Percayakan ke Penyidik

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore :

Bisnis.com, JAKARTA - Terkuaknya kasus suap pada untuk membebaskan Ronald Tannur membuka fakta ironi lemahnya penegakan hukum oleh palu hakim.

Pasalnya, pada kasus tersebut akhirnya terkuak adanya praktik suap 'berjemaah' oleh hakim Pengadilan Tinggi (PN) Surabaya. Setidaknya, terdapat 3 hakim yang terbukti menerima suap untuk bisa melepaskan Ronald Tannur dari perkara hukum.

Tiga hakim pada PN Surabaya Kelas IA Khusus atas nama Erintuah Damanik, Haru Hanindyo dan Mangapul didakwa masing-masing terima suap uang tunai sebesar Rp1 miliar dan 308.000 dolar Singapura.

Dalam dakwaan yang dibacakan hari ini Selasa (24/12/2024) di Pengadilan Tipikor Jakarta, disebutkan ketiga hakim tersebut menerima uang gratifikasi itu untuk menjatuhkan putusan bebas ke terdakwa Ronald Tannur.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan bahwa uang gratifikasi kepada ketiga hakim itu diberikan oleh tersangka pengacara Lisa Rachmat yang diminta oleh ibu kandung Ronald Tannur yaitu Meirizka Widjaja untuk membebaskan anaknya dan menggugurkan semua dakwaan JPU di PN Surabaya.

"Tanggal 25 Januari 2024, Lisa Rachmat meminta bantuan Zarof Ricar untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang bersedia menjatuhkan putusan lepas dalam perkara anak seorang anggota DPR," tutur JPU.

Kasus itu juga menyeret Ketua PN Surabaya, Rudi Suparmono yang disebut telah mengatur hakim bertugas pada pemutusan perkara Ronald Tannur atas pembunuhan Dini Sera Afrianti.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdil Qohar menjelaskan bahwa kepengurusan sidang itu dimulai saat pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat menghubungi mantan petinggi Mahkamah Agung (MA) yaitu Zarof Ricar.

Komunikasi tersebut untuk meminta diperkenalkan eks Ketua PN Surabaya, Rudi Suparmono. Pertemuan Rudi dan Lisa terjadi setelah dijembatani oleh Zarof pada (4/3/2024).

"Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Lisa Rachmat meminta dan memastikan nama Majelis Hakim yang akan menangani perkara Ronald Tannur," ujar Qohar di Kejagung, Selasa (14/1/2025) malam.

Peran Rudi sederhana, dia hanya menyiapkan tiga oknum Hakim PN Surabaya untuk menjadi hakim majelis di persidangan Ronald Tannur.

Singkatnya, tiga oknum hakim itu terpilih pada (5/3/2024). Majelis hakim perkara Ronald Tannur dipimpin oleh Erintuah Damanik. Duduk sebagai Hakim Anggota yaitu Heru Hanindyo dan Mangapul.

“Lae, ada saya tunjuk Lae sebagai Ketua Majelis, anggotanya Mangapul dan Heru atas permintaan Lisa," ujar Qohar saat menirukan perkataan Rudi.

Adapun, total jatah Rudi Suparmono dalam kepengurusan perkara itu sebesar SGD 63.000 atau setara dengan Rp750 juta.

Hampir Dilantik jadi Hakim Pengadilan Tinggi

Mahkamah Agung (MA) menyatakan tersangka Rudi Suparmono belum sempat dilantik menjadi Hakim Tinggi Palembang.

Juru Bicara MA, Yanto mengatakan alasan Rudi batal dilantik setelah kasus dugaan suap hakim di PN Surabaya diungkap Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Beliau [Rudi] dipromosikan sebelum ada peristiwa. Begitu ada peristiwa, kemudian pimpinan Mahkamah Agung melarang untuk melantik," ujarnya di MA, Rabu (15/1/2025).

Untuk itu, kata Yanto, saat penyidik pidsus Kejagung mulai mengendus kasus dugaan suap itu, seketika pimpinan MA melarang agar Rudi tidak dilantik sebagai hakim tinggi.

"Tatkala ada peristiwa di Surabaya, pimpinan melarang untuk tidak dilantik. Belum dilantik sebagai Hakim Tinggi, jadi belum jadi promosi," tambahnya.

Di sisi lain, Rudi dinilai telah melanggar SOP lantaran telah melakukan pertemuan dengan pihak yang berperkara. Dalam hal ini, Rudi bertemu dengan kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Singkatnya, dalam pertemuan itu, Rudi telah menyiapkan tiga hakim PN Surabaya mulai dari Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo.

Tiga hakim itu kemudian menyatakan bahwa Ronald Tannur tidak bersalah dan bebas dari tuduhan membunuh Dini Sera Afrianti.

Di sisi lain, Yanto juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar Rudi Suparmono diberhentikan sementara dari profesinya sebagai hakim.

"Ketua MA menunggu surat resmi tentang penahanan yang dilakukan kepada R dan selanjutnya akan mengusulkan pemberhentian sementara saudara R sebagai Hakim kepada Presiden," pungkas Yanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Heru Hanindyo, hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang didakwa menerima suap untuk membebaskan pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk mengeluarkannya dari tahanan.

Permintaan tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya saat membacakan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Dalam eksepsi itu, kuasa hukum Heru mengajukan beberapa argumen yang pada intinya menilai dakwaan jaksa tidak sah.

“Memerintahkan penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Heru Hanindyo dari tahanan,” kata pengacara Heru di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Pengacara juga meminta agar majelis hakim menerima seluruh nota keberatan terdakwa dan menyatakan surat dakwaan jaksa batal demi hukum, atau setidaknya tidak dapat diterima.

Heru melalui kuasa hukumnya juga meminta agar perkara yang menjeratnya tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lebih lanjut.

Pihaknya juga meminta agar hakim memerintahkan pengembalian semua barang bukti yang disita penyidik dan jaksa penuntut umum.

“Atau pihak dari mana barang tersebut disita,” tutur pengacara.

Sebelumnya, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Erintuah, Mangapul, dan Heru, didakwa menerima suap senilai Rp 4,6 miliar untuk membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan jaksa.

Suap tersebut diberikan dalam pecahan Rp 1 miliar dan 308.000 dollar Singapura oleh pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Jaksa menyebutkan bahwa uang suap itu bersumber dari ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur, dan telah diberikan selama proses persidangan di PN Surabaya. Ketiga hakim itu kemudian menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Ronald Tannur.