Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar, menyebut poin pertama dalam Asta Cita mengenai memperkokoh ideologi Pancasila sangat relevan dengan Kementerian Agama (Kemenag). Menurutnya, poin ini mempersatukan seluruh elemen bangsa layaknya Kemenag yang berupaya menyatukan keberagaman bangsa Indonesia.

"Kita tahu bahwa Pancasila itu adalah bentuk komitmen yang sangat penting bagi bangsa ini dengan pemadatan Ketuhanan Yang Maha Esa bukan saja internal sesama umat beragama Islam ini, bisa melewati mazhab-mazhab problem konseptual itu, tapi juga malah antara umat beragama lebih mulus. Dan ini adalah sebuah melting pot, wadah peleburan untuk menyatukan yang berserakan," ujar Menag Nasaruddin Umar dalam sambutan di acara 'Sarasehan Ulama: Asta Cita Dalam Perspektif Ulama' di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (4/1/2/2025).

Menag mengatakan poin ini memberikan spirit dan bukti nyata dalam pembentukan Bhinneka Tunggal Ika. Dari sini juga, Menag menyebut memiliki program-program yang menguatkan tentang kerukunan antarumat beragama.

"Kami di Kementerian Agama mencoba untuk merumuskan empat program utama kami secara konseptual. Pertama adalah moderasi umat beragama. Sesungguhnya muatannya adalah bagaimana merawat kerukunan antarumat beragama," kata Menag.

"Bagi kami, saya pribadi ya, sebetulnya yang paling tepat menjadikan nomenklatur itu adalah kerukunan antarumat beragama. Kalau moderasi umat beragama itu implisit, di dalamnya ada sesuatu yang belum beres dalam agama kita sehingga perlu direnovasi atau direvisi dan seterusnya. Tapi bagi kita, agama itu sudah selesai. Yang ada adalah aktualisasi, mengartikulasikan teks-teks ajaran itu ke dalam bahasa, ke dalam masyarakat kita yang modern. Jadi muatannya moderasi itu yang sudah menjadi nomenklatur intinya adalah kerukunan," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Dalam kepemimpinan pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka mengusung visi besar 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'. Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat delapan misi prioritas yang disebut 'Asta Cita'.

Delapan misi Asta Cita meliputi, Hak Asasi Manusia (HAM), pertahanan, infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), hilirisasi dan industrialisasi, ekonomi, politik, hingga toleransi umat beragama. Dari kedelapan misi tersebut Presiden Prabowo juga menaruh fokus pada bidang politik dan demokrasi. Hal tersebut tertuang pada poin misi pertama dan ketujuh.

Misi pertama berbunyi 'Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)'. Sedangkan, pada misi ketujuh berbunyi 'Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba'.

Dari kedua misi Presiden Prabowo tersebut, Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia berupaya memberikan kontribusi untuk kesejahteraan umat. NU bergandengan tangan dengan pemerintah untuk membangun peradaban umat, salah satunya lewat ranah politik.

Guna memperdalam kajian terhadap implementasi Asta Cita, PBNU akan menggelar Sarasehan Ulama bertajuk 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU'. Acara ini akan mempertemukan para ulama, cendekiawan, dan pemangku kepentingan guna mendiskusikan delapan prioritas strategis

Dalam acara tersebut, para ulama bakal berdiskusi mengenai manfaat dan tantangan apa yang akan dihadapi untuk mewujudkan misi Asta Cita. Selain itu, ulama akan memberikan kontribusi yang bisa diberikan untuk merealisasikan misi prioritas tersebut.

Terdapat 3 panel diskusi yang akan digelar selama acara berlangsung. Salah satunya ada diskusi yang membahas politik yang bertemakan 'Memperkokoh Ideologi Pancasila dan Menguatkan Sistem Pertahanan Negara Menuju Masyarakat Indonesia yang Adil, Makmur Tanpa Korupsi'.

Diskusi yang dipimpin oleh pengurus LPTNU Prof. Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie sebagai moderator itu menghadirkan sejumlah tokoh NU. Diantaranya Alissa Wahid - Ketua PBNU, KH. Afifuddin Muhajir - Wakil Rais Aam PBNU, dan KH. Ulil Absar Abdalla - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Diskusi ini akan membahas pandangan ulama mengenai langkah Presiden Prabowo yang bertekad memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Para ulama akan memberikan pandangannya dengan mengaitkan misi Asta Cita dengan kacamata nilai-nilai Islam. Ulama akan mengupas tuntas dari sisi keislaman yang berlandas pada sumber ajaran umat Islam seperti, Al Qur'an, Hadits, ajaran Rasulullah, hingga fiqih.

Acara Sarasehan Ulama yang didukung oleh Bank Syariah Indonesia dan MIND ID ini akan berlangsung pada 4 Februari 2025 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Acara ini juga bisa disaksikan secara live streaming di detikcom pada 4 Februari 2025 mulai pukul 13.00 WIB.

Islam dan Hak Asasi Manusia (human rights) adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Menurut Gus Yahya, dasar dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits. Ia menegaskan dirinya percaya sebenarnya ada dasar yang sah dalam Islam untuk menerima piagam dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut.

"Alasan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an itu sendiri dan hadits, atau ucapan-ucapan yang dianggap berasal dari Nabi," kata Gus Yahya, dikutip dari laman NU Online, Sabtu (1/2/2025).

Hal tersebut ia sampaikan ketika memberikan pidato dalam acara 'The Future of the Universal Declaration of Human Rights: Toward a Global Consensus that the World Diverse Peoples, and Nations Should Strive to Fulfill' di Universitas Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Gus Yahya menekankan UDHR merupakan perwujudan visi peradaban yang harus diupayakan untuk dipenuhi oleh masyarakat, agama, dan negara di seluruh dunia.

Tak hanya Gus Yahya, tokoh NU lainnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga dikenal dengan sosoknya yang memperjuangkan HAM. Saat menjabat menjadi Presiden RI, Gus Dur menghapus pemberlakuan Inpres Nomor 14/1967 tentang pelarangan aktivitas agama dan kebudayaan etnis Tionghoa di Indonesia.

Sebagai gantinya, Presiden Keempat Republik Indonesia itu lalu menerbitkan Inpres Nomor 6/2000 pada 17 Januari 2000 yang mengizinkan dan memperbolehkan perayaan Imlek. Penghapusan pelarangan Imlek ini adalah upaya Presiden keempat RI itu dalam mengubah paradigma yang diproduksi rezim Orde Baru.

Upaya NU untuk memperjuangkan HAM dan demokrasi di Tanah Air tidak hanya sebatas itu saja. PBNU pun mengajak para ulama untuk berkumpul dalam rangka menguatkan visi misi kebangsaan melalui program Sarasehan Ulama bertema 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU'.

Dalam acara tersebut, para ulama bakal berdiskusi mengenai manfaat dan kontribusi apa saja yang bisa diberikan untuk mewujudkan Asta Cita, khususnya poin pertama yaitu 'Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)'.

Adapun acara 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU' bakal diselenggarakan pada 4 Februari 2025 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Acara tersebut juga bisa disaksikan secara live streaming di detikcom pada 4 Februari 2025 mulai pukul 13.00 WIB.

Video: PBNU Pastikan Pengelolaan Tambang Penuhi Standar Dampak Lingkungan

Video: PBNU Pastikan Pengelolaan Tambang Penuhi Standar Dampak Lingkungan

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memastikan bakal terus memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Hal itu sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Adapun realisasinya telah dilakukan melalui berbagai wujud seperti menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Dikutip dari website NU, hal itu tertuang dalam Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam yang dibacakan pada Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Sukorejo, 21 Desember 1983 lalu. Adapun isinya sebagai berikut:

Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam

Bismillahirrahmanirrahim

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya.
5. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon, KH. Aziz Hakim Syaerozi memastikan NU bakal menjadi garda terdepan dalam menjaga NKRI.

"NU adalah organisasi yang sudah menjadi besar, selalu menjadi garda terdepan menjaga NKRI, hal ini terbukti dari proses sejarah, terjadi tarik menarik untuk menentukan Pancasila menjadi ideologi negara," kata Aziz dikutip dari website Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kamis (30/1/2025).

Aziz Hakim Syaerozi memastikan bahwa Pancasila sudah menjadi ruh bagi agama dan berkehidupan berbangsa.

"Pancasila adalah ruh dari agama itu sendiri, oleh karena itu kepada pemuda, tokoh agama, sejarah ini tidak boleh dilupakan," ujarnya.

Sejalan dengan misi Asta Cita, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak para ulama berkumpul dalam rangka menguatkan visi misi kebangsaan melalui program Sarasehan Ulama. Acara ini mengusung tema 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU'.

Melalui sarasehan ini, NU kembali menegaskan peran strategisnya sebagai pendukung sekaligus penjaga harmoni sosial dan mitra pemerintah dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Yang diangkat tahun ini kita ingin mengikuti Asta Citanya presiden dengan memperkuat masyarakat. Kita ingin bekerja bersama umat menuju Indonesia yang maslahat dalam rangka merealisasikan Asta Cita," jelas Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf.

Adapun acara sarasehan bertajuk 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU' bakal berlangsung 4 Februari 2025 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Acara tersebut bakal mendiskusikan terkait sejumlah point Asta Cita.

Diharapkan, acara ini mampu menjadi wadah konsolidasi untuk menyatukan gagasan, visi, dan program kerja NU di berbagai jenjang kepengurusan.

Bagi yang ingin menyaksikan acara Sarasehan Ulama PBNU, bisa melalui live streaming di detikcom pada 4 Februari 2025 mulai pukul 13.00 WIB.

Video: Ketua PBNU Tanggapi Rencana Pemerintah Kembali Adakan Ujian Nasional

Video: Ketua PBNU Tanggapi Rencana Pemerintah Kembali Adakan Ujian Nasional