Sanaa -

Kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman menyebut serangan udara Amerika Serikat (AS) menghantam sebuah pusat penahanan migran yang ada di wilayah Saada, yang dikuasai kelompok tersebut. Diklaim oleh Houthi bahwa sedikitnya 30 orang tewas akibat gempuran militer Washington tersebut.

"Sebanyak 30 jenazah telah dikeluarkan dari reruntuhan pusat penahanan bagi para migran Afrika," sebut Kementerian Dalam Negeri Houthi dalam pernyataannya, seperti dilaporkan Al-Masirah TV yang dikelola oleh Houthi, dan dilansir AFP, Senin (28/4/2025).

Disebutkan dalam pernyataan itu bahwa puluhan orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat serangan udara yang menghantam area Saada.

"Tim pertahanan sipil dan Bulan Sabit Merah terus melanjutkan upaya mereka di lokasi kejahatan Amerika tersebut," demikian dilaporkan Al-Masirah TV.

Houthi yang merupakan bagian dari "poros perlawanan" Iran terhadap AS dan sekutunya, Israel, menggambarkan diri mereka sebagai pembela Gaza selama perang berkecamuk antara Tel Aviv dan Hamas sejak Oktober 2023 lalu.

Houthi secara rutin meluncurkan rudal dan mengerahkan drone tempur ke wilayah Israel, juga menyerang kapal-kapal kargo yang melintasi rute perdagangan utama di perairan Laut Merah dan sekitarnya.

Militer AS melancarkan operasi militer terhadap Houthi sejak Januari 2024 dalam upaya menghentikan serangan kelompok tersebut.

Sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat pada Januari tahun ini, serangan-serangan militer Washington semakin intensif, dengan serangan dilancarkan hampir setiap hari selama sebulan terakhir terhadap posisi-posisi Houthi di wilayah Yaman.

Media afiliasi Houthi dalam laporannya pada Minggu (27/4) menyebut serangan udara AS menghantam area ibu kota Sanaa pada malam hari, hingga menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai beberapa orang lainnya, termasuk wanita dan anak-anak.

Serangan AS paling mematikan terjadi sepekan lalu, dengan laporan Houthi menyebut 80 orang tewas akibat serangan udara yang menghantam area pelabuhan bahan bakar Ras Issa di wilayah Hodeidah bagian barat.

(nvc/ita)

ISLAMABAD - Menteri Pertahanan (Menhan) Pakistan Khawaja Asif menyebut Barat, dan khususnya Amerika Serikat (AS), atas perannya dalam ketegangan keamanan di kawasan tersebut.

Ketika ditanya tentang dukungan negaranya terhadap terorisme dalam wawancara dengan Sky News yang dirilis pada hari Jumat (25/4/2025), Asif mengakui Islamabad melakukan ?pekerjaan kotor? untuk kekuatan Barat selama beberapa dekade.

?Kami telah melakukan pekerjaan kotor ini untuk Amerika Serikat selama sekitar tiga dekade, Anda tahu dan Barat, termasuk Inggris,? tegas Asif kepada penyiar Inggris tersebut pada hari Kamis.

Dia menambahkan, ?Ini adalah sebuah kesalahan dan Pakistan telah menderita karenanya.?

?Jika kami tidak bergabung dalam perang melawan Uni Soviet dan perang setelah 9/11, rekam jejak Pakistan tidak akan dapat dibantah,? ungkap Asif.

Dia merujuk pada perang Soviet-Afghanistan, di mana AS secara diam-diam mendukung pemberontak antikomunis, dan 'Perang Melawan Teror' yang dipimpin AS yang dilancarkan Presiden George W. Bush saat itu setelah serangan 11 September 2001 dan yang menargetkan Taliban dan Al-Qaeda.

Asif mengklaim Barat telah lama menggunakan kelompok teroris sebagai proksi, dengan mencatat banyak yang sekarang dicap sebagai teroris dulunya diterima di Washington.

"Ketika kami berperang di pihak mereka, di tahun 80-an melawan Uni Soviet, semua teroris masa kini, mereka berpesta dan makan di Washington... Mereka diperlakukan seperti VIP pada masa itu," ungkap dia.

Menteri tersebut menyarankan kelompok yang dianggap teroris di wilayah tersebut bukanlah entitas yang berbeda tetapi bagian dari satu organisasi dengan ideologi agama yang sama.

"Mereka semua bercampur aduk. Mereka bukan beberapa organisasi. Mereka hanya satu organisasi tunggal, terorganisasi secara agama, dan dengan wajah yang berbeda, kepemimpinan yang berbeda. Kadang-kadang mereka bekerja sama, kadang-kadang mereka bertarung satu sama lain," ujar dia.

ISLAMABAD - Menteri Pertahanan (Menhan) Pakistan Khawaja Asif menyebut Barat, dan khususnya Amerika Serikat (AS), atas perannya dalam ketegangan keamanan di kawasan tersebut.

Ketika ditanya tentang dukungan negaranya terhadap terorisme dalam wawancara dengan Sky News yang dirilis pada hari Jumat (25/4/2025), Asif mengakui Islamabad melakukan ?pekerjaan kotor? untuk kekuatan Barat selama beberapa dekade.

?Kami telah melakukan pekerjaan kotor ini untuk Amerika Serikat selama sekitar tiga dekade, Anda tahu dan Barat, termasuk Inggris,? tegas Asif kepada penyiar Inggris tersebut pada hari Kamis.

Dia menambahkan, ?Ini adalah sebuah kesalahan dan Pakistan telah menderita karenanya.?

?Jika kami tidak bergabung dalam perang melawan Uni Soviet dan perang setelah 9/11, rekam jejak Pakistan tidak akan dapat dibantah,? ungkap Asif.

Dia merujuk pada perang Soviet-Afghanistan, di mana AS secara diam-diam mendukung pemberontak antikomunis, dan 'Perang Melawan Teror' yang dipimpin AS yang dilancarkan Presiden George W. Bush saat itu setelah serangan 11 September 2001 dan yang menargetkan Taliban dan Al-Qaeda.

Asif mengklaim Barat telah lama menggunakan kelompok teroris sebagai proksi, dengan mencatat banyak yang sekarang dicap sebagai teroris dulunya diterima di Washington.

"Ketika kami berperang di pihak mereka, di tahun 80-an melawan Uni Soviet, semua teroris masa kini, mereka berpesta dan makan di Washington... Mereka diperlakukan seperti VIP pada masa itu," ungkap dia.

Menteri tersebut menyarankan kelompok yang dianggap teroris di wilayah tersebut bukanlah entitas yang berbeda tetapi bagian dari satu organisasi dengan ideologi agama yang sama.

"Mereka semua bercampur aduk. Mereka bukan beberapa organisasi. Mereka hanya satu organisasi tunggal, terorganisasi secara agama, dan dengan wajah yang berbeda, kepemimpinan yang berbeda. Kadang-kadang mereka bekerja sama, kadang-kadang mereka bertarung satu sama lain," ujar dia.

Asif melanjutkan dengan mengatakan, "Tidak ada negara di dunia yang menderita begitu banyak akibat terorisme seperti Pakistan," dan menuduh India mengikuti "pola" menyalahkan Pakistan atas serangan teroris di wilayahnya.

Pernyataan menhan itu muncul di tengah eskalasi antara Islamabad dan New Delhi, yang menyusul serangan mematikan di Kashmir yang dikelola India yang menewaskan 26 orang awal pekan ini.

Front Perlawanan, kelompok militan yang diyakini terkait dengan Lashkar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan, dilaporkan mengaku bertanggung jawab, mendorong New Delhi yang telah lama menuduh Pakistan membantu infiltrasi militan di wilayah tersebut, untuk memberi isyarat bahwa mereka menganggap Islamabad bertanggung jawab secara tidak langsung.

Namun, Asif mengklaim Islamabad "tidak pernah mendengar" tentang organisasi tersebut, sementara Lashkar-e-Taiba "tidak ada lagi."

Dia mengatakan, "Sangat mudah bagi kekuatan besar untuk menyalahkan Pakistan atas apa pun yang terjadi di wilayah ini."

Asif juga menyatakan insiden Kashmir adalah operasi "false flag". Ketika ditanya apa yang akan terjadi jika kebuntuan saat ini dengan India meningkat ke titik serangan udara, ia memperingatkan Islamabad akan ?melakukan pembalasan yang sama.?

Jakarta -

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent menyampaikan usulan perombakan besar-besaran terhadap Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan juga Bank Dunia (World Bank).

Namun, Bessent menegaskan AS tetap berkomitmen untuk mempertahankan peran kepemimpinannya di lembaga-lembaga tersebut.

Dilansir dari New York Times, Jumat (25/4/2025), komentar tersebut diungkapkan Bessent dalam pidatonya di sela-sela pertemuan musim semi IMF dan World Bank. Komentar ini juga muncul pada saat para pembuat kebijakan khawatir AS akan menarik diri sepenuhnya dari dua lembaga tersebut.

Amerika Serikat seperti diketahui telah mengubah sistem perdagangan global dalam beberapa bulan terakhir, dan pandangan pemerintahan AS tentang perubahan iklim, pembangunan internasional, dan ekuitas ekonomi sering kali bertentangan dengan pandangan negara-negara lain yang menjadi pemegang saham di IMF maupun World Bank.

Pada hari Selasa, IMF juga menurunkan prospek pertumbuhannya secara global dan di Amerika Serikat sebagai akibat dari tarif tinggi yang ditetapkan Presiden Donald Trump.

Laporan ini nampaknya dilihat AS sebagai langkah yang kurang mengesankan, apalagi mengingat Negeri Paman Sam merupakan salah satu 'pemegang saham' besar di sana.

Seperti diketahui, kebijakan tarif impor itu memicu ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, dua negara dengan kapasitas ekonomi terbesar di dunia, mengancam akan membebani produksi tahun ini dan tahun depan.

Bessent sendiri membela tindakan perdagangan pemerintahan Trump dan meminta China untuk mengekang praktik ekonomi yang menurutnya mengganggu stabilitas perdagangan internasional. Dia mencatat Amerika Serikat terlibat dalam pembicaraan perdagangan dengan puluhan negara dan menyatakan optimisme bahwa negosiasi ini akan membantu menyeimbangkan kembali ekonomi dunia dan membuat sistem perdagangan global lebih adil.

Simak juga Video: Trump Setelah Naikkan Tarif Impor: Negara-negara Mulai Menjilat Saya

(hal/hns)

WASHINGTON - Kisah memilukan menimpa Aditya Wahyu Harsono, warga negara Indonesia (WNI) yang sedang membangun kehidupan bersama istri dan anaknya di Amerika Serikat (AS).

Harapan akan masa depan yang cerah berubah menjadi mimpi buruk ketika dia ditangkap oleh agen imigrasi karena sebuah pelanggaran kecil yang terjadi dua tahun lalu?dan kini terancam dideportasi.

Harsono, yang datang ke AS pada 2015 dengan visa pelajar, sedang bekerja di rumah sakit di Minnesota saat dirinya diborgol oleh dua agen federal pada 27 Maret 2025.

Tanpa pemberitahuan sebelumnya, visanya tiba-tiba dicabut oleh pemerintah AS dengan alasan keamanan publik.

Aditya adalah WNI yang menjadi korban kebijakan imigrasi ketat pemerintah Presiden Donald Trump.

Kasus Lama, Dampak Besar

Pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan visa Aditya Harsono adalah insiden grafiti di tahun 2022, ketika dia menggambar mural di beberapa trailer kosong milik sebuah perusahaan makanan.

Kerugian saat itu tidak sampai USD500, dan Aditya telah mengaku bersalah serta membayar denda.

Namun, dalam memo internal, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa tindakan tersebut menunjukkan bahwa Aditya ?berpotensi membahayakan keamanan publik.?

Ironisnya, penangkapan itu terjadi saat Aditya telah menikah dengan warga negara AS, Peyton Harsono, dan tengah mengajukan permohonan kartu hijau (green card).

WASHINGTON - Kisah memilukan menimpa Aditya Wahyu Harsono, warga negara Indonesia (WNI) yang sedang membangun kehidupan bersama istri dan anaknya di Amerika Serikat (AS).

Harapan akan masa depan yang cerah berubah menjadi mimpi buruk ketika dia ditangkap oleh agen imigrasi karena sebuah pelanggaran kecil yang terjadi dua tahun lalu?dan kini terancam dideportasi.

Harsono, yang datang ke AS pada 2015 dengan visa pelajar, sedang bekerja di rumah sakit di Minnesota saat dirinya diborgol oleh dua agen federal pada 27 Maret 2025.

Tanpa pemberitahuan sebelumnya, visanya tiba-tiba dicabut oleh pemerintah AS dengan alasan keamanan publik.

Aditya adalah WNI yang menjadi korban kebijakan imigrasi ketat pemerintah Presiden Donald Trump.

Kasus Lama, Dampak Besar

Pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan visa Aditya Harsono adalah insiden grafiti di tahun 2022, ketika dia menggambar mural di beberapa trailer kosong milik sebuah perusahaan makanan.

Kerugian saat itu tidak sampai USD500, dan Aditya telah mengaku bersalah serta membayar denda.

Namun, dalam memo internal, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa tindakan tersebut menunjukkan bahwa Aditya ?berpotensi membahayakan keamanan publik.?

Ironisnya, penangkapan itu terjadi saat Aditya telah menikah dengan warga negara AS, Peyton Harsono, dan tengah mengajukan permohonan kartu hijau (green card).

Pasangan itu juga baru saja dikaruniai seorang bayi perempuan bernama Adalet.

?Semuanya hancur dalam sekejap,? kata Aditya dalam wawancara dari balik penjara Kandiyohi County.

Istri dan Bayi Terpisah, Hidup Semakin Sulit

Peyton, yang kini harus merawat bayi mereka sendirian, kehilangan asuransi kesehatan dan penghasilan suaminya.

Dalam kampanye penggalangan dana yang dia buat, Peyton menyebut perpisahan ini sebagai ?trauma yang tak tertahankan.?

Adalet, bayi mereka, kini sudah mulai belajar duduk dan berjalan dengan baby walker?semua itu berlangsung tanpa kehadiran sang ayah, yang hanya bisa menyapa lewat panggilan dari penjara.

?Dia bilang ?dada? pertama kalinya saat menelepon Aditya. Itu sangat menyayat hati,? ujar Peyton.

Korban Kebijakan Imigrasi Ketat Trump

Seorang hakim imigrasi sempat mengabulkan permohonan agar Aditya dibebaskan dengan jaminan. Namun, pemerintah AS mengajukan banding dan tetap menahannya.

Selain kasus grafiti, pemerintah juga mengungkit penangkapan Aditya saat ikut demonstrasi damai menentang kekerasan polisi di tahun 2021?kasus yang sebenarnya sudah dibatalkan oleh jaksa.

Kasus Aditya terjadi di tengah kebijakan keras imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump, yang telah mencabut lebih dari 1.500 visa pelajar dalam beberapa minggu terakhir.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut bahwa visa pelajar bukanlah hak, dan akan dicabut dari siapa pun yang ?mengganggu ketertiban.?

?Ketika kami mengidentifikasi orang-orang seperti ini, kami cabut visanya,? kata Rubio.

Namun bagi keluarga Aditya, kebijakan tersebut terasa tidak adil. Sebuah pelanggaran kecil kini membuat seorang ayah terpisah dari anak dan istrinya, dan masa depan mereka tergantung pada proses hukum yang panjang dan tidak pasti.

Meski terancam dideportasi, Aditya masih berharap bisa menetap dan membesarkan anaknya di AS.

?Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya hanya ingin melihat anak saya tumbuh,? ujar Aditya, seperti dikutip dari New York Times, Jumat (25/4/2025).

Peyton pun menghadapi dilema berat. Jika suaminya dideportasi ke Indonesia, dia harus memilih antara meninggalkan tanah kelahirannya dan pindah ke Indonesia, atau hidup terpisah dari suaminya.

?Saya belum pernah ke luar negara bagian Minnesota. Indonesia terasa seperti dunia lain,? katanya.

Jakarta -

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui Perwakilan RI di Amerika Serikat (AS) menyampaikan keprihatinan kepada otoritas AS atas pencabutan visa warga negara Indonesia (WNI) di sana. Kemlu mengungkap sejauh ini sudah ada 20 WNI yang visanya dicabut oleh pemerintah AS.

Awalnya, Kemlu menghargai kedaulatan AS. Namun, Indonesia meminta pencabutan visa dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

"Kami ingin sampaikan, kami (Indonesia) menghargai kedaulatan Amerika Serikat dalam menegakkan hukum imigrasi. Yang kami minta adalah agar hal itu dilakukan melalui due process of law, sesuai dengan hukum yang berlaku di Amerika Serikat," kata Direktur Pelindungan WNI (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemlu RI Judha Nugraha dilansir Antara, Kamis (24/4/2025).

Dia meyakini hukum yang berlaku di AS dapat memberikan pelindungan kepada siapapun. Perlindungan ini bisa didapatkan selama dilakukan dalam proses hukum yang wajar.

Kemlu RI menyampaikan, hingga 24 April 2025, sudah ada 20 WNI yang terkena dampak kebijakan imigrasi yang dilaksanakan oleh Presiden AS Donald Trump.

"Dari 20 WNI tersebut, lima WNI sudah dideportasi dan enam mahasiswa yang awalnya masuk ke AS dengan visa F-1, di mana visa tersebut merupakan visa pelajar yang memungkinkan mahasiswa internasional masuk ke AS untuk studi," ujarnya.

Dia menyebutkan bahwa WNI yang terdampak kebijakan imigrasi Trump telah mendapat akses kekonsuleran untuk memastikan agar para WNI mendapatkan perlakuan yang baik, dan mendapatkan pendampingan hukum.

Judha mengatakan bahwa Kemlu RI sudah berkoordinasi dengan enam Perwakilan RI di AS, yaitu Kedutaan Besar RI (KBRI) Washington, Konsulat Jenderal RI (KJRI) San Fransisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston dan KJRI New York untuk menangani dampak kebijakan imigrasi Trump tersebut.

Direktur PWNI itu juga menyebutkan bahwa pihaknya juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan komunitas masyarakat Indonesia yang berada di AS, termasuk melakukan diseminasi melalui berbagai macam platform mengenai hak-hak WNI.

Dia menegaskan bahwa, ketika WNI ditahan oleh otoritas imigrasi AS, WNI tetap memiliki hak untuk menghubungi Perwakilan RI dan berhak mendapatkan akses kekonsuleran, serta berhak untuk tidak memberikan keterangan apapun tanpa pendampingan.

Simak juga Video: Khawatir Tarif Trump, WNI di AS Mulai Stok Mie Instan

(rdp/imk)

IDXChannel - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent mendorong Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia untuk melakukan perombakan besar-besaran.

Dilansir dari Politico pada Kamis (24/4/2025), Bessent menyatakan AS tidak akan mundur dari kedua lembaga keuangan internasional itu.

"America First tidak berarti America Alone," kata Bessent dalam pidatonya di sela-sela Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia.

Dalam pidatonya, dia mengkritik IMF karena terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengatasi perubahan iklim, isu gender, dan isu sosial lainya, sementara gagal meminta pertanggungjawaban negara-negara yang diberi pinjaman uang untuk melaksanakan reformasi ekonomi.

"IMF dan Bank Dunia memainkan peran penting dalam sistem internasional," kata Bessent.

"Dan Pemerintahan Trump ingin bekerja sama dengan mereka — selama mereka dapat tetap setia pada misi utama mereka," katanya.

Bessent menguraikan beberapa perubahan yang diinginkan AS di IMF dan Bank Dunia. Ia mengatakan Bank Dunia harus menghentikan diskriminasi terhadap sejumlah sumber energi, terutama bahan bakar fosil dan energi nuklir. Bessent juga mengkritik status negara berkembang yang disematkan Bank Dunia terhadap China.

"Meskipun telah mengorbankan banyak pasar Barat, kebangkitan China berlangsung cepat dan mengesankan," kata Bessent.

"Tetapi jika China ingin memainkan peran dalam ekonomi global, maka negara itu perlu naik kelas," katanya.

China juga mendominasi krtitik Bessent tentang IMF. Dia mengatakan lembaga itu perlu mengambil sikap yang lebih tegas terhadap praktik ekonomi Beijing.

"IMF perlu memanggil negara-negara seperti China yang telah menjalankan kebijakan yang mendistorsi ekonomi global dan praktik mata uang yang tidak transparan selama beberapa dekade," kata Bessent. (Wahyu Dwi Anggoro)

Jakarta -

Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama perwakilan serikat pekerja. Diskusi ini dilakukan berkaitan dengan persoalan penegakan hukum dalam hubungan industrial.

Tema yang diangkat pada diskusi ini yakni 'Penegakan Hukum dalam Penanganan Perselisihan Perburuhan'. Kegiatan ini digelar di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya pada Selasa (22/4/2025).

Dirintelkam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Dekananto Eko Purwono mengatakan kegiatan ini merupakan ruang diskusi yang sengaja digelar dalam rangka meningkatkan fokus dalam pembahasan berbagai persoalan seputar penegakan hukum dalam hubungan industrial. Dekananto meyakini diskusi ini menjadi jembatan untuk mendengar persoalan riil di lapangan.

"Ini adalah forum ngobrol bareng, santai tapi dekat dengan persoalan riil di lapangan. Kita ingin mendengar langsung masukan dari serikat pekerja terkait kendala-kendala dalam penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan," ujar Kombes Dekananto dalam keterangannya.

Selain itu, dia menerangkan kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari peluncuran Desk Ketenagakerjaan Polri oleh Kapolri pada Januari 2025 lalu. FGD ini juga diharapkan bisa jadi langkah awal dalam menyusun prosedur dan pola penanganan perselisihan perburuhan yang lebih efektif dan humanis.

"Harapannya ke depan tidak ada lagi kejadian di mana polisi baru turun ketika sudah ada unjuk rasa. Kita ingin membangun pendekatan yang lebih preventif dan kolaboratif," kata Dekananto.

Dia pun merencanakan kegiatan ini akan digelar secara berjenjang hingga ke tingkat Kabupaten dan Kota. Dia menyebut kegiatan ditingkat bawah akan langsung dilakukan oleh para Kapolres dan jajaran dengan berkolaborasi bersama serikat pekerja dan stakeholder lainnya untuk mendalami isu-isu spesifik di daerah masing-masing.

"Ini baru awal. Diskusi-diskusi lanjutan akan dilakukan secara lebih spesifik di tingkat lokal. Supaya persoalan-persoalan industrial tidak selalu berujung pada ketegangan antara buruh dan aparat," jelasnya.

Dalam acara tersebut, para Kapolres beserta Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim Polres jajaran Polda Metro Jaya turut hadir. Kemudian hadir juga perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, pakar hukum industri, serta Desk Ketenagakerjaan Polri dari Bareskrim.

(idn/idn)

Washington DC -

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan perombakan besar-besaran terhadap Departemen Luar Negeri (Deplu) AS. Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio menyebut departemen yang dipimpinnya itu telah menjadi terlalu "gemuk" dan tidak efektif.

Rubio, seperti dilansir AFP, Rabu (23/4/2025), mengumumkan restrukturisasi Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (22/4) waktu setempat. Langkah itu, sebut Rubio, akan memangkas posisi-posisi dan mengurangi kantor divisi dalam departemen tersebut, termasuk kantor demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Rubio menyebut langkah itu sebagai perombakan besar-besaran dalam tubuh Departemen Luar Negeri AS, yang telah lama menjadi momok bagi kalangan konservatif AS, meskipun garis besarnya tidak sedrastis beberapa rencana kebijakan yang telah beredar.

"Dalam bentuknya saat ini, Departemen ini gemuk, birokratis, dan tidak dapat menjalankan misi diplomatiknya yang penting di era baru persaingan kekuatan besar ini," kata Rubio dalam pernyataannya, merujuk pada persaingan yang terjadi antara AS dan China.

"Birokrasi yang meluas menciptakan sistem yang lebih bergantung pada ideologi politik radikal daripada memajukan kepentingan nasional inti Amerika," sebutnya, yang dipandang sebagai sindiran untuk kritikan sayap kanan soal demokrasi AS dan promosi HAM.

Salah satu perubahan utama yang dilakukan adalah penghapusan sebuah divisi -- yang sekarang dipimpin oleh Wakil Menlu AS -- yang bertanggung jawab atas "keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia".

Divisi itu akan digantikan oleh kantor baru yang mengatur "koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan", yang akan menyerap fungsi Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) -- yang disingkirkan sejak awal periode kedua Trump dengan penghapusan lebih dari 80 persen programnya.

Kantor baru itu akan mengawasi sebuah biro yang mengatur "demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama". Hal ini merupakan pergeseran dari biro "demokrasi, hak asasi manusia, dan tenaga kerja" yang saat ini ada, yang mencakup advokasi hak-hak pekerja dan perlindungan di luar negeri.

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

Perombakan ini juga akan menutup Kantor Operasi Konflik dan Stabilisasi, yang kegiatannya mencakup satuan tugas yang mengantisipasi dan berupaya mencegah kekejaman di luar negeri sebelum terjadi.

Turut dihapus juga adalah kantor yang menangani kejahatan perang, yang tugasnya baru-baru ini mencakup pendokumentasian perlakuan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina. Kantor bernama resmi Kantor Keadilan Pidana Global itu sebelumnya memantau kejahatan perang dan kekejaman di seluruh dunia.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, mengatakan bahwa berakhirnya kantor-kantor tersebut tidak serta merta berarti fungsi kantor itu akan berakhir, dan bahwa area fokus kantor itu "dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih baik, lebih cekatan, dan lebih cepat".

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

(nvc/ita)

WASHINGTON - Aditya Wahyu Harsono (33), seorang mahasiswa asal Indonesia, ditangkap dan ditahan oleh Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) Amerika Serikat (AS). Dia menjadi korban kebijakan imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump.

Aditya, yang merupakan ayah dari seorang bayi berkebutuhan khusus, ditahan oleh agen federal tersebut di tempat kerjanya di rumah sakit di Minnesota setelah visa pelajarnya dicabut secara diam-diam.

Dia akan tetap ditahan setelah hakim imigrasi memutuskan pada hari Kamis nanti bahwa kasusnya dapat dilanjutkan.

Hakim Sarah Mazzie menolak mosi untuk membatalkan kasus terhadap Aditya atas dasar kemanusiaan, menurut pengacaranya.

Aditya ditangkap empat hari setelah visanya dicabut tanpa pemberitahuan. Dia dijadwalkan untuk sidang berikutnya pada 1 Mei 2025.

?Istrinya dalam keadaan syok dan kelelahan,? kata Sarah Gad, pengacara Aditya.

?Departemen Keamanan Dalam Negeri telah menjadikan sistem imigrasi sebagai senjata untuk melayani tujuan yang sama sekali berbeda, yaitu untuk menanamkan rasa takut," paparnya, seperti dikutip The Guardian, Senin (21/4/2025).

Adita, seorang manajer rantai pasokan di sebuah rumah sakit di Marshall, Minnesota, yang menikah dengan seorang warga negara AS, dikejutkan oleh pihak berwenang di ruang bawah tanah tempat kerjanya pada 27 Maret.

Gad mengatakan bahwa Aditya ditahan tanpa penjelasan yang jelas dan diinterogasi selama berjam-jam.

Istri Aditya, Peyton, menelepon Gad dengan panik setelah menerima telepon dari bagian HRD di rumah sakit tersebut.

Dua agen ICE, berpakaian sipil, telah muncul dan memerintahkan staf untuk melakukan pertemuan palsu di ruang bawah tanah sehingga mereka dapat menangkapnya, menurut Gad.

Staf rumah sakit putus asa tetapi merasa terpaksa untuk menurutinya.

?Dia masuk tanpa diduga, sambil tersenyum, lalu mereka mencabut borgol dan menahannya dengan paksa, mendorongnya ke dinding, mulai menggeledahnya, dan melucuti semua barang miliknya,? kata Gad.

Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar dari The Guardian.

Aditya dibawa ke penjara daerah Kandiyohi, tempat dia masih ditahan, menurut data pencarian tahanan ICE.

Dia memberi tahu agen ICE bahwa visa pelajar F-1-nya berlaku hingga Juni 2026, dan bahwa dia memiliki aplikasi kartu hijau (green card) yang tertunda berdasarkan pernikahannya dengan seorang warga negara AS, tetapi dia telah diberi pemberitahuan untuk hadir di pengadilan yang menyatakan bahwa dia telah melampaui batas visanya.

Pengacaranya mengatakan bahwa pada tanggal 28 Maret, sehari setelah penangkapannya, visa F-1-nya masih aktif.

Gad mengatakan pemerintah AS mencabut visa tersebut tanpa pemberitahuan kepadanya, dan kemudian mengeklaim bahwa visanya telah melampaui batas.

Pencabutan tersebut berlaku surut hingga 23 Maret dan diduga berdasarkan pada vonis pelanggaran ringan tahun 2022 karena membuat grafiti pada trailer truk gandeng.

Gad mengatakan bahwa ini bukan pelanggaran yang dapat dideportasi berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan.

Aditya telah melakukan perjalanan internasional dan kembali beberapa kali ke Indonesia sejak vonis tersebut tanpa insiden.

Sehari sebelum sidang penjaminan Aditya, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS mengungkapkan bukti-bukti yang memberatkannya.

Selain menyatakan bahwa visanya telah dicabut karena vonis pelanggaran ringan berupa grafiti, yang membuatnya membayar ganti rugi sebesar USD100, mereka juga menyebutkan penangkapannya pada tahun 2021 selama protes atas pembunuhan George Floyd. Dakwaan itu dibatalkan.

Aditya beragama Islam dan sering memposting di media sosial untuk mendukung bantuan kemanusiaan bagi Gaza.

Dia juga menjalankan lembaga nirlaba kecil, yang menjual karya seni dan barang dagangan, yang hasilnya disumbangkan kepada organisasi-organisasi yang membantu Gaza.

Istrinya dan putrinya yang berusia delapan bulan, yang memiliki kebutuhan khusus, sangat terpukul dengan penangkapannya, kata Gad.

Setelah hakim memberi Aditya jaminan sebesar USD5.000 pada tanggal 10 April, Minnesota Freedom Fund sedang dalam perjalanan untuk membayarnya.

Namun, DHS segera mengajukan pemberitahuan untuk mengajukan banding atas keputusan jaminan tersebut, yang memicu penangguhan otomatis, yang berarti Aditya harus tetap dalam tahanan.

Gad mengatakan tindakan seperti ini jarang terjadi, biasanya hanya terlihat ketika hakim memberikan jaminan kepada seseorang yang didakwa dengan kejahatan kekerasan atau serius.

?Anda tidak pernah melibatkan penangguhan perintah jaminan hakim imigrasi untuk hukuman ringan ketika seseorang sedang dalam perjalanan untuk menjadi pemegang kartu hijau,? katanya.

Dalam permohonan bantuan di GoFundMe, istri Aditya menjelaskan bahwa suaminya telah dipecat dari pekerjaannya saat dalam tahanan dan sekarang keluarganya "dalam bahaya kehilangan apartemen" dan mereka "tidak lagi memiliki asuransi kesehatan".

Asosiasi Perawat Minnesota mengutuk penangkapan pekerja rumah sakit tersebut dan menegaskan kembali posisinya bahwa "perawat tidak boleh dan tidak akan menjalankan peran apa pun dalam penegakan imigrasi" dan harapannya bahwa "semua karyawan rumah sakit juga akan menolak peran dalam membantu ICE".

Kasus Aditya muncul di tengah gelombang laporan tentang visa pelajar yang dicabut berdasarkan kebijakan eksekutif baru pemerintahan Trump.

Tindakan pemerintah federal untuk mengakhiri status hukum mahasiswa telah membuat ratusan cendekiawan berisiko ditahan dan dideportasi.

Setidaknya 901 mahasiswa di 128 perguruan tinggi dan universitas telah dicabut visanya atau status hukumnya dicabut sejak pertengahan Maret, menurut tinjauan Associated Press atas pernyataan universitas dan korespondensi dengan pejabat kampus.

Dalam beberapa kasus yang menjadi sorotan, termasuk penahanan mantan mahasiswa pascasarjana Universitas Columbia Mahmoud Khalil, pemerintahan Trump berpendapat bahwa mereka harus diizinkan untuk mendeportasi warga negara non-AS karena terlibat dalam aktivisme pro-Palestina yang dianggapnya sebagai antisemit.

Namun, dalam sebagian besar pencabutan visa, perguruan tinggi mengatakan tidak ada indikasi bahwa mahasiswa yang terkena dampak memiliki peran dalam protes.

Jakarta -

Mahkamah Agung Federasi Rusia resmi mencabut Taliban dari daftar organisasi teroris. Keputusan ini menandai langkah baru Rusia dalam mempererat hubungan bilateral dengan penguasa de facto Afghanistan tersebut.

"Dengan keputusan Mahkamah Agung Federasi Rusia, larangan sebelumnya terhadap aktivitas Taliban-yang termasuk dalam daftar federal organisasi yang diakui sebagai teroris-telah dicabut," ujar seorang hakim, dikutip kantor berita negara TASS seperti dilansir AFP, Kamis (17/4/2025).

"Keputusan ini mulai berlaku secara hukum mulai hari ini," tambahnya.

Langkah hukum ini mengikuti permintaan Jaksa Agung Rusia yang pada bulan lalu mengajukan pencabutan status teroris bagi Taliban. Permintaan tersebut muncul setelah serangkaian kunjungan pejabat tinggi Taliban ke Moskow.

Taliban sebelumnya telah menghadiri forum ekonomi internasional di Saint Petersburg pada 2022 dan 2024. Selain itu, diplomat utama kelompok tersebut juga melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, di Moskow pada Oktober 2024.

Taliban menguasai pemerintahan Afghanistan sejak Agustus 2021, setelah pasukan Amerika Serikat mundur dari negara itu dan pemerintahan yang diakui secara internasional tumbang. Rusia menyebut penarikan pasukan AS sebagai sebuah "kegagalan" dan sejak saat itu mengambil langkah strategis untuk menormalisasi hubungan dengan Taliban.

Moskow kini melihat Taliban sebagai mitra potensial dalam kerja sama ekonomi dan penanggulangan terorisme di kawasan Asia Tengah.

Baca selengkapnya di detikNews.

(whn/sud)