Pemdasus IKN Siap Dibentuk, Status Hukum Berbeda dengan Daerah Lain
Pemdasus ini akan memberikan otonomi khusus kepada IKN sebagai pusat pemerintahan, dengan status hukum yang berbeda dari daerah otonom lainnya. Halaman all [584] url asal
#pembangunan-infrastruktur #ikn #pemdasus #ibu-kota-nusantara #otorita-ikn
(Kompas.com) 25/04/25 05:30
v/124690/
NUSANTARA, KOMPAS.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres signifikan, tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur fisik, namun juga dalam penyiapan tata kelola pemerintahan.
Pemerintah melalui Otorita IKN, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah berkolaborasi intensif untuk mewujudkan pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) IKN.
Langkah ini menjadi krusial dalam mewujudkan visi IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, pembentukan Pemdasus IKN merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Pemdasus ini akan memberikan otonomi khusus kepada IKN sebagai pusat pemerintahan, dengan status hukum yang berbeda dari daerah otonom lainnya.
“Kami sudah mulai persiapan untuk pembentukan pemerintahan baru ini, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Basuki kepada Kompas.com, Rabu (23/4/2025).
Persiapan yang tengah berjalan meliputi inisiasi wilayah, pengendalian pembangunan di kawasan IKN, hingga pengkodean wilayah (WT).
Proses ini ditargetkan untuk mendukung deklarasi IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang.
Pembentukan Pemdasus IKN dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan IKN dapat berfungsi secara penuh sebagai pusat pemerintahan yang menaungi fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Dengan adanya Pemdasus, diharapkan tata kelola pemerintahan di IKN akan lebih efektif dan efisien dalam mendukung visi Indonesia 2045 untuk menciptakan kota dunia yang inklusif.
Paralel dengan Pembangunan Fisik yang Terus Berjalan
Persiapan pembentukan Pemdasus IKN berjalan beriringan dengan masifnya pembangunan infrastruktur fisik di kawasan tersebut.
Basuki menuturkan bahwa saat ini pembangunan tahap II melibatkan tiga instansi utama: Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Otorita IKN.
Kementerian PU fokus menuntaskan proyek multiyears senilai Rp 10,1 triliun yang dimulai sejak 2022, termasuk jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, pengolahan air limbah, serta jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Sementara itu, Kementerian PKP tengah membangun lima tower rumah susun (rusun) tambahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan, melengkapi 27 tower rusun yang telah siap diresmikan untuk mendukung perpindahan ASN secara bertahap mulai tahun 2025.
Otorita IKN sendiri bertanggung jawab atas proyek-proyek baru senilai Rp 5,3 triliun, termasuk pembangunan jalan di KIPP (1A, 1B, 1C), penataan kawasan Sepaku, serta infrastruktur pendukung lainnya.
"Lelang untuk proyek-proyek ini telah dimulai dan ditargetkan penandatanganan kontrak pada pertengahan Mei 2025," cetus Basuki.
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa Otorita IKN juga akan menangani pembangunan ekosistem legislatif (DPR, MPR, DPD) dan yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial), termasuk kantor dan huniannya.
Proses tender untuk proyek-proyek ini akan dimulai setelah kontrak proyek awal selesai.
Pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun juga didukung oleh skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 132 triliun serta investasi swasta murni yang terus mengalir.
Total investasi yang telah terealisasi hingga tahun 2024 mencapai Rp 58,4 triliun dari delapan tahap groundbreaking.
Untuk mendukung operasional pemerintahan di IKN, pemerintah menargetkan pemindahan ASN secara bertahap.
Sejak 1 Maret 2025, sekitar 500 ASN Otorita IKN telah berada di IKN, dan 582 ASN lainnya dijadwalkan tiba pada Juni 2025.
Otorita IKN memastikan ketersediaan hunian, kantor, serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang kehidupan para ASN.
Dengan progres pembangunan fisik yang signifikan dan persiapan pembentukan Pemdasus yang terus berjalan, target deklarasi IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 semakin mendekati kenyataan.
Pembentukan Pemdasus menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi IKN sebagai pusat pemerintahan yang lengkap dengan infrastruktur dan tata kelola yang matang.
Basuki optimistis dengan penyelesaian IKN, meskipun menyadari adanya tantangan dalam hal pengawasan dan koordinasi antar-instansi.
Payung Hukum Diserahkan ke Mensesneg, Tamasek Versi RI Siap Beroperasi
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan menyerahkan PP dan Perpres ke Kementerian Sekretariat Negara untuk segera beroperasi. [256] url asal
#bpi-danantara #prabowo-subianto #kementerian-sekretariat-negara #payung-hukum #pengesahan #mensesneg-prasetyo #penyerahan #muliaman #prasetyo-hadi #sotk #tamasek #aturan-hukum #head #subianto #struktur #kemenpan-rb
Jakarta - Payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi landasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara.
Menurut Head of Communication Danantara, Anton Pripambudi, penyerahan dilakukan oleh Kepala Danantara Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod kepada Mensesneg Prasetyo Hadi pagi ini.
"Pagi ini Kepala dan Wakil Kepala Danantara, Bapak Muliaman Hadad dan Bapak Kaharuddin Djenod akan menyerahkan PP dan Perpres BPI Danantara kepada Mensesneg," ujar Anton dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).
Anton menyebut pihak Danantara sudah melakukan analisa cermat terhadap payung hukum tersebut. Dengan adanya aturan hukum maka diharapkan lembaga yang bakal mengelola sejumlah aset BUMN ini dapat segera beroperasi.
"Dari Danantara sudah final dan sudah dilakukan analisa secara cermat kecukupan peraturan perundangan dimaksud agar Danantara bisa segera beroperasi," imbuhnya.
Pada saat yang sama para pimpinan Danantara sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPI Danantara. Setelah PP dan Perpres diterbitkan, pimpinan Danantara bisa mendorong SOTK dimaksud untuk mendapatkan pengesahan dari KemenPAN RB.
Sebelumnya, Muliaman Hadad mendapatkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto terkait peluncuran Danantara. Pesan itu disampaikan agar peluncuran Danantara dilakukan secepat mungkin, namun dengan kehati-hatian tinggi.
"Beliau (Prabowo) cuma berpesan dilakukan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu," kata Muliaman kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).
Kali ini Muliaman tidak bisa memastikan kapan Danantara akan diluncurkan. Dalam pelaksanaannya disebut menunggu waktu Prabowo.
Lihat juga Video 'Bertemu Mensesneg, Menkomdigi Bahas Penanganan Judol-Kejahatan Digital':
Saksikan Live DetikPagi:
(ily/rrd)
Payung Hukum Diserahkan ke Mensesneg, Temasek Versi RI Siap Beroperasi
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan menyerahkan PP dan Perpres ke Kementerian Sekretariat Negara untuk segera beroperasi. [256] url asal
#bpi-danantara #prabowo-subianto #kementerian-sekretariat-negara #payung-hukum #jakarta-pusat #badan-pengelola-investasi-daya-anagata-nusantara #struktur #head #pengesahan #penyerahan #kemenpan-rb #mensesneg #pras
Jakarta - Payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi landasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara.
Menurut Head of Communication Danantara, Anton Pripambudi, penyerahan dilakukan oleh Kepala Danantara Muliaman Hadad dan Kaharuddin Djenod kepada Mensesneg Prasetyo Hadi pagi ini.
"Pagi ini Kepala dan Wakil Kepala Danantara, Bapak Muliaman Hadad dan Bapak Kaharuddin Djenod akan menyerahkan PP dan Perpres BPI Danantara kepada Mensesneg," ujar Anton dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).
Anton menyebut pihak Danantara sudah melakukan analisa cermat terhadap payung hukum tersebut. Dengan adanya aturan hukum maka diharapkan lembaga yang bakal mengelola sejumlah aset BUMN ini dapat segera beroperasi.
"Dari Danantara sudah final dan sudah dilakukan analisa secara cermat kecukupan peraturan perundangan dimaksud agar Danantara bisa segera beroperasi," imbuhnya.
Pada saat yang sama para pimpinan Danantara sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPI Danantara. Setelah PP dan Perpres diterbitkan, pimpinan Danantara bisa mendorong SOTK dimaksud untuk mendapatkan pengesahan dari KemenPAN RB.
Sebelumnya, Muliaman Hadad mendapatkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto terkait peluncuran Danantara. Pesan itu disampaikan agar peluncuran Danantara dilakukan secepat mungkin, namun dengan kehati-hatian tinggi.
"Beliau (Prabowo) cuma berpesan dilakukan secepat mungkin dengan kehati-hatian tinggi. Saya kira cuma itu," kata Muliaman kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).
Kali ini Muliaman tidak bisa memastikan kapan Danantara akan diluncurkan. Dalam pelaksanaannya disebut menunggu waktu Prabowo.
Lihat juga Video 'Bertemu Mensesneg, Menkomdigi Bahas Penanganan Judol-Kejahatan Digital':
Saksikan Live DetikPagi:
(ily/rrd)
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Butuh 2.544 Staf, Bisa Bikin 1.000 Program
Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan 1.000 program baru, namun memerlukan 2.544 staf dan anggaran Rp 20 triliun untuk implementasinya. [29] url asal
#menteri-ham-natalius-pigai #implementasinya #triliun #butuh #struktur #staf #menteri-ham-natalius-pigai-sebut-butuh-2-544-staf #pigai #bikin #menteri #ham #menteri-ham #natalius-pigai #program-pemerintah #kebutuh
Jakarta - Menteri HAM Natalius Pigai mengaku bisa membuat 1.000 program namun membutuhkan 2.544 staf untuk struktur baru. Pigai juga menyebut butuh anggaran Rp 20 T. (nkm/nkm)