Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan "reshuffle" (perombakan susunan menteri) dalam Kabinet Merah Putih.

Prasetyo mengatakan bahwa pernyataan Bahlil itu lebih merujuk kepada perombakan anggota atau kepengurusan dalam Partai Golkar.

"Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar, sama sekali enggak ada (reshuffle)," kata Mensesneg Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Prasetyo pun merespons soal pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut berpengaruh-tidaknya terhadap peluang PDIP bergabung pada koalisi pemerintah, termasuk pembagian kursi dalam Kabinet Merah Putih.

Mensesneg mengaku tidak mengetahui isi pembicaraan dalam pertemuan empat mata tersebut. "Kita enggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata rasa-rasanya bukan perkara itu. Tidak harus semuanya gabung pemerintahan, meskipun dalam kapasitas beliau sebagai pengarah BRIN, PDIP tidak ada masalah," kata Prasetyo.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menepis kabar akan ada perombakan atau reshuflle kabinet yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Sufmi Dasco merespons isu mengenai Menteri Keuangan Sri Mulyani terkena reshuffle setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu (12/3).

Dari hasil konfirmasi yang dilakukannya, Dasco menegaskan bahwa tidak ada perombakan pada kursi-kursi menteri Kabinet Merah Putih (KMP), termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berbicara peluang perombakan (reshuffle) di Kabinet Merah Putih. Prasetyo memastikan belum ada rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

"Nggak ada reshuffle," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo kemudian mengungkit ucapan Ketua Umum (Ketum) Golkar Bahlil Lahadalia yang membicarakan rencana reshuffle di internal partai. Menurutnya, reshuffle yang disinggung Bahlil tidak ada kaitannya dengan kabinet.

"Itu ini tuh, reshuffle, Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar itu, he-he-he..., bukan (reshuffle kabinet), nggak ada, nggak ada. Sama sekali nggak ada," katanya.

Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. (Shafira/detikcom)

Bahlil sebelumnya menyinggung akan ada reshuffle kepengurusan partainya. Bahlil menyebut sistem pergantian pengurus di Golkar hampir sama dengan kabinet menteri, yang tak perlu menunggu satu atau dua tahun.

Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara halalbihalal Partai Golkar, Rabu (16/4) malam. Bahlil mulanya membahas terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menaikkan tarif untuk produk Indonesia sebesar 32 persen.

Bahlil kemudian menyinggung menteri yang bersinggungan langsung dengan kebijakan itu, seperti Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita dan Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri. Bahlil juga menyebut nama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang tidak hadir.

"Pak Misbakhunnya mana, Misbakhun-nya? Lagi lari? Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari," kata Bahlil disertai gelak tawa kader yang lain.

Ia menyebut mesti ada agenda yang perlu diprioritaskan. Bahlil mengatakan mesti ada rasa adil di antara internal partai.

"Tapi, kalau masih ingin berlari, tanyakan, mana prioritas? Lari atau penugasan di komisi? Karena banyak anggota Komisi XI juga yang tunggu barang ini, kira-kira begitu ya, kita fair-fair saja, nggak apa-apa," kata dia.

Ia menyebut jabatan itu bukan sebuah warisan. Bahlil mengatakan di Golkar kesempatan terbuka bagi setiap pihak.

Simak juga Video: Kata Prabowo soal Peluang Reshuffle Menteri di 100 Hari Kerja

(fca/gbr)

Jakarta -

PDIP menilai kocok ulang menteri kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Meski begitu, PDIP memandang yang kinerjanya disorot bukan hanya Satryo Soemantri Brodjonegoro saat menjabat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

"Reshuffle hak prerogatif Presiden, kalau lihat survei opini publik Kedai Kopi 23-29 Januari 2025 kepuasan publik pada kabinet saat ini hanya 25,8 persen, yang tidak puas 74,2 persen sementara kepuasan pada Presiden Prabowo 80 persen lebih. Artinya tantangan di kabinet," kata Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli kepada wartawan, Rabu (19/2/2025).

Seperti diketahui, Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan menteri pertama yang di-reshuffle oleh Prabowo dalam Kabinet Merah Putih. Prabowo melantik Guru Besar ITB Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek baru menggantikan Satryo.

Guntur kemudian menyoroti nama-nama menteri kabinet Merah Putih yang kinerjanya dinilai buruk oleh publik berdasarkan survei. Beberapa di antaranya ialah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri HAM Natalius Pigai.

"Tapi yang disorot publik kan tidak Mendiktisaintek, ada Budi Arie Menteri Koperasi, Bahlil Lahadia Menteri ESDM yang kalau kita lihat survei mereka dikategorikan buruk oleh publik. Menteri HAM juga," ujarnya.

"Maksudnya kan tidak hanya Satryo kan yang kontroversial, Bahlil apalagi soal gas 3 kg," sambungnya.

Saksikan Live DetikPagi :

(taa/idn)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu potensi reshuffle kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menyebut rencana tersebut belum ada.

"Reshuffle apa, nggak ada reshuffle," kata Prasetyo usai menghadiri acara HUT Gerindra di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Ditanya soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang bicara akan menyingkirkan menteri tak berkinerja baik saat Harlah NU, dia menampik. Menurutnya, semua pihak di kabinet masih terus melakukan tugasnya.

"Nggak ada, belum, belum. Masih lagi kerja," kata Prasetyo.

Prasetyo juga ditanyakan soal pakta integritas yang diteken menteri saat sebelum dilantik sempat disorot belakangan ini. Menurutnya, evaluasi merupakan hal biasa di pemerintahan.

"Biasalah dievaluasi terus itu," katanya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali bicara akan menindak jajarannya yang tidak patuh dan melakukan penyelewengan saat berpidato di Harlah ke-102 NU. Apakah ada potensi reshuffle usai 100 hari pertama kabinetnya bekerja?

Hal itu sempat ditanyakan ke Prabowo usai acara. Namun, Prabowo tidak menjawab lugas.

"Bahasa Indonesia kan jelas kan?" kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo.

Simak Video 'Kata Prabowo soal Peluang Reshuffle Menteri di 100 Hari Kerja':

(fca/rfs)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ) Prasetyo Hadi mengaku belum mendapat kabar terkait rencana Presiden Prabowo Subianto merombak atau reshuffle kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Prabowo menyatakan akan menyingkirkan menteri yang tidak bekerja.

Pernyataan Prabowo itu dinilai banyak sebagai tanda Prabowo akan melakukan refhuffle kabinet setelah 100 hari kerja.

"Reshuffle apa, nggak ada Reshuffle," kata Prasetyo Hadi usai menghadiri perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Menteri yang berasal dari Partai Gerindra itu menegaskan dirinya belum mendengar ada rencana reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

"Tidak ada, belum, belum. Masih lagi kerja," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merespons isu reshuffle kabinet di periode 100 hari Kabinet Merah Putih. Apalagi, beberapa kali Prabowo mengingatkan jajarannya berbenah untuk bekerja demi kepentingan rakyat.

"Bahasa Indonesi jelas kan?" kata Prabowo saat ditanya awak media usai menghadiri acara Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

Lebih lanjut, Prabowo kembali menegaskan bahwa rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Sehingga, seluruh jajarannya diharapkan bisa bekerja dengan benar.

"Jadi, begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu," tegasnya.

Prabowo sekali lagi menegaskan bahwa seluruh jajarannya harus bekerja demi kepentingan rakyat. Ia pun mengancam akan mencopot menterinya jika tak bekerja untuk rakyat.

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," kata Prabowo.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kocok ulang (reshuffle) Kabinet Merah Putih.

Prasetyo mengatakan seluruh jajaran menteri di Kabinet Merah Putih masih fokus membantu Prabowo menjalankan seluruh program kerja yang dijanjikan.

"Reshuffle apa, enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum, belum," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2).

Di sisi lain, Prasetyo menjelaskan evaluasi secara berkala biasa dilakukan Prabowo terhadap Kabinet Merah Putih sesuai dengan pakta integritas yang telah diteken.

"Biasalah dievaluasi terus itu," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengaku siap dengan kemungkinan adanya reshuffle.

Ia menegaskan dirinya sebagai menteri hanya bertugas untuk membantu Prabowo menjalankan seluruh tugas yang diberikan.

"Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong, kita harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden," kata Ara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Prabowo menegaskan bakal menyingkirkan pembantunya di kabinet pemerintahan yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo merespons pertanyaan terkait peluang reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja sebagai presiden.

"Begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar, jadi saya ingin tegakkan itu," kata Prabowo usai menghadiri Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," tegasnya.

Namun, pada kesempatan itu Prabowo tak menjawab tegas apakah reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat.

Beliau orang yang saya kira bisa meneruskan, orang yang baik, mampu, dan cakap untuk meneruskan menjadi pemimpin di Kementerian Hukum dan HAM.

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyebut Menkumham Supratman Andi Agtas merupakan sosok yang cakap untuk mengisi jabatan tersebut.

"Beliau orang yang saya kira bisa meneruskan, orang yang baik, mampu, dan cakap untuk meneruskan menjadi pemimpin di Kementerian Hukum dan HAM," kata Yasonna di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin.

Yasonna mengaku mengenal baik Supratman yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

"Hubungan kami sebagai baleg dan kementerian itu ‘kan intens, dalam soal prolegnas (program legislasi nasional), pembahasan undang-undang, dan lain-lain," katanya.

Selama hampir 10 tahun menjabat sebagai Menkumham, Yasonna merasa telah memiliki keterikatan perasaan dengan Kemenkumham. Oleh karena itu, dia ingin institusi tersebut tetap jaya ke depannya.

"Dan saya tadi katakan kepada jajaran, dukung sepenuhnya Pak Menteri yang baru dengan sepenuh hati agar institusi ini menjadi institusi yang baik ke depan," ucap dia.

Lebih lanjut, Yasonna menyebut telah berkomunikasi lewat sambungan telepon dengan Supratman. Dia juga ingin tetap menjalin koordinasi yang baik dengan Supratman jika nantinya ada pertukaran informasi yang dibutuhkan.

"Saya telepon kemarin setelah pertemuan dengan Presiden. Saya bilang, 'Pak Supratman, saya baru bertemu dengan Presiden. Selamat, congratulations.' Dan sebelumnya saya sudah ketemu. Beliau mengatakan 'Terima kasih, Pak Menteri. Mohon kita dapat berkoordinasi', pun nanti kalau saya di DPR tetap koordinasi-koordinasi," ucap Yasonna.

Pada Senin pagi, Yasonna menjadi inspektur upacara Hari Pengayoman Ke-79. Pada kesempatan tersebut, Yasonna juga berpamitan kepada jajarannya di Kemenkumham.

Ia mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kolaborasi segenap insan pengayoman. Dia juga meminta maaf atas ketidaksempurnaan selama menjabat.

Menutup sambutannya, Yasonna mengatakan bahwa dirinya akan melanjutkan pengabdiannya sebagai anggota DPR RI. Dia akan dilantik menjadi anggota dewan pada tanggal 1 Oktober 2024.

"Dalam kapasitas saya sebagai dewan perwakilan rakyat, tentunya saya telah 10 tahun mengabdi di Kemenkumham, saya akan tetap memberi perhatian yang dekat kepada Kemenkumham. All the best, thank you very much (semoga sukses, terima kasih banyak)," ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada pagi ini, Senin (19/8/2024). Reshuffle dibenarkan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

"Hari ini, Senin, 19 Agustus 2024, pukul 09.30 WIB, Bapak Presiden diagendakan akan melantik beberapa Menteri, Wakil Menteri, dan beberapa Kepala Badan di Istana Negara," ujar Ari, Senin (19/8/2024).

Dia mengungkapkan posisi menteri yang akan di-reshuffle yakni Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri ESDM, Menteri Investasi. Lalu, Jokowi bakal melantik Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, hingga Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Salah satu menteri yang diganti adalah Menkumham Yasonna H Laoly. Calon penggantinya adalah politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas .

Sosok Supratman Andi Agtas

Supratman merupakan politikus kelahiran Tajuncu, Sulawesi Selatan, pada 28 September 1969. Dia pernah menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah.

Kariernya sebagai anggota legislatif dimulai sejak 2014. Dia terpilih menjadi Anggota DPR periode 2014-2019 dan ditempatkan di Komisi III.

Selain duduk di Komisi III, Supratman juga ditunjuk sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Jabatan ini telah dia emban sejak 2016, kemudian terpilih kembali pada Pemilu 2019 sebagai Anggota DPR.

Belakangan, Supratman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Baleg DPR. Jabatan Ketua Baleg lalu diserahkan kepada politikus Gerindra lainnya yakni Wihadi Wiyanto.

Selain Yasonna, beredar nama-nama menteri lain yang akan di-reshuffle yakni Menteri ESDM Arifin Tasrif diganti Bahlil Lahadalia dan kursi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang ditinggalkan Bahlil akan diisi Rosan Roeslani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua bulan jelang lengser, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuflle atau perombakan kabinet. Jokowi melantik Supratman Andi Agtas menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di Istana Negara pada Senin (19/8/2024).

Politikus Partai Gerindra itu menggatikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Yasonna Laoly.

Lantas bagaimana jejak karier Supratman Andi Agtas di bidang hukum?

Pria kelahiran Soppeng, Sulawesi Tengah, 55 tahun lalu tersebut ternyata bergelar doktor ilmu hukum dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Supratman juga menempuh pendidikan strata satu dan magister di bidang ilmu hukum. Dia memeroleh gelar sarjana dari UMI Makassar dan Magister ilmu hukum dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Tak hanya bergelar doktor di bidang ilmu hukum, Supratman Andi Agtas tercatat sebagai pengajar atau dosen di fakultas hukum Universitas Tadulako periode 1998-2012.

Dia juga pernah menggeluti profesi sebagai pengacara atau advokat sebelum terjun ke dunia politik Tanah Air dan bergabung dengan Partai Gerindra.

Terjun ke dunia politik, Gerindra sukses membawa Supratman melenggang ke senayan sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019.

Saat itu, Supratman didapuk menjadi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Gerindra kembali mempercayakan posisi tersebut kepada putra asli Sulawesi Tengah ini pada periode keduanya lolos ke Senayan.

Total, Supratman Andi Agtas dua periode dipercaya menduduki jabatan Ketua Baleg DPR RI oleh Gerindra, periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Namun, jelang berakhirnya masa jabatan DPR periode 2019-2024, Supratman diganti oleh Wihadi Wiyanto yang sama-sama berasal dari Gerindra.

Keputusan mengganti Supratman Andi Agtas tersebut dilakukan sejak 1 Agustus 2024. Tetapi, surat pergantiannya baru diterima Supratman saat memimpin rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan di-carry over kepada Anggota DPR 2024-2029 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 6 Agustus 2024.

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tidak ada alasan khusus mengenai pergantian Ketua Baleg DPR dari Supratman Andi Agtas ke Wihadi Wiyanto.

Dasco mengklaim bahwa pergantian Supratman hanya dalam rangka penyegaran.

"Alasannya enggak ada. Penyegaran saja," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 6 Agustus 2024.