JAKARTA - Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly menanggapi beredarnya video yang seolah-olah menuding pemberhentian Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie untuk mengaburkan jejak Harun Masiku (HM).

Dia menyebut video itu menyesatkan dan cenderung diframing oleh orang-orang tertentu.

"Berita dan video menyesatkan itu sengaja diframing seolah-olah pemberhentian Dirjen Imigrasi pada 20 Januari 2020 lalu untuk mengaburkan jejak HM. Namun setelah dicek data-data keimigrasian dan berita di seputar kasus bulan Januari 2020, faktanya tidak sesuai dengan berita-berita hoaks tersebut," kata Yasonna dalam keterangan tertulis kepada SINDOnews, Senin (30/12/2024).

Yasonna menegaskan, ketika HM keluar dari Indonesia pada 6 Januari 2020, dan kembali 7 Januari 2020 saat itu HM belum ditetapkan sebagai tersangka dan belum dicekal oleh KPK. Sehingga perlintasan HM adalah sah secara hukum.



"Baru pada tanggal 8 Januari, Wahyu Setiawan (WS) di OTT KPK. Berkaitan dengan ini, HM kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tanggal 13 Januari, Dirjend Imigrasi, Ronny Sompie, mengatakan bahwa HM masih di luar negeri, karena sejak tanggal 6 Januari 2020 berdasarkan pengecekan data Sistem Keimigrasian Pusdakim Ditjend Imigrasi, belum menerima catatan HM kembali ke Indonesia. Tanggal 13 Januari, KPK mencekal HM ke luar negeri," jelas Yasonna, mantan Menkumham di era Presiden Jokowi itu.

Yasonna menjelaskan, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dirjen Imigrasi, sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H Laoly menyatakan HM masih di luar negeri.

Namun tanggal 16 Januari, salah satu media menyebut bahwa HM sudah berada dalam negeri berdasarkan tangkapan layar CCTV Terminal 2-F, PT Angkasa Pura II.

JAKARTA - Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly menanggapi beredarnya video yang seolah-olah menuding pemberhentian Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie untuk mengaburkan jejak Harun Masiku (HM).

Dia menyebut video itu menyesatkan dan cenderung diframing oleh orang-orang tertentu.

"Berita dan video menyesatkan itu sengaja diframing seolah-olah pemberhentian Dirjen Imigrasi pada 20 Januari 2020 lalu untuk mengaburkan jejak HM. Namun setelah dicek data-data keimigrasian dan berita di seputar kasus bulan Januari 2020, faktanya tidak sesuai dengan berita-berita hoaks tersebut," kata Yasonna dalam keterangan tertulis kepada SINDOnews, Senin (30/12/2024).

Yasonna menegaskan, ketika HM keluar dari Indonesia pada 6 Januari 2020, dan kembali 7 Januari 2020 saat itu HM belum ditetapkan sebagai tersangka dan belum dicekal oleh KPK. Sehingga perlintasan HM adalah sah secara hukum.



"Baru pada tanggal 8 Januari, Wahyu Setiawan (WS) di OTT KPK. Berkaitan dengan ini, HM kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tanggal 13 Januari, Dirjend Imigrasi, Ronny Sompie, mengatakan bahwa HM masih di luar negeri, karena sejak tanggal 6 Januari 2020 berdasarkan pengecekan data Sistem Keimigrasian Pusdakim Ditjend Imigrasi, belum menerima catatan HM kembali ke Indonesia. Tanggal 13 Januari, KPK mencekal HM ke luar negeri," jelas Yasonna, mantan Menkumham di era Presiden Jokowi itu.

Yasonna menjelaskan, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dirjen Imigrasi, sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H Laoly menyatakan HM masih di luar negeri.

Namun tanggal 16 Januari, salah satu media menyebut bahwa HM sudah berada dalam negeri berdasarkan tangkapan layar CCTV Terminal 2-F, PT Angkasa Pura II.

"Melihat berita itu, saya memerintahkan Dirjen Imigrasi untuk mengecek kebenarannya serta berkordinasi dengan PT Angkasa Pura II untuk mencek data perlintasan di Bandara Soetta. Dari pemeriksaan data di PC counter Imigrasi di Terminal 2-F Bandara Soetta, ternyata HM sudah masuk Indonesia tanggal 7 Januari," ujarnya.

"Tetapi terjadi delay time dalam pemrosesan data perlintasan karena ada pemeliharaan perangkat pemeriksaan keimigrasian, baik kedatangan dan kepergian. Sehingga, data tersebut tidak tersambung langsung ke sistem data perlintasan keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi," sambung Ketua DPP PDIP ini.

Baru pada 22 Januari, lanjut Yasonna, Dirjen Imigrasi mengkonfirmasi bahwa HM telah masuk Indonesia tanggal 7 Januari 2020. Dirjen Imigrasi pun meminta maaf atas kesalahan informasi yang disampaikan kepada dirinya selaku Menkumham.

"Saat itu juga dibentuk Team Gabungan Independen yang terdiri dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Bareskrim Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Ombudsman RI, untuk mengusut keterlambatan data perlintasan HM. Keterlibatan instansi di luar Kemenkumham sendiri untuk menjamin independensi dan objektivitas pengusutan, termasuk menonaktifkan Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie, dan Direktur Sistem, dan Teknologi Informasi Ditjen Imigrasi," katanya.

Setelah beberapa hari bekerja, ujarnya, Tim Gabungan independen mengumumkan hasil temuan mereka bahwa informasi kedatangan HM tanggal 7 January 2020 terlambat diketahui karena data perlintasan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta tidak terkirim ke server lokal dan server Pusat Data Keimigrasian sehingga terjadi ketidaksinkronan data.

"Data tidak terkirim ke server lokal dan selanjutnya tidak terkirim ke server Pusdakim pada Ditjen Imigrasi akibat adanya kesalahan konfigurasi 'Uniform Resource Locator' (URL). Hal ini terjadi karena pihak vendor lupa dalam menyinkronkan atau menghubungkan data perlintasan pada PC konter Terminal 2F Bandara Soetta dengan server lokal Bandara Soetta dan seterusnya."

"Data kedatangan Harun Masiku baru tercatat di server Pusdakim pada Minggu (19/1/2020), 12 hari setelah Harun tiba di Jakarta. Ini disebabkan adanya perbaikan terhadap konfigurasi baru dimulai pada Jumat (10/1/2020)," lanjutnya.

Yasonna menyatakan apa yang dirinya sampaika ketika itumemang merupakan informasi Dirjen Imigrasi yang mana data perlintasan pada Pusdakim Ditjen Imigrasi baru bisa disinkronisasi kemudian.

"Jadi alasan Menteri Hukum dan HAM menonaktifkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sistem dan Teknologi Imigrasi bukan karena ingin mengaburkan jejak HM, tapi untuk menjamin independensi dan objektivitas tim yang melakulan pengusutan," tegas Yasonna.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada pagi ini, Senin (19/8/2024). Reshuffle dibenarkan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

"Hari ini, Senin, 19 Agustus 2024, pukul 09.30 WIB, Bapak Presiden diagendakan akan melantik beberapa Menteri, Wakil Menteri, dan beberapa Kepala Badan di Istana Negara," ujar Ari, Senin (19/8/2024).

Dia mengungkapkan posisi menteri yang akan di-reshuffle yakni Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri ESDM, Menteri Investasi. Lalu, Jokowi bakal melantik Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, hingga Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Salah satu menteri yang diganti adalah Menkumham Yasonna H Laoly. Calon penggantinya adalah politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas .

Sosok Supratman Andi Agtas

Supratman merupakan politikus kelahiran Tajuncu, Sulawesi Selatan, pada 28 September 1969. Dia pernah menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah.

Kariernya sebagai anggota legislatif dimulai sejak 2014. Dia terpilih menjadi Anggota DPR periode 2014-2019 dan ditempatkan di Komisi III.

Selain duduk di Komisi III, Supratman juga ditunjuk sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Jabatan ini telah dia emban sejak 2016, kemudian terpilih kembali pada Pemilu 2019 sebagai Anggota DPR.

Belakangan, Supratman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Baleg DPR. Jabatan Ketua Baleg lalu diserahkan kepada politikus Gerindra lainnya yakni Wihadi Wiyanto.

Selain Yasonna, beredar nama-nama menteri lain yang akan di-reshuffle yakni Menteri ESDM Arifin Tasrif diganti Bahlil Lahadalia dan kursi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang ditinggalkan Bahlil akan diisi Rosan Roeslani.