JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut, eksepsi atau nota keberatan eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar tidak berdasar hukum.

Pernyataan ini jaksa sampaikan saat menanggapi keberatan pihak Zarof atas surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“Penuntut umum berpendapat alasan keberatan yang dimaksud adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum,” kata jaksa di ruang sidang, Kamis (20/2/2025).

Jaksa mengatakan, dalam eksepsinya pihak Zarof menuding Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara dugaan percobaan suap Zarof Ricar.

Alasannya, surat dakwaan jaksa tidak menguraikan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Zarof, terkait pelanggaran kode etik pegawai negeri.

Pihak Zarof juga menyebut, surat dakwaan tidak cermat dalam jelas menguraikan pelanggaran pasal tertentu yang dilakukan Zarof dan kabur.

Terkait keberatan ini, jaksa menyebut, perbuatan Zarof yang telah diuraikan dalam surat dakwaan, berkaitan dengan pelanggaran kode etik pegawai negeri, justru menegaskan adanya kewenangan lembaga peradilan untuk mengadili perkara ini.

Jaksa juga menepis keberatan Zarof dan menyebut surat dakwaan sudah jelas, lengkap, dan cermat.

Menurut jaksa, surat tersebut telah menguraikan perbuatan Zarof, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, hingga pasal-pasal yang menjadi rujukan.

Pasal tertuang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga sudah tepat perkara Zarof disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“Sudah sangat tepat apabila perkara a quo diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang selanjutnya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa,” tutur jaksa.

Sebelumnya, melalui nota keberatan, tim kuasa hukum Zarof menyebut surat dakwaan jaksa tidak menjelaskan kliennya menjanjikan uang Rp 5 miliar untuk majelis kasasi yang mengadili perkara Gregorius Ronald Tanur.

Jaksa mengatakan, dakwaan jaksa menjelaskan Zarof meyakinkan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, terkait pengurusan perkara di MA.

Sementara, ia tidak memiliki kapasitas untuk mengatur putusan majelis kasasi.

“Dalam uraian dakwaan dengan jelas diketahui jika terdakwa memang tidak memiliki kapasitas atau kemampuan tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah sebagaimana yang dimaksud dalam uraian dakwaan alternatif tersebut,” ujar pengacara.

Sebelumnya, Zarof didakwa melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat menyuap Hakim Agung Soesilo yang memimpin majelis kasasi perkara Ronald Tannur.

Kasasi diajukan jaksa penuntut umum yang keberatan anak eks anggota DPR RI itu divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti.

Jaksa menyebut, Zarof menerima uang Rp 5 miliar dari Lisa dalam dua tahap, masing-masing Rp 2,5 miliar.

Suap tersebut bertujuan untuk mengkondisikan persidangan sehingga majelis kasasi memutuskan menguatkan putusan PN Surabaya.

“Melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yaitu permufakatan jahat terdakwa Zarof Ricar dan Lisa Rachmat, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim yaitu untuk memberi uang sebesar Rp 5.000.000.000,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara pelaku pembunuhan, Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat, menawarkan uang Rp 2 miliar kepada pengacara korban, Dini Sera Afrianti, jika sepakat turut mengkondisikan perkara kliennya dan berhasil sesuai keinginan.

Informasi ini diungkapkan kuasa hukum keluarga Dini, Meigi Angga Kuswantoro, saat dihadirkan sebagai saksi dugaan suap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang didakwa menerima suap untuk membebaskan Ronald Tannur.

Dalam persidangan itu, Meigi mengungkapkan, Lisa menemui koleganya yang juga pengacara Dini, Dimas Yemahura Al Farauq, di salah satu rumah makan seafood.

“(Lisa) meminta supaya tidak mempermasalahkan pasal yang diajukan. Kira-kira begitu,” kata Meigi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Meigi menjelaskan, ketika kasus pembunuhan itu masih ditangani kepolisian, pihak pengacara keberatan Ronald Tannur disangka dengan Pasal 380 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 359 KUHP tentang penganiayaan.

Pihak keluarga korban dan kuasa hukum menginginkan Ronald Tannur hanya disangkakan Pasal 380.

“Nah, waktu itulah Lisa coba komunikasi dengan Mas Dimas, kebetulan saya ikut waktu itu untuk tidak mempermasalahkan hak tersebut,” ujar Meigi.

Lisa meminta kuasa hukum Dini mengikuti alur yang direncanakan Lisa untuk meringankan hukuman Ronald Tannur.

Jaksa lantas mengulik apakah dalam lobi-lobi itu Lisa menawarkan sejumlah uang.

Penuntut umum kemudian membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Meigi poin 18.

Salah satu tawaran itu adalah uang Rp 800 juta jika Biro Bantuan Hukum Damar Indonesia yang menjadi pengacara Dini tidak mempermasalahkan pasal yang diterapkan.

“Dan ditawarkan juga uang senilai Rp 2 miliar apabila perkara tersebut sudah goal. Dalam artian diminta untuk mengikuti kepentingan Lisa Rachmat. Kemudian, akan tetapi tawaran tersebut ditolak. Bisa Saudara jelaskan keterangan tersebut?” tanya jaksa.

Meigi pun menjelaskan bahwa keterangannya kepada penyidik itu sudah cukup jelas, bahwa Lisa berupaya menghalangi pihaknya dalam mengawal kasus pembunuhan Dini.

“Itu pada saat itu pada saat proses kapan?” tanya jaksa.

“Itu kalau enggak salah ingat, itu sebelum masuk ke persidangan dan sebelum gelar perkara khusus di Mabes Polri,” tutur Meigi.

Dalam perkara ini, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, didakwa menerima suap senilai Rp 4,6 miliar untuk membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan jaksa.

Suap tersebut diberikan dalam pecahan Rp 1 miliar dan 308.000 dollar Singapura oleh pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Jaksa menyebutkan bahwa uang suap itu bersumber dari ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur, dan telah diberikan selama proses persidangan di PN Surabaya.

Ketiga hakim itu kemudian menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Ronald Tannur.

Selain suap, ketiga hakim itu juga didakwa menerima gratifikasi senilai ratusan juta rupiah.