Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Danantara agar mengelola aset Gelora Bung Karno (GBK). Arahan itu disebut disampaikan Prabowo saat Townhall Meeting dengan jajaran Danantara beberapa waktu lalu.

"Terkait aset kawasan GBK yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden dari saat beliau memberikan pengarahan dalam acara townhall Danantara beberapa hari yang lalu," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan teknis pengalihan aset yang sebelumnya dikelola kementeriannya. Dia menyebutkan masih berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

"Sehingga kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini karena bagaimanapun aset GBK di bawah Kemensetneg bersifat pengelolaannya di bawah Badan Layanan Umum. Tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN," ujar dia.

"Jadi mohon bersabar, kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan tentu sampai hari ini belum karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan tentunya dengan Danantara," lanjutnya.

Sebelumnya, Prabowo sempat menghadiri townhall meeting bersama jajaran BPI Danantara pada Senin (28/4) lalu. Prabowo memberikan arahan secara tertutup.

Ihwal pengalihan aset GBK itu sempat disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani setelah pengarahan Prabowo. Rosan mengungkapkan pihaknya akan mengelola aset GBK.

"Akan dimasukkan aset lain dan itu adalah yang kita ada di sini, GBK. Yang ada di Mensetneg yang nilainya di value 8 tahun yang lalu itu nilainya US$ 25 miliar. Nah jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara," kata Rosan kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara soal rencana pengalihan aset kompleks Gelora Bung Karno (GBK) ke bawah BPI Danantara. Dia membenarkan arahan ini diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini pihaknya langsung menindaklanjuti arahan itu dengan mempersiapkan petunjuk dan pelaksanaan secara teknis soal pengalihan aset yang akan dilakukan.

Prasetyo menyoroti aset GBK selama ini pengelolaannya di bawah Kementerian Sekretariat Negara dengan berlandaskan Badan Layanan Umum. Tentu saja perlu ada aturan baru untuk memindahkan aset tersebut ke bawah pengelolaan BUMN.

"Kami tentunya butuh perlu waktu untuk siapkan secara teknis pengalihan ini karena bagaimanapun aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara pengelolaannya berada di bawah Badan Layanan Umum (BLU) yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset aset di BUMN," beber Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Dia melanjutkan sampai hari ini belum ada aset-aset negara lain semacam GBK yang dialihkan ke bawah pengelolaan Danantara. Pihaknya masih melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, baik Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, maupun dengan Danantara.

Di sisi lain, Prasetyo juga menegaskan rencana perpindahan aset GBK ke bawah pengelolaan Danantara adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan dalam Townhall Meeting Danantara beberapa hari lalu.

"Itu betul, itu adalah arahan dan petunjuk dari Presiden pada saat beliau berikan pengarahan dalam acara townhall Danantara beberapa hari lalu," tegas Prasetyo.

Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani mengungkapkan pihaknya akan mengelola aset di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) seperti Gelora Bung Karno (GBK).

Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM mengatakan aset GBK pada 8 tahun lalu tercatat senilai US$ 25 miliar atau sekitar Rp 420 triliun. Aset tersebut secara resmi akan dikelola di bawah Danantara.

"Akan dimasukkan aset lain dan itu adalah yang kita ada di sini, GBK. Yang ada di Mensetneg yang nilainya di value 8 tahun yang lalu itu nilainya US$ 25 miliar. Nah jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara," kata Rosan kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4/2025) yang lalu.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menjamin lembaganya dapat diaudit oleh auditor dan lembaga penegak hukum. Rosan mengatakan tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.

"Pertama, yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ya kan ada program PSO (public service obligation/kewajiban pelayanan publik)," kata Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Rosan meluruskan isu yang menyebutkan bahwa Danantara tidak bisa diaudit. Selain itu, badan pelaksana Danantara turut diawasi oleh Dewan Pengawas (Dewas) yang diketuai oleh Erick Thohir.

"Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita ini harus diluruskan. Dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperangkat aktif dalam rangka memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar," ujarnya.

Dalam UU BUMN, diketahui struktur Danantara terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas bertugas mengawasi operasional Danantara yang dilakukan oleh badan pelaksana.

Dalam salah satu pasal, Danantara disebut sebagai badan pengelola investasi akan mendapatkan modal bersumber dari penyertaan modal negara dan sumber lain. Penyertaan modal dari negara sendiri dapat berasal dari dana tunai, pemberian barang milik negara, dan kepemilikan saham negara pada BUMN.

Modal Danantara sebagai badan pengelola investasi ditetapkan paling sedikit Rp 1.000 triliun. Modal itu bisa saja bertambah bila ada penambahan suntikan modal negara ataupun dari sumber lain.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menegaskan Danantara bisa diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini ia sampaikan merespons kabar jika direksi Danantara kebal dari pengawasan KPK.

"Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).

Rosan juga mengatakan BPK bisa melakukan audit Danantara lantaran di dalamnya ada perusahaan-perusahaan yang berbentuk public service obligation (PSO).

Ia pun membantah kabar Danantara tak bisa diaudit oleh KPK dan BPK harus diluruskan. Sebab, semua pihak bias melakukan audit dan mengawasi Danantara.

"Dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperangkat aktif dalam perangkat memastikan bahwa kita berjalan dengan baik benar," kata dia.

Rosan juga memastikan bakal melibatkan tim independen untuk menyeleksi anggota yang dapat masuk ke struktur Danantara. Tim independen ini, lanjutnya, gabungan dari dalam dan luar negeri untuk menyeleksi tim Danantara.

"Oleh sebab itu, kami pun dalam menyusun tim kami ini dibantu oleh tim independen internasional dan juga nasional yang akan menyeleksi," ujarnya.

Sejauh ini adalah 7 BUMN raksasa bakal beralih ke Danantara. Mereka adalah PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID.

Kepala Badan Pelaksana atau CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menjamin Danantara tidak akan menjadi kebal hukum. Semua aparatur hukum baik KPK hingga BPK masih akan bisa melakukan audit pada BUMN.

Bila ada tindakan kriminal ataupun yang merugikan negara di Danantara dijamin Rosan masih bisa diselidiki.

"Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK, ya kan ada program PSO. Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO," tegas Rosan usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

Menurutnya, justru Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi. Semua pihak akan terlibat dalam pengawasan Danantara.

Pihaknya dan jajaran Danantara pun akan langsung melaporkan secara langsung pekerjaan Danantara ke Presiden Prabowo Subianto.

"Ini mungkin menurut saya ini Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi, ini paling banyak diawasi. Karena nanti semua terlibat, karena ini kita lapor langsung ke bapak presiden, itu tidak ada yang paling lebih tinggi lagi laporannya pertanggungjawaban ke Bapak Presiden," beber Rosan.

"Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kita bisa berjalan dengan baik. Dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya," tegasnya lagi.

Prabowo pun memberikan pesan kepada Rosan dan jajaran Danantara untuk bisa transparan dan akuntabel dalam mengelola kekayaan negara lewat BUMN.

"Untuk kita baik itu diawasi, dicek secara regular, dan tentunya kita di saat bersamaan juga pesan Bapak Presiden bahwa kita ini selalu harus bisa terbuka dan kita sih terbuka gitu ya," sebut Rosan.

Masalah internal pengurus organisasi OI sudah terjadi sejak 4 tahun lalu. Semula, istri Iwan Fals, Rosanna Listanto, melaporkan KS ke Polda Metro Jaya pada 4 November 2021 dengan dugaan melakukan pencemaran nama baik

KS adalah kuasa hukum salah satu pendiri OI, Indra Bonaparte. KS disebut mengatakan Iwan Fals dan istrinya memalsukan surat dan merombak keanggotaan OI.

KS dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang Undang ITE dan atau Pasal 310 dan 311 KUHP.

Laporan Iwan Fals dan istrinya teregister dalam STTLP/B/5511/11//II/2021/SPKT/Polda Metro Jaya. Pada 6 November 2021, kasus itu dilimpahkan ke Polres Depok.

Pada Januari 2022, Indra Bonaparte melalui kuasa hukumnya, Kamarudin Simanjuntak, melaporkan soal dugaan pemalsuan akta komunitas Orang Indonesia (OI), perkumpulan penggemar Iwan Fals. Indra Bonaparte membuat laporan tersebut di Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan.

Kamarudin Simanjuntak pada 5 November 2021 menegaskan tidak ada kisruh dalam ormas OI. Sebelum melaporkan, Kamarudin Simanjuntak mengatakan sudah lebih dulu mensomasi pihak Iwan Fals, tapi tak digubris.

"Jadi tahun 2017 ada akta dikeluarkan oleh Kemenkumham yang menyatakan IB adalah ketua Tim Pengawas OI dan Iwan Fals adalah sebagai Ketua Badan Pengurus OI," kata Kamarudin Simanjuntak.

"Tetapi di sisi lain ada yang mengaku ketua badan pengurus OI, namanya Rosana Listanto. Maka pertanyaannya siapa yang jadi ketua dan ketua pengawas?" sambungnya.

Pada 4 Februari 2025, Iwan Fals dan istri terlihat datang ke Polres Jakarta Selatan. Kedatangan Iwan Fals dan istri disebut mempunyai tujuan untuk beriktikad baik memberikan klarifikasi untuk penyelidikan yang dibutuhkan.

"Jadi Om Iwan dan tante Yos, beriktikad baik memberikan klarifikasi yang dibutuhkan untuk penyelidikan perkara yang sebelumnya dari tahun 2021 kalau nggak salah. Ya alhamdulillah, semua sudah diberikan dari keterangan yang diperlukan sisanya tinggal kita tunggu saja dari penyidik," kata kuasa hukum Iwan Fals, Andhika.

Musisi senior berusia 63 tahun itu, berharap masalah ini bisa cepat selesai. Terlebih sudah berjalan selama 4 tahun.

Penjelasan Polisi dan Status Hukum Iwan Fals serta Istri

Kasi Humas Polres Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi, Rabu (5/2/2025) mengatakan masalah ini bermula ketika Rosana menjabat sebagai Ketua Umum OI periode 2013-2021. Namun, ada salah satu dokumen penting menyoal status badan hukum OI tidak ditemukan.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, Rosana disebut meminta bantuan RE untuk membuat ulang dokumen yang hilang.

Persoalan muncul ketika Indra Bonaparte mendapati namanya tertera sebagai Ketua Pengawas OI dalam SK tersebut, meskipun ia mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan atau diminta persetujuan sebelumnya.

"Jadi, karena memang di situ tercantum nama dari IB sebagai pengurus. Dia lihat salinan SK Menkumham. Dia merasa tidak dihubungi, tidak dikonfirmasi, atau tidak dibicarakan ada namanya di situ," lanjut Nurma.

Polisi menyebut dalam kasus yang dilaporkan oleh Indra Bonaparte ini, polisi sudah memeriksa 7 saksi, termasuk Iwan Fals dan istri.

"Untuk saat ini, IF masih berstatus saksi. Kami telah memeriksa tujuh saksi terkait kasus ini," tegas Kompol Nurma Dewi.

Bernostalgia di Konser Iwan Fals

Bernostalgia di Konser Iwan Fals

Pemanggilan calon menteri ke rumah presiden terpilih, Prabowo Subianto, masih berlangsung sampai malam ini. Kini giliran Menkum HAM Supratman Andi Agtas dan Menteri BUMN Rosan Roeslani yang merapat ke Kertanegara.

Agtas tampak mengenakan batik saat datang ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Dia sempat menyapa wartawan sebelum masuk ke rumah Prabowo.

Tak lama setelah itu, Rosan juga datang mengenakan batik. Dia melempar senyum dan melambaikan tangan ke arah wartawan.

Sebelum dua orang tersebut, tokoh-tokoh lain ikut merapat ke kediaman Prabowo. Untuk diketahui, nama-nama calon menteri yang dipanggil hari ini di antaranya Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono, dan Mendagri Tito Karnavian. Ada pula nama Wakapolri Kemjen Agus Andrianto hingga aktivis HAM Natalius Pigai.

Tokoh-tokoh yang sudah dipanggil ke rumah Prabowo yaitu:
1.⁠ ⁠Prasetyo Hadi
2.⁠ ⁠Natalius Pigai
3.⁠ ⁠Widiyanti Putri Wardhana
4.⁠ ⁠Yandri Susanto
5.⁠ ⁠Fadli Zon
6.⁠ ⁠Nusron Wahid
7.⁠ ⁠Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
8.⁠ ⁠Maruarar Sirait
9.⁠ ⁠Teuku Riefky Harsya
10.⁠ ⁠Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
11.⁠ ⁠Satryo Soemantri Brodjonegoro
12.⁠ ⁠Arifatul Choiri Fauzi
13.⁠ ⁠Yassierli
14.⁠ ⁠Zulkifli Hasan atau Zulhas
15.⁠ ⁠Tito Karnavian
16.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia
17.⁠ ⁠Yusril Ihza Mahendra (Menko Hukum dan HAM)
18.⁠ ⁠Abdul Mu'ti (Mendikdasmen)
19.⁠ ⁠Iftitah Sulaiman
20.⁠ ⁠Sugiono
21.⁠ ⁠Muhaimin Iskandar
22.⁠ ⁠Wihaji
23.⁠ ⁠⁠Abdul Kadir Karding
24.⁠ ⁠Agus Andrianto
25.⁠ ⁠Raja Juli Antoni
26.⁠ ⁠Agus Gumiwang Kartasasmita
27.⁠ ⁠Pratikno
28.⁠ ⁠Maman Abdurrahman (Menteri UKMKM)
29.⁠ ⁠Ribka Haluk
30.⁠ ⁠Dudy Purwagandhi
31.⁠ ⁠Sakti Wahyu Trenggono
32.⁠ ⁠Budi Santoso
33.⁠ ⁠Rachmat Pambudy
34.⁠ ⁠Dodi Hanggodo
35.⁠ ⁠Hanif Faisol Nurofiq
36.⁠ ⁠Nasaruddin Umar
37.⁠ ⁠Amran Sulaiman
38.⁠ ⁠Sultan B Najamudin
39.⁠ ⁠Erick Thohir
40.⁠ ⁠Dito Ariotedjo
41.⁠ ⁠Budi Gunadi Sadikin
42. Airlangga Hartarto
43. Sri Mulyani
44. Veronica Tan

Simak: Video: Erick Thohir-Nasaruddin-Budi Gunadi Merapat ke Rumah Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menjadi salah satu tokoh yang datang ke kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, malam ini. Supratman mengaku diminta membantu Prabowo di kabinet pemerintahannya.

"Beliau hanya meminta kami agar membantu beliau. Pada prinsipnya seperti itu, tapi sama sekali belum membicarakan terkait tentang di mana penempatannya," kata Supratman di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Supratman mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo mengenai tugas yang akan diembannya. Dia mengaku tidak membahas mengenai rencana Kemenkumham ke depan, termasuk rencana pemecahan kementerian.

"Semua kami serahkan sepenuhnya pada waktunya nanti beliau mengumumkan," katanya.

"Sampai hari ini, nanti kebijakannya tergantung pada presiden, tadi tidak dibicarakan sama sekali," ujarnya.

Dia mengatakan masih belum mengetahui berapa jumlah kementerian di kabinet Prabowo mendatang. Menurutnya, hal itu akan diumumkan secara langsung oleh Prabowo.

"Apapun yang akan menjadi keputusan presiden nanti, terkait nomenklatur dan jumlah kementerian, sepenuhnya tergantung pada pengumuman presiden saat selesai pelantikan," jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon menteri ke kediamannya dari sore hingga malam hari ini. Mereka yang dipanggil di antaranya:

1.⁠ ⁠Prasetyo Hadi
2.⁠ ⁠Natalius Pigai
3.⁠ ⁠Widiyanti Putri Wardhana
4.⁠ ⁠Yandri Susanto
5.⁠ ⁠Fadli Zon
6.⁠ ⁠Nusron Wahid
7.⁠ ⁠Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
8.⁠ ⁠Maruarar Sirait
9.⁠ ⁠Teuku Riefky Harsya
10.⁠ ⁠Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
11.⁠ ⁠Satryo Soemantri Brodjonegoro
12.⁠ ⁠Arifatul Choiri Fauzi
13.⁠ ⁠Yassierli
14.⁠ ⁠Zulkifli Hasan atau Zulhas
15.⁠ ⁠Tito Karnavian
16.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia
17.⁠ ⁠Yusril Ihza Mahendra (Menko Hukum dan HAM)
18.⁠ ⁠Abdul Mu'ti (Mendikdasmen)
19.⁠ ⁠Iftitah Sulaiman
20.⁠ ⁠Sugiono
21.⁠ ⁠Muhaimin Iskandar
22.⁠ ⁠Wihaji
23.⁠ ⁠⁠Abdul Kadir Karding
24.⁠ ⁠Agus Andrianto
25.⁠ ⁠Raja Juli Antoni
26.⁠ ⁠Agus Gumiwang Kartasasmita
27.⁠ ⁠Pratikno
28.⁠ ⁠Maman Abdurrahman (Menteri UKMKM)
29.⁠ ⁠Ribka Haluk
30.⁠ ⁠Dudy Purwagandhi
31.⁠ ⁠Sakti Wahyu Trenggono
32.⁠ ⁠Budi Santoso
33.⁠ ⁠Rachmat Pambudy
34.⁠ ⁠Dodi Hanggodo
35.⁠ ⁠Hanif Faisol Nurofiq
36.⁠ ⁠Nasaruddin Umar
37.⁠ ⁠Amran Sulaiman
38.⁠ ⁠Sultan B Najamudin
39.⁠ ⁠Erick Thohir
40.⁠ ⁠Dito Ariotedjo
41.⁠ ⁠Budi Gunadi Sadikin
42. Airlangga Hartarto
43. Sri Mulyani
44. Veronica Tan
45. Supratman Andi Agtas
46. Rosan Roeslani
47. Donny Ermawan
48. M. Herindra
49. Meutya Hafid