Lima terdakwa yang menganiaya Irohmin, tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Pakjo Palembang, Sumatera Selatan, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN), Klas IA Palembang, Kamis (2/1/2025).

Lima terdakwa yang merupakan tahanan Rutan Pakjo Palembang dihadirkan dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang.

Dalam dakwaan JPU, lima terdakwa yakni Muhammad Yusuf, Arjuna, Wahyu Andreansyah, Hendra Gunawan, dan Andika Rahmadita, didakwa dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati.

Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Raden Zaenal Arifin, JPU mendakwa kelima terdakwa dengan pasal pertama yakni Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana tentang pembunuhan berencana dengan hukuman pidana maksimal hukuman mati.

Untuk selanjutnya, dalam dakwaan kedua JPU mendakwa dengan Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Kemudian dalam dakwaan ketiga didakwa dengan Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Terakhir dalam dakwaan keempat JPU menerapkan dakwaan dengan pasal Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Lima terdakwa yang mendengarkan dakwaan JPU hanya tertunduk lesu dan sama sekali tidak mengajukan keberatan. Hakim Ketua pun menunda sidang dan melanjutkan sidang pekan depan dengan agenda pembuktian dari JPU.

Berdasarkan surat dakwaan JPU, kelima terdakwa yakni Muhammad Yusuf, Arjuna, Wahyu Andreansyah, Hendra Gunawan dan Andika Rahmadita telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban Irohmin hingga meninggal dunia.

Kejadian terjadi di dalam lingkungan Rutan Pakjo Palembang pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB. Ketika itu berawal salah satu terdakwa meminta korban Irohmin mencarikan jarum tato. Lantaran tidak menemukan jarum tato yang diminta, kelima terdakwa secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban hingga meninggal dunia.

Keluarga korban sempat mendapatkan kabar bahwa kematian korban disebabkan sakit. Lantaran tak percaya dan ditemukan banyak luka lebam, keluarga melaporkannya ke polisi dan minta mayat korban diautopsi. Setelah dilakukan penyidikan polisi, ternyata korban dianiaya oleh kelima terdakwa hingga meninggal dunia.

Sementara itu kuasa hukum kelima terdakwa saat di tanya apakah akan mengajukan esepsi, kuasa hukum menjawab melanjutkan persidangan pada minggu depan.

"Tidak yang mulia langsung lanjut minggu depan," ujar kuasa hukum kelima terdakwa Rizal.

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

Israel telah melakukan genosida. Membantai rakyat Gaza dan ingin merampas tanah Palestina

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengajak semua pihak untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2024 pada 10 Desember sebagai momentum untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.

Sebab, kata dia, Israel bukan sedang berperang melainkan melakukan genosida dengan terus meluluhlantakkan Jalur Gaza.

"Israel telah melakukan genosida. Membantai rakyat Gaza dan ingin merampas tanah Palestina," terang Deng Ical, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia menuturkan bahwa Israel terus membombardir Gaza sejak 7 Oktober 2023. Hingga kini, ratusan ribu warga Palestina terluka, dan puluhan ribu jiwa meninggal dunia.

"Kekejaman Israel sudah di luar batas kemanusiaan," ucapnya.

Menurut dia, pembantaian yang dilakukan Israel telah di luar nalar kemanusiaan. Untuk itu, dia menilai sudah tidak ada lagi HAM di Gaza sebab Israel sudah mengabaikan sisi-sisi hak asasi manusia (HAM).

Dia pun menyerukan agar genosida di Gaza harus dihentikan, oleh karenanya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) harus lebih berani bersikap terhadap Israel.

"Israel harus dikeluarkan dari keanggotaan PBB. Semua negara harus mendukung usulan itu," ujar mantan Wakil Wali Kota Makassar itu.

Dia menegaskan bahwa Indonesia akan terus bersama Palestina, serta mengajak semua pihak lainnya untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.

"Indonesia akan terus melawan penjajahan di atas muka bumi. Konstitusi sangat jelas mengamanatkan bahwa penjajahan harus dihapuskan," tuturnya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Benny Jozua Mamoto, turut menyoroti persoalan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan olek KPK. Benny menilai perlu ada payung hukum yang menaungi pelaksanaan OTT.

Hal itu disampaikan Benny saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Rabu (20/11/2024). Awalnya ia menyinggung adanya kewenangan penyidik tindak pidana narkoba untuk melakukan tangkap tangan seperti diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009.

Benny mengatakan dalam aturan itu penyidik narkoba bisa melakukan teknik control delivery atau penyerahan di bawah pengawasan. Dia menilai hal itu serupa dengan OTT yang dilakukan KPK.

"Nah kami melihat dalam hal ini OTT KPK, mirip-mirip dengan teknik penyidikan penyerahan di bawah pengawasan," kata Benny.

Benny lantas menyinggung belum ada aturan khusus di Undang-Undang yang mengatur tentang OTT dari KPK. Menurutnya, hal itu rawan untuk dipersoalkan sejumlah pihak.

"Maka dalam hal OTT KPK menurut kami juga perlu satu aturan yang dibuat atau payung hukum sehingga nanti tidak dipermasalahkan," ungkap Benny.

"Nah ini satu hal yang menurut kami menarik untuk didiskusikan dan nanti dibahas," tambahnya.

Diketahui, Komisi III DPR melakukan uji tes kelayakan dan kepatutan cadewas KPK hari ini. Berikut urutan cadewas KPK yang akan dites:

1. Mirwazi (Kabid Pemberantasan Narkoba BNN Aceh)
2. Elly Fariani (mantan Inspektur Jenderal Kemkominfo)
3. Wisnu Baroto (Staf Ahli Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum)
4. Benny Jozua Mamoto (mantan Ketua Harian Kompolnas)
5. Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin)
6. Sumpeno (hakim Pengadilan Tinggi Jakarta)
7. Chisca Mirawati (Anggota Asosiasi Bank Asing)
8. Hamdi Hassyarbaini (Anggota Komite Audit Superbank)
9. Heru Kreshna Reza (Komisaris Independen PT Asuransi Kredit Indonesia)
10. Iskandar Mz (mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri)

Lihat juga video: Cadewas Mirwazi Soroti Ego Sektoral di KPK: Pimpinan Merasa Paling Jago

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto mempersilakan DPR gelar uji kepatutan dan kelaikan atau fit and proper test 10 nama calon pimpinan dan anggota dewan pengawas KPK yang dikirim oleh Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Yusril saat menerima komisioner KPK periode 2019-2024 yakni Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak di Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta Selatan, Kamis (7/11).

"Ini merupakan jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dipatuhi dan putusan MK juga dipatuhi. Jalan tengah ini Insya Allah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman pimpinan KPK yang segera berakhir di penghujung Desember mendatang," ujar Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat (8/11).

Yusril mengatakan Prabowo tidak bermaksud untuk menarik nama-nama hasil seleksi panitia seleksi (Pansel) yang telah disampaikan Jokowi ke DPR.

Ia menjelaskan pemerintah menyadari berdasarkan Pasal 30 UU KPK dibutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk memproses pemilihan pimpinan KPK yang akan berakhir di penghujung bulan Desember 2024.

Sementara pertimbangan hukum putusan MK tahun 2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menyatakan presiden hanya diberi kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon pimpinan KPK ke DPR.

"Untuk mengatasi keadaan di atas, pimpinan DPR belum lama ini telah melayangkan surat kepada presiden menanyakan apakah Presiden Prabowo akan menarik nama-nama yang telah diajukan Presiden Jokowi, membentuk Pansel baru dan memilih calon-calon baru atau tidak," ucap Yusril.

Ia menambahkan Prabowo telah menjawab surat pimpinan DPR tersebut. Prabowo menyatakan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan sebelumnya.

DPR pun dipersilahkan memproses nama-nama tersebut untuk memilih lima di antaranya untuk ditetapkan oleh Prabowo.

Berikut 10 nama capim KPK yang akan melaksanakan uji kepatutan dan kelaikan:

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Djoko Poerwanto

4. Fitroh Rohcahyanto

5. Ibnu Basuki Widodo

6. Ida Budhiati

7. Johanis Tanak

8. Michael Rolandi Cesnanta Brata

9. Poengky Indarti

10. Setyo Budiyanto

Sementara itu, berikut 10 nama calon anggota dewan pengawas KPK:

1. Benny Jozua Mamoto

2. Chisca Mirawati

3. Elly Fariani

4. Gusrizal

5. Hamdi Hassyarbaini

6. Heru Kreshna Reza

7. Iskandar Mz

8. Mirwazi

9. Sumpeno

10. Wisnu Baroto

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pimpinan DPR telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kelanjutan seleksi calon pimpinan KPK. Supratman mengatakan daftar nama calon pimpinan yang akan dikirimkan oleh Presiden Prabowo bisa sama dengan yang telah dikirimkan oleh presiden sebelumnya Joko Widodo (Jokowi) atau bisa berbeda.

"Setahu saya, pimpinan DPR sudah mengirim surat kepada presiden. Presiden juga nanti dalam waktu dekat pasti akan menjawab terkait dengan surat dari pimpinan DPR," kata Supratman kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Supratman meminta semua pihak untuk menunggu surat presiden yang akan dikirimkan oleh Prabowo ke DPR. Dikatakan calon pimpinan KPK bisa dari nama yang sama atau berbeda dari yang telah diusulkan sebelumnya.

"Pasti dalam waktu yang nggak terlalu lama kayaknya. Tergantung presiden, boleh dua-duanya, beliau mau menggoalkan nama-nama yang sama, memakai pansel yang lain, tergantung presiden. Atau mau membentuk yang lain, kita tergantung presiden," ujar Supratman.

"Ya tergantung presiden. Nanti setelah itu kan kami sudah memberikan pertimbangan terkait dengan itu. Nanti ditunggu aja," tambahnya.

Pansel Capim KPK 2024-2029 Dibentuk Jokowi

Sebelumya, Pansel Capim KPK telah dibentuk Jokowi menjelang akhir masa jabatannya sebagai Presiden. Semua tahapan seleksi telah dilakukan sampai Pansel Capim KPK menyerahkan hasil akhir ke Jokowi. Ada 20 nama capim dan cadewas KPK yang diserahkan ke Jokowi.

Berikut Daftar 20 nama capim dan cadewas KPK yang diserahkan ke Jokowi:

Capim KPK
1. Agus Joko Pramono
2. Ahmad Alamsyah Saragih
3. Djoko Poerwanto
4. Fitroh Rohcahyanto
5. Ibnu Basuki Widodo
6. Ida Budhiati
7. Johanis Tanak
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata
9. Poengky Indarti
10. Setyo Budiyanto

Dewas KPK
1. Benny Jozua Mamoto
2. Chisca Mirawati
3. Elly Fariani
4. Gusrizal
5. Hamdi Hassyarbaini
6. Heru Kreshna Reza
7. Iskandar Mz
8. Mirwazi
9. Sumpeno
10. Wisnu Baroto