PANGKALPINANG, KOMPAS.com – Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Pujiyono Suwadi, menilai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai langkah penting dalam pembaruan sistem hukum Indonesia.

Menurutnya, pandangan ini sejalan dengan pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang menyebut revisi KUHAP sebagai bentuk transformasi sistem hukum dalam sebuah wawancara media.

“Yang kemudian disampaikan oleh Pak Habiburokhman adalah pembaruan KUHAP, ini adalah pembaruan sistem,” ujar Pujiyono dalam diskusi di Universitas Bangka Belitung, Kamis (24/4/2025).

Ia juga menyoroti isu tarik-menarik kewenangan antar-lembaga yang ramai diperbincangkan publik.

Menurut Habiburokhman, memindahkan kewenangan antar-institusi bukanlah solusi utama dalam perbaikan sistem hukum.

“Pak Habiburokhman itu bilang bahwa pembaruan KUHAP ini bukan hanya soal pemindahan kewenangan satu institusi ke institusi yang lain,” kata Guru Besar Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) itu.

“Kalau misalnya, hari ini melihat bahwa itu si A itu jelek, terus kemudian kewenangannya dikurangi dipindahkan ke institusi lain yang dianggap lebih baik, itu bisa jadi tidak menjawab persoalan,” ucapnya.

Namun demikian, Pujiyono menekankan bahwa perubahan sistem hukum memiliki dua syarat yang harus dipenuhi.

Pertama, akomodasi total due process of law, yaitu jaminan hak konstitusional individu untuk diperlakukan secara adil dan tidak sewenang-wenang dalam proses hukum.

Kedua, para pemangku kebijakan baik DPR maupun pemerintah harus juga mengakomodasi sistem dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang integrated criminal justice system.

“Dalam draft KUHAP baik dari DPR maupun daftar inventaris masalah dari pemerintah belum akomodasi dua hal tersebut secara baik,” kata Pujiyono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Kementerian Hukum tengah menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) atas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dibahas bersama DPR kelak.

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum akan meminta masukan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Polri dalam penyusunan DIM revisi KUHAP.

"Kami lagi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya dulu. Jadi DIM-nya lagi, itu di Kementerian Hukum. Kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukan dalam rangka penyusunan," kata Supratman di kantornya, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman memastikan, revisi KUHAP tak akan mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Kejaksaan dan Polri.

"Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir enggak ada," kata politikus Partai Gerindra tersebut

Menurut Supratman, revisi KUHAP akan mengatur soal perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pelanggar hukum, termasuk mekanisme restorative justice.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draft yang dari DPR terkait KUHAP, itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan. Dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR belum memulai secara resmi pembahasan revisi KUHAP karena DPR masih melakukan reses.

Puan menyebutkan, DPR juga belum menunjuk dan menetapkan alat kelengkapan dewan yang bakal membahas revisi KUHAP bersama pemerintah.

“Ya sekarang belum ada. Kami baru akan masuk dalam sidang yang akan datang nanti 17 April. Jadi sidangnya belum mulai, belum masuk masa sidang, semuanya masih dalam rangka libur, Lebaran, dan masa reses,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).

“Dan sampai saat ini kita belum melakukan apapun terkait dengan Revisi Undang-Undang KUHAP,” imbuh dia.

Politikus PDI Perjuangan ini juga memastikan, pertemuan antara Komisi III DPR dan sejumlah pihak terkait RUU KUHAP tak berarti proses revisi sudah berjalan.

Puan mengeklaim, pertemuan itu adalah bagian dari upaya DPR dalam menghimpun aspirasi publik.

“Kalaupun ada pertemuan itu dalam rangka untuk menerima masukan dari masyarakat. Jadi di Komisi III ataupun di AKD yang lain belum ada tindak lanjut dari apapun untuk merevisi hal tersebut,” kata dia.

Sementara itu, pimpinan DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) soal RUU KUHAP, tetapi belum menunjuk AKD yang akan membahas revisi UU tersebut.

Puan menyampaikan bahwa AKD yang ditugaskan membahas RUU KUHAP bakal diputuskan pada masa sidang berikutnya karena DPR RI memasuki masa reses mulai 26 Maret 2025 hingga 16 April 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Kementerian Hukum tengah menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) atas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dibahas bersama DPR kelak.

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum akan meminta masukan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Polri dalam penyusunan DIM revisi KUHAP.

"Kami lagi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya dulu. Jadi DIM-nya lagi, itu di Kementerian Hukum. Kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukan dalam rangka penyusunan," kata Supratman di kantornya, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman memastikan, revisi KUHAP tak akan mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Kejaksaan dan Polri.

"Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir enggak ada," kata politikus Partai Gerindra tersebut

Menurut Supratman, revisi KUHAP akan mengatur soal perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pelanggar hukum, termasuk mekanisme restorative justice.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draft yang dari DPR terkait KUHAP, itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan. Dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR belum memulai secara resmi pembahasan revisi KUHAP karena DPR masih melakukan reses.

Puan menyebutkan, DPR juga belum menunjuk dan menetapkan alat kelengkapan dewan yang bakal membahas revisi KUHAP bersama pemerintah.

“Ya sekarang belum ada. Kami baru akan masuk dalam sidang yang akan datang nanti 17 April. Jadi sidangnya belum mulai, belum masuk masa sidang, semuanya masih dalam rangka libur, Lebaran, dan masa reses,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).

“Dan sampai saat ini kita belum melakukan apapun terkait dengan Revisi Undang-Undang KUHAP,” imbuh dia.

Politikus PDI Perjuangan ini juga memastikan, pertemuan antara Komisi III DPR dan sejumlah pihak terkait RUU KUHAP tak berarti proses revisi sudah berjalan.

Puan mengeklaim, pertemuan itu adalah bagian dari upaya DPR dalam menghimpun aspirasi publik.

“Kalaupun ada pertemuan itu dalam rangka untuk menerima masukan dari masyarakat. Jadi di Komisi III ataupun di AKD yang lain belum ada tindak lanjut dari apapun untuk merevisi hal tersebut,” kata dia.

Sementara itu, pimpinan DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) soal RUU KUHAP, tetapi belum menunjuk AKD yang akan membahas revisi UU tersebut.

Puan menyampaikan bahwa AKD yang ditugaskan membahas RUU KUHAP bakal diputuskan pada masa sidang berikutnya karena DPR RI memasuki masa reses mulai 26 Maret 2025 hingga 16 April 2025.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut pihaknya masih menyusun daftar inventaris masalah (DIM) terkait revisi KUHAP. Supratman mengatakan akan melakukan rapat dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, hingga kepolisian membahas DIM tersebut.

"Kami lagi akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukkan dalam rangka penyusunan," kata Supratman di kantor Kemenkum, Selasa (15/4/2025).

Supratman menyebut revisi tersebut tidak mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Kejaksaan dan Polri. "Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir nggak ada," sebutnya.

Dia menjelaskan, dalam revisi itu, banyak diatur soal perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pelanggar hukum. Termasuk soal mekanisme restorative justice.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draf yang dari DPR terkait KUHAP, itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan. Dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," sebutnya.

Simak juga Video 'DPR Terima Surpres Penunjukan Wakil Pemerintah di RUU KUHAP':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah sedang menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Kata dia, Kementerian Hukum akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam melakukan pekerjaan tersebut.

"KUHAP Surpres-nya sudah, sementara kami lagi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah-nya dulu. Itu di Kementerian Hukum, kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukkan dalam rangka penyusunan," ujar Supratman usai konferensi pers capaian kinerja triwulan I di Kantornya, Jakarta, Selasa (15/4).

Politikus Partai Gerindra ini menyatakan RUU KUHAP tidak mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari lembaga penegak hukum.

Ia menuturkan perubahan lebih banyak terjadi seputar pemberian perlindungan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana (tersangka).

Termasuk di dalamnya akan dibahas juga mengenai keadilan restoratif atau restorative justice- pendekatan penyelesaian yang berfokus pada pemulihan bukan pembalasan.

"Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir enggak ada," kata Supratman.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draf yang dari DPR terkait KUHAP itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," katanya.

Sebelumnya, DPR resmi menerima Surat Presiden (Surpres) terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi KUHAP.

Penerimaan Surpres bernomor R-19/pres/03/2025 itu diumumkan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-6 penutupan masa persidangan II tahun 2024-2025.

"Pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yaitu R-19/pres/03/2025 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana," ucap Puan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan RUU KUHAP tersebut akan menggantikan Undang-undang yang sudah berjalan selama 44 tahun.

Tak hanya itu, kata dia, RUU KUHAP juga akan menyesuaikan KUHP baru yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026 mendatang.

"Kalau hukum materielnya baru, logikanya hukum formil, hukum acaranya juga harus baru menyesuaikan nilai-nilainya," ucap Habiburokhman.

KITAP Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini, yakni UU No. 8 Tahun 1981, telah berusia lebih dari 44 tahun.

Selama periode ini, sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami berbagai tantangan, termasuk perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Aturan yang dahulu dianggap sebagai tonggak reformasi hukum pidana kini mulai menunjukkan berbagai kelemahan yang berpotensi menghambat terciptanya peradilan yang adil dan efisien.

Banyak kasus menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan hak-hak individu masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.

Di tengah dinamika hukum modern, kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih adaptif semakin mendesak.

Proses penegakan hukum harus mampu menjawab tantangan zaman, seperti meningkatnya kejahatan siber, penyalahgunaan kewenangan, serta peran teknologi dalam penyelidikan dan pembuktian.

KUHAP yang telah berusia lebih dari empat dekade tidak lagi selaras dengan tuntutan ini, sehingga revisi menjadi keharusan agar Indonesia memiliki hukum acara pidana yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Reformasi ini tidak hanya sebatas pembaruan norma hukum, tetapi juga mencakup peningkatan sistem pengawasan serta jaminan perlindungan bagi tersangka, korban, dan saksi.

Upaya revisi KUHAP melalui RUU KUHAP yang tengah dibahas di Komisi III DPR RI menjadi momen penting untuk menata ulang mekanisme peradilan pidana agar lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Namun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah, apakah draf RUU KUHAP saat ini sudah cukup menjawab tantangan zaman?

Apakah revisi ini benar-benar membawa perubahan signifikan dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih progresif?

Kelemahan dan kekurangan KUHAP

Salah satu kelemahan utama dalam KUHAP yang berlaku saat ini adalah lemahnya pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

KUHAP memberikan kewenangan besar kepada penyidik dalam melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, tetapi tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Tidak adanya ketentuan yang mengatur agar tersangka secara otomatis dihadapkan ke hakim dalam waktu 24 jam setelah penangkapan, menciptakan celah besar bagi praktik penahanan sewenang-wenang.

Di banyak negara yang telah menerapkan prinsip habeas corpus, setiap individu yang ditangkap harus segera diperiksa oleh hakim untuk memastikan legalitas penahanannya.

Sayangnya, dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengawasan seperti ini masih belum menjadi standar yang wajib diterapkan, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi tersangka.

Selain itu, KUHAP saat ini juga kurang memberikan perlindungan memadai terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban.

Banyak laporan menunjukkan bahwa tersangka sering mengalami penyiksaan atau intimidasi selama pemeriksaan tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif.

Praktik ini bertentangan dengan prinsip due process of law, yang menjamin bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara adil dan bebas dari tekanan fisik maupun psikologis.

Di sisi lain, hak korban juga kerap terabaikan dalam sistem peradilan Indonesia. KUHAP tidak mengatur secara rinci mekanisme kompensasi atau restitusi bagi korban kejahatan.

Korban sering kali hanya menjadi bagian dari proses hukum tanpa memperoleh keadilan yang seharusnya mereka dapatkan.

Padahal, dalam berbagai sistem hukum modern, konsep victim-centered justice telah diadopsi untuk memberikan hak yang lebih besar kepada korban dalam proses peradilan, termasuk akses terhadap informasi kasus, partisipasi dalam persidangan, serta hak atas pemulihan yang layak.

Peran advokat dalam proses hukum juga masih sangat terbatas dalam KUHAP yang berlaku saat ini.

Advokat hanya berfungsi sebagai pendamping tersangka tanpa kewenangan intervensi yang cukup dalam tahap penyidikan.

Ketimpangan ini menciptakan posisi yang tidak seimbang antara penyidik dan tersangka, di mana penyidik memiliki kontrol penuh atas jalannya pemeriksaan, sementara tersangka hanya dapat pasif mengikuti proses tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana yang lebih progresif, advokat seharusnya memiliki hak yang lebih luas untuk memastikan adanya keseimbangan dalam proses penyidikan dan pemeriksaan.

Misalnya, di beberapa yurisdiksi, advokat dapat mengajukan keberatan terhadap pertanyaan yang bersifat menjerat atau tidak relevan selama pemeriksaan kliennya, serta diberikan akses penuh terhadap berkas perkara sejak tahap awal penyidikan.

Dengan demikian, pembaruan KUHAP harus memberikan advokat peran yang lebih aktif untuk menjamin hak pembelaan tersangka secara optimal.

Lebih lanjut, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan pidana menjadi kelemahan lain dari KUHAP saat ini.

Dalam era digital seperti sekarang, penggunaan teknologi informasi dalam proses hukum seharusnya menjadi standar yang wajib diterapkan.

Salah satu contoh yang sangat relevan adalah kewajiban perekaman audio-visual dalam pemeriksaan tersangka.

Saat ini, KUHAP tidak mewajibkan adanya rekaman interogasi, sehingga membuka peluang bagi praktik penyiksaan atau intimidasi yang sulit dibuktikan di kemudian hari.

Beberapa negara telah mengadopsi sistem electronic recording of interrogations, yang mewajibkan seluruh interogasi tersangka direkam dalam bentuk video.

Penerapan kebijakan ini tidak hanya melindungi hak tersangka dari perlakuan tidak manusiawi, tetapi juga memastikan bahwa proses penyidikan berlangsung secara transparan dan dapat diuji secara objektif di pengadilan.

Jika Indonesia ingin memiliki sistem peradilan pidana yang lebih maju dan akuntabel, maka pemanfaatan teknologi seperti ini harus dimasukkan dalam revisi KUHAP.

Evaluasi draf RUU KUHAP

RUU KUHAP yang saat ini tengah dibahas berusaha mengatasi beberapa permasalahan di atas dengan memperkenalkan sejumlah pembaruan yang menjanjikan.

Salah satu inovasi utama dalam RUU ini adalah kewajiban perekaman pemeriksaan tersangka menggunakan CCTV. Ketentuan ini, yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (2), berpotensi menjadi langkah maju dalam mencegah praktik penyiksaan dan intimidasi terhadap tersangka.

Namun, efektivitas aturan ini dipertanyakan karena sifatnya yang tidak wajib, sehingga aparat penegak hukum masih memiliki keleluasaan untuk tidak merekam pemeriksaan dalam kondisi tertentu.

Selain itu, rekaman hasil pemeriksaan tetap berada dalam penguasaan penyidik, bukan lembaga independen.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi manipulasi bukti oleh aparat penegak hukum, yang dapat merugikan tersangka dalam proses peradilan.

Selain itu, penguatan peran advokat dalam proses hukum juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam revisi ini.

RUU KUHAP memberikan hak bagi advokat untuk menyatakan keberatan jika terjadi intimidasi terhadap kliennya selama pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33. Advokat juga diperbolehkan mendampingi tidak hanya tersangka, tetapi juga saksi dan korban.

Meskipun demikian, masih terdapat pembatasan yang menghambat advokat dalam menjalankan perannya secara optimal, seperti larangan memberikan pendapat di luar pengadilan.

Pembatasan ini berpotensi menghalangi advokat dalam mengadvokasi kepentingan hukum kliennya di ruang publik, yang merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan prinsip fair trial.

Salah satu aspek positif lainnya dalam RUU KUHAP adalah penguatan konsep Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara.

Mekanisme ini, yang diatur dalam satu bab khusus, bertujuan mengutamakan pemulihan hak korban daripada sekadar menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

Dengan pendekatan ini, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat.

Namun, agar konsep ini dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan mekanisme yang jelas terkait kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui Restorative Justice serta perlindungan bagi korban agar mereka tidak mengalami tekanan dalam proses penyelesaian di luar pengadilan.

Lebih jauh, RUU KUHAP juga mengakomodasi perlindungan khusus bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta saksi dan korban dalam proses peradilan.

Pengaturan ini, yang tertuang dalam Pasal 134-139, menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya perlindungan bagi kelompok yang sering kali menjadi korban ketidakadilan dalam sistem hukum.

Namun, tanpa pengaturan operasional yang jelas, perlindungan ini berisiko hanya menjadi norma simbolik yang tidak dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Di sisi lain, salah satu ketentuan yang tampaknya akan mendapat kritik tajam dalam proses pembahasan RUU ini adalah perluasan alasan penahanan dalam RUU KUHAP.

Dibandingkan dengan KUHAP lama, RUU ini menambahkan lebih banyak alasan yang dapat digunakan untuk menahan seseorang, termasuk alasan subjektif seperti memberikan informasi yang tidak sesuai fakta atau dianggap menghambat proses pemeriksaan.

Ketentuan ini membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan berpotensi digunakan sebagai alat untuk membungkam individu yang dianggap tidak kooperatif dalam proses hukum.

Oleh karena itu, meskipun RUU KUHAP mengandung berbagai pembaruan yang menjanjikan, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki agar revisi ini benar-benar mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Tanpa revisi yang lebih komprehensif, risiko penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan pidana masih akan tetap tinggi, menghambat terciptanya keadilan yang sejati bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Menegakkan Supremasi Hukum Nasional

Secara umum bisa dikatakan bahwa revisi KUHAP merupakan langkah krusial dalam reformasi hukum pidana di Indonesia.

Kelemahan dalam sistem hukum acara pidana yang berlaku saat ini telah menimbulkan berbagai tantangan, mulai dari lemahnya pengawasan terhadap upaya paksa, minimnya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan korban, hingga keterbatasan peran advokat dalam sistem peradilan.

RUU KUHAP yang tengah dibahas di Komisi III DPR RI membawa sejumlah perubahan yang menjanjikan, seperti penguatan mekanisme keadilan restoratif, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta kewajiban perekaman pemeriksaan tersangka.

Namun, berbagai ketentuan dalam draf RUU ini masih membutuhkan penyempurnaan, terutama dalam memastikan bahwa hak-hak individu tidak terabaikan dan bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki celah menyalahgunakan kewenangan mereka.

Lebih jauh, keberhasilan revisi KUHAP tidak hanya bergantung pada substansi hukum yang tertuang dalam undang-undang, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunannya.

RUU KUHAP yang disusun saat ini harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan standar hukum yang lebih adil serta transparan.

Oleh karena itu, partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat, akademisi, praktisi hukum, serta organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memberikan masukan yang konstruktif terhadap rancangan ini.

Komisi III DPR RI, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembahasan RUU KUHAP, telah menyatakan keterbukaannya terhadap semua bentuk aspirasi yang disampaikan oleh publik.

Hal ini menunjukkan bahwa proses legislasi bukan hanya sekadar kewajiban negara, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi demokratis dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.

Dengan revisi yang lebih komprehensif dan berbasis pada prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan hak asasi manusia, KUHAP baru diharapkan dapat menjadi fondasi sistem peradilan pidana yang lebih modern dan berkeadilan di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyebut, ada puluhan ribu dugaan pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum dalam 10 tahun terakhir.

Julius mencatat, ada lebih dari 20.000 aduan pelanggaran terkait polisi, 5.800 aduan terkait jaksa, dan 26.000 aduan terkait hakim.

"Dalam 10 tahun terakhir ada sekitar 20.000 lebih ya aduan pelanggaran oleh polisi yang dicatat Komisi Kepolisian Nasional," kata Julius dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (24/3/2025).

"Lalu, ada 5.800 lebih yang dicatat oleh Komisi Kejaksaan atas pelanggaran jaksa. Bahkan, 26.000 aduan pelanggaran hakim yang masuk ke Komisi Yudisial, angka ini sangat luar biasa," ujarnya lagi.

Menurut Julius, cakupan aduan dugaan pelanggarannya mulai dari etika dan perilaku, sampai kejahatan.

"Kejahatan pungli (pungutan liar), pemerasan, penyiksaan, dugana korupsi, rekayasa perkara dan lain-lain," katanya.

Oleh karena itu, Julius menilai bahwa belum ada perbaikan sistem penguatan kapasitas struktur dan aparat pada penegak hukum di Indonesia.

"Di sini mau menggambarkan bahwa kita belum bergerak dalam konteks perbaikan sistem dan juga kebijakan termasuk penguatan kapasitas struktur dan aparat," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum pidana dari Universitas Nasional Ismail Rumadan mengamati sejumlah isu yang yang menyasar pada upaya pelemahan Kejaksaan Agung (Kejagung). Salah satunya menyangkut revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ismail menyebut isu revisi UU KUHAP disebut menghapus kewenangan jaksa dalam menyidik perkara korupsi. Ini memperparah serangan terhadap Kejagung setelah dugaan upaya pembunuhan karakter Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Jampidsus.

"Ini memprihatinkan di tengah kerja Kejagung yang produktif menangani kasus korupsi," kata Ismail kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

Ismail mengamati keresahan masyarakat cukup berasalan karena saat ini Kejagung jadi tumpuan harapan penegakan hukum. Kejagung kini dipercaya publik dan dinilai berprestasi lantaran sukses membongkar perkara mega korupsi.

“Karena itu publik tidak ingin Kejagung bernasib sama seperti KPK yang dilemahkan melalui revisi UU, pintu revisi itu efektif lemahkan lembaga,” ujar Peneliti pada Pusat Hukum BRIN itu.

Dalam draf RUU KUHAP Pasal 6 tentang penyidik berikut penjelasannya, jaksa menjadi “Penyidik Tertentu” yang kewenangannya terbatas menyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat. Sehingga Jaksa tidak lagi berwenang menyidik kasus tindak pidana korupsi.

"Tentu banyak yang resah, ini harus diperjuangkan agar kewenangan Kejaksaan sidik Tipikor tidak dipreteli," ujar Ismail.

Belakangan Komisi III DPR RI selaku inisiator revisi UU KUHAP meluruskan informasi yang beredar bahwa draf tersebut bukanlah draf hasil akhir. Tapi Ismail menilai ada upaya membatasi atau menghapus kewenangan jaksa yang tidak bisa diabaikan. Apalagi sejauh ini muncul dua draf dengan subtansi berbeda serta membuat publik bingung draf mana yang dibahas oleh DPR.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pembahasan RUU KUHAP terus menuai sorotan publik, itu lantaran dalam pembahsan tersebut DPR RI dan pemerintah dinilai tidak transfaran dan terkesan menutup akses sehingga publik tidak tahu persis draf mana yang sedang dibahas.

Hal itu disampaikan Praktisi Hukum Tezar Yudhistira dalam acara Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) dengan tema Berebut Kuasa Penyidikan, Membaca Hidden Goal di Balik RUU KUHAP di Universitas Islam Jakarta (UIJ), Rabu (19/2/2025).

“Kawan-kawan di DPR RI atau pemerintah untuk membuka akses. Mana sih draf rancangan undang-undang hukum acara pidana itu mana, artinya apa, biar kita masyarakat, teman-teman mahasiswa semua bisa memberikan masukan. Itu penting menurut saya,” katanya.

Terkait dengan munculya kecurigaan adanya perebutan kekuasaan penyidikan, Tezar menyebut dari dua draf rancangan undang-undang hukum acara pidana itu terdapat perbedaan. Tetapi di Pasal 6 rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana yang saat ini dibahas itu memang ada penambahan penyidikan, ada penambahan penyidik.

“Tapi di draf yang satu itu bicara tentang penyidik dari pejabat suatu lembaga yang disebutkan disitu secara jelas itu adalah penyidik dari kejaksaan dan penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi,” paparnya.

“Ini artinya di RUU KUHAP yang baru ini ada nih tambah penyidik, dan draf yang baru saya terima tadi itu namanya bukan penyidik dari pejabat suatu lembaga melainkan penyidik tertentu. Jadi ada beda narasi tapi yang pasti ada penambahan penyidik,” kata dia.

Terkait dengan kewenangan, Tezar berpendapat harusnya ada di undang-undang intansi atau lembaga terkait, contohnya KPK ada di KPK, terus juga Kejaksaan ada di Kejaksaan.

Memang, kata dia, di undang-undang Kejaksaan sendiri, kejaksaan memiliki kewenangan penyidikan, tapi penyidikan dalam tindak pidana tertentu. Apa itu? Yang pertama terkait dengan hak asasi manusia, terus terkait dengan tindak pidana korupsi.

“Tapi ketika kejaksaan itu diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara umum, ini perlu dipikirkan. Kekuasaan ini harus dibatasi artinya, pembagian tugas dan fungsinya harus jelas, siapa yang melakukan penyidikan siapa yang melakukan penuntutan,” Imbuhnya.

“Di kitab undang-undang hukum acara yang saat ini masih berlaku, itu jelas pembagian kekuasaanya, dimana kawan-kawan polisi itu sebagai penyelidikan dan penyidik terus kemudian kawan-kawan dari kejaksan itu sebagai penuntut,” Tambahnya.

Lebih lanjut Tezar menegaskan, perlu ada kesepakatan bahwa RUU KUHAP harus goal sepaket, tetapi memang terkait dengan isi dan subtansinya pemerintah juga DPR itu harus mendengar aspirasi.

BACA JUGA: Berkat Kecerdasan Ilmuwan Iran, Program Nuklir tak Dapat Diserang atau Dibom Sekalipun

“Jangan sampai, ini disahkan kemudian akan meninggalkan masalah di kemudian hari. Karena saya enggak bisa membayangkan ketika kejaksaan juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam perkara pidana umum bukan yang sifatnya tertentu, tambah nih pekerjaan pekerjaan mereka. Pertanyaanya, apakah mereka sudah siap dari sarana dan prasarananya,” ujar dia.

“Polisi saja yang sampai ada di tingkat kecamatan, polsek bahkan sampai di pospol tiap kelurahan belum maksimal. Harus kita akui apalagi kejaksaan. Kita percaya mampu, tapi ini PR yang banyak, PR yang perlu dipenuhi,” kata Tezar.

Pakar hukum Universitas Brawijaya (UB) Fachrizal Afandi mendorong peran kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum tegas dalam mengungkap kasus-kasus besar, terutama korupsi. Fachrizal berharap kewenangan kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi tidak dilemahkan.

"Kejaksaan diharapkan dapat terus berperan sebagai lembaga penegak hukum yang tegas dalam mengungkap kasus-kasus besar, terutama korupsi," ujar Fachrizal berbincang dengan detikJatim, Minggu (16/3/2025).

Menurut Fachrizal, kejaksaan selama ini telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk itu, lanjut Fachrizal, cukup disayangkan jika dalam RUU KUHAP menghapus kewenangan kejaksaan dalam pemberantasan kasus korupsi.

"Jaksa harus diberikan kewenangan yang jelas, dan tertuang dalam KUHAP. Jika dihapus, maka ada upaya untuk melemahkan posisi kejaksaan melalui perubahan dalam RUU KUHP," tuturnya.

"Dimana mengharuskan jaksa untuk melapor kepada polisi sebelum melakukan penyidikan," sambungnya.

Fachrizal menekankan pentingnya revisi KUHAP dalam memperkuat kewenangan jaksa sebagai penyidik. Agar tidak ada pengaturan yang melemahkan pemberantasan korupsi.

Selain itu, kata Fachrizal, dalam upaya penegakan hukum harus dilakukan secara independen, tanpa intervensi politik, dan pengangkatan Jaksa Agung perlu melibatkan check and balance dari DPR.

"Ini untuk menjaga independensi kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi. Karena kasus korupsi sering kali memiliki dimensi politik karena pelakunya adalah pejabat yang memiliki kekuasaan," ungkapnya.

Kembali lagi pada RUU KUHAP, Fachrizal menilai peran dan kewenangan kejaksaan perlu diperkuat melalui revisi undang-undang.

Agar dapat menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi secara efektif dan independen.

"Upaya untuk melemahkan kejaksaan harus dihindari, dan penting untuk memastikan bahwa jaksa memiliki kekuasaan yang cukup untuk melakukan penyidikan tanpa intervensi dari pihak lain," tegasnya.

Video Dosen UB Kritik RUU TNI-Polri-Kejaksaan: Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Video Dosen UB Kritik RUU TNI-Polri-Kejaksaan: Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

"Keadilan restoratif dapat dimasukkan dalam pembaharuan KUHAP atau diatur melalui regulasi yang lebih spesifik di tingkat undang-undang,"

Solo (ANTARA) - Pakar Hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Hari Purwadi merekomendasikan keadilan restoratif pada revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) yang saat ini dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pada seminar nasional tentang keadilan restoratif yang digelar Pusat Penelitian Pengembangan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (P3KHAM) UNS di Solo, Jawa Tengah, Kamis, Hari mengatakan saat ini semua lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Polri, dan Mahkamah Agung memiliki peraturan sendiri terkait keadilan restoratif.

Dalam praktiknya, peraturan dari ketiga lembaga itu memiliki prosedur dan teknik yang berbeda-beda.

"Ke depan aturan keadilan restoratif harus mengatur prosedur, teknik, dan standar hukum yang sama di antara para APH dan Kejaksaan bisa menjadi lembaga yang ikut mengontrol proses penyidikan dan proses keadilan restoratif yang dilakukan oleh polisi," kata Guru Besar Fakultas Hukum (FH) UNS ini.

Pada diskusi tersebut terdapat sejumlah poin rekomendasi terkait pentingnya keadilan restoratif diatur dalam revisi KUHAP.

Rekomendasi yang pertama adalah keadilan restoratif perlu diperkuat dalam penegakan perkara pidana di Indonesia, dengan menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian tindak pidana, di samping negara sendiri. Keterlibatan pihak-pihak tersebut, khususnya pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana dianggap bernilai tinggi.

Kedua, perlunya penguatan kebijakan negara dalam penyelesaian perkara pidana di luar proses pengadilan formal. Konsep ini memungkinkan penyelesaian kasus dengan cara yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Penyelesaian secara win-win solution, tidak ada balas dendam. Mengurangi beban penyelesaian perkara yang menumpuk, mengurangi overcapacity pada lembaga kemasyarakatan, memberdayakan dan mengakomodasi kepentingan para pihak, khususnya korban.

Ketiga, revisi KUHAP mendesak dilakukan karena keadilan restoratif telah mengakar kuat dalam praktik tradisi hukum lokal di Indonesia, namun belum sepenuhnya diakui dan dilaksanakan dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia.

Keempat, perlunya persepsi yang sama antar aparat penegak hukum terutama polisi dan jaksa dalam memandang kebijakan keadilan restoratif dengan menempatkan Kejaksaan sebagai dominus litis menjadi koordinator dalam penerapannya.

Kelima, peraturan kebijakan keadilan restoratif yang telah berlaku bagi internal aparat hukum selama ini agar dijadikan salah satu bahan utama untuk menormakannya di dalam revisi KUHAP.

Pembicara lain yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Pujiono mengatakan keadilan restoratif berpotensi menjadi alternatif mekanisme penyelesaian perkara pidana yang memungkinkan perkara berhenti tanpa harus berlanjut ke proses peradilan konvensional.

Ia mengatakan mekanisme ini harus ditetapkan sebagai bagian dari proses peradilan, sebagaimana telah diterapkan dalam sistem peradilan anak.

"Keadilan restoratif dapat dimasukkan dalam pembaharuan KUHAP atau diatur melalui regulasi yang lebih spesifik di tingkat undang-undang," katanya.

Ia mengatakan keadilan restoratif dapat berfungsi sebagai konsep keadilan yang menjadi pertimbangan dalam seluruh tahapan proses peradilan, termasuk dalam pengambilan putusan untuk semua jenis tindak pidana.

"Jika keadilan restoratif dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana, maka pengaturannya harus dibuat secara khusus dengan pembatasan pada jenis tindak pidana tertentu, bergantung pada arah politik hukum yang berlaku," katanya.

Sementara itu, ia menilai kewenangan untuk melakukan keadilan restoratif sebaiknya dilakukan kejaksaan sebagai pengendali perkara.

Ia mengatakan hal itu sejalan dengan ketentuan dalam pada Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP yang menyebutkan alasan hapusnya kewenangan penuntutan.

"Ini menunjukkan bahwa lembaga penuntutan memiliki peran penting dalam penerapan keadilan restoratif," katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Akademisi berkumpul dalam sebuah diskusi membicarakan pentingnya koordinasi penyidik dan penuntut dalam revisi KUHAP. Para akademisi menilai revisi KUHAP dan KUHP harus selaras 'dominus litis' sebagai bentuk supervisi dan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum.

Diskusi ini bertajuk 'Kebaruan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUHAP: Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan'. Diskusi ini diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jumat (21/2), sejumlah hal mengenai aspek pembaruan sistem peradilan menjadi sorotan, salah satunya peran dominus litis dalam KUHAP baru.

Para akademisi yang bicara dalam diskusi itu adalah dosen hukum acara pidana Universitas Indonesia Dr Febby Mutiara Nelson, dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto Dr Selamat Widodo, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Prof Hibnu Nugroho. Awalnya mereka bicara mengenai dominus litus yang artinya "penguasa perkara" atau "pihak yang mengendalikan jalannya perkara."

Para akademisi menilai perlu keseimbangan antara jaksa penuntut umum dengan hak tersangka, kepentingan korban, dan kepastian hukum. Prinsip Due Process of Law, yang menekankan kualitas dalam proses hukum, menjadi fondasi dalam sistem peradilan yang baru. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap tahapan penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel.

"KUHAP harus mengalami revisi agar selaras dengan pendekatan KUHP Nasional, terutama dalam hal supervisi dan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Penguatan hubungan ini akan mencegah kesalahan prosedural, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan memenuhi standar hukum yang jelas," ujar Dr Febby Mutiara dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (22/2/2025).

Selain itu, dia juga menekankan KUHAP juga perlu mengintegrasikan mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan dalam satu sistem yang lebih terpadu. Dia berharap dengan begitu proses peradilan bisa lebih efisien.

"Dengan sistem yang lebih sinkron, proses peradilan diharapkan lebih efisien dan transparan, serta menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat merugikan para pihak," sambungnya.

Sementara itu, dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Dr Selamat Widodo menilai peran jaksa sebagai 'dominus litis' sangat krusial dalam sistem peradilan pidana. Menurutnya di negara-negara dengan sistem hukum yang kuat seperti Jerman dan Jepang, jaksa memiliki peran dominan dalam memastikan bahwa penyidikan hingga penuntutan dilakukan sesuai prinsip hukum yang adil.

Sedangkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Prof Hibnu Nugroho menilai keselarasan peran antara penyidik dan penuntut umum adalah langkah strategis. Dia meyakini jika penyidik dan penuntut berkoordinasi secara optimal dapat mewujudkan asas peradilan cepat dan biaya ringan.

"Oleh karena itu, penyelarasan peran antara penyidik dan penuntut umum melalui konsep dominus litis menjadi langkah strategis dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dengan mengurangi duplikasi kerja antara penyidik dan penuntut umum," katanya.

Lebih lanjut, Hibnu menggarisbawahi dominus litis juga memainkan peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum. Dia berharap sinergi antara penyidik dan penuntut optimal.

"Hal ini sekaligus memastikan bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan telah melalui proses penyidikan yang benar dan berbasis bukti yang kuat. Selain itu, penerapan dominus litis juga memungkinkan adanya peningkatan koordinasi lintas lembaga," jelas Hibnu.

"Keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya bergantung pada kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga melibatkan pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan berbagai elemen lain dalam sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antar-lembaga agar tujuan utama peradilan yang cepat, transparan, dan berkeadilan dapat terwujud," sambungnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini