Dhaka, Bangladesh (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pada Jumat menyatakan dukungan penuhnya terhadap reformasi yang diprakarsai oleh pemerintah transisi Bangladesh.

Guterres, yang tiba di Dhaka dalam kunjungan empat hari pada Kamis, bertemu dengan penasihat utama Bangladesh Muhammad Yunus di kantornya di Tejgaon, Dhaka.

"Saya ingin menyatakan komitmen penuh kami terhadap proses reformasi. Kami di sini untuk mendukung reformasi Anda. Kami mendoakan yang terbaik untuk Anda semua. Apa pun yang dapat kami lakukan, beri tahu kami," kata Guterres kepada Muhammad Yunus dalam pertemuan selama satu jam tersebut, sebut pernyataan pemerintah.

"Seiring negara ini menjalani reformasi dan transisi penting, Anda dapat mengandalkan PBB untuk membantu membangun masa depan yang berkelanjutan dan adil bagi semua," kata Guterres dalam unggahan terpisah di X.

Yunus memangku jabatan setelah pemberontakan rakyat memaksa mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina melarikan diri ke India pada Agustus lalu.

Pemerintahnya telah membentuk enam komisi reformasi untuk melaksanakan perubahan yang diperlukan dalam administrasi dan proses pemilihan umum, yang dituntut oleh para mahasiswa dan warga sipil yang memimpin pemberontakan tersebut.

Sebelum bertemu Yunus, Guterres mengadakan pembicaraan dengan penasihat luar negeri Bangladesh Md. Towhid Hossain dan Khalilur Rahman, penasihatnya untuk isu Rohingya.

Keduanya juga membahas situasi di negara bagian Rakhine di Myanmar dan persiapan untuk konferensi tingkat tinggi mendatang tentang Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar.

Guterres, dengan ditemani Yunus, kemudian mengunjungi distrik perbatasan Cox's Bazar, di Bangladesh selatan, untuk bertemu dengan para pengungsi Rohingya dan masyarakat setempat.

Ia berbagi iftar, makanan berbuka puasa, dengan para pengungsi dan mengatakan PBB akan melakukan semua yang dapat dilakukannya untuk membantu mencegah pemotongan jatah makanan bagi para pengungsi Rohingya di kamp-kamp Bangladesh.

Program Pangan Dunia (WFP) baru-baru ini mengumumkan akan memangkas separuh jatah makanan mulai 1 April, dengan mengurangi tunjangan per kapita dari 12,50 dolar AS (sekitar Rp205.000) menjadi enam dolar (sekitar Rp98.000) karena kekurangan dana.

Menjelang kunjungan Guterres, Amnesty International mengimbau masyarakat internasional untuk segera memberikan dukungan yang diperlukan bagi para pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Menurut UNHCR, 95 persen rumah tangga Rohingya bergantung pada bantuan kemanusiaan, dan keputusan WFP untuk memangkas jatah makanan akan berdampak buruk terhadap kehidupan mereka.

Bangladesh menampung lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari tindakan keras militer Myanmar pada 2017.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025

New York: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan tentang meningkatnya berbagai jenis pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di kancah global. Peringatan ini disampaikan Guterres di Hari Hak Asasi Manusia pada Selasa kemarin.

Perihal peningkatan pelanggaran ini, Guterres menyerukan tindakan kolektif dari semua pihak.

“Di Hari Hak Asasi Manusia, kita menghadapi kenyataan pahit. HAM sedang diserang," kata Guterres dalam pesan video, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Rabu, 11 Desember 2024.
Menyoroti dampak berkelanjutan dari pandemi Covid-19, Guterres berkata: "Puluhan juta orang terperosok ke dalam kemiskinan, kelaparan, kesehatan yang buruk, dan sistem pendidikan yang belum pulih sepenuhnya."

"Ketimpangan global semakin meluas. Konflik semakin meningkat," sambungnya, seraya mencatat bahwa "semua hak asasi manusia setara.”

Ia memperingatkan bahwa jika satu hak dirusak, maka fondasi hak-hak lainnya pun akan melemah.

Mengekspresikan kekhawatiran mendalam atas meningkatnya kesenjangan global, meningkatnya konflik, dan terkikisnya hukum internasional, Guterres mengatakan: "Otoritarianisme tengah meningkat sementara ruang sipil makin menyempit."

Ia mengecam meningkatnya prevalensi "retorika kebencian yang memicu diskriminasi, perpecahan, dan kekerasan langsung."

Pakta untuk Masa Depan

Guterres menggarisbawahi pentingnya hak-hak lingkungan, mengadvokasi "hak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan," dan menyerukan dukungan yang lebih besar bagi para pembela hak asasi manusia, yang ia gambarkan memainkan "peran penting" dalam menjaga kebebasan di seluruh dunia.

Memperhatikan pentingnya Pakta untuk Masa Depan, Guterres menggambarkannya sebagai "komitmen yang diperkuat" terhadap prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi 75 tahun lalu.

Pakta tersebut, yang ditandatangani di "KTT Masa Depan" menjelang Sidang Umum PBB pada bulan September, mendorong "sistem multilateral yang mencerminkan realitas saat ini dan yang memberikan manfaat bagi semua orang, di mana pun mereka berada.” (Antariska)

Baca juga: 30 Jenis Hak Asasi Manusia Menurut PBB


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta -

Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme atau International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism diperingati setiap tahun pada tanggal 21 Agustus.

Peringatan ini untuk menghormati dan mendukung para korban maupun penyintas aksi terorisme. Sebagian dari mereka yang terdampak aksi terorisme, harus mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang terkasih dan tak sedikit yang membutuhkan bantuan keuangan dan medis.

Berikut sejarah peringatan Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan Bagi Korban Terorisme setiap 21 Agustus.

Sejarah Hari Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme

Dikutip dari situs Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penetapan Hari Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme berdasarkan Resolusi Sidang Umum PBB Nomor 72/165 pada Juli 2017. Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 21 Agustus sebagai Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme.

Adanya Hari Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme bertujuan untuk menghormati dan mendukung para korban dan penyintas terorisme serta memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

Pada bulan April 2020, melalui Resolusi Majelis Umum 73/305, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres menerbitkan laporan tentang 'Kemajuan sistem PBB untuk mendukung Negara-negara Anggota dalam membantu korban terorisme' ( A/74/790 ), yang menyerukan 'peningkatan kerja sama internasional untuk membantu korban terorisme'.

Tema Hari Peringatan dan Penghormatan Korban Terorisme 2024

Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan untuk Korban Terorisme 2024 mengusung tema "Voices for Peace: Victims of Terrorism as Peace Advocates and Educators" atau "Suara untuk Perdamaian: Korban Terorisme sebagai Pendukung dan Pendidik Perdamaian".

Pada peringatan ke-7 Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan untuk Korban Terorisme, akan disiarkan acara di laman WebTV PBB yang menampilkan suara-suara dari para korban terorisme.

Di sana, mereka akan berbicara tentang bagaimana menggunakan pengalaman dan perjalanan mereka untuk menciptakan perubahan yang bermakna dan positif dengan meningkatkan kesadaran tentang dampak jangka panjang terorisme dan dengan menghormati mereka yang hidupnya hilang atau berubah selamanya.

Pada Hari Internasional Peringatan dan Penghormatan untuk Korban Terorisme, luangkan waktu sejenak untuk mengenang mereka yang telah meninggal akibat serangan teroris di seluruh dunia. Anda juga bisa memberikan bantuan kepada organisasi kemanusiaan yang membantu korban serangan teroris.

(kny/imk)