JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas mengatakan, Undang-Undang (UU) TNI yang sudah disahkan oleh DPR, masih dalam proses untuk diundangkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, menurut Supratman, naskah UU resminya masih belum bisa diakses oleh publik.

“Tunggu selesai diundangkan,” kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Selain itu, dia memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI ini tidak mendadak.

Sebab, Supratman mengatakan, revisi UU TNI sudah diinisiasi di DPR sejak tahun 2024. Namun, pembahasannya tertunda karena saat itu pemerintah belum menyelesaikan daftar inventarisasi masalah (DIM)-nya.

“Jadi, kalau teman-teman bilang pembahasan kilat. Itu enggak ada. Itu dari periode sebelumnya,” ujarnya menegaskan.

Menurut dia, sosialisasi dan komunikasi soal RUU TNI ini juga sudah dilakukan DPR RI.

"Semua sudah dilakukan. Jadi baik komunikasi, media sosial maupun komunikasi langsung karena kan ini tidak ujug-ujung," kata Supratman.

Diketahui, beberapa poin revisi UU TNI adalah soal kedudukan TNI di jabatan sipil, penambahan batas usia pensiun, hingga penambahan tugas pokok TNI soal ancaman siber dan perlindungan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri.

Hanya saja, naskah hasil revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tersebut belum diundangkan.

SAMARINDA, KOMPAS.com – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai kritik tajam.

Pakar politik sekaligus dosen Universitas Mulawarman di Samarinda Kalimantan Timur, Dr. Saipul B, M.Si, menilai revisi ini bertentangan dengan prinsip reformasi 1998 dan mengarah pada kembalinya dwifungsi ABRI.

Ia juga menyoroti sejumlah ketidakwajaran dalam proses pembahasannya.

Saipul mengatakan bahwa rencana revisi UU TNI sebenarnya telah lama bergulir, namun cara penyusunannya saat ini justru mencederai prinsip transparansi dan efisiensi anggaran yang sebelumnya digaungkan oleh Presiden Prabowo.

"Pembahasannya dilakukan di hotel-hotel mewah, bukan di gedung DPR yang sudah sangat representatif. Ini tidak mencerminkan efisiensi anggaran yang selama ini diklaim pemerintah," ujarnya dalam wawancara pada Kamis (20/3/2025).

Pasal krusial RUU TNI

Menurut Saipul, setidaknya ada tiga pasal krusial dalam revisi UU ini yang perlu diperhatikan:

1. Pasal 3: Pengerahan Kekuatan Militer di Bawah Presiden

Dalam revisi ini, pengerahan dan penggunaan kekuatan militer sepenuhnya berada di bawah kendali presiden, bukan panglima TNI.

"Ini berbahaya jika disalahgunakan. Misalnya, ketika ada protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, presiden bisa saja mengerahkan TNI untuk mengamankan situasi yang sebenarnya bukan ancaman pertahanan negara," kata Saipul.

2. Pasal 53: Perpanjangan Usia Pensiun Perwira TNI

Revisi UU ini mengusulkan perpanjangan masa pensiun perwira, dari yang sebelumnya 58 tahun menjadi 60 tahun untuk perwira biasa, 61 tahun untuk perwira bintang dua, 62 tahun untuk bintang tiga, dan 65 tahun untuk perwira bintang empat.

Menurut Saipul, kebijakan ini justru dapat memperlambat regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI.

"Kalau diperpanjang seperti ini, antrian promosi perwira di bawahnya semakin panjang, padahal regenerasi itu hal yang wajar dan perlu dalam organisasi militer," jelasnya.

3. Pasal 47: Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Salah satu poin yang paling dikritik adalah penambahan jumlah jabatan sipil yang bisa ditempati oleh TNI aktif. Sebelumnya, UU TNI hanya mengizinkan 10 posisi untuk diisi perwira militer, namun dalam revisi ini jumlahnya bertambah menjadi 16.

"Ini sangat mirip dengan praktik dwifungsi ABRI di era Orde Baru, di mana militer berada di berbagai posisi sipil. Reformasi 1998 sudah berusaha menghapus itu, tapi sekarang justru dikembalikan," tegas Saipul.

Saipul juga mengingatkan bahwa revisi ini bisa menjadi sinyal kembalinya pemerintahan bergaya Orde Baru.

"Kalau DPR dan pemerintah tetap bersikeras mengesahkan UU ini, maka kita akan melihat semakin banyak militer aktif yang masuk ke lembaga sipil, dan pada akhirnya kita kembali ke sistem lama," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengkritik keberpihakan DPR yang cenderung menyetujui revisi ini tanpa mempertimbangkan aspirasi publik.

"Seharusnya DPR itu memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan malah menyetujui kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu," katanya.

Saipul menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahaya dari tren ini.

"Baru 100 hari pemerintahan Prabowo, kita sudah melihat indikasi kuat kembalinya pola-pola Orde Baru. Jika tidak ada perlawanan dari masyarakat sipil, bukan tidak mungkin kita akan melihat lahirnya Neo Orba," pungkasnya.

SAMARINDA, KOMPAS.com – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai kritik tajam.

Pakar politik sekaligus dosen Universitas Mulawarman di Samarinda Kalimantan Timur, Dr. Saipul B, M.Si, menilai revisi ini bertentangan dengan prinsip reformasi 1998 dan mengarah pada kembalinya dwifungsi ABRI.

Ia juga menyoroti sejumlah ketidakwajaran dalam proses pembahasannya.

Saipul mengatakan bahwa rencana revisi UU TNI sebenarnya telah lama bergulir, namun cara penyusunannya saat ini justru mencederai prinsip transparansi dan efisiensi anggaran yang sebelumnya digaungkan oleh Presiden Prabowo.

"Pembahasannya dilakukan di hotel-hotel mewah, bukan di gedung DPR yang sudah sangat representatif. Ini tidak mencerminkan efisiensi anggaran yang selama ini diklaim pemerintah," ujarnya dalam wawancara pada Kamis (20/3/2025).

Pasal krusial RUU TNI

Menurut Saipul, setidaknya ada tiga pasal krusial dalam revisi UU ini yang perlu diperhatikan:

1. Pasal 3: Pengerahan Kekuatan Militer di Bawah Presiden

Dalam revisi ini, pengerahan dan penggunaan kekuatan militer sepenuhnya berada di bawah kendali presiden, bukan panglima TNI.

"Ini berbahaya jika disalahgunakan. Misalnya, ketika ada protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, presiden bisa saja mengerahkan TNI untuk mengamankan situasi yang sebenarnya bukan ancaman pertahanan negara," kata Saipul.

2. Pasal 53: Perpanjangan Usia Pensiun Perwira TNI

Revisi UU ini mengusulkan perpanjangan masa pensiun perwira, dari yang sebelumnya 58 tahun menjadi 60 tahun untuk perwira biasa, 61 tahun untuk perwira bintang dua, 62 tahun untuk bintang tiga, dan 65 tahun untuk perwira bintang empat.

Menurut Saipul, kebijakan ini justru dapat memperlambat regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI.

"Kalau diperpanjang seperti ini, antrian promosi perwira di bawahnya semakin panjang, padahal regenerasi itu hal yang wajar dan perlu dalam organisasi militer," jelasnya.

3. Pasal 47: Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil

Salah satu poin yang paling dikritik adalah penambahan jumlah jabatan sipil yang bisa ditempati oleh TNI aktif. Sebelumnya, UU TNI hanya mengizinkan 10 posisi untuk diisi perwira militer, namun dalam revisi ini jumlahnya bertambah menjadi 16.

"Ini sangat mirip dengan praktik dwifungsi ABRI di era Orde Baru, di mana militer berada di berbagai posisi sipil. Reformasi 1998 sudah berusaha menghapus itu, tapi sekarang justru dikembalikan," tegas Saipul.

Saipul juga mengingatkan bahwa revisi ini bisa menjadi sinyal kembalinya pemerintahan bergaya Orde Baru.

"Kalau DPR dan pemerintah tetap bersikeras mengesahkan UU ini, maka kita akan melihat semakin banyak militer aktif yang masuk ke lembaga sipil, dan pada akhirnya kita kembali ke sistem lama," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengkritik keberpihakan DPR yang cenderung menyetujui revisi ini tanpa mempertimbangkan aspirasi publik.

"Seharusnya DPR itu memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan malah menyetujui kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu," katanya.

Saipul menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahaya dari tren ini.

"Baru 100 hari pemerintahan Prabowo, kita sudah melihat indikasi kuat kembalinya pola-pola Orde Baru. Jika tidak ada perlawanan dari masyarakat sipil, bukan tidak mungkin kita akan melihat lahirnya Neo Orba," pungkasnya.

SUKABUMI, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut memberikan komentar mengenai riuhnya penolakan RUU TNI yang kini masih dibahas oleh eksekutif dan legislatif.

Pigai mengungkap bahwa dalam RUU TNI tidak ada hal ataupun muatan yang mengarah pada skema dwifungsi ABRI seperti zaman Orde Baru.

“Enggak ada itu (dwifungsi ABRI), tidak mungkin. Enggak mungkin (ada dwifungsi ABRI), itu cuma imajinasi belaka, enggak mungkin, sangat tidak mungkin, mustahil,” kata Pigai.

“Dasco bilang juga kan hanya tiga pasal (diubah dalam UU TNI), kok (dibilang) mengubah negara? Ada enggak Fraksi ABRI di DPR? Fraksi (ABRI) di MPR ada enggak? Gimana bisa men-drive politik kebijakan dan regulasi di parlemen kalau tidak ada Fraksi ABRI di MPR dan DPR? Gimana caranya (mengubah negara)? Sedangkan perubahan tatakelola negara itu dilakukan di parlemen yang melalui fraksi. Ada enggak Fraksi (ABRI)?” lanjutnya saat ditemui awak media di Kampus Universitas Nusaputra Sukabumi, Rabu (19/3/2025).

Pigai menilai, riuhnya penolakan RUU TNI serta penggiringan opini tentang kehadiran kembali dwifungsi ABRI atau mengubah negara hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan buzzer.

“Itu orang yang hidupkan (opini hadirnya dwifungsi ABRI atau mengubah negara), itu orang-orang enggak ada kerjaan. Itu memang cuma kelompok buzzer kalau menurut saya,” tambah Pigai.

Sebelumnya, pada Sabtu (15/3/2025), tiga aktivis koalisi masyarakat sipil untuk sektor keamanan menggedor pintu rapat Panja Revisi UU TNI di Fairmont Hotel, Jakarta.

Bagian dari bentuk protes, mereka membentangkan poster dan juga meneriakkan penolakan adanya pembahasan yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif di dalam hotel tersebut.

Dalam video yang beredar, juga terdengar mereka menolak adanya dwifungsi ABRI dalam RUU TNI.