Jakarta (ANTARA) - Anggota kelompok ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bidang kerja sama internasional Darmansjah Djumala mengingatkan bahwa program deradikalisasi dan pembinaan jangka panjang diperlukan bagi para mantan anggota jaringan Jamaah Islamiyah (JI).

Meski pembubaran organisasi terlarang itu patut diapresiasi, ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tetap harus waspada terhadap kemunculan kembali paham radikalisme.

“Meski Jamaah Islamiyah sudah membubarkan diri, kita harus tetap waspada terhadap ideologi yang mereka yakini selama ini," kata Djumala dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Djumala secara khusus mengapresiasi langkah inisiatif pimpinan JI afiliasi Al-Qaeda (AQ) terbesar di Indonesia, yang pada Juni 2024 mengumumkan pembubaran organisasi mereka untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Sejauh ini, mantan anggota JI yang sudah kembali ke tengah masyarakat diperkirakan berjumlah 1.400 orang. Dalam kaitan tersebut, dirinya menekankan bahwa para mantan anggota JI tersebut diikutkan dalam program pembinaan dan deradikalisasi BNPT agar meninggalkan paham radikal melalui tahapan rehabilitasi, re-edukasi, dan reintegrasi sosial.

Di sisi lain, ia menyoroti perkembangan isu terorisme di kawasan Asia Selatan, khususnya terkait dengan isu pengungsi Rohingya.

Pada pertemuan Joint Working Group (JWG) Kerja Sama Penanggulangan Terorisme ke-6 antara Indonesia dan India pada 23 Agustus 2024, dia menyampaikan bahwa delegasi India mendeteksi adanya tindak terorisme yang dilakukan kelompok radikal dari Bangladesh, yang diperkirakan mempunyai jaringan dengan pengungsi militan Rohingya.

Sementara itu, data Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025, yang dikeluarkan oleh Institute for Economics and Peace (IEP), mengungkapkan pada 2024 Asia Selatan merupakan kawasan yang menempati skor rata-rata tertinggi tindakan terorisme dalam satu dekade terakhir.

Berdasarkan data Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) per Mei 2024, jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia mencapai sebanyak 2.026 orang pengungsi Rohingya, yang tersebar di Aceh, Medan, dan Makassar.

Untuk itu sebagai langkah pre-emptive, Djumala menyarankan agar Indonesia, India, dan Bangladesh bekerja sama dalam pertukaran informasi jaringan terorisme, khususnya yang terkait dengan pengungsi Rohingya.

"Kerja sama ketiga negara tersebut diharapkan dapat menekan potensi terorisme di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara sejak dini," ucap dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dhaka, Bangladesh (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pada Jumat menyatakan dukungan penuhnya terhadap reformasi yang diprakarsai oleh pemerintah transisi Bangladesh.

Guterres, yang tiba di Dhaka dalam kunjungan empat hari pada Kamis, bertemu dengan penasihat utama Bangladesh Muhammad Yunus di kantornya di Tejgaon, Dhaka.

"Saya ingin menyatakan komitmen penuh kami terhadap proses reformasi. Kami di sini untuk mendukung reformasi Anda. Kami mendoakan yang terbaik untuk Anda semua. Apa pun yang dapat kami lakukan, beri tahu kami," kata Guterres kepada Muhammad Yunus dalam pertemuan selama satu jam tersebut, sebut pernyataan pemerintah.

"Seiring negara ini menjalani reformasi dan transisi penting, Anda dapat mengandalkan PBB untuk membantu membangun masa depan yang berkelanjutan dan adil bagi semua," kata Guterres dalam unggahan terpisah di X.

Yunus memangku jabatan setelah pemberontakan rakyat memaksa mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri ke India pada Agustus lalu.

Pemerintahnya telah membentuk enam komisi reformasi untuk melaksanakan perubahan yang diperlukan dalam administrasi dan proses pemilihan umum, yang dituntut oleh para mahasiswa dan warga sipil yang memimpin pemberontakan tersebut.

Sebelum bertemu Yunus, Guterres mengadakan pembicaraan dengan penasihat luar negeri Bangladesh Md. Towhid Hossain dan Khalilur Rahman, penasihatnya untuk isu Rohingya.

Keduanya juga membahas situasi di negara bagian Rakhine di Myanmar dan persiapan untuk konferensi tingkat tinggi mendatang tentang Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar.

Guterres, dengan ditemani Yunus, kemudian mengunjungi distrik perbatasan Cox's Bazar, di Bangladesh selatan, untuk bertemu dengan para pengungsi Rohingya dan masyarakat setempat.

Ia berbagi iftar, makanan berbuka puasa, dengan para pengungsi dan mengatakan PBB akan melakukan semua yang dapat dilakukannya untuk membantu mencegah pemotongan jatah makanan bagi para pengungsi Rohingya di kamp-kamp Bangladesh.

Program Pangan Dunia (WFP) baru-baru ini mengumumkan akan memangkas separuh jatah makanan mulai 1 April, dengan mengurangi tunjangan per kapita dari 12,50 dolar AS (sekitar Rp205.000) menjadi enam dolar (sekitar Rp98.000) karena kekurangan dana.

Menjelang kunjungan Guterres, Amnesty International mengimbau masyarakat internasional untuk segera memberikan dukungan yang diperlukan bagi para pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Menurut UNHCR, 95 persen rumah tangga Rohingya bergantung pada bantuan kemanusiaan, dan keputusan WFP untuk memangkas jatah makanan akan berdampak buruk terhadap kehidupan mereka.

Bangladesh menampung lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari tindakan keras militer Myanmar pada 2017.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono menegaskan isu hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Sugiono menjelaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM global.

"Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," kata Menlu Sugiono dalam pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss (24/2/2025).

Sugiono mengatakan Indonesia teguh memajukan amanat konstitusi. Sugiono menegaskan pandangan Indonesia dalam menyampaikan agenda HAM di tengah berbagai persoalan, mulai dari kesenjangan pembangunan, meningkatnya diskriminasi dan Islamofobia, serta persoalan di Palestina.

"Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya," ujarnya.

Sugiono juga menjabarkan berbagai kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia. Termasuk program Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

"Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya," tuturnya.

Sugiono menegaskan Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya, yaitu melindungi HAM. Dia meminta Dewan HAM PBB tidak menjadi alat politik dalam hubungan antar negara.

"Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara. Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sugiono menegaskan pemerintah mendukung keadilan untuk negara Palestina. Dia meminta genosida dan peperangan di Palestina agar dihentikan.

"Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina. Karenanya, Indonesia menyerukan, khususnya kepada mereka yang mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar segera menghentikan genosida dan perang di Palestina. Hentikan penerapan double standard dalam penegakan HAM," jelasnya.

High-Level Segment (HLS) diselenggarakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya. HLS kali ini diikuti lebih dari 128 oleh pejabat tinggi di tingkat Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan lainnya.

Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026. Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB, termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, dan pembangunan kapasitas di bidang HAM.

Simak juga Video: Mahfud MD Respons Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Isu-isu terkait hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat bertemu Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk.

Keduanya bertemu di sela-sela Pertemuan Segmen Tingkat Tinggi (HLS) Dewan HAM PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2) waktu setempat.

“Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," kata Sugiono kepada Turk, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa.

Sugiono juga menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan 3 juta rumah bersubsidi.

“Indonesia bahkan saat ini memiliki satu menteri yang fokus spesifik menangani isu HAM," kata dia.

Sementara itu, Turk menyampaikan pandangannya tentang dampak dinamika saat ini terhadap agenda HAM global.

Dia mencatat dan mengapresiasi kemajuan Indonesia melalui Strategi Nasional untuk Bisnis dan HAM.

Turk juga mengungkapkan harapannya agar Indonesia bisa terus memainkan peran penting dalam mendorong pemajuan HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.

Dia juga meminta negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk berperan lebih besar dalam penyelesaian konflik di Myanmar dan menawarkan kesiapan untuk membantu mengatasi situasi HAM di sana.

Turk juga menyampaikan dukungan penuh terhadap peran Indonesia dalam penyelesaian konflik di Myanmar dan persoalan Rohingya.

Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh Novianto Sulastono mengusulkan agar dicari Pulau di Indonesia untuk menampung pengungsi Rohingya.

Imigrasi mengusulkan beberapa solusi terkait permasalahan pengungsi Rohingya di Indonesia.

"Solusi lainnya adalah penempatan ke negara ketiga dan pemulangan sukarela. Atau bisa juga mungkin dicarikan suatu pulau untuk bisa menampung mereka," kata Novianto dalam RDP dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (24/2).

Novianto menjelaskan di Aceh, ada empat camp pengungsi Rohingya. Tersebar di Lhokseumawe, Aceh Timur, Mina Raya dan Kulee dengan total pengungsi 576 orang. Ia berpendapat pengungsi Rohingya masuk ke Aceh karena merupakan salah satu wilayah terdekat.

"Kemudian yang lain, dukungan kemanusiaan Aceh yang memiliki sejarah solidaritas dengan pengungsi Rohingya sejak Januari 2009. Masyarakat Aceh yang ramah, mereka memberikan bantuan kepada para pengungsi," katanya.

Ia mengatakan beberapa waktu lalu terjadi demonstrasi dari mahasiswa dan LSM terhadap keberadaan pengungsi Rohingya.

Novianto menilai demonstrasi terjadi karena kekhawatiran terhadap kedatangan pengungsi. Ia mengatakan masyarakat Aceh resah karena para beberapa pengungsi yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

"Kedua, adanya misinformasi yang diterima. Terdapat indikasi bahwa koordinasi telah menyebarkan misinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya, sehingga memperburuk sentimen negatif kalangan masyarakat Aceh," katanya.

Ia mengatakan permasalahan pengungsi Rohingya di Aceh memerlukan kebijakan yang lebih tegas lagi.

Novianto menjelaskan penanganan pengungsi dari luar negeri memang sudah ada pedoman dalam Perpres 125 tahun 2016.

"Namun kiranya perlu dipertegas lagi siapa berbuat apa, dan apa yang harus dilakukan. Serta yang terpenting juga kami melihat disini anggaran masih belum jelas untuk penanganan pengungsi. Untuk itu mohon bisa menjadi perhatian," ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Novianto Sulaksono, mengungkap warga Rohingya di wilayahnya mencapai 1000-an orang. Ia menyebut ada empat penampungan di sana bagi warga Rohingya.

Hal itu disampaikan Novianto dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (24/2/2025). Jika ditotal dari empat tempat penampungan Rohingya di Aceh, maka jumlahnya mencapai 1.104 orang.

"Saat ini di wilayah Aceh, ada 4 camp penampungan. Yang pertama penampungan Kantor Imigrasi Lhokseumawe saat ini ada berjumlah 93 orang, kemudian penampungan di Aceh Timur saat ini jumlahnya 376 orang, penampungan di Desa Kulee Pidie 59 orang, Desa Mina Raya Pidie 576 orang, itu jumlah yang update saat ini," kata Novianto di DPR RI, Senin (24/2/2025).

Ia menjelaskan alasan warga Rohingya berbondong-bondong ke Aceh lantaran kondisi politik di Myanmar. Aceh disebut dipilih lantaran wilayah yang dekat dan mayoritas penduduknya adalah muslim.

"Mengapa pengungsi Rohingya masuk ke Aceh? yang pertama kondisi politik di Myanmar, mereka bergerak ke Aceh karena memang yang wilayah yang terdekat di mana kondisi di Myanmar mereka menjadi kelompok etnis muslim yang tertekan. Mereka mengalami kekerasan, diskriminasi sehingga mereka mencari tempat untuk berlindung," ujar Novianto.

"Kemudian, yang kedua Aceh merupakan wilayah terdekat. Yang ketiga camp pengungsi di Bangladesh di Cox's Bazar itu kondisinya sangat memprihatinkan di mana jumlah pengungsi mungkin hampir mendekati 1,9 jutaan. Di mana kondisinya semakin parah banyak kejahatan juga di sana sehingga mereka beralih untuk mencari pengungsian di wilayah Aceh," tambahnya.

Novianto menyebut adanya demonstrasi dari warga Aceh terkait masyarakat Rohingya. Disebut, tak sedikit warga Rohingya yang melanggar syariat Islam di sana.

"Kemudian ingin saya sampaikan juga bahwa di akhir Desember kemarin ya terjadi adanya demonstrasi ya dari mahasiswa maupun dari LSM dan juga masyarakat terhadap keberadaan pengungsi Rohingya ini. Mengapa ini terjadi yang pertama, adalah kekhawatiran terhadap kedatangan pengungsi," ungkapnya.

Ia mengatakan pedemo atau masyarakat Aceh merasa resah dengan keberatan Rohingya yang terus bertambah. Dia juga menyinggung soal misinformasi.

"Masyarakat Aceh akhir-akhir ini merasa resah karena para pengungsi sudah tidak ada beberapa yang tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga masyarakat mengkhawatirkan itu," kata Novianto.

"Kedua adanya misinformasi yang diterima terdapat indikasi bahwa koordinasi telah menyebarkan misinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya sehingga memperburuk sentimen negatif kalangan masyarakat Aceh," tambahnya.

Ia berharap adanya kebijakan yang lebih tegas bagi pengungsi Rohingya. Novianto menyinggung soal anggaran yang masih belum jelas untuk penanganan pengungsi Rohingya di Aceh.

"Pada kesempatan ini, permasalahan pengungsi Aceh yang menurut kami perlu adanya suatu kebijakan yang lebih tegas lagi memang untuk penanganan pengungsi sudah ada pedomannya di Perpres 125 tahun 2016. Namun kiranya, perlu dipertegas lagi siapa berbuat apa, dan apa yang harus dilakukan, serta yang terpenting juga kami melihat di sini anggaran masih belum jelas untuk penanganan pengungsi. Untuk itu mohon bisa menjadi perhatian," ungkapnya.

Ia mengungkap beberapa permasalahan yang diatensi oleh pihaknya terhadap pengungsi Rohingya. Dirjen Imigrasi Aceh berharap mereka bisa dipulangkan secara sukarela atau dicarikan pulau tertentu.

"Beberapa hal yang kami inventarisasikan terhadap permasalahan pengungsi adalah, satu pelecehan antara sesama pengungsi di tempat, pengungsi melarikan diri yang dicurigai kabur ke Malaysia menggunakan jaringan TPPO, terjadi penolakan pada warga sekitar, penolakan terhadap rencana penambahan pengungsi Rohingya yang baru di tempat penuh darurat," kata Novianto.

"Kecemburuan sosial masyarakat terhadap pengungsi Rohingya, belum terdapatnya anggaran. Solusi lainnya adalah penempatan ke negara ketiga dan pemulangan sukarela. Atau bisa juga mungkin dicarikan suatu pulau untuk bisa menampung mereka," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Imigrasi Aceh mengajukan usulan untuk menyediakan pulau khusus sebagai solusi penampungan bagi pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke wilayah tersebut.

Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (24/2/2025), Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Aceh, Novianto Sulaksono, mengatakan, saat ini terdapat empat kamp pengungsian di Aceh yang menampung pengungsi Rohingya.

"Yang pertama, penampungan eks Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan jumlah 93 orang. Kemudian di Aceh Timur sebanyak 376 orang. Selanjutnya di Desa Kule, Pidie, sebanyak 59 orang, serta di Desa Minaraya, Pidie, dengan jumlah 576 orang," ujar Novianto, di Gedung DPR RI, Senin (24/2/2024).

Namun, kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh belakangan ini memicu reaksi penolakan dari masyarakat setempat.

Novianto mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan penolakan tersebut.

"Masyarakat merasa resah karena ada beberapa perilaku pengungsi yang tidak sesuai dengan syariat Islam," ungkap dia.

Selain itu, Novianto juga menyebutkan adanya misinformasi yang beredar di masyarakat yang memperburuk sentimen negatif terhadap pengungsi Rohingya.

"Ada indikasi penyebaran misinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi yang memperkeruh situasi," kata Novianto.

Dia menginventarisasi beberapa permasalahan yang muncul akibat keberadaan pengungsi, seperti kasus pelecehan di antara sesama pengungsi, indikasi perdagangan manusia, dan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat lokal.

Sebagai solusi, Novianto mengusulkan agar pengungsi Rohingya dapat ditempatkan di negara ketiga atau dipulangkan secara sukarela.

"Solusi lainnya adalah penempatan ke negara ketiga dan pemulangan sukarela. Atau bisa juga mungkin dicarikan suatu pulau untuk bisa menampung mereka," ujar dia.