Bisnis.com,JAKARTA - Kubu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil (RK)-Suswono (RIDO) dikabarkan akan mengajukan gugatan soal Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu hari ini (11/12/2024). Tim hukum Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) menuturkan strateginya.
Todung Mulya Lubis, sosok yang ditunjuk menjadi ketua tim hukum Pramono-Rano Karno untuk menghadapi gugatan sengketa Pilkada di MK, menuturkanbahwa pihaknya akan menunggu hingga kubu RIDO benar-benar melayangkan gugatan.Sebab demikian, pihaknya tidak akan berandai-andai terlebih dahulu.

“Tapi sampai detik ini kan saya tidak melihat permohonan itu dimasukkan. Jadi, memang mereka masih punya waktu sampai jam 23.59 WIB malam ini,” tutur Todung kepadaBisnis,Rabu (11/12).

Terlebih, jika nantinya tim hukum RIDO benar-benar melapor ke MK, pihaknya akan mempelajari dahulu isi permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) meskipun pihak RIDO sempat mengungkapkan berbagai pernyataan.

“Tapi kan apakah pernyataan yang di media itu diungkapkan atau dituliskan dalam permohonan PHPU mereka, saya kan belum tahu, ya,” ucapnya.

Jika nantinya gugatan tersebut benar dilayangkan, pihaknya berharap agar MK dapat bertindak selayaknya penjaga konstitusi.

“Kita cuma mau MK itu bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, bersikap fair, bersikap arif, bersikap bijaksana karena MK ini adalah penjaga konstitusi. MK ini adalah pengawal konstitusi,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Tim Bidang Hukum RIDO Muslim Jaya Butar Butar mengatakan bahwa waktu terakhir bagi mereka untuk melapor ke MK adalah Rabu hari ini (11/12).

“Untuk waktu sesuai ketentuan peraturan MK tiga hari kerja sejak penetapan, KPUD Jakarta tetapkan hari Minggu (8/12) keputusannya maka dihitung hari kerja Senin berakhir Rabu ini jam 23.59 WIB,” tuturnya kepadaBisnis.

Kala ditanya kepastian apakah betul akan melapor ke MK pada Rabu hari ini, ia meminta untuk dapat menunggu.

“Kita tunggu saja,” terangnya.

Terlebih, pihaknya juga optimis bahwa ada harapan dari pengajuan gugatan soal Pilkada ini ke MK.

“Soal harapan semua InsyaAllah, harapan selalu ada dan kita optimis karena harapan itu yang menjadi buat semangat tim hukum,” jawabnya.

JAKARTA - Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ridwan Kamil-Suswono ( RIDO ) menyiapkan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tim RIDO nantinya tidak hanya menyoroti perolehan hasil Pilkada Jakarta.

?Dalam waktu 3 hari yang akan kami jalani ke depan, untuk persiapan bagaimana kami mampu membuat laporan atau pendaftaran registrasi terhadap kasus ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Tim Hukum RIDO Ramdan Alamsyah dalam jumpa pers di Kantor DPD Golkar Jakarta, Cikini, Minggu (8/12/2024).

Dia menjelaskan, gugatan ke MK bukan untuk menghambat kemenangan pasangan calon lain. Namun, gugatan dilakukan sebagai langkah konstitusi yang merupakan jalur demokrasi agar tidak terulang pada Pemilu 2029.



"Kami percaya pada MK sebagai rumah hukum terbesar. Gugatan ini adalah langkah demokratis untuk menjaga kualitas pemilu ke depan," jelasnya.

Dia mengatakan gugatan tidak hanya menyoroti angka hasil pilkada, tetapi juga dugaan kecurangan dan pelanggaran administratif, termasuk distribusi stiker pemberitahuan hak pilih. Mereka menegaskan bahwa fokusnya adalah menjalankan jalur konstitusional sesuai UU.

"Kita akan melihat hingga batas waktu Rabu nanti, apakah terkait PSU, kecurangan, atau lainnya," ujar jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, tim hukum yang lain Muslim Jaya Butarbutar mengatakan hasil penetapan suara Pilkada Jakarta menjadi objek sengketa yang akan diajukan berdasarkan aturan. Tim hukum tengah mempersiapkan dokumen terkait dugaan pelanggaran yang akan disampaikan ke MK sebelum batas waktu pada Rabu (11/12/2024).

"Tugas MK adalah memutus perselisihan, termasuk untuk DKI Jakarta. Kami akan mendaftar dengan batas waktu tiga hari kerja," pungkas Muslim.

JAKARTA - Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra menilai bahwa ada sederet masalah dalam Pilkada Jakarta 2024, yang patut diduga sebagai bentuk kecurangan.

Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, Munathsir Mustaman mengatakan, pihaknya bersama tim pemenangan pasangan Cagub-Cawagub Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), tengah mempersiapkan gugatan ke Mahkamah Konsitusi (MK).

"Kami saat ini bersama rekan-rekan berkoordinasi dengan tim pasangan RIDO serta dengan relawan yang lain, rencananya akan melakukan permohonan perselisihan hasil pemilu ya di Mahkamah Konstitusi," katanya kepada wartawan, Sabtu (7/12/2024).

Munatshir menjelaskan, ada dua masalah utama dalam Pilkada 2024, yang patut ditengarai sebagai tindak kecurangan. Pertama, adalah tidak terdistribusinya formulir C6, yang berisi undangan pemungutan suara.



"Total C6 yang tidak terdistribusi di Jakarta adalah 167 kasus. Merujuk Putusan MK Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, C6 yang tidak terdistribusi adalah objek PSU," katanya.

Berdasarkan data tim internal, kata Munatshir, terdapat 24 formulir C6 yang tidak tersebar di wilayah Jakarta Pusat, lalu 14 di Jakarta Barat, 40 di Jakarta Utara, 80 di Jakarta Timur, dan 9 di Jakarta Selatan.

Kemudian, masalah kedua adalah mengenai 80 laporan mereka yang belum ditanggapi oleh Bawaslu.

"Kemudian yang kedua ada lebih dari 80 laporan yang telah dilakukan baik oleh relawan, baik oleh masyarakat luas ataupun tim sukses yang ke Bawaslu, dilaporkan ke Bawaslu," katanya.

"Namun hingga saat ini tidak jelas perkembangannya. Kami belum mendapatkan update dari Bawaslu terkait sekitar 80 laporan masyarakat yang kami masukkan ataupun relawan yang dimasukkan ke Bawaslu DKI," ujarnya.

JAKARTA - Tim Hukum Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra menemukan banyak dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024.

Ketua Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Maulana Bungaran menuturkan masalah serius yang terjadi di antaranya formulir C6 berisi pemberitahuan pemungutan suara banyak yang tidak sampai ke pemilik suara.

Berdasarkan data diterima, ada 24 kasus C6 tidak terdistribusi di Jakarta Pusat. Kemudian di Jakarta Barat sebanyak 14 kasus, Jakarta Utara ada 40 kasus, Jakarta Timur 80 kasus, dan Jakarta Selatan ada 9 kasus.

"Total C6 yang tidak terdistribusi di Jakarta adalah 167 kasus. Merujuk Putusan MK Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, C6 yang tidak terdistribusi adalah objek PSU," ujar Maulana di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

Menurut dia, rentetan kejadian tersebut membuktikan pelaksanaan Pilkada Jakarta bermasalah. Parahnya, kondisi ini seolah tidak dianggap serius baik oleh KPU maupun Bawaslu.

"Maka itu, kami akan mempersiapkan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK)," ucapnya.

Maulana menyesalkan temuan ini tidak ditindaklanjuti secara serius oleh Panwaslu maupun Bawaslu. "Lebih dari 80 laporan ke Bawaslu tidak jelas perkembangannya di antaranya persoalan DPK yang tidak sesuai TPS-nya, dugaan pemilih mencoblos lebih dari satu kali, salah coblos tidak sesuai TPS, domisili pemilih beda provinsi maupun pemilih domisili namun tidak terdaftar di DPT," ungkapnya.

Sekadar informasi, sengkarut gelaran Pilkada Jakarta sebelumnya juga dipersoalkan Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Sekretaris Tim Pemenangan RIDO Basri Baco bahkan sudah melaporkan KPU Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan tidak profesional.

Laporan ini merujuk pada banyaknya formulir C6 yang tidak tersalurkan kepada masyarakat pemilik hak suara. Imbasnya, mereka tidak bisa menggunakan haknya untuk mencoblos.

JAKARTA - Tim hukum Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan KPU DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ). Pelaporan itu dilakukan karena diduga ada pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

Tim Hukum Penyelenggara Kampanye RIDO, Muslim Jaya Butar-Butar mengungkapkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya hukuman untuk para teradu kepada DKPP. Sebab, kata dia, pihaknya sudah menyerahkan data pendukung kepada DKPP.

"Kita serahkan ya kepada DKPP, kami serahkan sepenuhnya kepada DKPP apa yang pantas yang dihukum terhadap mereka," kata Muslim kepada wartawan di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).



"Karena itu semuanya tergantung data-data yang kita berikan," katanya.

Menurutnya, jika dalam perkara ini terbukti adanya pelanggaran kode etik, ada aturan yang berlaku. "Aturannya ada dari mulai peringatan ringan, sampai dengan pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu," katanya.

Sebelumnya, Tim hukum Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan KPU DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diduga ada pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Kami melaporkan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Yang kami laporkan ke DKPp adalah seluruhnya penyelenggara pemilu di Jakarta, terutama Ketua dan anggota KPU DKI Jakarta," kata Muslim Jaya Butar-Butar.

"Kemudian berikutnya dari KPUD Jakarta Timur, baik ketua dan anggotanya kami laporkan atas dugaan melanggar azas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu," katanya.

Menurutnya, KPU DKI Jakarta harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih, seperti pemerataan pemberian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau formulir C6. Dia mengatakan, polemik formulir C6 itu membuat tingkat partisipasi rakyat Jakarta rendah, hanya 59%.

"Nah kalau kita lihat data survei tingkat partisipasi rakyat Jakarta untuk memilih itu hanya 59% berarti ada 41% masyarakat yang tidak memilih," katanya.

Dia menambahkan, wilayah yang dinilai tingkat partisipasinya rendah yaitu Jakarta Timur. Muslim menuturkan tingkat partisipasi di wilayah tersebut hanya 30%.

"Berarti kalau misalnya DPT-nya ada 580 per TPS kemungkinan besar ada 300 sampai 400 yang tidak menggunakan hak pilih. Nah kalau ini terjadi di seluruh Jakarta khususnya di Jakarta Timur ini bisa kita bayangkan bahwa banyaknya hak-hak dari masyarakat yang hilang gara-gara tidak mendapatkan C6 distribusi tersebut," katanya.

JAKARTA - Tim hukum Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan KPU Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan ini terkait dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024.

?Kami melaporkan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Yang kami laporkan ke DKPP yakni seluruh penyelenggara pemilu di Jakarta, terutama ketua dan anggota KPU Jakarta,? ujar Tim Hukum Penyelenggara Kampanye RIDO Muslim Jaya Butar-Butar di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

?Kemudian berikutnya dari KPU Jakarta Timur baik ketua dan anggotanya kami laporkan atas dugaan melanggar asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu,? sambungnya.

Menurut dia, KPU Jakarta harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih seperti pemerataan pemberian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau formulir C6.

Polemik formulir C6 itu membuat tingkat partisipasi rakyat Jakarta rendah, hanya 59 persen. ?Kalau kita lihat data survei tingkat partisipasi rakyat Jakarta untuk memilih itu hanya 59% berarti ada 41% masyarakat yang tidak memilih,? katanya.

Muslim menambahkan wilayah yang dinilai tingkat partisipasinya rendah yaitu Jakarta Timur. Tingkat partisipasi di wilayah tersebut hanya 30 persen.

?Berarti kalau misalnya DPT-nya ada 580 per TPS kemungkinan besar ada 300-400 yang tidak menggunakan hak pilih. Kalau ini terjadi di seluruh Jakarta khususnya di Jakarta Timur bisa kita bayangkan bahwa banyak hak-hak dari masyarakat yang hilang gara-gara tidak mendapatkan C6 distribusi tersebut,? ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Tim Advokasi calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak dua oknum petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur segera ditetapkan sebagai tersangka.

Hal itu buntut temuan belasan surat suara yang tercoblos untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Wakil Ketua Bidang Hukum Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono Muslim Jaya Butarbutar menyatakan tindakan pencoblosan yang melibatkan Ketua KPPS dan petugas keamanan itu melanggar Pasal 181 UU No. 1/2015.

"Kami tim hukum meminta Gakkumdu dan penyidik untuk segera menjadikan Ketua KPPS tersebut dan petugas ketertiban untuk dijadikan tersangka. Kenapa? Karena secara sengaja sudah melakukan apa yang dimaksud dalam pasal 181 tersebut," ujarnya melalui rilisnya, Minggu (1/12/2024).

Jaya menjelaskan bahwa dalam bunyi pasal 181 UU nomor 1 tahun 2015 menuangkan bahwa apabila secara sengaja mengetahui bahwa surat adalah tidak sah dan dipalsukan menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakan surat suara sah dipidana paling singkat 26 bulan penjara.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur (Jaktim) memberhentikan ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 Kelurahan Pinang Ranti, Makasar, Jaktim. Pemecatan buntut temuan 19 surat suara yang tercoblos untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada 2024.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jaktim, Rio Verieza mengatakan sang ketua KPPS melanggar kode etik. Sebab, ketua KPPS itu meminta petugas pengamanan langsung (pamsung) TPS untuk mencoblos surat suara tak terpakai.

"Di TPS 28 Kelurahan Pinang Ranti itu terjadi pelanggaran kode etik oleh Ketua KPPS dan pamsung. Jadi, Ketua KPPS itu menyuruh pamsung untuk mencoblos surat suara yang tidak terpakai," kata Rio.

Dia menjelaskan, petugas ketertiban yang mendapat arahan dari Ketua KPPS kemudian mencoblos 19 surat suara. Beruntung, pengawas TPS sempat menggagalkan surat suara tercoblos itu dimasukkan ke kotak suara.

"Dari 19 surat suara itu yang sempat dimasukkan ke kotak suara itu satu surat suara, kemudian 18 surat suara itu ditahan oleh pengawas TPS, jadi digagalkan ini oleh pengawas TPS," jelas Rio.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata dia, seluruh surat suara yang tercoblos mengarah pada Pramono Anung-Rano Karno. Meski demikian, hasil pemeriksaan mengungkap ketua KPPS tidak mengarahkan pencoblosan dilakukan pada salah satu paslon.

"Jadi, untuk unsur politis (mengarahkan paslon tertentu) tidak ada. Jadi berdasarkan pemeriksaan yang bersangkutan, memang yang bersangkutan itu ingin TPS-nya ingin banyak yang hadir," ungkapnya.

Buntut kejadian itu, Ketua KPPS TPS 28 Pinang Ranti dan satu pamsung dipecat. Rio memastikan berdasarkan hasil pemeriksaan, hanya ketua KPPS yang mengetahui kejadian itu.

Kami perlu merumuskan apa yang disebut dengan quick count atau real count bukanlah perangkat resmi perhitungan suara karena masih ada potensi kesalahan, misalnya salah input, salah data salah dokumen

Jakarta (ANTARA) - Pemuda Pancasila (PP) DKI Jakarta siap memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) apabila Pilkada Jakarta berlangsung dalam dua putaran.

Ketua Bidang Kepemudaan PP DKI Jakarta Shaquille Rekardianto di Jakarta, Sabtu, meyakini Pilkada Jakarta akan berlangsung selama dua putaran karena berdasarkan data hitung cepat (quick count) yang dimiliki, belum ada calon yang meraih suara 50 persen lebih.

"Kami punya keyakinan ini akan berlangsung dua putaran. Dan kami siap mengawal dan berjuang bersama pasangan Ridwan Kamil - Suswono sampai akhir di putaran ke dua," ujar Shaquille dalam keterangannya.

Kendati demikian, Ketua Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) PP DKI itu mengaku tetap menunggu hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU DKI Jakarta.

Shaquille berharap nantinya semua pasangan calon menghormati hasil yang sudah ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta.

Namun, jika Pilkada Jakarta berlangsung dua putaran, dia meminta masyarakat turut berpartisipasi memilih calon pemimpin yang bisa memajukan Jakarta menjadi kota global.

"Dan untuk masyarakat Jakarta, khususnya anak muda Jakarta, ayo ikut berpartisipasi dan datang ke TPS di pencoblosan putaran kedua. Karena masa depan Jakarta bergantung kepada suara warganya," kata dia.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata sebelumnya mengatakan pengumuman hasil Pilkada DKI Jakarta akan dilangsungkan paling lambat pada 16 Desember 2024 karena pada 28 November 2024 hingga 3 Desember 2024, KPU baru melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota akan dilakukan pada 5-7 Desember 2024. Setelahnya, rekapitulasi dan penetapan hasil di tingkat provinsi akan dilakukan pada 9-11 Desember 2024. Pengumuman rekapitulasi penetapan hasil di provinsi dijadwalkan pada 10-16 Desember.

Sekretaris Tim Kemenangan Pasangan RIDO, Basri Baco sebelumnya juga meminta warga Jakarta dan pasangan calon untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari KPU karena sesuai dengan undang-undang, keputusan final dan mengikat tentang pemenang Pilkada datang dari KPU.

Oleh karena itu, ia berharap tidak ada pihak-pihak atau tim paslon lain yang mengklaim bahwa Pilkada Jakarta sudah selesai dan dimenangkan dalam satu putaran. Karena klaim tersebut berpotensi membawa dampak buruk lantaran bisa menggiring opini masyarakat.

"Kami perlu merumuskan apa yang disebut dengan quick count atau real count bukanlah perangkat resmi perhitungan suara karena masih ada potensi kesalahan, misalnya salah input, salah data salah dokumen," kata Basri Baco

Dia menambahkan berdasarkan undang-undang, yang menjadi acuan resmi adalah rekapitulasi berjenjang yang dilakukan di KPU mulai dari TPS, kelurahan dan kecamatan, kota hingga provinsi.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan dukungan dari Pemuda Pancasila dan sejumlah relawan lainnya, sebelum gelaran kampanye akbar di Lapangan Banteng.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Suswono sempat berfoto dengan sejumlah relawan sebelum bertolak menuju kampanye akbar bertajuk 'Satu1n Jakarta' di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2024).

Sejumlah relawan dari berbagai simpul, antara lain Pemuda Pancasila mengungkap dukungannya kepada pasangan calon (paslon) RIDO dan siap memastikan kemenangan keduanya dalan satu putaran.

"Kami mendukung paslon nomor urut 01 untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta," ucap salah seorang relawan seraya berfoto dengan Suswono.

Adapun, hari ini akan menjadi kampanye terakhir Pilkada Jakarta 2024. Selepas kampanye akbar, masa tenang diberlakukan pada 24-26 November dan pencoblosan berlangsung pada 27 November 2024.

Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Basri Baco mengatakan, masyarakat Jakarta diharapkan berpartisipasi aktif pada pemungutan suara Pilkada pada 27 November mendatang.

"Harapannya dengan pesta rakyat Satu1n Jakarta ini, semua rakyat Jakarta benar-benar bisa bersatu menghadapi Pilkada serentak tanggal 27 November dengan penuh kedamaian," katanya.

Menurut Basri, konser rakyat Satu1n Jakarta akan dimeriahkan oleh artis-artis ternama, di antaranya Rhoma Irama, Vierra, Element, Vita Alvia, Jiung, Trio Macan, Selvi Aprilia, dan artis lainnya.

"Ada juga pesta kuliner makan gratis, yang sudah disiapkan sebanyak 25.000 porsi untuk buat warga Jakarta," pungkas Basri Baco.

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) berdialog dengan Komunitas Tionghoa di Pantjoran PIK, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. RK dalam kesempatan itu membahas komitmennya terhadap Pancasila dan toleransi di Jakarta.

"Pasangan RIDO jadi satu-satunya pasangan yang menuliskan Pancasila di Visi-Misinya. Kami akan mewujudkan keadilan termasuk untuk umat beragama,? kata RK didampingi Grace Natalie dari Partai Solidaritas Indonesia dalam keterangan tertulis, Kamis (21/11/2024).

?Kalau yang umat muslim didukung dengan magrib mengaji, yang Kristen kita dukung Sekolah Minggunya. Kalau yang muslim didukung dengan diberangkatkan umrah, yang Katolik kita dukung dengan pergi ke Vatikan yang Kristen ke Yerusalem,? ungkap Ridwan.



Sementara itu, Grace Natalie mengingatkan mengenai rekam jejak RK. ?Kita melihat rekam jejak Bang Ridwan di Jawa Barat dalam isu toleransi dan kebebasan beragama. Jawa Barat jadi provinsi yang indeks toleransinya meningkat, banyak rumah ibadah yang dibantu, dan Bang Ridwan terjun langsung mengatasi masalah radikalisme di Jawa Barat,? ujar Grace Natalie.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI ini mengatakan, komunitas Tionghoa melihat Ridwan Kamil sebagai orang yang toleran dan mengayomi seluruh golongan masyarakat. ?Saya kenal Bang Ridwan sudah tahunan, kerjanya sudah terbukti keren banget, luar biasa. Jadi saya sudah lama ngebatin, kapan Kang Emil bisa ?diekspor? ke Jakarta. Ternyata terjawab tahun ini, Bang Ridwan memiliki visi dan value pemimpin yang toleran, multikultur, dan multietnis,? pungkas Grace.

Adapun dialog di Pancoran PIK dilanjutkan dengan Blusukan ke Batavia COVE PIK. Ridwan Kamil berinteraksi dengan warga yang sedang menikmati malam mingguan di Batavia COVE PIK.

Komunitas yang turut hadir dan antara lain: Kipasan, Aliansi Tionghoa Indonesia, Rumah Juang Indonesia Emas, Perempuan Tionghoa Indonesia Emas, Pengusaha Bela Bangsa, Pengacara Merah Putih, Relawan Pemimpin Indonesia, Kesehatan Indonesia Raya, Repnas, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, dan Partai Koalisi. Deklarasi dukungan juga dilakukan dan dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina Kipasan Putri K Wardani.

JAKARTA - Tim Pemenangan Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil - Suswono akan menindak tegas siapa pun oknum perusak Alat Perga Kampanye (APK). Langkah itu diambil sebagai reaksi maraknya perusakan APK Ridwan Kamil -Suswono (RIDO) di akhir-akhir masa kampanye.

Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco, mengungkapkan, di akhir masa kampanye pihaknya akan menggerakkan organisasi kemasyarakatan hingga relawan untuk menangkap siapa pun pelaku yang tertangkap merusak alat APK di berbagai lokasi di Jakarta.

"Tinggal satu minggu ini, kesabaran rasanya sudah cukup bagi kita, namun kita tetap tidak akan melakukan tindakan yang salah terhadap apa yang mereka kita lakukan," kata Baco di Cikini, Selasa (19/11/2024).

"Mulai hari ini kita menjaga APK kita, kita posisinya adalah bertahan, kita posisinya adalah melindungi diri kita, dan saatnya sudah tiba untuk kita reaksi, menangkap para pelaku-pelaku ini untuk kita bawa ke Bawaslu agar bisa dihukum," tambahnya.

Tim Hukum Pemenangan RIDO Muslim Jaya Butar Butar mengatakan, pelaku yang terbukti melakukan perusakan akan dibawa ke ranah hukum. Hal itu dianggap sebagai pelanggaran tindak pidana yang masuk dalam undang-undang.

Muslim menilai dengan batuan organisasi kemasyarakatan dan relawan yang melakukan pengamanan dan penangkapan pada pelaku akan membuat terang peristiwa pelanggaran pidana pemilu tersebut. "Segera menangkap siapa pelakunya dilaporkan kepada tim hukum tim hukum dan akan membawa ke Bawaslu," jelasnya.

JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut 1 Jakarta Ridwan Kamil (RK) menghadiri pesta rakyat organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Senin (18/11/2024). Dalam kesempatan itu, RK mengaku senang lantaran Pemuda Pancasila yang telah mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

"Ramai warga karena Pemuda Pancasila kan sudah deklarasi ya mendukung pasangan RIDO," kata Ridwan Kamil.

Menurut Mantan Gubernur Jawa Barat itu, anggota Pemuda Pancasila memang terlihat bergerak langsung demi menyosialiasikan pasangan RIDO. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu bahkan mengaku melihat kader-kader Pemuda Pancasila yang sosialisasi secara door to door.



"Saya sudah monitor kader-kader Pemuda Pancasila di lapangan bergerak setiap hari dari pintu ke pintu untuk mempromosikan pasangan RIDO," ungkap dia.

Dukungan tak henti dari Pemuda Pancasila ini pun diapresiasi Ridwan Kamil. Ia mengaku semakin optimistis untuk meraih kemenangan dan dapat memimpin Jakarta.

"Insya Allah pasangan RIDO bisa menang satu putaran," tandasnya.