Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai Revisi UU TNI akan memperjelas atau mempertegas posisi dan tugas personel TNI di instansi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut Fahmi sejak awal BNPT terbentuk, banyak personel TNI yang sudah menempati posisi tertentu di instansi tersebut, antara lain di bidang penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan strategi pemberantasan terorisme.

Unsur kepolisian, lanjut Fahmi, juga bergerak di ranah yang sama namun lebih meluas karena mereka memiliki wewenang penegakan hukum.

"Yang menjadi persoalan adalah belum adanya dasar hukum dalam UU TNI yang secara eksplisit mengatur masuknya prajurit TNI ke dalam BNPT," kata Fahmi saat dikonfirmasi ANTARA, di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut dikarenakan UU TNI disusun sebelum BNPT berdiri. Kondisi itulah yang membuat belum adanya dasar hukum TNI yang mengatur keterlibatan dengan BNPT dalam menanggulangi terorisme.

Padahal, Fahmi menilai salah satu tugas utama TNI yakni mengatasi aksi terorisme yang mengancam kedaulatan negara.

"Pasal 7 UU TNI sudah mengatur tentang peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk mengatasi aksi terorisme, termasuk dalam konteks aksi separatis dan pemberontakan bersenjata, maupun yang terkait dengan keamanan pelayaran dan penerbangan," jelas Fahmi.

Kini posisi TNI mulai difasilitasi dalam RUU TNI yang telah dibahas oleh DPR dan Kementerian Pertahanan. Fahmi menilai hadirnya RUU TNI ini tidak akan menyingkirkan Polri sebagai leading sector penegakan hukum bidang terorisme.

"Revisi ini pada akhirnya lebih kepada memperjelas peran masing-masing di bawah naungan BNPT, bukan mengambil alih kewenangan atau cawe-cawe," tutup Fahmi.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan ada 15 kementerian/lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif TNI. Salah satu institusi tersebut yakni BNPT.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI yang membahas Revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/3).

Adapun satu dari tiga hal krusial yang bakal direvisi dalam UU TNI adalah terkait masuknya prajurit aktif TNI ke kementerian/lembaga.

"Sebagaimana yang kita semua tahu, bahwa dalam UU sudah tercantum 15 institusi yang bisa diduduki oleh prajurit aktif TNI yang seperti yang ada di dalam UU 34 yang sekarang sedang berlaku," kata Sjafrie.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Ada tugas lain selain perang tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa perubahan undang-undang TNI yang diajukan oleh pihak DPR RI diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI.

"Ada tugas lain selain perang tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil," kata Sjafrie dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia juga menyebutkan beberapa sasaran dalam perubahan undang-undang TNI. Pertama, memperkuat kebijakan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan industri pertahanan di dalam negeri.

Kedua, memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas nonmiliter. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan prajurit serta jaminan sosial bagi prajurit.

"Keempat, menyesuaikan ketentuan terkait kepemimpinan jenjang karir dan usia pensiun sesuai dengan kebutuhan organisasi," ujarnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Pembahasan RUU TNI diusulkan untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025 didasarkan atas Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Dengan begitu, RUU tersebut pun menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menhan Jepang Nakatani Gen bertemu pada Selasa (7/1/2025) di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, Jakarta.

Kepala Biro Info Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menyebut, dalam pertemuan itu tidak dibahas secara spesifik mengenai penguatan siber antar kedua negara.

"Siber (cyber) prinsipnya adalah disampaikan tadi oleh dua delegasi adalah tantangan global bersama. Memang tidak secara spesifik disebutkan siber," kata Brigjen Frega ditemui di Gedung Kemenhan usai pertemuan, Selasa.

Frega kemudian menjelaskan bahwa kedua Menhan membahas mengenai tantangan global yang dihadapi bersama. Di antaranya, terorisme hingga penanggulangan bencana di kawasan.

"Memang secara konkret (kerja sama menghadapi tantangan global) sudah dilakukan antara Indonesia dengan Jepang," ujarya.

Selain itu, dalam pertemuan juga disinggung mengenai pembaruan informasi atau update situasi di Laut China Selatan (LCS).

Kedua Menhan, menurut Frega, sepakat menyampaikan bahwa pendekatan multilateral dan bilateral akan terus digunakan Indonesia-Jepang demi tercapainya perdamaian stabilitas di kawasan.

"Tentunya Indonesia dan Jepang pun memahami bahwa ada ketegangan, ada dinamika, yang memang tidak bisa dihindari tapi pada prinsipnya semuanya mengacu pada upaya-upaya menyelesaikannya secara internasional, UNCLOS," katanya.

"Dan yang paling penting adalah Indonesia mengadopsi politik luar negeri bebas aktif, sehingga kita pun juga tetap menjaga. Makanya kita menjajaki hubungan dengan Jepang. Kita tidak berpihak, kita membuka peluang dengan siapa saja termasuk Jepang," ujarnya lagi.

Sebagai informasi, pertemuan Menhan RI dan Jepang berlangsung sekitar dua jam di Gedung Kemenhan.

Pertemuan itu berlangsung tertutup usai upacara penyambutan digelar terbuka di halaman Gedung Kemenhan.

Presiden Prabowo Subianto mengklaim ekonomi Pancasila adalah gabungan dari yang terbaik.

Ia mengatakan ada beberapa filosofi negara yang bermuara pada paham ekonomi. Khusus paham yang dipakai Indonesia diklaim adalah kombinasi dari kapitalisme dan planned economy.

"Dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita, ekonomi Pancasila," ujarnya dalam Pengarahan Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12).

"Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas (atau) kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, planned economy. Itu (ekonomi) Pancasila, antara pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan," tambahnya.

Sang Kepala Negara juga mengingatkan bahwa pendiri-pendiri bangsa menganut perekonomian Indonesia yang disusun atas dasar kekeluargaan.

Di sisi lain, Prabowo menegaskan pemerintah bukan hanya wasit dalam paham ekonomi Pancasila. Ia menyebut pemerintahan yang dipilih rakyat itu harus bertanggung jawab kepada para pemilihnya.

"Harus jadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pelopor, pengelola, me-manage ekonomi, menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia," pesan Prabowo.

"Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi asas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan," tuturnya.

Prabowo lantas meminta kebesaran jiwa dari jajaran anak buahnya. Ia menekankan ada prioritas Indonesia beberapa tahun ke depan, termasuk dalam urusan ekonomi.

Ia memberi sinyal ada sejumlah kementerian/lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih yang bakal mendapatkan anggaran kecil.

"Mungkin K/L sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan, saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) terus, karena menteri keuangan itu bertanggung jawab kepada saya," katanya.

"Waktu saya menteri pertahanan, selalu saya dibatasi oleh menteri keuangan. Sekarang yang lemas Pak Sjafrie Sjamsoeddin (menhan). Kalau dia merasa dibatasi oleh menteri keuangan, nanti menkeu mengatakan, 'Ini perintah presiden'," sambung Prabowo disambut gelak tawa.

Sang Kepala Negara mengatakan dirinya mesti memikirkan prioritas negara. Ia mengakui pertahanan memang penting, tapi ada hal lain yang lebih mendesak.

"Anak-anak harus makan, guru-guru gajinya harus diperbaiki, hakim-hakim harus segera dibikin rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang ngontrak," beber Prabowo.

"Menteri Perumahan (Maruarar Sirait) ngangguk-ngangguk, terima kasih menteri perumahan. Tambah rambut putih aku lihat kau itu, baru dua bulan (menjabat), tapi masih senyum. Saya terima kasih," imbuhnya berkelakar kepada Ara.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024). Bersamaan dengan itu, Prabowo juga melantik Wakil Menhan Donny Ermawan sebagai Sekretaris DPN.

Pengangkatan keduanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 87 M tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional.

?Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya ke satu mengangkat terhitung sejak tanggal pelantikan masing-masing satu Menteri Pertahanan sebagai ketua harian Dewan Pertahanan Nasional. Dua, wakil menteri pertahanan sebagai sekretaris Dewan Pertahanan Nasional,? kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti saat membacakan Keppres.



Selanjutnya, kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada Senin, 16 Desember 2024.

Diketahui, Dewan Pertahanan Nasional mempunyai fungsi dan tugas yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Berikut fungsi dan tugas Dewan Pertahanan Nasional Dewan Pertahanan Nasional diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Berikut bunyi pasal tersebut: (1) Dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional. (2) Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara.

(3) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Pertahanan Nasional mempunyai tugas:
a. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar departemen pemerintah, lembaga pemerintah nondepartemen, dan masyarakat beserta Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.
b. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi.
c. Menelaah dan menilai risiko dari kebijakan yang akan ditetapkan.

(4) Dewan Pertahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Presiden dengan keanggotaan, terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap dengan hak dan kewajiban yang sama. (5) Anggota tetap terdiri atas Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima. (6) Anggota tidak tetap terdiri atas pejabat pemerintah dan nonpemerintah yang dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi. (7) Anggota tetap dan tidak tetap diangkat oleh Presiden.

(8) Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Dilihat dari pasal di atas, Dewan Pertahanan Nasional berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara.

Kedua, menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi. Ketiga, menelaah dan menilai risiko dari kebijakan yang akan ditetapkan. Demikian ulasan tentang fungsi dan tugas Dewan Pertahanan Nasional.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke enam negara selama belasan hari. Usai kembali ke Tanah Air, Prabowo membawa 'oleh-oleh' komitmen investasi.

Sebagaimana diketahui, Prabowo tiba di Tanah Air usai menyelesaikan tur kenegaraan ke sejumlah negara di luar negeri.

Berdasarkan keterangan dari Tim Media Presiden, Minggu (24/11/2024), pesawat yang ditumpangi Prabowo mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pagi ini sekitar pukul 05.30 WIB. Kepulangan Prabowo disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih juga hadir menyambut kepulangan Prabowo. Menteri-menteri itu mulai dari Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Saksikan Live DetikPagi:

Disambut Gibran

Tampak Gibran dan pejabat lainnya telah menunggu terlebih dahulu di seberang karpet merah untuk menyambut Prabowo.

"Selamat datang kembali, Pak," ujar mereka ke Prabowo.

Prabowo tampak mengenakan setelan jas berwarna biru dongker dan berpeci hitam. Saat turun dari pesawat, Prabowo langsung menyalami Gibran dan deretan menteri yang hadir di lokasi.

Prabowo diketahui telah bertolak dari Indonesia sejak 8 November silam. Prabowo melakukan serangkaian kunjungan ke sejumlah negara.

Kunjungan ke 6 Negara

Kunjungan Prabowo dimulai di negara Tiongkok. Di sana ia bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping. Lawatan kenegaraan dari Prabowo kemudian berlanjut ke Amerika Serikat dan bertemu Presiden Joe Biden di Gedung Putih.

Setelahnya Prabowo melanjutkan perjalanan ke dua konferensi internasional. Pertama, KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil.

Usai dari sana, Prabowo bertolak ke Inggris untuk bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Setelah itu, ia berkunjung ke UEA bertemu Presiden MBZ.

Saksikan Live DetikPagi:

Oleh-oleh Komitmen Investasi

Dari semua kunjungan kenegaraan tersebut, Prabowo mengatakan telah berhasil membawa banyak potensi investasi untuk dalam negeri serta kerja sama di berbagai sektor. Total Prabowo membawa 'oleh-oleh' komitmen investasi senilai US$18,57 miliiar atau sekitar Rp 294,80 triliun dari lawatannya dalam dua pekan terakhir.

"Agak-agak melebihi (target ya). Jadi saya pulang bawa komitmen total US$18,5 miliar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia, ya," ujar Prabowo di Inggris pada Kamis (21/11) waktu setempat.

Sementara itu, Prabowo juga ke Inggris dan berhasil membawa komitmen investasi sebesar USD 8,5 miliar setelah bertemu sejumlah pemimpin perusahaan. Prabowo mengatakan capaian itu menunjukkan optimisme pelaku usaha Inggris terhadap ekonomi Indonesia.

"Barusan saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin perusahaan besar, di sini ada 19 tokoh. Mereka sudah berkomitmen investasi USD 8,5 miliar. Ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita," ujar Prabowo dalam keterangan yang disampaikan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (22/11).

Prabowo menekankan bahwa kepercayaan global terhadap Indonesia terus meningkat, sebagaimana terlihat dari kunjungan sebelumnya ke Brasil, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Selain itu, komitmen pemerintah mengenai tata kelola yang bersih dan efisien juga menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor.

"Saya kira ini cukup bagus menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Tentunya pemerintah yang bersih mereka sangat menghargai itikad kita," kata Prabowo.

Saksikan Live DetikPagi:

Apresiasi MBZ

Prabowo sempat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), di Qasr Al Watn, Abu Dhabi, dalam lawatannya di luar negeri kemarin. MBZ pun menyinggung hubungan yang telah terjalin bertahun-tahun antara UEA dan RI.

"Hubungan kita bukan baru dimulai hari ini. Kita sudah saling mengenal sekian tahun, dan saya bangga dengan hubungan ini. Insyaallah hubungan ini semakin membaik dan berkembang bagi kedua bangsa dan negara di tahun-tahun mendatang," kata MBZ dalam sambutannya, dikutip Biro Sekretariat Presiden, Minggu (24/11).

MBZ juga menyoroti beberapa capaian konkret dari kerja sama kedua negara, termasuk pertumbuhan perdagangan nonmigas yang mencapai 12 persen pada tahun lalu dengan nilai sekitar USD 4,6 miliar.

Ia optimistis target perdagangan senilai USD 10 miliar dapat terwujud melalui implementasi perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif dan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.

Selain itu, PEA dan Indonesia telah menjalin kerja sama di berbagai sektor strategis, seperti energi terbarukan, aksi iklim, kecerdasan buatan, pendidikan, dan keamanan pangan.

"Ini semua memastikan bahwa kita hari ini berangkat dari fondasi yang kokoh. Insyaallah kita akan lebih memperkuat pondasi ini, memperluas cakupan bidang kerja sama, dan mempergunakan setiap peluang yang tersedia," ungkap MBZ.

Sementara itu, Prabowo dalam sambutannya turut menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari pemerintah dan rakyat PEA. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk melanjutkan hubungan baik ini di bawah kepemimpinannya.

"Prioritas saya dalam pemerintahan yang saya pimpin ke depan adalah pertama untuk menjamin keamanan dan ketahanan pangan, kedua ketahanan energi, dan selanjutnya untuk melaksanakan hilirisasi processing dari pada semua bahan baku kita di Indonesia supaya mendapatkan nilai tambah. Kita bisa bekerja di beberapa bidang dan kami ingin mengundang UEA untuk aktif berpartisipasi dalam ekonomi kami," ujar Prabowo.

Saksikan Live DetikPagi:

(rdp/rdp)