Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pada Minggu (4/5/2025).

Menurut Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi mengatakan Terminal Khusus Haji dan Umrah tersebut memiliki tiga lantai dengan luas 27.418 meter persegi dan dapat menampung hingga 6,1 juta penumpang pesawat setiap tahunnya.

"Terminal khusus ini sebelumnya adalah Terminal 2F yang telah bertransformasi melalui proses revitalisasi menyeluruh dan detail," kata Faik Fahmi dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

Lantai dasar merupakan area kedatangan jemaah dari Tanah Suci. Di lantai 1 itu terdapat area imigrasi kedatangan, baggage make up area untuk penanganan bagasi jemaah, baggage claim area yang merupakan tempat jemaah mengambil bagasi, food court seluas 2.930 meter persegi, serta curbside kedatangan yang merupakan area penghubung antara bangunan terminal dan transportasi darat.

Kemudian lantai 1 juga merupakan area keberangkatan jemaah ke Tanah Suci. Di lantai itu terdapat area curbside keberangkatan, lounge pengantar seluas 2.560 meter persegi, check in hall untuk memproses keberangkatan, serta titik pemeriksaan keamanan (Security Check Point_/SCP) dan imigrasi keberangkatan.

"Sementara lantai 2 adalah lokasi dari masjid seluas 3.136 meter persegi. Kami berharap keberadaan masjid di dalam terminal ini dapat memudahkan jemaah untuk beribadah," jelas Faik Fahmi.

Fasilitas Imigrasi

Fasilitas lain di Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F adalah Makkah Route, yang merupakan layanan keimigrasian Arab Saudi.

Melalui fasilitas ini, jemaah haji dapat memproses keimigrasian yang seharusnya dilakukan di bandara tujuan di Arab Saudi menjadi di bandara asal yiatu Bandara Soekarno-Hatta.

Penyediaan Terminal Khusus Haji dan Umrah merupakan salah satu bagian untuk meningkatkan kapasitas Bandara Soekarno Hatta dari 56 juta menjadi 94 juta penumpang/tahun dengan cara optimalisasi eksisting terminal.

Selain itu, juga untuk menyelesaikan kepadatan area landside dan terminal pada saat peak season dan jam sibuk, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bandara yang berbasis ekosistem, serta merubah wajah bandara yang merefleksikan kebanggaan Indonesia.

Faik Fahmi menyebut pengembangan terminal khusus ini dilatarbelakangi tingginya permintaan penerbangan umrah dan pelayanan yang belum optimal bagi jemaah umrah di Bandara Soekarno-Hatta yang sebelumnya melalui Terminal 3.

"Permintaan penerbangan umrah cukup tinggi di Indonesia, mencapai 2,2 juta penumpang/tahun atau rata-rata 7.450 penumpang/hari. Bahkan pada peak season di Agustus dan September mencapai 12.000 penumpang/hari. Ini kemudian yang menjadi faktor pelayanan belum optimal karena tidak ada fasilitas khusus bagi jemaah," ucapnya.

Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta meraih penghargaan sebagai peringkat ke-10 dalam daftar World's Best Airport Immigration Services 2025 versi Skytrax.

Lembaga pemeringkat independen berbasis di London, Inggris tersebut merilis hasil surveinya melalui situs resmi Skytrax World Airport Awards. 

Dilansir dari situs tersebut, penilaian untuk Layanan Imigrasi Bandara Terbaik Dunia ini mencakup berbagai aspek seperti kedatangan dan keberangkatan.

Selanjutnya layanan Imigrasi dan kontrol perbatasan, termasuk waktu tunggu, sistem antrean, jalur prioritas, sistem dan efisiensi e-gate (pintu otomatis) hingga efisiensi dan kesopanan staf Imigrasi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto mengatakan, pencapaian tersebut menjadi tonggak sejarah baru bagi Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini merupakan bentuk pengakuan terhadap transformasi dan inovasi pelayanan keimigrasian Indonesia, khususnya di bandara internasional.

"Apresiasi setinggi-tingginya kepada prestasi yang berhasil dicapai oleh Imigrasi Soekarno-Hatta, dengan masuk 10 besar Layanan Imigrasi Bandara Terbaik di Dunia," kata Agus baru-baru ini.

Menurut Agus, capaian ini merupakan hasil kerja keras yang dicurahkan petugas pemeriksaan keimigrasian Bandara Soekarno Hatta. Sebab, banyak tantangan yang telah dilalui oleh jajaran di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta dalam bertugas.

"Petugas di TPI pun tetap bekerja di libur-libur panjang demi kelancaran lalu lintas penumpang. Tugas mereka tidak mudah, dan butuh dedikasi yang besar. Alhamdulillah, semua itu membuahkan hasil, membawa kebanggaan bagi Indonesia," ujar Agus.

Kemudian Agus berharap pencapaian ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran Imigrasi di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

"Ke depan, kami akan terus berinovasi, memperkuat integrasi sistem, serta menjaga profesionalisme petugas demi memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat dan wisatawan internasional," ujar Agus.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menjelaskan, Ditjen Imigrasi mengimplementasikan program digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan di bandara-bandara dan pelabuhan internasional.

Salah satunya pemanfaatan autogate berteknologi mutakhir sehingga penumpang dapat merasakan pengalaman yang mulus (seamless) saat menggunakan, dengan proses pemeriksaan hanya 10-15 detik per perlintasan.

"Autogate di bandara internasional Indonesia juga sudah melayani WNA (warga negara asing) dan bahkan dapat dilalui anak yang berusia enam tahun ke atas. Hal ini dimungkinkan dengan elektronik visa (eVisa) Indonesia, dan teknologi face recognition (pengenal wajah) yang semakin canggih," tutur Godam.

Sistem autogate juga terintegrasi dengan border control management (BCM) dan data Interpol. Hingga saat ini, autogate telah dioperasikan di beberapa titik perlintasan utama Indonesia.

Antara lain di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara Kualanamu, Bandara Juanda serta Pelabuhan Batam Center, dengan total 264 unit. Jumlah tersebut akan terus bertambah guna mengoptimalkan proses pemeriksaan imigrasi di bandara dan pelabuhan utama.

Selain memanfaatkan teknologi terkini, jajaran Imigrasi di bandara dan pelabuhan juga mengupayakan rekayasa alur penumpang di waktu-waktu krusial, seperti liburan sekolah, Idulfitri serta Natal dan Tahun Baru. Dengan demikian, lalu lintas penumpang tetap lancar dan tidak terjadi penumpukan.

Sepanjang 2024, Imigrasi Soekarno-Hatta melayani total 17.166.177 perlintasan, yang terdiri dari 8.615.937 keberangkatan dan 8.550.240 kedatangan.

Sementara itu, dalam periode 1 Januari-10 April 2025, jumlah perlintasan di Bandara Soekarno-Hatta yaitu 4.987.378 perlintasan, terdiri dari 2.473.802 keberangkatan dan 2.513.576 kedatangan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta Arief Munandar mengatakan warga negara asing paling banyak melintas di Bandara Soekarno-Hatta pada periode 2024 berasal dari China.

Berdasar data dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, selama 2024, ada 929.142 warga negara China yang melintas di terminal keberangkatan dan 568.246 warga negara China yang melintas di terminal kedatangan.

"Dari orang asing yang melintas tersebut, memang mayoritas adalah warga negara China di mana di terminal keberangkatan ada 929.142 orang dan kedatangan 568.246 orang," kata Arief dalam RDP dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (24/2).

Setelah China, berturut-turut warga negara Malaysia dengan jumlah 622.108 di terminal keberangkatan dan 364.538 orang yang melintas di terminal kedatangan.

Lalu, warga negara Singapura dengan jumlah 318.761 orang di terminal keberangkatan dan 185.768 warga negara Singapura yang melintas di terminal kedatangan.

"Selanjutnya secara berurutan Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Saudi Arabia, India, USA, Australia serta Taiwan," ujarnya.

Di sisi lain, Arief juga menjelaskan data total WNI dan WNA yang melintas di Bandara Soekarno-Hatta sepanjang 2023-2025.

Untuk WNI, periode Januari-Desember 2023, ada 9,37 juta orang yang melewati pemeriksaan di Imigrasi Soekarno-Hatta. Pada periode yang sama, ada 4,38 juta WNA yang melewati pemeriksaan di Imigrasi Soekarno-Hatta.

Sementara pada Januari-Desember 2024, ada 9,08 juta WNI yang melewati pemeriksaan di Imigrasi Soekarno-Hatta. Pada periode yang sama, ada 5,65 juta WNA yang melewati pemeriksaan di Imigrasi Soekarno-Hatta.

Di awal 2025 atau periode Januari, ada 1,19 juta WNI dan 471 ribu WNA yang melewati pemeriksaan di Imigrasi Soekarno-Hatta.

Tiga Warga Negara (WN) Pakistan berinisial SZ, TS, dan MZ yang mencoba memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu dan berhasil digagalkan oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ketiga WN Pakistan tersebut menggunakan paspor Perancis dan ID Card palsu pada Rabu(12/02) sekitar pukul 16.30 WIB di Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

"Mereka bertiga tiba di Bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Thai Airways dari Bangkok. Karena pakai paspor Perancis, mereka sempat mengurus Visa On Arrival dan mencoba melewati pemeriksaan imigrasi melalui mesin autogate. Namun, paspor yang mereka gunakan tidak terdeteksi oleh mesin autogate," jelas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman dikutip dari siaran persnya, Kamis (20/2/2025).

Petugas imigrasi yang curiga kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa ketiga pelaku adalah Orang Asing yang menggunakan paspor Pakistan saat terbang dari Bangkok menuju Indonesia.

Petugas juga menemukan tiga paspor Pakistan milik ketiga pelaku. Mereka baru menggunakan paspor Perancis ketika hendak masuk ke Indonesia.

Berdasarkan bukti awal tersebut, petugas imigrasi kemudian menyerahkan penanganan perkara ini kepada penyidik pada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta.

"Kami sedang melakukan pendalaman apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Para WNA ini menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan mereka di Eropa. Sejauh ini indikasinya adalah motif ekonomi, untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negara lain," sambung Yuldi.

Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa SZ, TS, dan MZ bertujuan ke Eropa untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Mereka memperoleh paspor Perancis palsu dari seorang WN Sri Lanka berinisial WJ yang mereka kenal melalui media sosial Facebook.

Mereka sepakat untuk membayar sejumlah uang kepada WJ sebagai imbalan atas pembuatan paspor palsu tersebut. WJ menyarankan agar mereka melakukan perjalanan ke Indonesia terlebih dahulu sebelum berangkat ke Eropa. Mereka juga disarankan untuk menggunakan dokumen Paspor Pakistan saat berangkat dari Thailand dan diganti menggunakan dokumen perjalanan Prancis saat tiba di Indonesia

Saat ini, SZ, TS, dan MZ sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana keimigrasian. Mereka dijerat dengan Pasal 119 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian karena sengaja menggunakan dokumen perjalanan palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Video Menteri AHY Targetkan Bandara Soetta Masuk 10 Besar Terbaik versi Skytrax

Video Menteri AHY Targetkan Bandara Soetta Masuk 10 Besar Terbaik versi Skytrax

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi) Agus Andrianto mengungkapkan, 71 pegawai imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan akibat kasus pungutan liar (pungli) terhadap warga negara asing (WNA) asal China,

Kasus ini terungkap setelah Kedutaan Besar China mengirimkan nota diplomatik yang menyampaikan adanya dugaan pungli terhadap 60 warga Tiongkok pada periode Februari 2024 hingga Januari 2025.

“Dari periode tersebut, telah terjadi 44 kasus yang melibatkan 60 warga negara Tiongkok, dan telah ada pengembalian uang sejumlah total Rp 32.750.000 kepada masing-masing warga,” kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan langsung melakukan investigasi dan memeriksa para petugas yang bertugas di Bandara Soekarno-Hatta.

Hasilnya, ditemukan 39 petugas imigrasi terlibat pengecekan dokumen keimigrasian para WNA Tiongkok yang disebut dalam nota diplomatik.

Agus pun membenarkan bahwa para petugas tersebut terbukti melakukan pungli.

“Berdasarkan hasil pengecekan data perlintasan warga Tiongkok sebagaimana nota diplomatik, ditemukan 39 petugas imigrasi yang memeriksa dokumen warga Tiongkok tersebut. Dan benar, terdapat peristiwa pungli terhadap 60 warga tersebut,” ujar Agus.

Sebanyak 71 pegawai imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta langsung dinonaktifkan.

Mereka terdiri dari satu mantan kepala kantor, dua kepala bidang, dan lima kepala seksi pemeriksaan.

“Kemudian ada 23 petugas supervisor, dan 40 petugas counter,” kata Agus.

Imbas kejadian ini, Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta juga dicopot dari jabatannya.

Saat ini, pegawai yang dinonaktifkan tengah menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Bagi para pegawai yang telah dinonaktifkan, saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal untuk selanjutnya mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Agus.

KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto mengatakan pemerintah terus mengawasi setiap warga negara asing (WNA) yang mencoba masuk wilayah Indonesia dengan cara melanggar prosedur.

Hal itu ia sampaikan menyusul tiga WNA Pakistan yang mencoba masuk lewat Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan paspor Perancis dan kartu identitas palsu pada Rabu (12/02/2025) sekitar pukul 16.30 WIB.

“Untuk mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional, seperti terorisme, kejahatan transnasional, atau imigrasi ilegal, WNA yang datang dengan maksud tidak baik dan cara yang nonprosedural akan menjadi sasaran utama pengawasan Imigrasi,” ujar Agus dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (17/1/2028).

Pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi terhadap WNA meliputi sebelum kedatangan maupun selama berada di Indonesia.

Agus melanjutkan, meski autogate hadir untuk pemeriksaan imigrasi yang lebih efisien, aspek pengawasan keimigrasian tetap menjadi prioritas.

DOK. Direktorat Jenderal Imigrasi Warga negara asing (WNA) pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) bisa melintasi autogate imigrasi di bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai.

Adapun motif ketiga WN Pakistan dengan paspor Perancis itu diketahui berupa tindak pidana penyelundupan manusia.

"Jadi, memang motifnya untuk tindak pidana penyelundupan manusia, untuk transit di Indonesia, untuk selanjutnya menuju ke negara ketiga, yaitu tujuannya ke Eropa, makanya menggunakan paspor Perancis palsu," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta Johanes Fanny Satria, dikutip Antara, Selasa (18/2/2025).

Percobaan WN Pakistan berinisial SZ, TS, dan MZ untuk masuk wilayah Indonesia digagalkan oleh petugas imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

“Mereka bertiga tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Thai Airways dari Bangkok. Karena pakai paspor Perancis, mereka sempat mengurus Visa On Arrival dan mencoba melewati pemeriksaan imigrasi melalui mesin autogate. Namun, paspor yang mereka gunakan tidak terdeteksi oleh mesin autogate,” jelas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa ketiga pelaku adalah orang asing yang menggunakan paspor Pakistan saat terbang dari Bangkok menuju Indonesia.

Petugas juga menemukan tiga paspor Pakistan milik ketiga pelaku. Mereka baru menggunakan paspor Perancis ketika hendak masuk ke Indonesia.

Saat ini, SZ, TS, dan MZ sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana keimigrasian.

Mereka dijerat dengan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian karena sengaja menggunakan dokumen perjalanan palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta rupiah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menangkap tiga warga negara (WN) asal Pakistan berinisial SZ, TS, dan MZ di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pada Rabu, (12/2/2025).

Mereka ditangkap lantaran mencoba memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu.

"Modus operandi yang dilakukan oleh ketiga warga negara Pakistan adalah ketiganya mengaku sebagai warga negara Perancis yang menggunakan dokumen paspor serta ID Card Perancis yang diduga palsu untuk mencoba memasuki wilayah Indonesia," kata Kakanwil Ditjen Imigrasi DKI Jakarta, Arief Munandar, dalam konferensi pers di Media Center Imigrasi, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Arief mengatakan, ketiganya tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Thai Airways dari Bangkok.

Ia mengatakan, mereka sempat mengurus Visa On Arrival lantaran menggunakan paspor Perancis, kemudian mencoba melewati pemeriksaan imigrasi melalui mesin Autogate.

Namun, paspor yang mereka gunakan tidak terdeteksi oleh mesin Autogate.

"Telah dicoba berkali-kali untuk scan paspor, hasilnya gagal dan paspor tidak terdeteksi pada mesin Autogate imigrasi," ujarnya.

Arief mengatakan, petugas semakin curiga setelah mengetahui mereka tidak bisa berbahasa Perancis dan Inggris.

Selanjutnya, mereka dibawa ke ruangan supervisor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Melalui sistem informasi keimigrasian, ditemukan fakta berdasarkan data pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Profil Penumpang) bahwa ketiga orang asing tersebut tercatat sebagai warga negara Pakistan dan menggunakan paspor Pakistan saat berangkat dari Bangkok menuju Indonesia," tuturnya.

Arief mengatakan, dari hasil penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa SZ, TS, dan MZ berencana ke Eropa untuk mencari penghidupan yang lebih layak.

Mereka memperoleh paspor Perancis palsu dari seorang WN Sri Lanka berinisial WJ yang mereka kenal melalui media sosial Facebook.

"WJ menyarankan agar mereka melakukan perjalanan ke Indonesia terlebih dahulu sebelum berangkat ke Eropa," kata dia.

Atas kejahatan tersebut, mereka dijerat dengan Pasal 119 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian karena sengaja menggunakan dokumen perjalanan palsu, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mencopot oknum aparat Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) yang diduga melakukan pungutan liar (pungli), menjadi pelajaran bagi seluruh institusi.

"Jadi ini pelajaran buat yang lain dan seluruh institusi, bukan hanya berlaku di Imigrasi, (tapi) seluruh institusi kementerian di dalam pemerintahan Presiden Prabowo," kata Adies saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia menyebut tindakan pencopotan oknum yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) itu menjadi bukti ketegasan pemerintah yang tidak menolerir praktik lancung oleh aparat.

"Sudah ditindak sama Menteri, sudah ada tindakan, jadi itu bagus, itu contoh buat yang lain. Era sekarang tidak bisa main-main," ujarnya.

Berkaca dari kasus tersebut, dia pun mengingatkan kepada seluruh aparat negara agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

"Jadi jangan main palak, main peras-peras begitu, ya konsekuensi akan dipecat," katanya.

Dia mengatakan proses penindakan tegas oknum aparat Imigrasi di Bandara yang di duga melakukan pungutan liar akan dibarengi pula dengan perbaikan sistem imigrasi.

"Iya, otomatis, (sistem) imigrasi memang harus kita optimalkan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto menyebut pihaknya telah mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta buntut dugaan pungli tersebut. Para pejabat yang dicopot juga diperiksa oleh internal Kementerian Imipas.

“Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas, red.) yang ada di data dari penugasan di Soetta. Kami ganti," kata Agus dalam keterangan diterima pada Minggu (2/1).

Dia menjelaskan bahwa pencopotan dilakukan imbas adanya informasi dari Kedutaan Besar China di Indonesia mengenai 44 kasus pungutan liar oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta kepada warga negara China.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenkumham) telah mengambil tindakan tegas dengan mencopot 30 petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dugaan praktik pemerasan yang menimpa warga negara China.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M Godam, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan internal terhadap para petugas tersebut.

Namun, ia belum memberikan kepastian mengenai kemungkinan proses hukum yang akan diambil.

"Sampai dengan saat ini sudah 30 orang ditarik dari (Bandara) Soetta dalam rangka pemeriksaan internal," ungkap Godam dalam keterangan kepada Kompas.com, pada Senin (3/2/2025).

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Kementerian Imigrasi juga telah memasang papan pengumuman bertuliskan "No Tipping" di beberapa lokasi di bandara, yang mulai berlaku sejak 1 Februari.

Sebelumnya, media sosial X (Twitter) ramai dengan unggahan tangkapan layar yang konon berasal dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia.

Dalam surat yang diunggah oleh akun X @emerson_yu pada Sabtu (1/2/2025), Kedubes China menyampaikan keluhan resmi kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi di salah satu bandara internasional di Indonesia.

Surat yang bertanggal 21 Januari 2025 tersebut mengungkapkan bahwa sejumlah warga negara China menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Kasus pemerasan WN China

Sejumlah kasus pemerasan ini terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Secara total terdapat 44 kasus yang telah diselesaikan dengan Rp 32.750.000 berhasil dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," terang isi surat tersebut.

Dalam surat tersebut disebutkan, bahwa masih banyak kasus pemerasan lainnya yang belum dilaporkan oleh warga negara China, baik karena kesibukan atau takut akan balas dendam.

Kedutaan China juga mengusulkan agar tanda-tanda "Dilarang memberi tip" dan "Tolong laporkan jika ada pemerasan" dipasang untuk membantu mengatasi masalah ini.

Mereka berharap perintah serupa juga dapat disampaikan kepada agen perjalanan China agar tidak menyarankan wisatawan untuk menyuap petugas imigrasi.

Di sisi lain, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan bahwa keputusan untuk mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta diambil setelah menerima laporan mengenai dugaan pemerasan tersebut.

"Kami berterima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan Soetta, kami ganti," kata Agus kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Ia menegaskan bahwa Kementerian tidak akan mentolerir pelanggaran dalam bentuk apapun dan memastikan bahwa para pejabat yang terlibat akan menerima sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan mereka.

"Saat ini, mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kami hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tutup Agus.

Sumber: nasional.kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imigrasi) mengatakan, mencopot 30 orang petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dugaan pemerasan terhadap warga negara China.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M Godam mengatakan, mereka akan diperiksa secara internal oleh Imigrasi imbas kejadian tersebut.

Namun, ia belum memastikan apakah para petugas bandara Soetta tersebut akan diproses hukum atau tidak.

"Sampai dengan saat ini sudah 30 orang ditarik dari (Bandara) Soetta dalam rangka pemeriksaan internal," kata Godam, saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Godam mengatakan, Kementerian Imigrasi juga telah memasang tulisan "No Tipping" atau larangan memberikan tip kepada petugas di beberapa bandara.

"Pemasangan pada 1 Februari," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, lini masa media sosial X (Twitter) diramaikan dengan tangkapan layar yang disebut berasal dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau Kedubes China di Indonesia.

Dalam tangkapan layar surat yang diunggah oleh akun X @emerson_yu pada Sabtu (1/2/2025), Kedubes China bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi di salah satu bandara internasional Indonesia.

Melalui surat tertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedubes China menyebutkan, sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam surat itu disebutkan bahwa kasus pemerasan WNA China di Bandara Soekarno-Hatta terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025.

Setidaknya sudah ada 44 kasus yang terselesaikan dengan total Rp 32.750.000 telah dikembalikan ke lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," isi surat tersebut.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Ini hanyalah sebagian kecil dari kasus pemerasan yang terjadi, karena masih banyak lagi warga negara China yang mengalami pemerasan yang tidak melaporkan kasusnya karena jadwal yang padat atau takut akan adanya pembalasan di kemudian hari," tambahnya.

Dalam rangka memberantas masalah pemerasan di bandara, Kedubes China berharap adanya tanda “Dilarang memberi tip” dan “Tolong laporkan jika ada pemerasan.”

Selain itu, pihaknya juga berharap agar perintah untuk tidak memberikan tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan China, sehingga mereka tidak menyarankan wisatawan China untuk menyuap petugas imigrasi.

Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dugaan pemerasan terhadap warga negara China.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, keputusan itu diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," ujar Agus, kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi bentuk pelanggaran apapun dan memastikan pejabat yang terlibat akan mendapat hukuman.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tegas Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imigrasi) mengatakan, mencopot 30 orang petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta buntut dugaan pemerasan terhadap warga negara China.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M Godam mengatakan, mereka akan diperiksa secara internal oleh Imigrasi imbas kejadian tersebut.

Namun, ia belum memastikan apakah para petugas Bandara Soekarno-Hatta tersebut akan diproses hukum atau tidak.

"Sampai dengan saat ini sudah 30 orang ditarik dari (Bandara) Soetta dalam rangka pemeriksaan internal," kata Godam saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Godam mengatakan, Kementerian Imigrasi juga telah memasang tulisan "No Tipping" atau larangan memberikan tip kepada petugas di beberapa bandara.

"Pemasangan pada 1 Februari," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, lini masa media sosial X (Twitter) diramaikan dengan tangkapan layar yang disebut berasal dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau Kedubes China di Indonesia.

Dalam tangkapan layar surat yang diunggah oleh akun X @emerson_yu pada Sabtu (1/2/2025), Kedubes China bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi di salah satu bandara internasional Indonesia.

Melalui surat tertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedubes China menyebutkan, sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Dalam surat itu disebutkan bahwa kasus pemerasan WNA China di Bandara Soekarno-Hatta terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025.

Setidaknya sudah ada 44 kasus yang terselesaikan dengan total Rp 32.750.000 telah dikembalikan ke lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," isi surat tersebut.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Ini hanyalah sebagian kecil dari kasus pemerasan yang terjadi, karena masih banyak lagi warga negara China yang mengalami pemerasan yang tidak melaporkan kasusnya karena jadwal yang padat atau takut akan adanya pembalasan di kemudian hari," tambahnya.

Dalam rangka memberantas masalah pemerasan di bandara, Kedubes China berharap adanya tanda “Dilarang memberi tip” dan “Tolong laporkan jika ada pemerasan.”

Selain itu, pihaknya juga berharap agar perintah untuk tidak memberikan tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan China, sehingga mereka tidak menyarankan wisatawan China untuk menyuap petugas imigrasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes China di Indonesia mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait dugaan pemerasan yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta.

Pemerasan tersebut berbuntut pencopotan 30 pejabat imigrasi di Bandara Soetta. Hal ini bermula dari munculnya surat dari Kedubes China kepada Kemenlu RI.

Surat tersebut bertanggal 21 Januari 2025 yang memuat laporan ada 44 kasus pemerasan terdahap WNA China yang terjadi antara Februari 2024 sampai Januari 2025.

Dari kasus tersebut, ditemukan total Rp32.750.000 uang hasil peras yang kini telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga Tiongkok.

“Ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak lagi WN China yang tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang padat atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan,” tulis Kedubes China dalam surat tersebut, dikutip dari Antaranews, Senin (3/2/2025).

Kedubes China kemudian meminta adanya tanda "Dilarang memberi tip" dan "Silakan lapor jika terjadi pemerasan" yang ditulis dalam bahasa Indonesia, Mandarin, dan Inggris untuk bisa dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi di bandara.

Buntut kejadian ini membuat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

“Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang ada di data dari penugasan di Soetta. Kami ganti," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan, Minggu (2/2).

Selain itu, dia mengatakan bahwa sekitar 30 pejabat imigrasi tersebut tengah diperiksa oleh internal Kemen Imipas.

Pihaknya juga mengapresiasi laporan tersebut dan mengatakan bahwa ini menjadi momen berbenah untuk instansinya.

"Kami berterima kasih dengan informasi dari Kedutaan Besar RRT atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi imigrasi, termasuk di pemasyarakatan," kata Agus.

Bahkan tanpa laporan tersebut, pihaknya tidak akan mengetahui ada praktek pungutan liar yang dilakukan petugas di lapangan.

"Kalau enggak diinformasikan Kedubes RRT, kami 'kan enggak tahu. Dengan begini, kami bersyukur. Tanpa tunggu lama dapat kami ambil langkah perbaikan, dan ini menjadi peringatan untuk jajaran unit pelayanan agar amanah dan tak ceroboh dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.