JAKARTA, iNewsDepok.id - Hasan Nasbi dipastikan masih menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Ia bahkan terlihat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (5/5) kemarin.

“Kemarin saya diundang rapat kabinet. Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO,” kata Hasan kepada awak media, Selasa (6/5/2025).

Meskipun sempat mengajukan surat pengunduran diri pada 21 April 2025, Hasan Nasbi mengonfirmasi akan kembali berkantor sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) hari ini.

Namun, ia enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan surat pengunduran dirinya belum ditandatangani oleh Presiden Prabowo.

“Mungkin lebih baik Mensesneg yang jawab ya,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi telah menyatakan bahwa surat tersebut memang belum diputuskan oleh Presiden

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi terlihat masih menghadiri Sidang Kabinet Paripurna. Sebelumnya, Hasan Nasbi telah menyatakan mundur dari jabatan Kepala PCO.

Pantauan detikcom, Senin (5/5/2035), Sidang Kabinet Paripurna digelar di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pukul 16.00 WIB. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung sidang kabinet tersebut didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Seluruh menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga kompak mengenakan pakaian putih-hitam. Dalam sidang kabinet, Hasan Nasbi terlihat hadir.

Hasan Nasbi duduk di jajaran menteri dan kepala lembaga. Sedangkan para wakil menteri duduk di bagian belakang.

Prabowo tampak menyalami satu per satu menteri dan kepala lembaga yang berada di depan, termasuk dengan Hasan Nasbi. Keduanya tampak tersenyum saat bersalaman.

Hasan Nasbi Mundur dari Kepala PCO

Sebelumnya, Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Surat pengunduran diri Hasan Nasbi itu sudah diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto dan masih dikaji.

Hasan Nasbi mengaku telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo melalui Seskab dan Mensesneg. Surat resign itu disampaikan sejak 21 April lalu.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba, surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden lewat dua kawan baik saya: Mensesneg dan Seskab," kata Hasan Nasbi dalam video yang diunggah Total Politik, Selasa (29/4).

Mensesneg Prasetyo Hadi buka suara soal mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Prasetyo mengatakan surat pengunduran diri Hasan Nasbi sudah dilaporkan ke Presiden Prabowo.

"Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan," kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa (29/4).

Namun, kata Prasetyo, surat itu belum diteken Prabowo. Prasetyo mengatakan Prabowo masih mempelajari surat tersebut.

"Dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken apalagi sampai tahap mencari penggantinya," ujarnya.

'Simak juga Video: Respons Prabowo soal Hasan Nasbi Mundur dari Kepala PCO'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengemukakan kepastian terkait nasib sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025 segera diputuskan Presiden dalam waktu dekat.

Mu'ti seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore, mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan agar keputusan final zonasi diselesaikan bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hadi Prasetyo.

"Beliau memberikan arahan untuk diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara. Kalau bisa dalam minggu-minggu ini, dalam waktu dekat," katanya saat ditanya terkait penghapusan sistem zonasi.

Mu'ti berharap keputusan ini bisa keluar dalam waktu dekat, karena sekolah-sekolah sudah mulai membuka pendaftaran dan memerlukan kepastian.

"Karena sekarang kan sekolah-sekolah sudah banyak yang buka sepanduk di mana-mana," ujarnya.

Ia menambahkan, jika keputusan tidak segera diambil, akan ada tantangan dalam konsolidasi, koordinasi, dan sosialisasi ke pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat.

Meski demikian, ia belum memastikan apakah konsep zonasi akan dihapuskan sepenuhnya dalam skema PPDB yang baru.

"Soal kepastiannya, tunggu saja hingga keputusan resmi keluar," katanya.

Abdul Mu'ti juga menjelaskan bahwa prioritas saat ini adalah menyelesaikan kebijakan PPDB terlebih dahulu sebelum memutuskan tata evaluasi pembelajaran, yang rencananya mulai diterapkan pada akhir 2025 dan awal 2026.

"Ini dulu, yang kaitannya dengan penerimaan murid dulu, nanti kalau itu sudah, kemudian sudah terlaksana, ya nanti kita baru putuskan terkait dengan pelaksanaan evaluasinya," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku telah menerima laporan mengenai kasus penembakan yang menewaskan siswa SMK di Semarang. Berdasarkan laporan diterimanya, Natalius mengatakan siswa tersebut tidak terlibat dalam masalah.

"Staf saya sudah laporkan ke saya dan siswa yang ditembak itu bukan kelompok apa, ya, siswa yang baik," kata Pigai seusai sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024).

Pigai menyebutkan pihaknya masih mengecek apakah siswa tersebut terlibat dalam kelompok tawuran. Namun dia meminta agar kasus itu segera diproses hingga selesai.

"Kalau nggak salah, laporan yang masuk ke saya belum, ya, belum. Dan kita percaya saja bahwa proses ini harus diselesaikan karena menyangkut keadilan masyarakat," ujar dia.

Untuk diketahui, polisi telah menahan Aipda R terkait kasus tewasnya siswa SMKN 4 Semarang berinisial G (17) hingga tewas. Polisi menegaskan akan menangani kasus ini secara transparan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menjelaskan ada bukti memang terjadi tawuran antar-kreak. Namun Aipda R melakukan excessive action atau aksi berlebihan. Maka proses lanjut terhadap Aipda R dilakukan dan akan disidang secara internal.

"Kita akan sampaikan proses secara transparan. Benar ada kasus tawuran atau kreak dengan bukti video yang kita tampilkan. Kita lakukan upaya hukum anggota kami lakukan excessive action, proses ini diawasi internal Itwasum, Komnas HAM, Kompolnas, dan media dan Bidpropam," jelas Artanto dalam jumpa pers di Semarang, dilansir detikJateng, Rabu (27/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan rencana Presiden RI Prabowo Subianto menyelenggarakan Sidang Paripurna Kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Jumat (29/11/2024) sore WIB. Sidang tersebut akan membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya hasil lawatan Presiden Prabowo ke enam negara baru-baru ini.

"Rencananya pasti," ujar Prasetyo usai melantik Mayjen Ariyo Windutomo menggantikan Heru Budi Hartono sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI di Jakarta, Jumat pagi WIB.

Sidang tersebut, lanjut Prasetyo, tidak hanya mengulas hasil kunjungan kerja internasional presiden, tetapi juga mencakup pembaruan dari setiap kementerian, termasuk petunjuk-petunjuk baru untuk koordinasi lebih lanjut. "Ya tentunya selain hasil lawatan Bapak Presiden, ya pasti ada petunjuk petunjuk lain, update dari setiap kementerian koordinator, dari setiap kementerian-kementerian," katanya.

Menanggapi pertanyaan mengenai peluncuran program Danantara maupun kebijakan pemerintah lainnya, Prasetyo meminta publik bersabar. "Tunggu tanggal mainnya," ucapnya tanpa merinci lebih lanjut perihal agenda sidang kabinet.

Saat disinggung terkait sikap Istana terhadap wacana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen, Prasetyo juga menegaskan hal tersebut masih dalam tahap penghitungan. "Tunggu tanggal mainnya juga, lagi dihitung," katanya.

Sidang Kabinet Paripurna diagendakan berlangsung di Ruang Sidang Kabinet kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB. Sidang kali ini menjadi momentum mengevaluasi berbagai hasil kerja pemerintah, termasuk tindak lanjut dari hubungan bilateral dan multilateral yang terjalin selama lawatan Presiden ke enam negara baru-baru ini.

Lawatan itu melibatkan sejumlah negara kunci di kawasan Asia, Eropa, dan Timur Tengah, mencakup agenda pembahasan perdagangan, investasi, pertahanan, hingga transisi energi hijau. Prabowo akan memanfaatkan momen itu untuk bertemu dengan kepala negara serta pemimpin lembaga internasional guna memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis global.