PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menanggapi vonis delapan tahun penjara terhadap Muhammad Haryono (MH), saksi pelaku atau justice collaborator (JC) dalam kasus penembakan warga oleh oknum polisi di Kalimantan Tengah.

Putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, Senin (19/5/2025).

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati, menyatakan bahwa vonis tersebut sudah sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap JC, yakni harus lebih ringan daripada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku utama.

“Yang jelas, hukuman 8 tahun penjara terhadap MH ini sesuai, bahwa dia harus lebih rendah dari pelaku utama (Brigadir Anton),” ujar Sri usai menghadiri sidang vonis di Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Sri menambahkan, LPSK mengapresiasi majelis hakim yang mempertimbangkan status MH sebagai JC dalam putusannya.

Menurutnya, peran JC seperti Haryono sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu perkara secara terang.

“Itu perannya LPSK dan saya kira menjadi penting di situ, kami memastikan bahwa memang ada anggota masyarakat yang bersedia untuk menjadi saksi sekalipun dia terlibat dalam suatu tindak pidana,” jelasnya.

Haryono diketahui merupakan sopir taksi daring yang turut serta dalam kasus bersama Brigadir Anton, namun berstatus sebagai JC karena memberikan informasi penting kepada penyidik.

Sri menegaskan bahwa vonis terhadap Haryono telah memenuhi prinsip bahwa hukuman bagi JC harus lebih ringan dari terdakwa utama yang telah divonis penjara seumur hidup.

Mengenai apakah vonis 8 tahun masih dianggap berat, Sri menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada tim penasihat hukum terdakwa.

Meski demikian, LPSK membuka kemungkinan untuk memberikan pendampingan kepada Haryono jika pihaknya memutuskan menempuh upaya banding atau kasasi.

“Saudara MH berhak mengajukan banding atau kasasi, silakan dipertimbangkan, dan itu bukan kewenangan dari LPSK,” tutup Sri.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyoroti tuntutan 15 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Muhammad Haryono (MH), seorang sopir taksi yang menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus polisi tembak warga di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Rabu (14/5/2025).

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati, menyayangkan tuntutan berat terhadap MH yang dinilai tidak mempertimbangkan peran dan keberanian MH sebagai JC.

“Tuntutan terhadap MH juga dapat berdampak terhadap keberanian masyarakat dalam bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana,” ujar Sri dalam keterangan tertulis, Jumat (16/5/2025).

Sebelumnya, pada 29 April 2025, LPSK telah mengirimkan Rekomendasi Pemberian Hak Sebagai JC untuk MH kepada JPU, dalam perkara nomor: 50/Pid.B/2025/PN Plk, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng dan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya.

Sri menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut mencakup permintaan pemberian keringanan tuntutan pidana sebagai bentuk penghargaan atas kesaksian dan kontribusi MH dalam mengungkap kasus secara terang dan jelas.

“Rekomendasi dikirimkan pada jaksa terkait dengan kedudukan MH selaku JC untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana. LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim,” jelasnya.

LPSK menilai bahwa MH bukan pelaku utama, tidak memiliki niat atau motif untuk mencuri atau membunuh, dan berperan karena tekanan fisik dan psikologis dari pelaku utama, yakni Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS).

Brigadir AKS merupakan anggota polisi aktif bersenjata yang memiliki peran dominan dalam tindak pidana, termasuk dalam pembuangan jasad korban dan upaya menghilangkan jejak.

“MH juga mempunyai itikad baik untuk memberikan keterangan yang dapat membantu pengungkapan perkara,” tambah Sri.

Dalam sidang, MH didakwa dengan Pasal 365 ayat (4) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, serta Pasal 181 KUHP tentang penghilangan barang bukti, dan dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP terkait turut serta secara sadar.

Sri menilai bahwa jika JC seperti MH tetap dijatuhi tuntutan berat, maka akan menjadi preseden buruk yang bisa menghambat kemauan saksi lain untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

LPSK juga berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, termasuk kondisi psikologis MH dan itikad baiknya untuk membantu pengungkapan perkara.

“Dalam sidang lanjutan, LPSK berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa MH bertindak dalam tekanan dan ketakutan, serta telah menunjukkan iktikad baik dengan menjadi JC,” pungkas Sri Nurherwati.

Kepala Desa Kompa, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Yuliant, memperlihatkan video yang mengungkap alasan warga menggunakan ambulans desa di hari kedua Lebaran. Ambulans desa tersebut sebelumnya dihentikan polisi karena diduga membawa wisatawan.

Dalam video tersebut, tampak Yulianti berbincang langsung dengan warga yang meminjam ambulans. "Itu warga yang dibawa oleh sopir ambulans," ujar Yulianti melalui aplikasi perpesanan, Rabu (2/4/2025).

Menurut Yulianti, warga tersebut terpaksa menggunakan ambulans karena tidak memiliki uang untuk ongkos transportasi umum ke lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Niat sopir ambulans sebenarnya baik, ingin mengantar karena si ibu itu tidak punya ongkos ke lapas. Tapi niat baik memang tidak selalu diterima baik jika caranya salah. Salahnya itu karena sirine dibunyikan dan ambulans menyalip dalam kondisi macet," kata Yulianti.

Dalam rekaman percakapan video tersebut, Yulianti tampak mengklarifikasi langsung pada warga yang meminjam ambulans. Berikut percakapan yang ditranskip detikJabar dari video tersebut.

"Ibu mau tanya, saya kan enggak hafal. Sopir ambulans tidak bilang mau mengantar teteh. Teteh tadi ditilang mau ke mana?" tanya Yulianti dalam video.

"Mau ke Lapas, mau lihat anak," jawab warga singkat.

Yulianti pun kembali bertanya, "Kenapa pakai ambulans, tidak pakai angkot saja?"

Warga itu menjawab pelan, "Karena tidak punya uang, jadi mau diantar ambulans."

Yulianti kemudian menyampaikan bahwa sempat ada dugaan ambulans dipakai untuk wisata ke Pelabuhanratu. Mendengar hal itu, warga tersebut dengan tegas membantah, "Mau apa ke Pelabuhanratu, mau ke Lapas, mau lihat anak," kilah warga tersebut.

Sambil mengangguk pelan, Yulianti merespons, "Niatnya mungkin baik ya Mang Yuyu (sopir ambulans), ingin bantu meringankan beban. Tapi ya salah caranya, makanya tadi ditilang," lirih Yulianti.

Dalam video lanjutan, Yulianti terlihat bertanya langsung kepada sang sopir ambulans mengenai alasan tidak berkoordinasi dengannya sebelum berangkat. "Mang Yuyu, kenapa tidak bilang ke saya?" tanya Yulianti. Namun, dalam rekaman itu, jawaban dari sopir ambulans terdengar tidak begitu jelas.

Insiden ini sebelumnya ramai menjadi perhatian karena ambulans desa tersebut dihentikan oleh petugas Satlantas Polres Sukabumi saat melaju dengan sirine menyala di Jalan Parungkuda-Cibadak.

Insiden ambulans Desa Kompa, Sukabumi, yang diduga dipakai untuk liburan saat Lebaran menjadi sorotan. Kepala Desa (Kades) Kompa, Yulianti, membantah ambulans desa itu dipakai warganya untuk liburan.

Dilansir detikJabar, Rabu (2/4/2025), Yulianti membenarkan ambulans desa itu dipakai salah seorang warganya. Namun, ambulans itu dipakai untuk menjenguk anggota keluarganya yang ditahan di Lembaga Permasayarakatan (Lapas).

"Setelah kami klarifikasi, ternyata ambulans tersebut tidak dipakai untuk wisata, melainkan mengantar warga kami yang tidak mampu ke lapas untuk menjenguk keluarganya," jelas Yulianti.

Ambulans itu disetop polisi pada Selasa (1/4) usai diduga dipakai untuk berwisata. Yulianti mengatakan persoalan itu telah diselesaikan secara kekeluargaan.

"Masalahnya sudah selesai," kata Yulianti.

Yulianti juga menyampaikan klarifikasinya melalui sebuah video yang diterima detikJabar. Dalam tayangan itu, Yulianti meminta maaf kepada publik atas kegaduhan yang terjadi akibat insiden ambulans tersebut.

"Saya Kepala Desa Kompa memohon maaf atas segala kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan staf kami, yaitu sopir ambulans," ujarnya dalam video tersebut.

Baca selengkapnya di sini

Lihat juga Video: Viral Nenek Terbaring di Ambulans Harus ke Kios untuk Beli Pupuk Subsidi

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sebuah truk menabrak pembatas jalan di Tol Reformasi Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Insiden ini menyebabkan sopir bernama Muh Said (63) mengalami patah tulang pada tangan dan kakinya.

"Luka patah pada tangan kiri, patah pada paha kiri dan luka lecet tangan dan kaki sebelah kiri," kata Kanit Laka Lantas Polrestabes Makassar Iptu Jerry dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025).

Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Tol Reformasi tepatnya di Kilometer 2+200, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pada Selasa (4/3) sekitar pukul 15.30 Wita. Sopir truk kini dirawat di RSUD Sayang Rakyat

Jerry mengatakan truk tersebut melaju dari arah utara menuju selatan sebelum menabrak pembatas jalan tol. Sopir tersebut diduga tidak dapat mengendalikan kendaraannya saat melaju di tol.

"Diduga lepas kendali ke arah kanan dan menabrak pulau jalan dan lampu jalan pada jalan Tol Reformasi," ujarnya.

Dalam video yang dilihat detikSulsel, tampak bagian depan truk ringsek setelah menabrak pembatas jalan tol. Terlihat juga sebuah lampu jalan tol lepas akibat benturan dari truk tersebut.

Video: Kronologi Truk Bawa 46 Motor Terbakar Hebat di Jalan Lintas Sumatera

Video: Kronologi Truk Bawa 46 Motor Terbakar Hebat di Jalan Lintas Sumatera

Seorang warga negara (WN) Bangladesh ketahuan bekerja menjadi sopir dan menjemput turis asing di Pelabuhan Sanur. Pihak Imigrasi pun langsung bergerak begitu mendapat laporan itu.

Warga negara (WN) Bangladesh itu tertangkap basah saat sedang menjemput dua orang tamu turis asing di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Peristiwa tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial.

"Sudah terpantau," kata seorang petugas intel Imigrasi Denpasar yang enggan disebut namanya saat dihubungi, Jumat (17/1) akhir pekan lalu.

Dalam video yang beredar, terlihat warga asing tersebut sedang diinterogasi oleh seseorang. Warga asing yang kabarnya berasal dari Bangladesh itu dicecar pertanyaan dalam bahasa Inggris dan mengaku menikah dengan seorang warga Indonesia.

"Saya nikah di sini. Sama (orang) Indonesia," ucap pria tersebut.

Petugas intel Imigrasi Denpasar mengonfirmasi telah menerima laporan mengenai aksi warga asing tersebut. Imigrasi masih memburu warga asing yang bersangkutan.

"Sudah (terpantau), tapi belum ketemu (warga asingnya)," kata petugas tersebut.

Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, Ridha Sah Putra mengatakan timnya akan memburu WN Bangladesh itu dengan dugaan penyalahgunaan izin keimigrasian.

"Tim inteldakim tengah memburu pria warga asing (WNA) yang diduga bekerja sebagai sopir penjemput tamu tersebut," kata Ridha dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025).

Ridha mengungkapkan WN Bangladesh berinisial MMF itu saat ini masih berada di Indonesia dengan berbekal Izin Tinggal Terbatas (Itas) penyatuan keluarga yang berlaku hingga 8 Februari 2025.

Ia membenarkan MMF mempunyai istri orang Indonesia. Imigrasi Denpasar, sudah memanggil dan memintai keterangan istri MMF. Dia diperiksa atas dugaan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan suaminya.

"Saat ini telah dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," kata Ridha.

------

Artikel ini telah naik di detikBali.

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Anggota DPD RI Bali Niluh Djelantik menyoroti adanya warga negara asing (WNA) yang bekerja menjadi sopir hingga guide alias pemandu wisata di Bandara Ngurah Rai, Badung, Bali. Niluh menggandeng Kantor Imigrasi dan meminta penegak hukum mengawasi warga asing mulai di lingkungan desa adat dan dinas.

"Kami sudah menggandeng pihak Imigrasi untuk penataan ulang penindakan dengan tegas. Penindakannya tegas dari lingkup (wilayah) paling kecil," kata Niluh seusai dengar pendapat bersama paguyuban driver pariwisata se-Bali di Denpasar, Jumat (10/1/2025).

Niluh meminta semua bendesa adat dan dinas agar mendata semua warga asing yang tinggal di wilayahnya. Semua data yang terkumpul dapat diteruskan ke lurah, gubernur, hingga petugas Imigrasi untuk memudahkan pengawasan.

Senator Bali itu mengingatkan agar bendesa punya surat tugas untuk itu. Ini agar upaya pendataan warga asing yang dilakukan menjadi legal.

"Bukan tidak mungkin nanti warga asing yang jadi sopir itu ngoyong (bertempat tinggal) di salah satu daerah mereka," kata Niluh Djelantik.

Dia mengaku sudah menyuarakan kenakalan warga asing itu ke pemerintah pusat sejak lama. Selama itu, sudah banyak warga asing yang dideportasi karena melanggar izin tinggal.

Sebelumnya diberitakan, WNA asal India berinisial VV ditangkap petugas Imigrasi di Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Rabu (8/1/2025). VV ditangkap saat kedapatan menjemput turis asing dan diduga menyalahi izin tinggal dengan menjadi pemandu wisata di Pulau Dewata.

Saat itu, VV terciduk menjemput beberapa warga negara asing di terminal internasional. VV juga terlihat mengarahkan para tamunya itu ke mobil yang sudah disiapkan. VV lalu didatangi petugas Imigrasi dan diinterogasi di tempat.

Video: Tampang Buronan Filipina yang Diamankan Polri-Imigrasi

Video: Tampang Buronan Filipina yang Diamankan Polri-Imigrasi

Seorang petugas SPBU perempuan di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, menjadi korban dugaan pelecehan seksual. Kejadian ini melibatkan seorang sopir angkutan kota dan terekam CCTV, Rabu (25/12/2024) dan videonya viral di media sosial.

Dalam rekaman CCTV, sopir angkot itu awalnya turun dari kendaraan untuk mengisi bahan bakar sambil menelepon. Tak lama kemudian, ia terlihat mondar-mandir di sekitar petugas SPBU. Saat melintas di belakang korban, pelaku menempelkan kemaluannya ke tubuh korban.

Meski terkesan seperti tidak disengaja, tindakan tersebut membuat korban merasa terganggu hingga menjauh dari pelaku. Insiden ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian.

"Betul, pada 25 Desember kemarin ada beredar video kendaraan yang mengisi BBM di SPBU Kota Cimahi. Kemudian ada tindakan kurang etis dari sopirnya terhadap pelayan SPBU tersebut," kata Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto saat ditemui, Sabtu (28/12/2024).

Usai menerima laporan dari korban atas tindakan tak senonoh pelaku, personel Satreskrim Polres Cimahi langsung melakukan penyelidikan. Dalam kurun waktu 4 jam, terduga pelaku langsung diamankan.

"Kami memeriksa 5 saksi, sampai akhirnya terduga pelaku diamankan. Dari hasil pemeriksaan, memang aksi itu dilakukan secara spontan seolah-olah tidak disengaja. Memang niatnya iseng," kata Tri.

Tri mengatakan pihak korban akhirnya memutuskan mencabut laporan tersebut dengan pertimbangan kemanusiaan dan pihak terduga pelaku sudah meminta maaf secara langsung pada korban dan keluarganya.

"Jadi keluarga korban dan pelaku sudah bertemu, akhirnya pihak korban memutuskan berdamai dan mencabut laporan tersebut. Karena ini delik aduan, maka penyelesaiannya diserahkan pada pihak korban," ujar Tri.